Trikora, KecamatanLandasan Ulin, Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Martapura untuk mengadiliberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara tanpa hak atau melawanhukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan!

Trikora, KecamatanLandasan Ulin, Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Martapura untuk mengadiliberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara tanpa hak atau melawanhukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ent Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2015, sekitar pukul 17.00WITA, Saksi RAHMAD ADITYA SAPUTRA yang merupakan AnggotaKepolisian Sektor Simpang

Banjar atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Martapura untukmemeriksa dan mengadili tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan NegaraBanjarmasin dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekatpada Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat2 KUHAP Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinyatelah bermufakat dengan Muhammad Effendi alias Ewet bin Udin ( dilakukanpenuntutan

Banjar atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Martapura untukmemeriksa dan mengadili tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan NegaraBanjarmasin dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekatpada Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat2 KUHAP Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinyatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menjadiperantara

Banjar atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Martapura untukmemeriksa dan mengadili tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan NegaraBanjarmasin dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekatpada Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat2 KUHAP Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinyatanpa hak atau melawan hukum memiliki, mMenyimpan, Menguasal, atau menyediakanNarkotika

Banjar atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Martapura untukmemeriksa dan mengadili tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan NegaraBanjarmasin dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekatpada Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat2 KUHAP Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinyatanpa hak atau melawan hukum menguasai,membawa,memiliki senjata penikam atausenjata

No.Reg.Perkara : PDM 499/TJKAR/04/2011,tanggal 29 April 2011 sebagai berikut ;PRIMAIRKESATUmomen Bahwa terdakwa HENDRI SAPUTRA BIN Drs.HELMANSYAH, S.Pd. padahari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 23.30 WIB atau sekira waktu tersebutatau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 20113bertempat di Jalan Rasuna Said Kelurahan Golak Galik Kecamatan Teluk Betung UtaraBandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum dan kewenangan

Pengadilan Negeri Tanjung Karang di BandarLampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan sebanyak 1 (satu) paket kecil sabusabu,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 WIBTERDAKWA bertemu dengan saksi RUSTIAN AHMAD dan mengajakTERDAKWA untuk menggunakan sabusabu yang baru dibeli oleh SaksiRUSTIAN AHMAD sebanyak 1 (satu) paket dan

Pengadilan Negeri Tanjung Karang di BandarLampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menggunakan NarkotikaGolongan sebanyak 1 (satu) paket kecil sabusabu, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan caracara sebagai berikut :2 nnn nomene Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 WIBTERDAKWA bertemu dengan saksi RUSTIAN AHMAD dan mengajakTERDAKWA untuk menggunakan sabusabu yang baru dibeli oleh SaksiRUSTIAN AHMAD sebanyak 1 (satu) paket dan akan dipakai di

keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidakkeberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangansebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yangtidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksadan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;Menimbang, berdasarkan bukti surat P1 Pemohon pada saat inibertempat tinggal di Dusun Puhluwang Rt 01 Rw 02 Desa Ngetrep Kec Mojo Kab.Kediri, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untukmemeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahpermohonan

menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untukmemeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan olehperaturan perundangundangan;Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2020/PN GprMenimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dalam KUHPerdata maupun UU AdministrasiKependudukan tidak diatur tentang Penetapan 2 nama atau lebih tetapi orangnyasama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegasdilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;Menimbang, bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalamperaturan perundangundangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yangsecara tegas dilarang maka dalam rangka pelayanan publik, materi permohonanini dapat dipandang

bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah ),pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 22.30 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah saksi Ikhsan Rifai Alias Sindim bin Tukijan diNitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta ataukarena Pengadilan Negeri Bantul lebih dekat dengan tempat kediaman sebagian besar saksi sebagaimanaketentuan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP maka termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Bantuluntuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1)UU.RI No. 35 tahun 2009 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yangdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal dari TANTORO alias DODIT (DPO

KUNCUNG bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah ),pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustustahun 2016, bertempat di bertempat di rumah terdakwa Ikhsan Rifai Alias Sindim bin Tukijan di NitikanUH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau karenaPengadilan Negeri Bantul lebih dekat dengan tempat kediaman sebagian besar saksi sebagaimana ketentuanpada pasal 8&4 ayat (2) KUHAP maka termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Bantul untukmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal dari TANTORO alias DODIT (DPO) menghubungi saksi YUSUF WIBISONO aliasKUNCUNG bin TUKIJAN dengan tujuan untuk menawari paket hemat shabu dengan hargaRp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatasterdakwa bersama dengan saksi IKHSAN RIFAI alias SINDIM

Indramayu atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerahPengadilan Negeri Indramayu, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagianbesar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, makaberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung untuk memeriksa danmengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasaiatau

Indramayu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah PengadilanNegeri Indramayu, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanamenjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan

), pada had Rabu tanggal 11 Mei2016 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamTahun 2016, bertempat di pinggirDaerah Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaktidaknya pada suatutempat yang rnasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang,namun karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan Pasal84 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan Jenis shabu, dengan caracara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwamenghubungi seorang kenalannya yang bernama Sadr.

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadiliperkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, dengan caracaraatau rangkaian perbuatan sebagai berikutPada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwamenghubungi seorang kenalannya via handpone yaitu Sdr.

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadili perkara, tanoa hak atau melawan hukum menggunakan NarkotikaGolongan jenis shabu bagi diri sendiri, dengan caracara ataurangkaian perbuatan sebagai berikut :e Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 Wibterdakwa memperoieh Narkotika jenis shabu dari seorang kenalannyabernama Sdr.

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.cn Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akanmengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan PenuntutUmum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Klas AKhusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; ee Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukansaksisaksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasing telahmenerangkan, yang

Namun berdasarkan Pasal 1922KUHPerdata, dalam hal diperlukan dan keterangan dari saksi yang diajukanberkesesuaian dengan adanya suatu peristiwa, maka dapat digunakan sebagaipertimbangan dan kewaspadaan Hakim untuk persangkaan;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untukmemeriksa dan memutus perkara

Sakarani dengan Kalus; Bahwa Sakarani telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 25Agustus 1984.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan dikaitkandengan ketentuan Pasal 44 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka Pemohon selaku anak berhak untukmengajukan permohonan penetepan kematian dari orang tuanya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutusperkara a quo;Menimbang bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)adalah mengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeritidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatankontentiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkaraperdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang

Lamako, sehinggapenguasaan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimanadalil Penggugat poin 8 surat gugatan yang kewenangan mengadilimerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palu bukan PengadilanAgama Palu;bahwa di atas objek sengketa tersebut telah didirikan bangunanpermanen oleh alm. Hi. Syamsuddin S. Lamako pada tahun 1984hingga selesai dibangun pada tahun 1986, yang kemudian sepeninggalHi. Syamsuddin S.

Bahwa judex facti keliru dalam penerapan hukum yang tidakmempertimbangkan eksepsi Tergugat , Il: Eksepsi kompetensi absolut yang menerangkan bahwa perkara aquo tidak murni perkara pembagian harta warisan akan tetapiadanya perbuatan melawan hukum, sehingga kewenanganmengadili merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palu;Hal. 10 dari 14 hal.Put.No. 01 K/AG/2010 Eksepsi Plurium Litis Consortium, yang menerangkan bahwadalam gugatan pembagian harta warisan harus melibatkanseluruh ahli waris alm. Hi.

dan Illberupa 1.1.5 dan 1.2.1 yang menilai bahwa Tergugat dan llmengalihkan nama terhadap barang objek sengketa tanpasepengetahuan Penggugat, padahal secara yuridis adanyaketerlibatan pihak dahulu Badan Pertanahan Nasional (BPN)Donggala sekarang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota PaluHal. 11 dari 14 hal.Put.No. 01 K/AG/2010dalam perkara a quo sebagai pihak dalam perkara karenamenyangkut pembatalan sertifikat dan mengindikasikan adanyaperbuatan melawan hukum yang kewenangan mengadilimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Palu (Kompetensiabsolut);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenajudex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini padahakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 bahwa perubahan nama danidentitas lain merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, perubahan namaberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya terbatas padaperubahan dalam Akta Kelahiran, namun juga meliputi dokumen administrasilainnya; n Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun MujoRT.010 RW.002 Desa Jugo Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri maka PengadilanNegeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan

PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 bahwa perubahan nama danidentitas lain merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, perubahan namaHalaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2019/PN Gprberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya terbatas padaperubahan dalam buku nikah, namun juga meliputi dokumen administrasi lainnya;MENETAPKAN:PMengabulkan Permohonan Pemohon.2.

Putusan No. 75/PID/2016/PT.BTNBahwa ia terdakwa, SUGANDI BIN SADINO pada hari JumatA tanggal 29Januari 2016 sekira jam 12.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Januari 2016, tepatnya pada posisi koordinat 05 55 60 S 106 14 30 Tatau setidaktidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Serangyang memeriksa dan mengadili, selaku Nahkoda, sebagaimana dimaksud dalam pasal9 ayat (1) setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkapan dan

diproseshukum.Perbuatan terdakwa SUGANDI BIN SADINO tersebut, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 9 ayat (1) Jo pasal 100B UndangUndang RI Nomor : 45tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 2004 TentangPerikanan.ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa, SUGANDI BIN SADINO pada hari Jumat tanggal 29Januari 2016 sekira jam 12.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanJanuari 2016, tepatnya pada posisi koordinat 05 55 60 S 106 14 30 T atausetidaktidaknya masih termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Serang yangmemeriksa dan mengadili, selaku Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) bahwa setiap kapalperikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikandari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkandari Syahbandar dipelabuhan perikanan.

Lamako, sehinggapenguasaan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimanadalil Penggugat poin 8 surat gugatan yang kewenangan mengadilimerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palu bukan PengadilanAgama Palu;bahwa di atas objek sengketa tersebut telah didirikan bangunanpermanen oleh alm. Hi. Syamsuddin S. Lamako pada tahun 1984hingga selesai dibangun pada tahun 1986, yang kemudian sepeninggalHi. Syamsuddin S.

Bahwa judex facti keliru dalam penerapan hukum yang tidakmempertimbangkan eksepsi Tergugat , Il:Hal. 10 dari 14hal.Put.No. 01 K/AG/2010ae Eksepsi kompetensi absolut yang menerangkan bahwa perkara aquo tidak murni perkara pembagian harta warisan akan tetapiadanya perbuatan melawan hukum, sehingga kewenanganmengadili merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palu; Eksepsi Plurium Litis Consortium, yang menerangkan bahwadalam gugatan pembagian harta warisan harus melibatkanseluruh ahli waris alm. Hi.

Tergugat dan Ilberupa 1.1.5 dan 1.2.1 yang menilai bahwa Tergugat dan IlHal. 11 dari 14hal.Put.No. 01 K/AG/2010mengalihkan nama terhadap barang objek sengketa tanpasepengetahuan Penggugat, padahal secara yuridis adanyaketerlibatan pihak dahulu Badan Pertanahan Nasional (BPN)Donggala sekarang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Paludalam perkara a quo sebagai pihak dalam perkara karenamenyangkut pembatalan sertifikat dan mengindikasikan adanyaperbuatan melawan hukum yang kewenangan' mengadilimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Palu (Kompetensiabsolut);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenajudex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini padahakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata yang berhubungan dengan perkawinan bagi orangorang yang melangsukan perkawinan secara Islam, telah menjadikewenangan Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.

Kompetensi Absolut), yang pada pokoknya Tergugatmenyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang secara absolut untukmemeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, dengan dalil sebagai berikut :e Bahwa apa yang disengketakan oleh Penggugat adalah sengketa yang lahir dariakibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang diputus oleh PengadilanAgama, bukan Pengadilan Negeri, sehingga pembagian harta bersama dalamperkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah kewenangan PengadilanAgama, bukan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut(Eksepsi Kompetensi Absolut), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur dengan jelas bahwa kekuasaankehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkunganperadilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MahkamahKonstitusi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RINomor 8 Tahun 2004 dan Undang Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, telah menegaskanbahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmengadili perkaraperkara

Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa SengketaPemilinan RTBerdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2019 tentangPedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Menyatakan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bontang dalammemutus sengketa pemilinan RT;3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya perkara;ATAU :Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yangseadiladilnya.B. DALAM POKOK PERKARA1.

Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksaSengketa Pemilihan RTBerdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2019 tentangPedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

dan mohon suatupenetapan)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akanHalaman 5 dari 7 Penetapan No.28/PDT.P/2018/PN.PSBdipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P1 berupa FotocopyFotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk No. 1312102401850001 atas namaRoyhat Lewin Purba dan Kartu Tanda Penduduk No. 1312106410840007 atasnama Lasmina Sidabariba yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dapatdiketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalur V Barat JorongJambak Nagari Koto

Pasaman Barat ;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yangsah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkanHalaman 6 dari 7 Penetapan No.28/PDT.P/2018/PN.PSBoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinanpaling

pemeriksaan permohonan initidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatupenetapan)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P1berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor1312052001/SURKET/02/210219/0003 atas nama JHON DRIM S DUHA, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Pasaman Barat Tangal 21 Februari 2019, dan surat bukti P2berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor1312052001/SURKET/02/210219/0004 atas nama DELIANA HALAWA yangdikeluarkan

Pasaman Barat :Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yangsah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinanpaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

), dandisebutkan dalam Penjelasan pasal 56 ayat (1) yang dimaksuddengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yangditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada InstansiPelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;yang kesemuanya berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan,selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil dalam Register AktaPencatatan Sipil yang disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapatdisimpulkan, bahwa kewenangan

pengadilan negeri untuk mengeluarkanpenetapan atau putusan tersebut hanya terkait dengan datadata yangtertuang dalam Akta Pencatatan Sipil, sedangkan terkait dengan datadatayang tertuang dalam Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan adalah merupakankewenangan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 7, yang di Kabupaten Luwu dilakukan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan

Hide sebagaikepala keluarga (bukti P2);Menimbang, bahwa karena kewenangan pengadilan negeri untukmengeluarkan penetapan atau putusan menurut Undang Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, hanya terkait dengan datadata yang tertuang dalam AktaPencatatan Sipil, maka penyesuaian tanggal lahir, bulan serta tahunHal 6 dari 8 halaman, Nomor

Karawang atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKarawang, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besarsaksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung,maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan,

Karawang atau setidaktidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namunkarena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, maka berdasarkanketentuan pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanawilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung untuk memeriksa danmengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakanNarkotika

), dandisebutkan dalam Penjelasan pasal 56 ayat (1) yang dimaksuddengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yangditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada InstansiPelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;yang kesemuanya berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan,selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil dalam Register AktaPencatatan Sipil yang disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapatdisimpulkan, bahwa kewenangan

pengadilan negeri untuk mengeluarkanpenetapan atau putusan tersebut hanya terkait dengan datadata yangtertuang dalam Akta Pencatatan Sipil, sedangkan terkait dengan datadatayang tertuang dalam Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan adalah merupakankewenangan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 7;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohonadalah mengenai penetapan penyesuaian nama yang tertulis di KartuKeluarga

bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Supardisebagaimana pada identitas yang lain yaitu ijazah, KTP serta paspor danbukan Hapid sebagaimana yang tertulis di KK;Menimbang, bahwa dari bukti Surat yang diajukan, diketahui namaPemohon yang tertulis salah adalah yang tertulis pada Kartu KeluargaNomor 7317211010140001 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 29Januari 2018 atas nama Hapid sebagai kepala keluarga (bukti P2);Menimbang, bahwa karena kewenangan

pengadilan negeri untukmengeluarkan penetapan atau putusan menurut Undang Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, hanya terkait dengan datadata yang tertuang dalam AktaPencatatan Sipil, maka penyesuaian nama Pemohon yang tertulis di KartuKeluarga (KK) sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, adalah bukanHal 6 dari 8 halaman, Nomor 18

Muba atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sekayu, denganterangterang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang yang mengakibatkan lukaluka dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas berawalketika korban Jhoni Sitepu sedang mengambil air disumur milik paraterdakwa, kemudian terdakwa menegur korban dengan perkataanSudahlah kamu ngambek banyu tempat

Muba atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sekayu, telahmelakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukanpara terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas berawalketika korban Jhoni Sitepu sedang mengambil air di Sumur milik paraterdakwa, kemudian terdakwa menegur korban dengan perkataanSudahlah kamu ngambek banyu