Z Asikin KusumahAtmaja, SH;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvant Kelijk Verklaard),Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2016/PTUNMDN,tanggal 8 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:Halaman 17 dari 24 halaman.

Putusan Nomor 181 K/TUN/2017lisan pada tanggal 18 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 22/G/2016/PTUNMDN Juncto Nomor180/B/2016/PT.TUNMDN. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Medan Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut padatanggal 1 Februari 2017;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi Il yang pada tanggal1 Februari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah melakukankesalahan yang sangat fatal, karena telah membatalkan PutusanPengadilan tata Usaha Negara Medan Nomor 22/.G/2016/PTUNMDN,tanpa terlebin dahulu memperhatikan dengan cermat bahwsanya putusanHalaman 19 dari 24 halaman.

Atas Nama PT Biotek Graha Duta YangDitetapkan di Tangerang Selatan Tanggal 4 Mei 2016 besertaKeputusan/penetapan dan atau perbuatanperbuatan hukumlainnyasebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa dimaksud;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;ATAU:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22

/G/2016/PTUN.SRGtanggal 17 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam penundaan:Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan RektorUniversitas Terbuka Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor3536/UN31/KEP/2016 tentang Penetapan Sanksi Pencatuman DaftarHitam Kepada Penyedia Atas Nama PT Biotek Graha Duta yangditetapkan di Tangerang Selatan Tanggal 4 Mei 2016;Dalam pokok sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat;Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkanoleh

/G/2016/PTUN.SRG yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

/G/2016/PTUN.SRG tanggal 17 Nopember 2016,yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan:6.

/G/2016/PTUN.SRG,tanggal 17 November 2016;MENGADILI SENDIRI, Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 olehDr.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Prematur, maka berdasarkanhukum yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dalam perkara ini sepatutnya menyatakan menolak gugatanPenggugat seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2016/PTUNJKT,tanggal 11 Agustus 2016 amarnya sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh

dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Terbanding pada tanggal 20 Maret 2017, kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 23 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 22

/G/2016/PTUNJKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta.

Sehinggaterhadap pertimbangan dan penerapan hukum yang keliru dari MajelisHakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan perkarabanding Nomor 351/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 21 Februari 2017tersebut haruslah dibatalkan pada tingkat Kasasi di Mahkamah AgungRepublik Indonesia;Bahwa sebaliknya Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan TataUsaha Negara dalam putusan perkara Nomor 22/G/2016/PTUN.JKT tanggal 11 Agustus 2016, sudah tepat dan benar dalammenerapkan hukum sebagaimana mestinya, khususnya

mengenaipertimbangan kewenangan mengadili (mohon dilihat kembali PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Nomor 22/G/2016/ PTUN.JKT tanggal11 Agustus 2016, halaman 111 s.d. 114), sehingga sepatutnya untukdipertahankan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia;Keberatan Kedua:Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmemeriksa perkara banding Nomor 351/B/2016/PT.TUN.JKT, telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian

., Tanggal 15 Juni 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 19 Juli 2017, kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/645 tanggal 24 Juli 2017 diajukan permohonankasasi secara lisan pada tanggal 31 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 22/G/2016/PTUN.ABN yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Karena kesalahanidentitas bagi seseorang, apalagi bagi Penggugat yang melakukan gugatandi Pengadilan dapat melahirkan akibat hukum yang sangat merugikanpenggugat terutama dari aspek legal standingnya.Sehingga dapat dinyatakan bahwa terhadap identitas Penggugat dalamgugatan Nomor 22/G/2016/PTUN.ABN adalah tidak jelas, gugatanPenggugat dinyatakan kabur (Oubscur Libel), Penggugat tidak mempunyailegal standing dan bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Peradilan Tata UsahaNegara, karena telah kadaluarsa;Berdasarkan alasan dan uraian Para Pemohon/Para Tergugat Intervensitersebut di atas, jika Majelis Hakim sependapat dengan Kami Pemohon/Tergugat Intervensi, maka mohon Majelis Hakim mengabulkan seluruheksepsi dari Para Pemohon/Para Tergugat Intervensi, dan karenanyaberalasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22

/G/2016/PTUNPDG,tanggal 6 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi 1 sampai denganTergugat II Intervensi 5 angka 2.

Putusan Nomor125/B/2017/PT.TUNMDN., tanggal 7 Agustus 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 11 September 2017, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 September 2017,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor22/G/K/2016/PTUNPDG, juncto Nomor 125/B/2017/PT.TUN.MDN., junctoNomor 22

/G/2016/PTUNPDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Padang.

Putusan Nomor 509 K/TUN/2017oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 22/G/2016/PTUN.BJM, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Putusan Nomor 22/G/2016/PTUNPTK, Putusan Nomor 61/G/2016/PTUNPTK, Putusan Nomor 22/LH/G/2017/PTUNPTK;Dengan demikian jelas sudah bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untukmenggugat di Pengadilan karena LSM Penggugat bukanlan LSM yangberbadan hukum;3. Penggugat tidak ada kepentingan dan hubungan hukum dengan TergugatIl.Bahwa pada prinsipnya gugatan secara keperdataan haruslah bercirikanadanya suatu sengketa atau konflik hak yang harus diselesaikan dan diputusoleh Pengadilan.

Putusan Nomor 159 PK/TUN/2017 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:22/G/2016/PTUN.SMG tanggal 14 September 2016 yang dimohonkanbanding;MENGADILI SENDIRI:DALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Tugurejo Provinsi JawaTengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 445/020/2016 tanggal 22Januari 2016 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. SinarIntan Papua Permai di JI.

Agustus 1945masa bakti 2015 2020 yang dihasilkan berdasarkan rapat periodesasipada tanggal 21 Oktober 2015 adalah sah dan memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa dalam perkara a quo terungkap fakta persidangan dalam upayamembatalkan legalitas pengurus PERPENAS 17 Agustus 1945 masa bakti2015 2020 yang telah mendapatkan pengesahan Keputusan MenteriHukum dan HAM RI, TERBANDING I/dahulu PENGGUGAT melakukantindakan hukum mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negaraberdasarkan register perkara Nomor: 22

/G/2016/PTUNJKT tanggal 10Pebruari 2016 dengan obyek sengketa Keputusan Menteri Hukum danHAM RI tanggal 28 Januari 2016, Nomor AHU00000101.AH.01.08 Tahun2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan GemaPendidikan Nasional 17 Agustus 1945 BanyuwangI;Bahwa terhadap tindakan hukum tersebut, sampai dengan pemeriksaanperkara perdata pada Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 223/Pdt.G/2015/PN.Bwi Tertanggal 09 Januari 2017 dihubungkan dengan sengketatata usaha negara yang diajukan antara

Bwibersifat premature karena sengketa Tata Usaha Negara melalui PengadilanTata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dibawah register perkaraNomor : 22/G/2016/PTUN. Jkt dengan obyek sengketa berupa SK.Menkumham RI tanggal 28 Januari 2016 Nomor AHU00000 101.AH.01.08Tahun 2016 tentang Persetujuan Badan Hukum Perkumpulan GemaPendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Fotocopy Putusan, Nomor 22/G/2016/PTUNTPI, diberi tanda bukti P17;18. Fotocopy KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) RI NOMOR 41TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, diberi tanda buktiP18 ;Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 39/Pdt. G /2018/PN. Btm.19.