Karena itu gugatan ParaPenggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.Sebab alasanalasan hukum yang digunakan dalam gugatan a quotidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2)Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 :Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/G/2015/PTUNKdi.

II:Menghukum Penggugat dan Penggugat II untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 10.089.000,00 (sepuluh juta delapanpuluh sembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Kendari tersebutdiucapkan dengan dihadiri Penggugat pada Tanggal 22 Desember 2015Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada Tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 29

/G/2015/PTUNKdi yang dibuat oleh Paniteramuda Perkara an.

UndangUndangNomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum.Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 67K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan bahwa PutusanJudexfacti dibatalkan, jika judexfacti tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalildalil Penggugat tidak bertentangandengan pertimbangannya.Oleh karena, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengannomor : 29

/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 22 Desember 2015 yang sekedarmempertimbangkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdan peraturan pelaksanaannya tanpa mempertimbangkan dalildalil gugatanPemohon Kasasi semula Penggugat secara keseluruhan dikarenakan objeksengketa juga memuat penetapan lokasi pemukiman masyarakat yangsifatnya pribadi/perorangan, maka keputusan semacam itu adalah tidakcukup dan sepatutnyalah dibatalkan..

Namun oleh karena Tergugat tidaktidak menjawab keberatankeberatan administratif Penggugat dalam tenggangwaktu 10 (sepuluh) hari dan 5 (lima) hari setelah keberatankeberatandianggap dikabulkan pun Tergugat tidak menindakllanjutinya, makaPenggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegeriKupang dan kedua keputusan Tergugat itu sedang disidangkan dalam perkaraNomor: 29/G/2015/PTTUNK PG 3c sennrsseceeneenenenicenenennnnnsenmaenennncmananennnniine3 Bahwa walaupun Penggugat sedang ajukan

Koly, A.Ma.Pd Nomor : 02.b/P.ZK/X/2015, ditujukan kepada Kepala Sekolah SD Negeri Benlelang PerihalPemberitahuan, tanggal 24 Oktober 2015 (fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti P.14 : Fotokopi Daftar hadir Guru/Pegawai SD NegeriPailelang, tanggal 30 September 2015 (fotokopi sesuai denganfotokopinya);Bukti P.15 : Fotokopi Daftar hadir Guru/Pegawai SD NegeriPailelang, tanggal 31 Oktober 2015 (fotokopi sesuai denganfotokopinya);Bukti P.16 ; Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 29

/G/2015/PTUNKPG, tanggal 21 Maret 2015 tentangPerkara antara Zet Koly Melawan Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor (fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti P.17 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor : 3Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (fotokopisesuai dengan fotokopinya);Bukti P.18 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor :14 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahKabupaten Alor (fotokopi sesuai denganfotokopinya);19

/G/2015/PTUN.KPG tanggal 21 Maret2016 (vide Bukti P.16);Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa pertama yaitu Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 46/UP.800/PK/TX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentang Penataan dan Pemerataan GuruDalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenAlor, Penggugat dimutasikan dari SD Negeri Nur Benlelang ke SD GMITLamalu yang diterima pada tanggal 10 November 2015 (vide buktiMasa kerja Penggugat di SDN

/G/2015/PTUN.KPG tanggal 212 Objek sengketa pertama berupa Surat Keputusan KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten AlorNomor : 46/UP.800/PK/TX/2015 Tanggal 23 September2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru DalamJabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Alor (Bukti P1);3 Objek sengketa kedua berupa Nota Kepala DinasPendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Alor yangditujukan kepada Bendahara Yayasan PendidikanKristen (YAPENKRIS) Pingdolin tentang PenahananGaji dan Tunjangan

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi masingmasingpada tanggal 23 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugatdengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 96/SK73.71/IV/ 2015, tanggal 28 April 2015, dan oleh Pembanding/Tergugat IlIntervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan masingmasing padatanggal 29 Juni 2016 dan 01 Juli 2016, sebagaimana ternyata dalam AktaPermohonan Kasasi Nomor 29

/G/2015/PTUN.Mks., juncto Nomor20/B/2016/PT.TUN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaHalaman 12 dari 19 halaman.

., tanggal 21 Juni 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 21 Juli 2016, kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor W.26.AH.03.042212, tanggal O6 Juli 2015, diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Agustus 2016, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/2015/P.TUN.Mdo yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

Tergugat telah secara sengajamelawan hukum, melanggar hak subyektif Penggugat yang dilindungi olehhukum dan undangundang sehingga tindakan Tergugat tersebut telahmelanggar hak subyektif Penggugat dan asas kepatutan yang hidup dalammasyarakat dan dengan demikian Tergugatsecara salah telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).TINDAKAN TERGUGAT YANG MENJAMINKAN TANAH MILIK PENGGUGATKEPADA TURUT TERGUGAT Il MERUPAKAN PERBUATAN MELAWANHUKUM12.13.14.15.Bahwa dalam putusan perkara TUN No. 29

/G/2015/PTUNSRG tanggal 3Maret 2016 yang merupakan perkara terdahulu dimana Penggugat danTergugat sebagai pihak yang berperkara, pada point 9.3.2.1 halaman 21diketahui bahwa Tergugat telah menjaminkan tanah obyek sengketakepada Turut Tergugat Il dimana Tanah Obyek Sengketa dijadikan obyekpembebanan Hak Tanggungan berdasarkan Pembebanan HakTanggungan peringkat No.1750/2001 pada PT BANK CENTRAL ASIACabang Kuningan Jakarta berdasarkan Akta Pembebanan HakTanggungan No.110/2001 tanggal 16 November 2001

Foto copy dari print out, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor: 29/G/2015/PTUN.SRG, tanggal 3 Maret 2016, selanjutnya diberitanda P4 ;halaman 47 dari 69 putusan nomor 280/Padt.G/2017/PN.Tng5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 124/B/2016/PT.TUN.Jkt, tanggal 29 Juni 2016,selanjutnya diberi tanda P5 ;Foto copy sesuai dengan aslinya, Putusan Mahkamah Agung R.!

Perdata LibertyYogyakarta, 1988 hal 144);Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti surat P1 foto copy Sertipikat Hak Milik No.548/Gembor atasnama HANDOYO SANTOSO, luas 12.610 m2, Gambar Situasi No.2850 tanggal9 Juni 1984, P2 foto copy Akta Jual Beli Nomor 45/Jatiuwung/JB/1991 tanggal14 Maret 1991 P3 foto copy Surat Keterangan Nomor 14/PPAT/V/2017, tanggal16 Mei 2017, yang didukung oleh bukti surat P4 foto copy Putusan PengadilanTata Usaha Negara Serang Nomor: 29

/G/2015/PTUN.SRG, tanggal 3 Maret2016, P 5 foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor: 124/B/2016/PT.TUN.Jkt, tanggal 29 Juni 2016, P6 foto copy PutusanMahkamah Agung R.I Nomor 459 K/TUN/2016, tanggal 1 Desember 2016 ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugatjuga telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi MASRUN yangmenerangkan bahwa saksi pada tahun 1980 pernah mengukur di objek tanahyang disengketakan dan saat itu yang di ukur ada 3 (tiga

bahwa Tergugat telah secara sengajamelawan hukum, melanggar hak subyektif Penggugat yang dilindungioleh hukum dan undangundang sehingga tindakan Tergugat tersebuttelah melanggar hak subyektif Penggugat dan asas kepatutan yanghidup dalam masyarakat dan dengan demikian Tergugat secara salahtelah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).TINDAKAN TERGUGAT YANG MENJAMINKAN TANAH MILIKPENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT Il MERUPAKANPERBUATAN MELAWAN HUKUMBahwa dalam putusan perkara TUN No. 29

/G/2015/PTUNSRG tanggal3 Maret 2016 yang merupakan perkara terdahulu dimana Penggugatdan Tergugat sebagai pihak yang berperkara, pada point 9.3.2.1halaman 21 diketahui bahwa Tergugat telah menjaminkan tanah obyeksengketa kepada Turut Tergugat Il dimana Tanah Obyek Sengketadijadikan obyek pembebanan Hak Tanggungan berdasarkanPembebanan Hak Tanggungan peringkat No.1750/2001 pada PTBANK CENTRAL ASIA Cabang Kuningan Jakarta berdasarkan AktaPembebanan Hak Tanggungan No.110/2001 tanggal 16 November2001

/G/2015/PTUN.SRG tanggal 3 Maret 2016 (vide Bukti P4), dimana dalam putusan tersebut justru SHGB No.1760/Gembor atasnama Pembanding penerbitannya dinyatakan CACAT PROSEDUR. 5.

/G/2015/PTUN.SRG tanggal 3 Maret 2016 (vide Bukti P4)Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT.

BTNMenimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti surat P1 foto copy Sertipikat Hak Milik No.548/Gemboratas nama HANDOYO SANTOSO, luas 12.610 m2, Gambar Situasi No.2850tanggal 9 Juni 1984, P2 foto copy Akta Jual Beli Nomor45/Jatiuwung/JB/1991 tanggal 14 Maret 1991 P3 foto copy Surat KeteranganNomor 14/PPAT/V/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang didukung oleh bukti suratP4 foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:29/G/2015/PTUN.SRG, tanggal 3 Maret 2016

Bahwa dalam kasus yang serupa dengan perlawanan a quo, Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta sudah pernah memeriksa perkara perlawanan atas Penetapan Nomor :29/G/2015/PTUNJKT tanggal 24 Pebruari 2015 antara ANDREW CHAN (sebagaiPelawan) dengan Presiden Republik Indonesia (sebagai Terlawan), yang mana PutusanNomor : 29/PLW/2015/PTUNJKT tanggal 6 April 2015 yang dalam pertimbangan hakimhal. 4950, menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Presiden RepublikIndonesia dalam menerbitkan

Menyatakan gugatan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima(Niet Ontvakelijk Verklaard):Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memilikimemiliki pendapat lain;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/G/2015/PTUNPLG Tanggal 29 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Penundaan; Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;1. Dalam Eksepsi; Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;ll.

Terbanding untuk membayar biaya perkarapada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesarRp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 31 Mei 2016, kemudian terhadapnya olehTerbanding/Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 8 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 29

/G/2015/PTUNPLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Palembang.

.; Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi dalildalil Penggugat yangmemiliki relevansi dengan obyek sengketa dan kedudukan Tergugatdalam perkara a quo; Bahwa substansi gugatan dalam perkara 29/G/2015/PT.TUN.JKTpada dasarnya mempermasalahkan perbuatan Tergugat yangmenerbitkan Keputusan KPU Nomor 196/KptsProv020/2015 tanggal24 Agustus 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Sidan H. Jawawi, SP,.