Ditemukan 16712 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3319/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT STARFOOD INTERNATIONAL
2518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1.225.341.230,00jumlah PPN lebih bayar (1.245.516.685,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87183/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 28 September 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1793/WPJ.24/2014 tanggal 8 Desember2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor00030/207/12/641/13 tanggal 01 Nopember 2013, atas nama: PT StarfoodInternational, NPWP 02.713.846.0641.000, Alamat: Jalan KIG Raya SelatanKav.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP1793/WPJ.24/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor00030/207/12/641/13 Tanggal 01 Nopember 2013, atas nama: PTStarfood International, NPWP 02.713.846.0641.000, alamat: JalanKIG Raya Selatan Kav.
    terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1793/WPJ.24/2014 tanggal 8 Desember 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor00030/207/12/641/13 tanggal 01 Nopember 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.713.846.0641.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp9.365.556,20; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3338/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NESTLE INDONESIA
329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP135/WPJ.19/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal26 Nomor 00004/204/14/092/14 tanggal 10 Desember 2014 MasaPajak April 2014, atas nama PT. Nestle Indonesia, NPWP:Halaman 4 dari 9 halaman.
    putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP135/WPJ.19/2016 tanggal 15 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2014 Nomor 00004/204/14/092/14 tanggal 10 Desember 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.308.948.7.092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp554.379.390,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3336/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JFE SHOJI STEEL INDONESIA
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3336/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 04 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113693.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00290/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14 Maret 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
    PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00290/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00107/207/14/055/16 tanggal 16 Februari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.071.035.8055.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp14.835.374,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
197 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pjk/2019 Keterangan Pemohon BandingPenyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 0PPN yang harus dibayar 0Bunga pasal 13 (3) KUP 0PPN Yang harus dibayar 0 Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajaksebesar : NihilBahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, serta menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan DirekturJenderal Pajak no KEP00083/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilainomor 00052/207/11/646/15 tanggal 13 Mei 2016, Masa Mei 2011 karenakoreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Bandinglakukan;Bahwa demikianlah Surat Banding Pemohon Banding buat, PemohonBanding mohon sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapatdikabulkan dan diterima secara keseluruhan, sekiranya Majelis Hakimberpendapat lain, Pemohon Banding mohon untuk dapat diadili dandiberikan
    2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00083/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2011 Nomor00052/207/11/646/15 tanggal 10 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.305.155.0646.001, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3312/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (d/h PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
3757 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3312/B/PK/Pjk/2018banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00229/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 23 November 2016 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor00122/207/11/007/15 tanggal 10 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), adalahyang secara nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 —
43 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sanksi 3.311.720,00Total Kurang Bayar 10.177.220,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87434/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP577/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 Nomor00029/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama PT Kyochon RestoIndonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: penjualan motorbekas, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, BulevarHalaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP577/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 Nomor00029/207/09/048/14, tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP577/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak November 2009, Nomor:00029/207/09/048/14, tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 02.706.888.1048.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp10.275.196,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3277/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO)
339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00027/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor00034/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3334/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JFE SHOJI STEEL INDONESIA
239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (atb) 8.138.737, Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 08 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113691.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00287/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14 Maret 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan
    Putusan Nomor 3334/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00287/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3273/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT BANK BUKOPIN, TBK vs PT BANK BUKOPIN, TBK
3720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • di atas, Penggugat memohon kepadaYang Mulia agar Keputusan Tergugat a quo tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak dapat dibatalkan demi hukum;Dengan mempertimbangkan alasanalasan tersebut di atas, besar harapanPenggugat agar Majelis dapat menerima permohonan gugatan Penggugatserta mengambil putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal
    Putusan Nomor 3273/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00166/207/10/091/15 tanggal 15 April 2015Masa Pajak September 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00021/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 13 April 2016, atas nama: PT Bank Bukopin, Tbk,NPWP. 01.367.605.1091.000, beralamat di Jalan MT Haryono Kav 5051,Jakarta, dan alamat korespondensi di Jalan Semalang Indah 8/12,Surabaya;Menimbang
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00147/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00166/207/10/091/15tanggal 15 April 2015 Masa Pajak September 2010 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00021/WPJ.19/KP.0103/2016
    Kurang Bayar(SKPKB) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00166/207/10/091/15 tanggal 15April 2015 Masa Pajak September 2010 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00021/WPJ.19/KP.0103/2016tanggal 13 April 2016, atas nama Penggugat, NPWP01.367.605.1091.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00147/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3318/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT STARFOOD INTERNATIONAL
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1.195.854.216,00jumlah PPN lebih bayar (1.190.033.589,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87180/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 28 September 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1790/WPJ.24/2014 tanggal 8 Desember2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor00027/207/12/641/13 tanggal 01 Nopember 2013, atas nama: PT StarfoodInternational, NPWP 02.713.846.0641.000, Alamat: Jalan KIG Raya SelatanHalaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1790/WPJ.24/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012Nomor 00027/207/12/641/13 tanggal 1 November 2013, atas namaPT Starfood International, NPWP 02.713.846.0641.000, alamatJalan KIG Raya Selatan Kav. C7, Randuagung, Gresik, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 4 dari 8 halaman.
    terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1/790/WPJ.24/2014 tanggal 8 Desember 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor00027/207/12/641/13 tanggal 01 November 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.713.846.0641.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp576.536,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3327/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING
2711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00061/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 18 Februari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/206/11/057/14 tanggal24 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.071.001.0057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebih bayar sebesar Rp12.185.624.000,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BORNEO MAKMUR LESTARI,
3012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP483/WPJ.06/2014 tanggal 2 April 2014 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00002/207/10/028/13tanggal 11 Februari 2013 Masa Pajak Februari 2010 atas namaPT Borneo Makmur Lestari, NPWP = 21.013.315.3028.000,beralamat di Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 Nomor 28, Cideng,Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.
    sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP483/WPJ.06/2014 tanggal 2 April 2014, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00002/207/10/028/13 tanggal11 Februari 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP21.013.315.3028.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3276/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO)
3213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00020/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor00027/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 02.888.108.4105.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 0,00Jumlah Sanksi 0,00Total Kurang Bayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87428/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP571/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00023/207/09/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: penjualan motor bekas, beralamat diMenara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading,Halaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP571/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 #=Nomor00023/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP571/WP4J.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Mei 2009, Nomor: 00023/207/09/048/14,tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.706.888.1048.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp8.105.960,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
2314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88951/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Banding memohon untuk MajelisHakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, sertamenyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00112/KEB/WPJ.24/2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar PajakHalaman 1 dari 8 halaman.
    PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00112/KEB/WPJ.24/2016, tanggal 13Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai, Masa Pajak November 2011, Nomor:00070/207/11/646/15, tanggal 10 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 02.305.155.0646.002, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3399/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
4923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3399/B/PK/Pjk/2018Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00026/207/12/646/15 tanggal 13 Mei 2016, Masa Februari 2012;3.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DANITAMA NIAGAPRIMA,
2925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 125/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86973/PP/M.XA/16/2017, tanggal 25 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2086/WPJ.04/2015 tanggal 15 September 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00027/207/10/064/14 tanggal 29 Agustus2014
    tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP2086/WPJ.04/2015 tanggal 15 September 2015, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00027/207/10/064/14 tanggal 29 Agustus 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.346.766.7064.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — PT BUANA WIRALESTARI MAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3628 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00368/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 27 Juni 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00055/207/11/092/15 tanggal 3 November 2015, atas nama PTBuana Wiralestari Mas, NPWP: 01.358.305.9092.000, alamatSinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jalan M.H.
    putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00368/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 27 Juni 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00055/207/11/092/15 tanggal 3 November 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00016/WPJ.19/KP.0203/2016 tanggal 31 Mei 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.358.305.9092.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan :a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2641/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2641/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90330/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak KEP00310/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 20 Juni 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00054/207/13/092/15 tanggal 24Maret 2015 Masa Pajak Mei 2013,
    oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90330/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 14 Desember 2017; danDengan Mengadili Sendiri:Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00310/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013; dan(b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00054/207/13/092/15tanggal 24 Maret 2015;dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan bahwa dalam perkara a quo tidak ada objek PPN sehinggatidak ada PPN yang terutang oleh Pemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untukmengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon
    intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhnadap Keputusan Terbanding NomorKEP00310/ KEB/WPJ.19/2016 tanggal 20 Juni 2016, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00054/207/13/092/15tanggal 24 Maret 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.061.523.5092.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3323/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT BALI GIRIKENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP953/WPJ.07/2015 tanggal 18 Maret 2015,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP967/WPJ.07/2015 tanggal 19 Maret 2015, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2004 Nomor 00003/206/04/059/13 tanggal 24 Desember 2013,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.069.173.1059.000, sehinggapajak yang masih harus dibayar menjadi Rp4.287.875.240,00; adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 7 halaman.