Ditemukan 45 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
27/g/2016/ptun.mks
27/2016
27/g/2016/ptun-bdg
27-g-2014
27-g-2017
27-g-2015
Cg
27
2016
Register : 06-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 K/TUN/2017 Tanggal 16 Mei 2017 — JEFRY MANTONG VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA ;
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara;Bahwa berdasarkan Pasal UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tersebutdi atas maka sangat jelas gugatan Penggugat telah da/uwarsa oleh karenaitu gugur demi hukum;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27
/G/2016/ PTUN.MDOtanggal 28 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:Halaman 15 dari 20 halaman.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telahdikuatkan dengan Putusan Nomor 134/B/2016/PT.TUN.Mks. tanggal 2November Tahun 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 17 November 2016, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantara kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 29 Maret 2016 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 November 2016,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27
/G/2016/P.TUN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 8 Desember2016;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang masingmasing padatanggal 19 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dariPemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi),yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masingmasing
Register : 04-08-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 PK/TUN/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — HJ. JUBAEDAH VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA JATINEGARA;
83 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sangatmembingungkan karena dalil gugatan saling bertentangan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 27/G/2016/PTUNJKT. tanggal 19 Juli 2016 adalah sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa:Halaman 17 dari 37 halaman.
Putusan Nomor 142 PK/TUN/2017diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 18 Januari 2017,terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2017 diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/G/2016/PTUNJKT. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246K/TUN/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)/ INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT (ITDC), vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada persidangan tanggal 4 Februari 2016, saat pembuktian dalamPerkara No. 27/G/2016/PTUN.MTR, Penggugat baru mengetahui bahwaTergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yang baru dengan Nomor :959/KEP52/IX/2015, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak PengelolaanNomor 08 dan Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta atas nama PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), yang berkedudukan di Nusa Dua,Denpasar, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten LombokTengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal
Register : 13-10-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 128 / G / 2017 / PTUN-MDN Tanggal 1 Maret 2018 — PENGGUGAT : MARASI MANIK LAWAN TERGUGAT : PANITIA PEMILIHAN PANGULU NAGORI DIPAR HATARAN KEC. JORLANG HATARAN KABUPATEN SIMALUNGUN
92 — 34
92 — 34
Peraturan BupatiSimalungun No. 10 Tahun 2016 ;19.Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUNSMD, tentang menyatakan tidaksah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak seKabupaten Kutai Kartanegara tentang hasil tes ujian penyaringanBalon Kades Teratak No. 411.1/007/PanitiaKab/VIIV2016, tanggal 5Agustus 2016) ;20.Bahwa dapat dipastikan Surat Keputusan Tergugat bertentangandengan asasasas umum Pemerintahan yang baik (algemenebeginselen van behoorlijk
Register : 22-05-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 97/B/2017/PT.TUN.MKS Tanggal 8 Agustus 2017 — -PT. Daya Sumber Mining Indonesia vs I. GUBERNUR SULAWESI TENGAH II. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
310 — 243
310 — 243
Sesuai keterangan dari saksi Siti Chadijah Lily Asdar dan saksiMakrnur Bone, yang diperkuat dengan buktibukti Terbanding dh.Tergugat dengan kodekode 114 dan T24, serta pengetahuan Magjelistingkat Pertama sendiri terkait perkaraperkara Gugatan Tata UsahaNegara Nomor 25/G/2016/PTUN.PL, Nomor 26/G/2016/PTUN.PL, danNomor 27 /G/2016/PTUN.PL, maka terdapat kuranglebih 6 perusahaanyang mengalami permasalahan Irnkumdenganwilayah IUP Tergugat IlIntervensi, yaitu Penggugat, PT Daya Inti Mineral, PT.