Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, menemukan bukti Novum baru yaitu:1.Bukti Novum 1: Kutipan Akta Nikah Nomor 146/61/III/2007 tanggal 12Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Mataram:2. Bukti Novum 2: Surat Keterangan Nikah tertanggal 22 Agustus 2007;3. Bukti Novum 3: gugatan perbuatan melawan hukum tanggal 21November 2016;4. Bukti Novum 4: Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016:5.

Bukti Novum 5: Keputusan Walikota Mataram Nomor 113/XIIPIMB/PTKPB/2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 14 Desember 2001;Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 674 PK/Pdt/20176. Bukti Novum 6: Perjanjian Jual Beli tanggal 20 September 2010 Nomor21 yang dibuat oleh Ermi Purnamasari, S.H.

Bukti Novum 1: Kutipan Akta Nikah Nomor 146/61/III/2007 tanggal 12Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Mataram.2. Bukti Novum 2: Surat Keterangan Nikah tertanggal 22 Agustus 2007;3. Bukti Novum 3: gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 21November 2016:4. Bukti Novum 4: Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016:5. Bukti Novum 5: Keputusan Walikota Mataram Nomor 113/XllPIMB/PTKPB/2001 tentang ljin Mendirikan Bangunan tanggal 14Desember 2001:6.

Bukti Novum 6: Perjanjian Jual Beli tanggal 20 September 2010 No. 21yang dibuat oleh Ermi Purnamasari, S.H.,M.Kn (Termohon PeninjauanKembali 4):Halaman 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 674 PK/Pdt/20173. Bahwa sesuai dengan bukti Novum tersebut di atas, Pemohon PeninjauanKembali baru mengetahui tentang adanya Akta nikah antara TermohonPeninjauan Kembali 1 dengan Drs.

., tanggal 21 November 2016 dan SuratPencabutan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2016:Bahwa bukti Novum ini Pemohon Peninjauan Kembali ajukan sebagaibukti novum karena Drs. Irwan Mulyadi, suami dari Fatimah (TermohonPeninjauan Kembali 1!)

Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan PaluBarat, Kota Palu (Bukti Novum PK4);4. Foto copy Gambar Kasar Tanah, bertanggal 08 Mei 2008 (Bukti NovumPK5);Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 80 PK/Pdt/20145.

Made Sudarsana dan telahdisertifikatkan (Vide Bukti Novum PK4 dan Bukti Novum PK2),selanjutnya pada tahun 2008 Lk. Made Sudarsana mengalihkantanah tersebut melalui jual beli kepada Lk. Tan Irwan (PemohonPeninjauan Kembali/Tergugat 25) dan sertifikat semula atas nama Made Sudarsana dicoret kemudian diganti dengan nama pemeganghak baru i.c. Tan Irwan (vide Bukti Novum PK6);2) Selanjutnya sisa tanah milik Lk. Amrin seluas 2.993 m?, pada tahun2008 oleh Lk.

Bahwa berdasarkan bukti novum PK2 s/d bukti novum PK6membuktikan para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembalidalam gugatannya tidak menggugat secara keseluruhan tanah yangtelah dijual oleh Lk. Amrin. Para Penggugat/para Termohon PeninjauanKembali tidak menyertakan untuk digugat tanah seluas 1.032 m?Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 80 PK/Pdt/2014sebagaimana yang tercantum dalam bukti Novum Pk2 s/d NovumPK6.

Bahwa berdasarkan bukti Novum PK2 s/d bukti Novum PK6membuktikan para Penggugat telah salah dan keliru, di satu sisi paraPenggugat/para Termohon Peninjauan Kembali dipandang secarahukum mengakui bahwa bidang tanah seluas 1.032 m? adalah hak milikdari Lk. Amrin yang telah dijual kepada Made Sudarsana kemudian Made Sudarsana menjual kepada Pemohon Peninjauan Kembali,tetapi sisi lain para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembalimendalilkan bahwa bidang tanah seluas 2.993 m?

Bahwa dengan adanya surat bukti novum PK2 s/d bukti novum PK6,membuktikan tanah seluas 4.025 m? semula sebelum dialihkanseluruhnya adalah tanah hak milik Lk. Amrin, dan bukanlah tanah hakmilik suami istri Alm. Sorevaya dan Almh.

Gambar Situasi objek sengketa dimana gambar objek sengketa terdapatpada Nomor Urut 12 dan Nomor Urut 17 yakni atas nama AliNai;Bahwa kedua bukti surat tersebut belum pernah diajukan padaPersidangan Pengadilan Negeri Pinrang;Bahwa bukti Novum PK 1 yang intinya memuat: Bahwa tanah objeksengketa berdasarkan dokumen pendaftaran sementara tanah milik Indonesiadimana yang dimana di dalamnya tercatat sebagai pemilik tanah tersebut (tanahsengketa) adalah Ali B Nai, dan hal tersebut dapat menunjukkan bukti

autentikbahwa pemilik sah atas tanah tersebut (tanah sengketa) adalah Ali B Nai, danhal itu pula yang menjadi dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor1108 Tahun 1997 atas nama Ali Nai dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1107 Tahun1997 atas nama Ali Nai;Bahwa bukti Novum PK 2 berupa: Buku Rincik Persil 39 S 1 terdaftarpada Nomor Urut 12 atas nama ALI Nai, dan bukti Novum PK 2 tersebut adalahhal yang dapat menopang kebenaran bukti Novum PK 1 sehingga melalui keduabukti Novum PK tersebut Para Pemohon

Peninjauan Kembali telah mampumembuktikan kepemilikannya atas kedua objek sengketa;Bahwa bukti Novum PK 3 berupa: Buku Rincik Persil 38 S 1 terdaftarpada Nomor Urut 17 atas nama Ali Nai dan bukti Novum PK 3 tersebut adalahhal yang dapat menopang kebenaran bukti Novum PK 1, dan bukti Novum PK 2sehingga melalui kedua bukti Novum PK tersebut Para Pemohon PeninjauanKembali telah mampu membuktikan kepemilikannya atas kedua objek sengketa;Bahwa bukti Novum PK 4 berupa: Buku Peta blok (Gambar Situasi objeksengketa

A dan objek sengketa B dan bukti Novum PK 4 tersebut adalah halyang dapat menopang kebenaran bukti Novum PK 1, bukti Novum PK 2 danbukti Novum PK.3 sehingga melalui kKeempat bukti Novum PK tersebut ParaPemohon Peninjauan Kembali telah mampu membuktikan kepemilikannya ataskedua objek sengketa;Bahwa Para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PemohonHalaman 25 dari 27 hal.

Nomor 77 PK/Pdt/2016Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 23/HGU/BPNRI/2014 tanggal 23Januari 2014 (Peta Ploting titiktik Koordinat ke Peta HGU terlampir):Berdasarkan Bukti Novum PK 1 sebagaimana diterangkan di atas makadapat dibuktikan bahwa seluruh tanah milik Para Pemohon PeninjauanKembali tidak masuk dalam wilayah HGU Nomor1 atas nama TermohonPeninjauan Kembali/semula Penggugat:Bahwa berdasarkan Bukti Novum PK1 tersebut maka PertimbanganHukum Judex Juns dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411K

Bukti Novum PK2 : (Copy).Yaitu. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor23/HGU/BPN RI/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang PemberianPerpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT.

PadasaEnam Utama atas tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara:Bukti Novum PK2 ini ditemukan pada tanggal 10 Juni 2015;Berdasarkan Bukti Novum PK2, luas HGU yang diberikan perpanjanganhanya 827,43 Ha, dan bukan 954 Ha, dengan demikian seharusnyaPutusan Majelis Hakim Kasasi menolak atau membatalkan putusanMajelis Hakim Judex Facti;Halaman 29 dari 34 Hal. Put. Nomor 77 PK/Pdt/20163. Bukti Novum PKS : (Asli).Yaitu.

Padasa Enam Utama tidak ada yangberlokasi di wilayah Desa Silomlom;Bukti Novum PK3 ini diketemukan pada tanggal 21 Juli 2015;Berdasarkan Bukti Novum PK 3 tersebut dapat dibuktikan bahwa tanahHGU Nomor 1 Tahun 1980 tidak ada yang berlokasi di wilayan DesaSilomlom.

Bukti Novum PK4:Yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Perkebunan Sukaraja Nomor592/04/2002/1/2014 tangal 15 Januari 2015. Bukti Novum PK4 inidiketemukan pada tanggal 21 Juli 2015.

Novum , buktiNovum II dan bukti Novum III serta Bukti Novum IV berupa:e Bukti Novum I, yaitu dengan ditemukannya:1) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.

;Bahwa menyangkut bukti Novum , bukti Novum II , bukti Novum Ill,dan bukti Novum IV di atas dapat kami jelaskan sebagai berikut di bawahint:Ad.1 Bukti Novum I:1.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalamPutusannya Nomor 666/Pid.B/2011/PN.JKT.PST. yang diputuspada tanggal O08 Januari 2013, telah memutus PemohonPeninjauan Kembali di dalam diktum Putusannya halaman 233alenia ke3 (tiga) disebutkan poin 1 Menyatakan bahwaTerdakwa ROBERT TANTULAR telah terbukti secara sah danmeyakinkan

Nomor 615 K/Pid.Sus/2010, tanggal 10 Mei 2010 (bukti Novum 1), khususnya dalammembuktikan unsurunsur dalam Dakwaan Kesatu, Kedua danKetiga.

Bahwa dari semua penjelasan kami di atas maka kami harapkandan mohonkan agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yangmenangani perkara permohonan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat menerimabukti Novum Il sebagai bukti Novum sebagaimana yangtertuang di dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a;Sehingga bukti Novum Il berupa Surat Pernyataan HermanusHasan Muslim. Mantan Direktur Utama PT.

Bahwa dengan ditemukannya bukti Novum IV ini dapatmematahkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Pusat a quo khususnya dalam mempertimbangkanHal. 85 dari 108 hal. Put.

Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembaliselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa setelah membaca dan meneliti bukti Novum dari Pemohon PeninjauanKembali tersebut, maka bukti Novum tersebut

Putusan Nomor 60 PK/Pid/2018sehingga bukti Novum tersebut tidak akan mempengaruhi putusan judexjuris dimaksud;Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak beralasandan haruslah ditolak;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana

Adanya bukti PK Tambahan berupa surat pernyataan 2 (dua) orangsaksi atas nama Udin Karim dan Ruben Silalahi tanggal 5 November2015 yang intinya menjelaskan penemuan bukti Novum yang diberitanda Bukti PK1 s/d Bukti PK6. (Bukti ini diberi tanda BuktiTambahan PK No.A)Dengan pengajuan bukti Novum tersebut dan buktibukti perkaradiatas, disimpulkan bahwa fakta hukum kepemilikan objek sengketasecara nyata berada dipihak Pemohon PK.

Pengajuan Bukti Novum terbaru berupa Surat Pemberitahuan PenghentianPenyidikan (SP3) Nomor: B/9926/V1I/2016/Datro, tanggal 10 Juni 2016 dariDir Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya yang ditujukan kepadaKepala Kejaksaan Tinggi DK!

(Bukti Novum PK8 tersebut adalah bukti Fakta Hukum adanya 2X(dua kali) penjualan tanah seluas 2.720 M2 antara Ahli Waris:Halaman 29 dari 43 halaman. Putusan Nomor 48 PK/TUN/20171. Peralinan tanah dari Semi bin Senan kepada H. Asbih, sejak tahun1979. (vide Bukti PK8)2.

(Bukti Novum PK9 tersebut adalah Fakta Hukum telah adanya 2X (duakali) penjualan tanah seluas 2.720 M2 dengan uraian sebagai berikut:1. Dari Ahli Waris Semi bin Senan kepada H. Asbih (sejak tahun 1979)yang diteruskan dengan jual beli anatar H. Asbin kepada PemohonPK (sejak tahun 1992). (vide Bukti PK9)2. Dari Pribadi Midjin bin Senan kepada Perum Perumnas (tahun 1981).(vide Bukti P35, Bukti TIl. Intv6, Bukti TII. Intv7, Bukti TII8)3.

Hardjono, dkk, sejak tahun 1979.Dengan pengajuan bukti Novum tersebut, disimpulkan adanyakebenaran bahwa fakta hukum kepemilikan objek sengketa dipihakPemohon PK, /n casu objek sengketa HPL No: 175/HPL/BPN/95tersebut tidak pernah dikuasai oleh pihak Perum Perumnas.Il. MASALAH HUKUMApakah Hak Kepemilikan Tanah Termohon PK atas sebidang tanahseluas 1.200 M2 dari seluruh luas tanah tersebut 3.920 M2 berupaHak Milik Adat Bekas Girik No.

Yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir danbertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telahdiberitahukan kepada pihak yang berperkara;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, menemukan bukti novum baruyaitu. bukti novum1, bukti nmovum2 dan bukti novum3 padatanggal 4 November 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu180 hari;Bahwa sedangkan bukti novum4, bukti novum5, bukti novum6,bukti novum7, bukti novum8, bukti novum9, bukti novum10,Pemohon Peninjauan Kembali temukan pada tanggal

Ditemukan Suratsurat bukti yang bersifat menentukan padawaktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yaitu berupa:1.Bukti Novum 1: Surat dari Kantor Advokat & PengacaraMuchtar Moh.

., Nomor 39/ADV.MT/P/2016. tertanggal4 November 2016;Bukti Novum 2 : Surat dari Pengadilan Negeri MataramNomor W25.U1/2431/HK.02/1 1/2016. tanggal 25 Nopember 2016.Bukti Novum3 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor6/Pdt.G/2015/PN.MTR. tanggal 27 Juli 2015;Bahwa sesuai dengan bukti novum tersebut di atas,Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui adanyaputusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Mtr.tanggal 27 Juli 2015, yaitu pada tanggal 4 November 2016,setelah adanya bukti novum1

Putusan Nomor 78 PK/TUN/2017putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN.MTR. tanggal 27 April 2005, untuk dibatalkandengan mengadili sendiri: Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat diterima;Bukti Novum 4 : Surat pernyataan, Muhdin, Muhsin, Amilin,(Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali), tertanggal 23Februari 2001, saksi Sekretaris Desa Sokong

Sadran,mengetahui Kepala Desa Sokong Noekalip;Bahwa Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembaliternyata telah membuat surat pernyataan kepada Ali SBawazier dan menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tigapuluh lima juta rupiah) dari Ali S Bawazier serta ParaPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah mengakuiperbuatannya dahulu yang menguasai tanah Ali S Bawaziradalah keliru dan tidak akan mengulanginya lagi;Bukti Novum 5 : Kesepakatan Bersama antara Muhdin, Amidin,Muhsin, dan di cap jempol juga

., tanggal12 November 1996, Nomor 39, adalah sebagai bukti novum baru dalamperkara ini;2.

., tanggal 29 Agustus 1996,yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht), tidak diajukanbukti novum baru sebagaimana tersebut di atas sebagai bukti bahwaPemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik atas tanah objek sengketa,yang tepatnya Penggugat mengetahui adanya bukti novum baru ini padatanggal 21 Juni 2016, sehingga permohonan peninjauan kembali ini sesuaidengan ketentuan undangundang diajukan masih dalam tenggang waktuuntuk mengajukan peninjauan kembali dan Pemohon Peninjauan Kembalibersedia

Nomor 1896 K/Pdt/1998,tanggal 22 Maret 2001 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor15/PDT/1997/PT.MTR. tanggal 6 Maret 1997 juncto Putusan PengadilanNegeri Mataram Nomor 14/Pdt.G/1996/PN.Mtr., tanggal 29 Agustus 1996,yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht), hanya berdasarkanPipil Nomor 3, klas 22, terletak di Lingkungan Seganteng Karang Monjok,Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,padahal sesuai dengan bukti novum sebagaimana tersebut di atas yaituSertifikat

Bahwa tanah objek sengketa sampai saat ini masih dalam penguasaanTermohon Peninjauan Kembali, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembalitidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi melakukanperbuatan sesuai dengan aturan hukum yaitu melakukan jual beli di hadapanpejabat yang berwenang yang didasari oleh bukti kepemilikan yang sahmenurut hukum yaitu Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti novum di atas,oleh karena itu mohon putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1896 K/Pdt/1998, tanggal

novum tersebut bukanlah bukti yang bersifat menentukan,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 348 atas nama Pemegang HakNi Kadek Mona tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor15/PDT/1997/PT.MTR., tanggal 3 Juni 1997 pada halaman 25 sebagaiberikut: Karena terbitnya Sertifikat atas nama dalam keadaan tanahtersebut masih dalam perselisihan/persengketaan, maka Sertifikat tersebutcacat hukum karena tidak melalui prosedur hukum yang benar, olehkarenanya

mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembaliselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut: Bahwa mengenai alasan adanya novum tidak dapat dibenarkan, karenabuktibukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupabukti novum 1 dan bukti

novum 2 meski secara yuridis formiladministratiftergolong buktibukti baru, akan tetapi secara yuridis materiilsubstantifbuktibukti tersebut tidak memiliki kualitas sebagai novum sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, sebab walauPemohon Peninjauan Kembali dalam dokumen perkara mengakubernama KEVIN HALIM alias ASING, lahir 16 April 1983, sedangkandalam bukti novum 1 dan bukti novum 2 yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali bernama WILLIS L., lahir 16 Februari 1986, tetapiorangnya

Riza Mustapa (Tergugat II) selaku Pembeli;Bahwa berdasarkan bukti novum tersebut diatas telah membuktikanobjek sengketa adalah milik dari Tergugat II yang dibeli dari Tergugat yangdisaksikan oleh Ketua RT II Batu Ampar dan diketahui oleh Kepala KampungBatu Ampar dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, dimanajual beli tersebut dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan dandiketahui oleh Kepala Kampung sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung, yaitu Keputusan Mahkamah Agung Nomor

952 K/Sip/1974, tanggal 2751975 sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sahdihadapan hukum;Bahwa bukti novum tersebut diatas juga telah diuji legalitasnya dalamPerkara Nomor 80/Pdt/G/1984/PN Bpp. tanggal 4 Desember 1984, junctoNomor 15/Perd/1985/PT KT Smda. tanggal 16 Februari 1985 dan juncto Reg.Nomor 2319 K/Pdt/G/1985 tanggal 28 April 1987 dan dalam putusanHalaman 11 dari 38 hal.

novum Vl.aVl.e dan bukti novum I.a. pada halaman 6, yaitu jawabanTergugat II dan tentang hukumnya pada halaman 8 dan 9);Bahwa oleh karena halhal tersebut tidak dilakukan dan tidakmengajukan bukti penguasaan dan menikmati hasil dari objek sengketa berupapembayaran pajak, yaitu IPEDA dan PBB, maka seharusnya sejak semulaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menyatakan menolak gugatanPara Penggugat karena tidak mampu membuktikan dalilnya, oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan

Novum IV.b berupa:Surat Nikah antara Riza Mustafa dengan Nurlaily;Bahwa berdasarkan bukti novum tersebut diatas telah membuktikanTergugat Il yang menguasai, menggarap, mengolah dan menikmati hasil dariobjek sengketa dan yang diakui oleh Pemerintah Daerah satusatunyapembayar pajak diatas objek sengketa adalah Tergugat II, tidak ada nama lainselain Tergugat Il sampai sekarang;Bahwa sangat jelas objek sengketa terletak di KM 4 % (KM 4,5), RT IlBatu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dengan batasbatas

novum Vl.a sampai dengan novumVi.e, Kegiatan dan aktifitas dari Tergugat Il diatas objek sengketa bersamakeluarganya seperti mengambil hasil dari objek sengketa yang dibantu olehTergugat beserta anakanaknya dan pada bukti novum VI.c dan novum VI.c jugamemperlihatkan tetangga batas sebelah selatan objek sengketa, yaitu Basrun jugaikut bersamasama dengan anakanak dari Tergugat II diatas objek sengketabercengkrama dan bersantai, yang menunjukkan Basrun sebagai tetangga batasmengenal Tergugat Il dan

Salihi binTegal terletak di Subak Kateng, Kecamatan Praya, Kabupaten LombokTengah, Propinsi NTB sebagai bukti NOVUM (PK1), yang apabila buktitersebut diajukan dan diketemukan pada waktu persidangan perkara inisudah pasti gugatan para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembaliditolak oleh Pengadilan Negeri Praya dalam putusan No. 60/PDT.G /2009/PN.PRA. tanggal 30 Juni 2010;Bahwa oleh karena itu sebagai alasan pokok Peninjauan Kembali inisesuai dengan bukti Novum tersebut di atas yang diketemukan padatanggal

7 Mei 2011 di dalam lemari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat, dan didukung oleh 5 (Lima) orang saksisaksi baru yangbernama MAMIQ SALEHA, MAMIQ BUNDU, SARINAH, MAMIQ ALMINdan GALIB, oleh karena itu mohon terhadap bukti Novum (PK1) dansaksisaksi atas nama MAMIQ SALEHA, MAMIQ BUNDU, SARINAH,MAMIQ ALMIN dan GALIB untuk dilakukan penyumpahan sesuai aturanhukum yang berlaku;.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya No. 60/PDT.G/2009/PN.PRA.tanggal 30 Juni 2010, adalah putusan yang salah dalam menerapkanhukum karena berdasarkan bukti Novum PK1 yaitu Pipil No. 22, PersilNo. 54, Klas Il seluas 1.550 m? atas nama M. SALIHI Bin TEGAL (SuamiPemohon Peninjauan Kembali I/Bapak Pemohon Peninjauan Kembali 2,dan 3), ternyata tanah objek sengketa sejak tanggal 2281966 telahtercatat atas nama M.

SALIHI Bin TEGAL, yang ahli warisnyaadalah Para Pemohon Peninjauan Kembali dari sejak tahun 1966;Bahwa apabila bukti Novum ini diketemukan dan diajukan sebagai buktidalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Praya tersebut, makasudah tentu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkaratersebut akan menolak gugatan para Penggugat/para TermohonPeninjauan Kembali, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan NegeriPraya No. 60/PDT.G/2009/PN.PRA. tanggal 30 Juni 2010 yang telahmempunyai kekuatan

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya No. 60/PDT.G/2009/PN.PRA.tanggal 30 Juni 2010, adalah putusan yang salah dalam menerapkanhukum karena berdasarkan bukti Novum PK1 yaitu Pipil No. 22, PersilNo. 54, Klas Il seluas 1.550 m? atas nama M.

Berdasarkan bukti Novum PPK1 yaitu berupa Akta YayasanSanto Yusuf Nomor 115 tanggal 20 November 1996 yangdibuat dihadapan Purbandari, SH, KN, pengganti dari H.

Bahwa berdasarkan bukti novum PPK1 yaitu berupa Akta YayasanSanto Yusuf Nomor 115 tanggal 20 November 1996 yang dibuatdihadapan Purbandari, SH, KN, pengganti dari H.

Hal ini diperkuat oleh bukti novum PPK3 yaitu Surat PencabutanKuasa tertanggal 26 Januari 2015 dari Pemohon PeninjauanKembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali Il atas SuratKuasa tertanggal 27 April 2011, dimana dalam novum a quotercantum SMS dari Termohon Peninjauan Kembali Il kepadaPemohon Peninjauan Kembali tanggal 15 Januari 2015 Nomor HPHalaman 15 dari 26 hal. Put.

Novum PPK1 yaitu berupa AktaYayasan Santo Yusuf Nomor 115 tanggal 20 November1996 yang dibuat dinadapan Purbandari, SH, KN, penggantidari H.

Bahwa berdasarkan bukti novum PPK2 yaitu surat kuasatertanggal 27 April 2011 disebutkan bahwa Pemohon PeninjauanKembali telah memberikan kuasa penuh kepada TermohonPeninjauan Kembali Il selaku adik kandung Pemohon PeninjauanKembali untuk mengurus dan menyelesaikan segalapermasalahan yang berhubungan dengan kasus hukum atas 3bidang tanah yaitu: SHGB No. 2929 seluas 2.000 m?

Fotokopi Surat No. 973/0012/404.6.3/2018, tanggal 3 Januari 2018oleh: Pemkab Sidoarjo, ditujukan kepada: Wajib Pajak KabupatenSidoarjo, diberi tanda bukti Novum PK1;2. Fotokopi Surat Tagihnan Pajak Daerah (STPD) 2010 2018 NOP35.15.140.012.0100505.0, Nama Wajib Pajak Tonny Paduli, alamatJalan Berbek Nomor 2224, Sidoarjo, total pajak terutang:Rp89.117.263,00 (delapan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribudua ratus enam puluh tiga rupiah), diberi tanda bukti Novum PK2;3.

Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB 2011, NOP35.15.140.012.0100505.0, nama wajib pajak Tonny Paduli, jumlahdibayar: Rp6.495.870,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh limaribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), tanggal dibayar: 13032019,diberi tanda bukti Novum PK4;5.

Nomor 386 PK/Pdt/2020dibayar: Rp8.351.460,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribuempat ratus enam puluh rupiah), tanggal dibayar: 13032019, diberitanda bukti Novum PK7;8. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB 2015, NOP35.15.140.012.0100505.0, nama wajib pajak Tonny Paduli, jumlahdibayar: Rp8.351.460,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribuempat ratus enam puluh rupiah), tanggal dibayar: 13032019, diberitanda bukti Novum PK8;9.

Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB 2016, NOP35.15.140.012.0100505.0, nama wajib pajak Tonny Paduli, jumlahdibayar: Rp8.351.460,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribuempat ratus enam puluh rupiah), tanggal dibayar: 13032019, diberitanda bukti Novum PK9;10.

Fotokopi: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 2018; Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB 2018, NOP35.15.140.012.0100505.0, nama wajib pajak Tonny Paduli, jumlahdibayar: Rp9.360.540,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribulima ratus empat puluh rupiah), tanggal dibayar: 13032019, diberitanda bukti Novum PK11;12.

Surat Keterangan Warisan atas Tanah Kering tersebut dan PetaLokasi Tanah C.508, Persil.123, Klas.D.IIl, Atas nama P.SatinaEntet, Kelurahan Kranjingan yang telah dipecah kepada ahiwarisnya (bukti novum ke1);2. Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA PedesaanNomor 2387 tertanggal 18 April 1983, atas nama Arbaa bin Asri(bukti novum ke2):3. Surat Keterangan Warisan Tanah Kering, yang terletak di DesaKranjingan, dengan Letter C No.508, Persil.123 Klas.D.II, luas +0,110 Ha.

Arbaa, Desa Kranjingan, Kecamatan Wirolegi,Kabupaten Jember (bukti novum ke3):4.

Bahwa, bukti novum tersebut diatas belum pernah diajukan padaperkara a quo berjalan dan baru diketemukan setelah PemohonPeninjauan Kembali menerima Risalah Pemberitahuan Bunyi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia;Bahwa, dasar dan alasan Pemohon Peninjuan Kembali memiliki danmenempati tanah tersebut diatas adalah: karena membeli dari Arbaa bin Asri pada tanggal 25 Juli 1985,(vide Akte Jual Beli Nomor 501/VII/1985): dan alasan Arbaa bin Asri, menjual tanah tersebut kepadaPemohon Peninjauan Kembali

Surat Keterangan Warisan atas Tanah Kering dan PetaLokasi Tanah C.508, Persil.123, Klas.D.II, atas nama P.Satina Entet, Kelurahan Kranjingan yang telah di pecahkepada Ahli Warisnya (vide bukti novum ke1);2. Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDAPedesaan Nomor 2387, tertanggal 18 April 1983, atasnama Arbaa bin Asri (vide bukti novum ke2);3. Surat Keterangan Warisan Tanah Kering, yang terletak diDesa Kranjingan, dengan Letter C No.508, Persil 123Klas.D.1I, luas + 0,110 Ha.

Arbaa,Desa Kranjingan, Kecamatan Wirolegi, KabupatenJember (vide bukti novum ke3):Bahwa, bukti baru (novum) tersebut sifatnya sangat menentukan, buktimana seandainya diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali padapersidangan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, makapengadilan akan memutuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembalisebagai pemilik sah atas tanah terperkara;C.

(bukti novum nomor 6).Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora dengan GambarSituasi Nomor 26/619 Tahun 1973. Dalam sertifikat hak gunabangunan tersebut dengan jelas disebutkan merupakan pemisahandari B.20. (bukti novum nomor 7).Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26/Gelora atas nama PTIndobuildco, sesuai Surat Ukur Nomor 4/2002 atas sebidang tanahterletak di Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Gelora Jalan JendralGatot Subroto dahulu Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat Seluas 53.709m?.

(bukti novum nomor 9).Surat Gubernur Kepala Daerah Chusus lou Kota Jakarta Nomor0217/DKwk Il/71 tanggal 15 September 1971 ;(bukti novum 10).Hal. 31 dari 49 Hal.

Putusan Nomor 187 PK/Pdt/201411.12.13.14.15.16.17.Berita Acara Pemeriksaan Nomor 01/KTR/BAP/2000 tertanggal13 Januari 2000 yang dibuat petugas staf tehnis HST pada KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Pusat, terhadap Hak Guna BangunanNomor 26/Gelora; (bukti novum 11).Berita Acara Pemeriksaan Nomor 02/KTR/BAP/2000 tertanggal13 Januari 2000 yang dibuat petugas staf tehnis HST pada KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Pusat, terhadap Hak Guna BangunanNomor 27/Gelora; (bukti novum 12).Surat Tanda Setoran

(bukti novum 16).Bukti tanda terima pelunasan pembayaran pengganti PTIndobuildco/Pemohon Peninjauan Kembali dalam memenuhi kewajibanuntuk membangun convention hall yang keseluruhannya senilaiUS$6.000.000 tertanggal 11 Maret 1982; (bukti novum 17)Mengenai isi dan materi novum akan diuraikan, sesuai dengan alasanpengajuan peninjauan kembali selanjutnya.Terdapat putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetapdalam perkara pidana yang bertentangan dengan putusan Nomor 276PK/Pdt/2011 tanggal 23

Putusan Nomor 187 PK/Pdt/2014(sesuai dan berdasarkan keterangan beberapa saksi yangtertuang dalam bukti novum 1, antara lain saksi Ir. DesrizalK Gindow M.Sc., saksi Waldus Situmorang,S.H., saksi H.Akhmad Chaer dan saksi Moch.

PK6 novum ke 1 adalahmerupakan bukti pengakuan dimana bukti pengakuan ini adalah bukti yangsempurna, maka apabila bukti novum ini ditemukan pada saat pemeriksaanPengadilan Tingkat Pertama berlangsung atau perkaranya belum diputusmaka pertimbangan maupun putusan akan lain yaitu menolak atausetidaknya gugatan tidak dapat diterima;Bahwa bukti novum ke 1/oukti P.PK6 dan juga akan menguatkan buktibukti para Tergugat yaitu terhadap Bukti TI.Il 1 sd T.LIl 10.Bahwa oleh karena itu pertimbangan Judex Facti

yang terletak di Jalan TSS 1/17 RT.004/RW.08 Kelurahan Duri Selatan,Kecamatan Tambora (tanah tersengketa) (bukti P.PK7).Bahwa bukti novum Ke 2 (Bukti P.PK7) apabila bukti ini ditemukan dandiajukan pada waktu perkara a quo diperiksa/disidangkan pada tingkatpertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi sebagai alat bukti dan ataudiajukan sebagai dasar penilaian pembuktian oleh Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan atau memutus perkara a quo.

Maka putusanakan lain karena bukti novum ke 2 (bukti P.PK7) sangat bersifatmenentukan dan merupakan peralihan hak dengan cara jual beli meskipundibuat di bawah tangan tetapi diakui dan dibenarkan baik berdasarkanperaturan perundang undangan maupun secara Hukum Adat.Bahwa bukti novum ke 2 (bukti P.PK 7) yaitu tentang Jual Beli tanah aquo adalah secara hukum sah dan mengikat pihak ketiga karena dilakukandan ditandatangani (Cap lbu Jari) oleh Pemilik Sah terhadap tanah a quoyaitu oleh H.Djenab binti

yangterletak di Jalan TSS 1/17 RT.004/RW.08 Kelurahan Duri Selatan,Kecamatan Tambora, (tanah tersengketa) (bukti P.PK7).Bahwa bukti Novum ke 3 (Bukti P.PK.8) ini secara hukum adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan novum yangmemenuhi syarat sebagai bukti baru (novum) yang sifatnya menentukanuntuk mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 67hurup b.Bahwa berdasarkan alasanalasan peninjauan kembali sebagaimanatersebut diatas yaitu setelah perkara diputus

dan berdasarkan berdasarkan bukti novum ke (bukti P.PK 6)Anwar Adjid adalah sebagai yang dikuasakan (penerima kuasa) yangdiketahui/disetujui oleh H.Djenab binti Entong dan ahliwarisnya atau ParaPenggugat;Dengan demikian pertimbangan Judex Facti tingkat pertama adalahpertimbangan yang keliru. Maka oleh karena putusan PerkaraNo.315/PDT/G/1994/PN.JKT.BAR haruslah dibatalkan;Hal. 18 dari 20 Hal.

dipermasalahkan Jaksa Penuntut Umum yang benar tgl.21/10/1960 Didjual Ralin, Suheplin C. 556 ;Duaduanya mempunyai arti sama bahwa objek tanah beralih pada Ralin,Suheplin (pihak pelapor), baik Didjual maupun Didjatuh merugikanTerdakwa, sehingga tulisan tersebut duaduanya merugikan Terdakwakarena peralihan tersebut meninggalkan Terdakwa sebagai ahli warisnya,karena tulisan duaduanya baik Didjual dan Didjatuh adalah tidak benarmaka Terdakwa menuntut secara hukum bukti tersebut dipergunakansebagai bukti

novum, oleh Mahkamah Agung RI permohonan peninjauankembali putusannya Reg.

No. 586 PK/Pdt/2002 tanggal 3 Maret 2004) ;Kami Penasihat Hukum Terdakwa terheranheran, perkara perdata telahjelas tidak terbukti adanya torog/jual beli atas tanah sengketa, JaksaPenuntut Umum masih memperkarakan tulisan yang dipergunakanTerdakwa sebagai bukti novum, ini jelas memprihatinkan penegakan hukumsemacam ini, dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, Terdakwadidudukkan di kursi pesakitan dan sekarang mendekam di LembagaHal. 7 dari21 hal.Put.No. 801 K/Pid/2010Pemasyarakatan dengan vonis

Fotokopi Daftar Konversi baru No. 556 atas nama Ralin, Suheplin(dipergunakan bukti novum tercatat sebagai bukti PK IV) ;Surat skema silsilah waris (dipergunakan bukti novum tercatatsebagai Bukti PKIX) ;Fotokopi Kartu Keluarga No. 0889 Desa Mlati Lor RT 01 RW 02,Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, bahwa Slamet Suhepi lahirtanggal 7 September 1967 (dipergunakan bukti novum tercatatsebagai bukti PKXI) ;Il.

Surat Pernyataan Ali Asikin mantan Kepala Desa sejak tahun 1945sampai dengan 1974 (dipergunakan bukti novum tercatat sebagaibukti PKVI) ;2. Surat pernyataan Muriyanto bin Mopasidi (dipergunakan bukti novumtercatat sebagai bukti PKVIl) ;IV. Surat lain :1.

Bukti Novum PK5a dan PK5b berupa:Namanama Pengungsi Pasrah yang sudah menempati rumah yangdibangun CV.

Abdul Rahman Soumena, agardisediakan dan dibangun rumah saja;Bahwa berdasarkan bukti Novum PK1 membuktikan bahwa WakilGubernur Provinsi Maluku Drs. Hi. M. Latuconsina menerbitkan SuratPemberitahuan Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 2 Nopember 2005,memberitahukan dan memerintahkan kepada pimpinan CV.

Balvir incasu Pemohon PK segera membangun saja rumahrumah pengungsipasrah/relokasi di Dusun Warasia, Desa Batu Merah Ambon sebanyak139 buah rumah sambil menunggu kontrak dari Dinas Sosial ProvinsiMaluku dan berdasarkan bukti Novum PK2, membuktikan SekretarisDaerah Provinsi Maluku Ir.

Novum PK1, PK2 dan bukti Novum Pk5a dan PK5b);Hal. 38 dari 45 hal.

Bahwa berdasarkan bukti Novum PK1 terungkap fakta bahwakebijakan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, yang mengubah perjanjiansecara lisan dan memerintahkan CV.

Soesijani(bukti Novum 1);2.2 Berita Acara Penyitaan yang dikeluarkan oleh KepolisianBanyuwangi tanggal 5 September 2012 dari Kantor BadanPertanahan Nasional Banyuwangi berupa (bukti Novum II);e Laporan tentang kehilangan sertifikat Ny. RA. Soesijani;e Usulan permohonan penerbitan baru pengganti yang hilang;e Berita Acara sumpah yang dilakukan oleh Kepala KantorBPN Kabupaten Banyuwangi terhadap Emilia Contesa;e Surat Kuasa dari Ny. RA.

RA Soesijani (bukti Novum 1)yang mana dalam prosesnya selanjutnya Para TermohonPeninjauan Kembali dinyatakan sebagai Tersangka dalamdugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263KUHP dan Pasal 266 KUHP jo.

Pasal 55 KUHP;Bahwa memang dalam proses penyelesaian perkara di PolresBanyuwangi tersebut sangat lambat sekali dalam prosespenyelesaian dengan berbagai alasan tentang kondisi ParaTersangka/Para Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapipihak penyidik Polres Banyuwangi pada tanggal 5 September2012 telah melakukan penyitaan terhadap barangbarang buktiatas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para TermohonPeninjauan Kembali (bukti Novum Il);Bahwa bukti Novum Il merupakan buktibukti yang belumpernah

diajukan dalam keseluruhan proses sidang dalamperkara a quo, dan dari buktibukti tersebut (bukti Novum II)telah dapat membuktikan bahwa penerbitan duplikat SertifikatHak Milik Nomor 28 atas nama Ny.

dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;Bahwa atas fakta adanya bukti Novum Il, sudah jelaspertimbangan hukum yang demikian ini kurang tepat untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara a quo karena setelah prosesdugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para TermohonPeninjauan Kembali di Polres Banyuwangi yang begitu panjang(bukti Novum ), maka sekarang dapat dibuktikan (bukti Novum II)bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama di Pengadilan Negeri Banyuwangi