ABDUL HALIM GUMRI VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI JAMBI;

Tiara Kusumaningrum, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33Jakarta dan Jalan H.O.S.

BPKP;b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsionalmelaksanakan pengawasan intern;c. Inspektorat Provinsi. Dan;d. Inspektorat Kabupaten/Kota;(2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 547 K/TUN/2017a. Kegiatan yang bersifat lintas sectoral;b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapanoleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara. Dan;c.

melakukanaudit investigatif hanya dapat dilakukan terhadap intern pemerintah sajasesuail dengan kewenangan yang diberikan oleh UndangUndang atauketentuan hukum yang berlaku kepada BPKP;Lebih lanjut dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008, Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah telah diaturjuga bahwa yang diawasi oleh BPKP selain intern pemerintahan adalahmelakukan pengawasan/audit terhadap akuntabilitas kKeuangan negaraberupa pengawasan/audit atas penggunaan danadana

Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa laporan hasil audit(LHPKKN) yang diterbitkan BPKP untuk memenuhi permintaan penyidiktidak wajib diikuti oleh penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri(beslissing) pada diri Tergugat (BPKP) dalam penerbitan LHPKKNtersebut serta tidak memenuhi unsur tindakan hukum Tata UsahaNegara yang menyebabkan objek sengketa (LHPKKN) bukanlahKeputusan Tata Usaha Negara, dan juga Penggugat tidak mempunyaiHalaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 547 K/TUN/2017kepentingan

yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa berupaHasil Audit BPKP tersebut,telah digunakan dalam pertimbangan hukumMahkamah Agung R.I, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I.

Pembanding/Penggugat : JAROT BUDI PRABOWO
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP

., keduanya warga negara Indonesia, pekerjaanadvokat/penasehat hukum pada Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum KORPRI Nasional (LKBHKORPRI), beralamat di Komplek Duta Merlin Blok C33, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANMELAWANKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP), berkedudukan di Jalan Pramuka No.33,Jakarta Pusat12120, dalam perkara ini telah memberikKuasa Ke Pada; 2 0220222 e nn en nn

.;KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.;

PENGGUGAT/PEMBANDING $: MELAWANKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, TempatKedudukan di Jalan A. Yani Pontianak ;Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : 1. Triyono Haryanto, S.H., M.H. NIP. 19591002 198201 1 0012. M. Muslihuddin, S.H., M.H. NIP. 19740710 199903 1 OO13. Nasrul Wathon, Ak, M.Si.,CFE, CFr. A. NIP. 19670706 198803 1 0014. Hasoloan Manalu, S.E. NIP. 19691230 199803 1 O015. Rahmat Syaban N.Y, S.H., M.H.

NIP. 19861128 201012 1 O01Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor diJalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan Jenderal Ahmad YaniPontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK17/SU04/2/2014tertanggal 17 April 2014, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT /TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; Telah membaca : 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

,M.Si VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT;

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor69/PW27/5/2015 tanggal 4 Februari 2015;Bahwa Laporan Hasil Audit PKKN BPKP Perwakilan Provinsi Papua Baratadalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat atas perintah Tergugatsebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan permintaan KepalaKejaksaan Negeri Sorong;Bahwa Laporan Hasil Audit PKKN BPKP Perwakilan Provinsi Papua Baratyang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagaiKeputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1

Putusan Nomor 53 K/TUN/2017vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP;(5) Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor Kep06.00.00286/K/2001 tentang Organisasidan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan yang berbunyi: Perwakilan BPKP mempunyai tugasmelaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sertapenyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;(6) Bahwa kantor

Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Nomor Per1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi;7.

Putusan Nomor 53 K/TUN/20178.10.11.Bahwa Laporan Hasil Audit PKKN BPKP Perwakilan Provinsi Papua Baratdibuat oleh pejabat yang ditugaskan oleh BPKP Perwakilan Provinsi PapuaBarat atas sumpah jabatan, namun materiil laporan tersebut ternyata tidakobjektif, banyak mengandung kebohongan dan ketidakbenaran sertabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danasasasas umum pemerintahan yang baik;Laporan Hasil Audit PKKN BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagaiKeputusan TUN yang dibuat

Putusan Nomor 53 K/TUN/2017Keahlian Lampiran Perka BPKP Nomor Per1314/K/D6/2012, yangberbunyi:01. Auditor BPKP harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dankompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, baikyang diperoleh dari pendidikan formal, pelatinan, sertifikasi maupunpengalaman kerja;02.

., M.Si VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT;

., kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Hukum YAP LAW OFFICE, beralamat di KotaSorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT,tempat kedudukan di Jalan Angkasa Mulyono, Amban,Manokwari, Provinsi Papua Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: M. Muslihuddin, S.H.

., Kabag Penelaahan dan Bantuan Hukum dankawankawan, Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum danHubungan Masyarakat Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), beralamat kantor di Jalan PramukaNomor 33, Lantai 7, Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKK1/ SU04/2/ 2016 tanggal 27 Januari2016;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 7 halaman.

CHRIS LEO MANGGALA, dk vs DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk

) Bidang Investigasi selakuTergugat dan Tim BPKP Penerbit Laporan Hasil PenghitunganKerugian Kuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012, yang menyatakanbahwa:Bahwa BPKP adalah aparat Negara yang memiliki tugas untukmelakukan pengawasan terhadap intern pemerintah dan bukannyapengawasan terhadap badan hukum diluar pemerintahan, sehinggaberdasarkan ketentuan tersebut, BPKP tidak berwenang untukmelakukan pemeriksaan terhadap PT Indosat Tok maupun PT IndosatMega Media yang keduaduanya adalah badan hukum swasta

Halaman 43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2013);.

Bahwa, BPKP merupakan instansi pemerintah yang mempunyaikeahlian khusus di bidang auditing dan akunting;Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran PeraturanKepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2013 yang menyatakan bahwaLHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang ditandatanganioleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (PL 302. 02.Halaman 43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2013);.

Dalam hal ini para auditor BPKP (TermohonKasasi) mendapatkan mandat dari atasannya BPKP untuk suatuperhitungan kerugian keuangan negara; (3) Kemudian unsurHalaman 90 dari 98 halaman.

Bahwa kewenangan BPKP lahir dari PP 60/2008, dengan demikianBPKP merupakan lembaga yang masuk ke dalam sistem lembaga auditinternal.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dkk Melawan Perseroan Terbatas (PT) Puspita Alam Kurnia Dkk

P UT US ANNomor : 57/PDT/2011/PT.BJM.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasinyang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalamtingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antaraBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan, beralamat diJalan Jenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru,Kalimantan Selatan , sebagai Pembanding semulaTergugat ;Tuan KUSUMAHADI selaku Pengendali

Mutu, Tuan MASHUDselaku Pengendali Tekhnis, Tuan ALI AHSAN selakuKetua Tim, Tuan SUGIANOR selaku Anggota Tim,berkantor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan diJalan Jenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru,Kalimantan Selatan, sebagai Pembanding semulaTergugat Il ;Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Terbanding semulaPenggugat Asal dan Penggugat Intervensi dalam rangkapenyelidikan ;Pembanding semula Tergugat I, II melakukan AuditInvestigasi dan diperoleh temuantemuan yang garisbesarnya sebagai berikutTerdapat kerugian keuangan Negara/Daerah yang disebabkanadanya dana yang tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp.18.250.007.913,20 (delapan belas milyar dua ratus limapuluh juta tujuh ribu sembilan ratus tiga belas Rupiah,dua puluh sen), dengan perincianHasil pemungutan jasapengguna Jalan (Versi BPKP

DHARIKSA APROBAJA VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT;

juga, telah menjatuhkanPutusan Peninjauan Kembali Nomor 75/PK/TUN/2015 tanggal 13Oktober 2015 yang mengabulkan Permohonan Peninjauan KembaliTergugat (BPKP), sehingga Laporan BPKP bukan merupakan objeksengketa tata usaha negara;Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Indoharto dalam bukunyaUsaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata UsahaNegara Buku Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata UsahaNegarahalaman 171 paragraf 2 yang menyatakan bahwa;Suatu tindakan hukum tata usaha negara adalah suatu

SehinggaLHAIyang diterbitkan BPKP (Tergugat) adalah sah secara hukum;Halaman 32 dari 71 Halaman.

ada unsur kehendaksendiri (beslissing) pada diri Tergugat (BPKP) yang menyebabkan objeksengketa (Hasil Audit BPKP) bukanlah Keputusan Tata Usaha Negaradan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa berupa Hasil Audit BPKP tersebut,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugatmengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negaradinyatakan diterima dan menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya;Halaman 33 dari 71 Halaman.

Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya pertimbanganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012 tanggal 23Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memilikikewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negaradalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangannegara yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasitersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan MajelisHakim yang mengadili perkara pidananya.

Suyono, yangditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah incasu Tergugat, dalam rangka meminta bantuan perhitungankerugian keuangan negara;Menimbang,bahwa dalam hal ini berlaku sebab dan akibat yaituoleh adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi pemberianhibah/sumbangantanah striping dari CV Bima SaktiSemarangkepada H.

---------------------------------------------------------

DALAM PENUNDAAN:

• Menolak permohonan Penggugat untuk menunda daya berlaku dan tindakan administrasi selanjutnya dari keputusan objek sengketa berupa: Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 oleh kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

Penggugat:
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT

yang telah banyak diputuskansebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatanPenggugat tidak diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusantetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas,dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN bukanlahKTUN karena LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidakbersifat individual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diriTergugat (BPKP) dalam menerbitkan

;Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masingmasing telah diatur secaraJelas dalam peraturan perundangundangan.

;Bahwa fakta hukumnya, masih banyak Hakim Pengadilan Tipikor yangmengakui kewenangan BPKP untuk menerbitkan LHPKKN danmenggunakan LHPKKN yang diterbitkan BPKP tersebut sebagai bahanpertimbangan untuk memutuskan perkara tipikor.

dan selanjutnya pada tanggal 19 November2018 saksi menerima surat yang isinya menetapkan saksi sebagai tersangkadengan jumlah kerugian negara sebesar 1,7 ~ miliar rupiah; Bahwa saksi pernah bertemu dengan Auditor BPKP pada bulan September2018 di Kantor Polres Kaimana; Bahwa pada waktu itu) Auditor BPKP menanyakan terkait halhalteknis tentang perkembangan pekerjaan, tentang tagihan pertama dan tagihankedua; Bahwa pada saat itu Auditor BPKP tidak menyinggung tentang adanyapenyimpanganpenyimpangan

berada pada level mikro teknisHalaman 173 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPRyang berada pada lingkup antar instansi pemerintah; Bahwa menurut pendapat Ahli, BPKP tidak pernah menyatakan adanyakerugian negara karena BPKP tugasnya hanya untuk menghitung kerugiannegara; Bahwa menurut pendapat Ahli, Laporan Hasil Pemeriksaan KerugianKeuangan Negara (LHPKKN) yang dikeluarkan oleh BPKP yang menyatakanadanya kerugian negara kurang lebin sebesar 1,8 milliar rupiah adalahmerupakan hasil

HARAPAN WAHAI, S.SOS, MH, MelawanKEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jugabertentangan dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (VidePeraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 h. 28) yangintinya dalam melaksanakan audit Auditor BPKP harusmengumpulkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Hal initerbaca jelas sebagai sebab:a.

Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor:06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dengan ObjekSengketa: Surat BPKP Nomor: S3299/PW.12/5/2009Hal. 97 dari 202 hal.

Pasal 49 PP60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparatpengawasan intern pemerintah, dan salah satu daripengawasan intern itu termasuk audit investigatif.Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapatberkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktiansuatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasidengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luartemuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atauHal. 128 dari 202 hal.

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKBahwa faktanya, dalam dasar hukum penyusunan maupunmuatan isi Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012telah mencantumkan dan mengacu kepadaPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan PermenpanNomor: PER/05/M.PAN/03/2008, sebagaimana tercantumdalam PU103.01 dan PU103.08 Lampiran Peraturan KepalaBPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012.Bahwa kewenangan BPKP untuk menerbitkan PeraturanKepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012 = adalahberdasarkan Pasal 53 huruf a dan huruf b Keputusan

Bahwa Tergugat dalam melakukan audit Investigasi atas perkara aquo telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan pedoman yangberlaku di BPKP sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman penugasan BidangInvestigasi (PPBI) dan Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008..

Pembanding/Penggugat : DASTUA GULTOM
Terbanding/Tergugat II : TIM BPKP PENERBIT LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Terbanding/Tergugat I : DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP BIDANG INVESTIGASI

Bin TIMERMAN MANGKO;MelawanKEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

;INUONCSIA j~ = n ne naan nn nnn nnn ene en nn nme nnn nen nnn cemennnnnJalan Raden Saleh Il No.10 Palangka Raya PropinsiKalimantan Tengah 5ANCOR jesssescereceseneneweemreeeer ener aeee ReBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor115/Lawyers/Praya/IV.2016 tertanggal 28 April 2016;Selanjutnya disebut sebagai ...............ce PENGGUGAT;Lawan:KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN' DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSIKALIMANTAN TENGAH

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

., para Advokat, berkantordi Jalan Tali IX Nomor 50 V, Kota Bambu Selatan, KecamatanPalmerah, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 26 September 2011;Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat Intervensi/Terbanding;melawanBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, beralamat di JalanJenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan;.

Ali Insan (Ketua Tim/ParaTergugat II) dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan;Fakta ini bersesuaian dengan dilakukannya penahanan terhadapTerdakwa Teja Kurnia bin Kuntoro (Penggugat incasu) sebagaimanadiakui dalam posita Gugatan point 12 huruf c;3.

Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensitersebut telah mengganggu konsentrasi Penggugat dalam Rekonvensidalam bekerja, mencemarkan nama baik BPKP secara kelembagaan,menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak PidanaKorupsi serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentinganPenggugat dalam Rekonvensi;.

Kerugian MateriilUntuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata a quo , Negarain casu BPKP harus mengeluarkan biaya Bantuan Hukum berupa biayaperjalanan dinas bagi Kuasa Hukum Penggugat dalam Rekonvensi yangberasal dari BPKP Pusat di Jakarta (Biro Hukum dan Humas, dan DeputiBidang Investigasi), dan Perwakilan BPKP Provinsi Banjarbaru sebesarHal. 55 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang akan disetor ke KasNegara;1.

Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensitersebut telah mengganggu konsentrasi Tergugat Intervensi II/TergugatAsal dan Tergugat Intervensi IIl/Para Tergugat Asal Ill dalam bekerja,mencemarkan nama baik BPKP secara kelembagaan, menghambatprogram pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sertaakibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Penggugat Intervensidalam Rekonvensi;.

., M.Kes sebagai PENGGUGATLawanPerwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Provinsi Kepulauan Riau, dkk sebagai TERGUGAT

semula TERGUGAT ;2.YONO ANDI ATMOKO,, baik sebagai pribadi maupun sebagai KepalaPerwakilan Badan Pengawas Keuangan danPembangunan ( BPKP ) , Provinsi Kepulauan Riau,beralamat di Jalan Pramuka no. 10 , Sekupang kota Batam,selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING II semula TERGUGAT Il ;Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 1 dari 15 hal.

Putusan Nomor 29/PDT/2016/PT.PBR3.RAPLAN LUMBANBATU, baik sebagai pribadi maupun dalam4.SURA , baik sebagaiJabatannya pada Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) , Provinsi KepulauanRiau Provinsi Kepulauan Riau, beralamat diJalan Pramuka no. 10 , Sekupang kota Batam,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IIlsemula TERGUGAT Il ;pribadi maupun dalam Jabatan pada BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP), Provinsi Kepulauan Riau Provinsi KepulauanRiau, beralamat di Jalan Pramuka no. 10 ,

Sekupang kota Batam, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING IV semula TERGUGATIV ;5.MUHAMMAD CHALIL PURBA,baik sebagai pribadi maupun dalam6.ABU ACHMAD ,baikJabatan pada Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP), Provinsi Kepulauan RiauProvinsi Kepulauan Riau, beralamat di JalanPramuka no. 10 , Sekupang kota Batam,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Vsemula TERGUGAT V ;sebagai pribadi maupun dalam Jabatan padaBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Provinsi Kepulauan Riau ProvinsiKepulauan

Putusan Nomor 29/PDT/2016/PT.PBRre18.19.20.21.tersebut, Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 dinyatakan dicabut,maka BPKP dengan segala tugas dan kewenangannya termasukdidalamnya adalah bertugas melakukan pemeriksaan (audit) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf n Kepres No. 31 Tahun 1983, menjadi tidakada lagi ;Bahwa sejak berlakunya Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentangLembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP hanya mempunyai tugas,fungsi, dan kKewenangan senagaimana diatur dalam Pasal

52, Pasal 53 danPasal 54 Kepres 103 Tahun 2001 yang mana BPKP tidak lagi bertugas,tidak berfungsiatau tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadapkeuangan Negara/Daerah baik pemeriksaan umum maupun pemeriksaantertentu atau investigasi terhadap dugaan peyimpangan terhadap keuanganNegara/Daerah ;Bahwa jelas dan terang bahwa BPKP tidak lagi memiliki tugas, fungsi danwewenang melakukan pemeriksaan (audit) terhadap keuangan negara,karena satusatunya lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaankeuangan

Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman melawan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah di Semarang

Hamka Km 02 Kampus III NgaliyanSO ITTEIRAN Gj sees rte re eeSelanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT:;wan nan nna 2222222822 2 2n nono nanan nanan nanan MELAWAWheeeeete ee omen neersNama Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN danPEMBANGUNAN (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah diS@MAalrand nnonane nnn nnn nnn nn nnn nnnTempat Kedudukan : JI. SemarangKendal Km 12 Semarang;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK16/SU04/2/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 memberikan kuasa kepada: nnn nnn nnn nnn nnn nnn1.

Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR.1884/PW/1 1/5/2013 Tanggal 08Mei 2013, tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi KhususPengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten RembangTahun Anggaran 2011,hingga pada saat gugatan ini diajukan ke PengadilanTata Usaha Negara Semarang, Penggugat belum bisa mendapat salinannya.Walaupun Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengupayakan denganmengajukan permohonan kepada Kepala BPKP

., MH VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI JAWA BARAT

,Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Para Advokatdan Advokat magang berkantor di Lebaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katholik Parahyangan beralamat diJalan Ciumbuleuit Nomor 94 Bandung berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 AgustusSelanjuntya disebut sebagai Penggugat;Melawan Kepala Perwakilan BadanPengawasan KeuanganPembangunan (BPKP)Provinsi Jawa Tempat KedudukanJalan Raya CibeureumNomor 50 Kota Pos 1125 Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada :Triyono Haryanto.

dariTergugat;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2013, telahmengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada tanggal 26 Juni 2013 dibawah Register PerkaraNomor : 65/G/2013/PTUNBDG, yang diperbaiki tanggal 29 Juli 2013, yangmemohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mencabut atau mencoret,terhadap objek sengketa, berupa Surat Keputusan Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP

4/2008 tertanggal5 Juni 2008; Nomor : LAP5558/PW 10/4/2009tertanggal 21 Juli 2009; Nomor :LAI4542/PW 10/4/2011 tertanggal 14 JuniSK Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Tergugat) atas LaporanHasil Audit Kinerja PDAM Tirta Mukti Kabupaten Jawa Barat tahun 2008 s.dHal 11 dari 122 hal.

Andaikanpun BPKP(Tergugat) melakukan audit perhitungan kerugian negara atas permohonanKejaksaan Negeri Cianjur, maka hal tersebut harus seijin Presiden atau Menteriterkait berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian InterenPemerintah;Bahwa, BPKP hanya berperan sebagai Pembina Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah.

Peran BPKP ini sejalan dengan aturan dalamkonstitust bahwa pemeriksa eksternal hanya satu yaitu Badan PemeriksaKeuangan (UUD 1945 Pasal 23 E);15 Bahwa, dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Pasal 49, yangmengatur BPKP berperan menjadi pengawas internal, terhadap keuangan negaraatas kegiatan tertentu, yang meliputi kegiatan yang bersifat sektoral; kegiatankebendaharaan umum berdasarkan penetapan Menteri keuangan dan kegiatanlain berdasarkan penugasan Presiden. 16 Bahwa, Hasil Audit Investigasi

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Putusan Nomor 464 K/TUN/201510.Keputusan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTANBARATTentang :a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam PengadaanSewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, KomunikasidanInformatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor :LHAI502/PW114/5/201 2tanggal 21 Desember 2012:b.

Memerintahkan TERGUGAT KEPALA BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSIKALIMANTAN BARAT, mencabut keputusan :a. Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan dalam PengadaanSewa Peralatan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, KomunikasidanInformatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 Nomor :LHAI502/PW/114/5/201 2tanggal 21 Desember 2012:b.

Bahwa untuk menindaklanjuti surat permintaan Direktur ReserseKriminal Khusus Polda Kalbar tersebut, Tergugat (BPKP)menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST346/PW14/5/2013, tanggal13 Mei 2013;c.

Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor BPKP, makaditerbitkanlah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan DalamPengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi KalimantanBarat Tahun Anggaran 20092011 pada tanggal 26 Agustus 2013:d.

Putusan Pengadilan TUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, dengan Objek SengketaSurat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor:LHPKKN360/PW 26/5/2011tanggal 28 Juli 2011 tentang Hasilperhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaankegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan WaleyMolof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.20072008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua, dan ang telahdikuatkan

SUMBER ALAM SEJAHTERA VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KEPULAUAN RIAU;

Sumber AlamSejahtera, beralamat di Jalan Tanjung Lambai RT/RW. 002/001Desa Terempa Kecamatan Siantan Kabupaten KepulauanAnambas Kepulauan Riau;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN' PROVINSIKEPULAUAN RIAU, berkedudukandi Jalan Pramuka No. 10Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau 29422, Selanjutnyamemberi kuasa kepada :SYAIFUDIN TAGAMAL, S.H;M. MUSLIHUDDIN, S.H., M.H;ASIKIN, S.H;SUTRISNO, S.E.

WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, S.H;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiSse eae ofScoNegeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33Halaman 1 dari 52 halaman.

Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan BP Batamtersebut, maka Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiKepulauan Riau mengundang Pihak BP Batam untukmelakukan expose permasalahan. Expose dilakukan olehPejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengerukan KolamDermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar pada hari Senintanggal 14 Maret 2016 bertempat di Kantor BPKP ProvinsiKepulauan Riau.Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi KepulauanHalaman 25 dari 52 halaman.

untuk memenuhipermintaan resmi dari instansi lain adalah tidak terdapat unsurkehendak sendiri (bes/lissing) pada diri Tergugat (BPKP)sehingga tidak memenuhiunsur tindakan hukum TUN yangmenyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata UsahaNegara, telah digunakan dalam beberapa Putusan MajelisHakim PTUN yaitu:a.

Expose dilakukan oleh Pejabat PembuatKomitmen Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga UtaraPelabuhan Batu Ampar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016bertempat di Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau.Halaman 39 dari 52 halaman.

Penggugat:
ARYANTO PRAMETU
Tergugat:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

final, LHA BPKP tidak bersifat individual,tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP)dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yangdikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d UndangUndang Peratun danMajelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusantetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas danmenjadikannya sebagai pendapat Majelis,.....Menimbang, bahwa terhadap SEMA tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa selain SEMA bukan sumber hukum materil,substansi

Oleh karena obyek sengketa tidak termasuk KTUN yangdapat diuji di PTUN dengan demikian Majelis Hakim tetapberpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quokarena Laporan Hasil Audit daram rangka penghitungan kerugiankeuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN dengan alasanalasan: LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifatindividual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat(BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN

dan LHA BPKP adalah KTUNyang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d UndangUndang Peratunoleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolutpengadilan haruslah dinyatakan diterima;Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PENDIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021 sudah tepat, karena obyeksengketa a quo yang diterbitkan Terlawan (BPKP) diterbitkanberdasarkan KUHP, KUHAP, dan peraturan perundangundangan lainyang bersifat

belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual,tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP)dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yangdikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d UndangUndang Peratun danMajelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusantetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas danmenjadikannya sebagai pendapat Majelis;Menimbang, bahwa terhadap SEMA tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa selain SEMA bukan sumber hukum

belum bersifat final,L.HA BPKP tidak bersifat individual,tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP)dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yangdikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d UndangUndang Peratun danMajelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusantetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas danmenjadikannya sebagai pendapat Majelis;13.Bahwa selain digunakan dalam beberapa Putusan Majelis Hakim diatas tersebut, kaidah hukum yang demikian

Gani & Son- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )- Kepala Pemerintahan Kabupaten Kudus - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus (DPRD)

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Provinsi JawaTengahCq.Badan Pmeriksa Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Pusatberkecdudukan di Jalan Raya Semarang Kendal KM 12Semarang50186.Selanjutnya disebut sebagai Jone n nena nnn n nnn n on 22a 22 == TERGUGAT ;2.