Penggugat:
BENNY TJOKROSAPUTRO
Tergugat:
1.I NYOMAN WARA
2.BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
3.ALI MUKARTONO

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA (BPKP SUMUT), II. PEMERINTAH KOTA MEDAN VS PT SASANA MITRA LESTARI

Pemohon:
Boyamin
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
2.Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Profinsi Jawa Tengah

Bahwa Termohon dalam melakukan Penyidikan dan Penetapan TersangkaAchmad Wardoyo dalam perkara korupsi aquo telah meminta bantuan TurutTERMOHON yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Propinsi Jawa Tengah untuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Negara(PKN), namun kemudian ternyata BPKP belum menyelesaikan audit dan belummenyerahkan hasil Perhitungan Kerugian Negara tetapi Termohon telahmenerbitkan SP3 atas Achmad Wardoyo. Jadi SP3 terbit tanpa adanya audit PKNBPKP ;6.

Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Jateng dan KejatiJateng diketahui sempat saling lempar tanggung jawab. Hal itu sesuai laporanKordinasi dan Supervisi (Korsup) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataswewenang keduanya. Berdasarkan surat klarifikasi KPK RI nomor R573/2025/05/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang permintaan perkembangan hasil auditinvestigasi ke BPKP Perwakilan Jateng. Hasilnya, sesuai ekspose 29 Oktober2013 disimpulkan salah satunya agar penyidik melengkapi bukti.

Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 TentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang mengatur bahwa:7) Untuk audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara berlakuketentuan sebagai berikut:(5) Permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaradapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:a) Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telahcukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik.b) Indikasi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan.c) Badan

Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat JenderalKementerian/Inspektorat LPNK/Inspektorat Pemda belum melakukanaudit investigatif atas perkara yang sama.d) Buktibukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangannegara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompetendan cukup.(7) Permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaratidak dapat dipenuhi apabila kondisi yang disebutkan pada butir (5) hurufa, b, c, dan d tidak terpenuhi.3.

Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAMBI, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Diwakili Oleh : AKHMAD ANANG HERNADY,S.H
Terbanding/Penggugat : AJRISA WINDRA, S.T., M.M.

Penggugat:
ANGGIAT S.TULUS LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN SIMALUNGUN
2.KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN SIMALUNGUN
3.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,
4.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
5.BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Penggugat:
SJAMSUL NURSALIM
Tergugat:
1.I NYOMAN WARA
2.BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat diJIn Gatot Subroto No.31, Bendungan Hilir RT.14/RW 5, TanahAbang, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai,beteeeeeeeee FerQugat II;3. KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI, Yang, diwakili oleh FirmanKusbianto,S.H.,M.H dan Indah Oktianti Sutomo,SH,Mhum,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2019,selanjutnya disebut sebagai, ............

Penggugat:
Bona Tunas Lumban Gaol SE
Tergugat:
1.Bupati Simalungun Cq Pejabat Pembuat Komitmen
2.KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN SIMALUNGUN
3.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,
4.Pejabat Pembuat Komitmen PPK Dinas Pekerjaan Umum Kab Simalungun
5.BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROPINSI JAWA TIMUR. 1. S U K A D J I. dk

KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILANPROPINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Raya Juanda GedanganSidOarj0; === = 222 nnonane nnn nn nn nnn nnn nnn nen nee nen nne neeDalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Dr. NIZAM BURHANUDDIN, S.H.MH ;2. AKHMAD ANANG HERNADY, S.H ;3. DHERYS VIRGANTARA, S.H 54. MUHAMMAD RAMADHANI,S.H,M.H ;5. SUSI HANDAYANI, S.H.MLH ;6. IWAN FAJAR NUGROHO, S.H.MLH jp22222ee oooHal 1 dari 8 hal. Putusan No. 92/B/2019/PT.TUN.SBYDAN:1.8 UK AOD J7.

Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,suratsurat bukti, saksisaksi dari para pihak, maka Majelis Hakim Bandingdalam musyawarah pada hari Kamis , tanggal 9 Mei 2019 telah dicapaimufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannyasudah tepat dan benar ; 70200222 e ono nnn nnn nnenneeMenimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Banding,dengan mencermati bukti P 1 in casu obyek sengketa berupa laporan hasilpemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan PemerintahDaerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 pada halaman 4 sampai denganhalaman 8, dan dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 446K/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017, adalahmembuktikan secara hukum bahwa kedudukan Badan Pemeriksa Keuangandalam melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawabkeuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang undang Dasar 1945,bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, dengan demikiankeputusan

M2, adalah sah secara hukum;

PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA.

(Turut Tergugat I);

SUDARMA
Turut Tergugat:
1.KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK

Pembanding/Penggugat : BENNY TJOKROSAPUTRO Diwakili Oleh : BENNY TJOKROSAPUTRO
Terbanding/Tergugat I : I NYOMAN WARA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : ALI MUKARTONO

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK Rl), alamat Jalan Gatot Subroto No. 31 RT.14 RW.5Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat 10210, dalamhal ini, disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGATII;3.

Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor : 15 Tahun 2004Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara dan Undang undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BadanPemeriksa Keuangan yang selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) merupakan lembaga negara yang melakukan pemitungankerugian keuangan negara dalam kerangka kerjanya berdasarkanPeraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:Halaman 12 Putusan No.102/Pdt/2021/PT.

Pemeriksa Keuangan yang menentukanbahwa BPK menilai dan menetapkan kerugian negara.

Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 15Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkanPeraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara PenyelesaianGanti Kerugian Negara terhadap Bendahara.. Bahwa dalam membaca Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentunyaharus juga membaca ketentuan dalam ayatayat berikutnya.

Pemeriksa Keuangan melalui SuratJaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B2212/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 30 Desember 2019perihal Permintaan Perhitungan Kerugian KeuanganNegara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalamrangka Perhitungan Kerugian Negara atas PengelolaanKeuangan dan Dana Investasi pada PT AsuransiJiwasraya (Persero).

---------------------------------------- M E N G A D I L I ------------------------------------------Dalam Penundaan :1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ;2.Menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau Tahun Anggaran 2014, selama pemeriksaan persidangan berlangsung sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;Dalam Eksepsi :Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;Dalam Pokok Sengketa: 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014;3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014;4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

ANUGRAH KENCANA ABADI (AKA)
3.BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
Turut Tergugat:
PT. FORTUNINDO ARTHA PERKASA

Penggugat:
PT Korea World Center Indonesia,
Tergugat:
1.PT Pulo Mas Jaya,
2.Gubernur DKI Jakarta
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Badan Pemeriksa Keuangan,

Penggugat:
RANDOLPH LATUMAHINA
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Medan
2.Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan
Turut Tergugat:
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Ngawi
3.Badan Pemeriksa Keuangan Pusat BPK Pusat
4.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
5.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Mendagri
6.Ketua DPRD Ngawi
7.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pusat (BPK RI Pusat)
8.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI)
9.Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri)

Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPK Pusat), berkedudukan di Jl.Gatot Subroto Kav. 31, RT.14/RW.05, BendunganHilir, Tanah Abang, RT.14/RW.5, Bend. Hilir, KotaJakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta10210 dalam hal ini memberikan kuasa kepadaDr. Blucer W. Rajagukguk, S.E., S.H., M.Sc, Ak.,Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pat.G/2020/PN NgwCFrA., CA., CFE.

Pemerintah Kota Malang
2.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI Daerah Perwakilan Jawa Timur
Turut Tergugat:
PT. Lion Super Indo

TRIO SEPAKAT MAKMUR
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PUPR KABUPATEN BANGGAI LAUT
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI LAUT
3.BUPATI BANGGAI LAUT
4.KEMENTRIAN KEUANGAN RI Cq BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
5.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
Turut Tergugat:
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Penggugat:
NUR AMIN,SE
Tergugat:
1.Pimpinan Kantor bersama Samsat Kabupaten Madiun
2.Pemerintah RI c/q Presiden RI
3.Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPK Pusat)
4.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pemohon:
SUMARSONO
Termohon:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2.BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI SEKAMPUNG
3.Konsultan Jasa Penilai Publik ANAS KARIM RIVAI & REKAN
Turut Tergugat:
Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP)

MOH HUSNI TAHIR HAMID
2.IMAM MUSLIH HUDDIN
3.S U K A D J I
4.SUMARNO, ST
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

PARA PENGGUGAT ;Melawan:KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILANPROPINS!I JAWA TIMUR, berkedudukan' di Jalan Raya Juanda GedanganSidOalj0 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn cnn n neeDalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Dr. NIZAM BURHANUDDIN, S.H.MH ;"Putusan Perkara Nomor : 136/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 1 dari 80 Halaman2. AKHMAD ANANG HERNADY, S.H ;3. DHERYS VIRGANTARA, S.H 54. MUHAMMAD RAMADHANI, S.H,M.H 55. SUSI HANDAYANI, S.H.M.H 56.

yang bersengketa diROSSTCLAGLETI, fates rennetMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23Agustus 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor :136/G/2018/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapantanggal 25 September 2018 dengan mengemukakan alasanalasan gugatansebagai berikut : 222202 2 22 nnn nnn nn nen nn nen ne nnn nneeAdapun yang menjadi objek gugatan adalah :Surat Badan

Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Mei2018, Nomor 149/SHP/XVIII.SBY/05/2018 Hal: Hasil Pemeriksaan atas LaporanKeuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017 (angka 3)Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangundangan huruf a.Kelebihan pembayaran Tunjangan Dana Operasional dan Tunjangan KomunikasiIntensif DPRD sebesar Rp. 514.500.000,00 ;.

Bahwa Tergugat merupakanLembaga Negara yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahannegara, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 1 angka 1,Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalahLembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dantanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ;6.

Bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat sebagaimanadimaksud pada Pasal 1 angka 14 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006Putusan Perkara Nomor : 136/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 9 dari 80 Halamantentang Badan Pemeriksa Keuangan dari Hasil Pemeriksaan adalah hasilakhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas,dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawabkeuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, danprofesional berdasarkan Standar