masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harusdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang kuat untukmengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal

112 ayat (1), pasal 127 ayat (1) hurufa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,UndangUndang Republik Indoneia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, dan SEMA No.4 Tahun 2010 jo.

sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dantidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahananmaka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap beradadalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbuktibersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuktingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndang RINomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP), serta segala peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitandengan perkara ini:MENGADILI: Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 April 2018Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla, yang dimintakan banding tersebut dengan Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 51 / Pid / 2018 / PT TJKperbaikan sekedar mengenai pidana

Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 46ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahakamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014.Terhadap barang bukti tersebut dipandang sebagai alat untuk melakukankejahatan yang mana kepentingannya terhadap pembuktian telah selesai,sehingga terhadapnya perlu dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalammemberantas penyalahgunaan Narkotika;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana / tindakan,maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Halaman 12 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.PstMengingat, Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat 1 Undangundang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA RI nomor 4 tahun 2010 tentangPenetapan Pemyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkobake dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA RI nomor3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan lain yang bersangkutan

Terdakwaadalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalamtahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, olehkarena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, makapatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Mengingat,Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika, dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;MENGADILI:1.

penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebutdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan;Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang sah untukmengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakantetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Halaman 13 dari 14,Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT BJMMemperhatikan, Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009, UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagaipedoman pelaksanaan tugas bagi Pangadilan, serta Peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:enerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Il.

Terdakwa, sebagaimana pada hal halyang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri Terdakwa:Halhal yang memberatkan: Penyalahgunaan narkotika bahaya yang sangat besar bagi kehidupanmanusia;Halaman 13 dari 15 Putusan nomor 242/Pid.Sus/2016/PPN Pdg Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dan Masyarakatmemberantas penyalahgunaan Narkoba.Halhal yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya; Terdakwa sopan dipersidangan; Terdakwa belumpernah dihukum.Mengingat ketentuan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan lainnya yang berkaitan denganperkara ini;MENGADILI:1.

terhadap Terdakwadipertimbangkan sifat yang baik dan jahat Terdakwa, sebagaimana pada halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan pada diri Terdakwa:Halhal yang memberatkan: Penyalahgunaan narkotika bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia; Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dan Masyarakatmemberantas penyalahgunaan Narkoba.Halhal yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya; Terdakwa sopan dipersidangan; Terdakwa belum pernah dihukum.Mengingat ketentuan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undangno 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan lainnya yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI:1.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanandan tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 KUHAP Para Terdakwa harus dibebani membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan ; Mengingat, ketentuan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), UndangUndang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan peraturanperundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI19e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 11 April2012, Nomor : 24/Pid.B/2012/PN.Bkl, mengenai kwalifikasi redaksiamar putusan butir 3 (tiga) dan 4 (empat), sehingga selengkapnya sebagai berikut : Menyatakan terdakwa I.

masapenahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masapenangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karenaTerdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkatpertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat bandingsebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, Pasal

112 ayat (1) pasal 127 ayat (1) hurufa jopasal 103 Undangundang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima Permintaan Banding dari Penuntut umum ; Menguatkan Putusan Pangadilan Negeri Tanjungbalai Nomor110/Pid.Sus/2019/PN Tjb, tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakanbanding tersebut; Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan terhadapTerdakwa dikurangkan sepenuhnya dari

merupakanhal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisamungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif(pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,Halaman 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PNMkssehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkannantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

112 ayat (1), pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakanhal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisamungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif(pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkannantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

112 ayat (1), pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 16 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2021/PNMksMENGADILI:1.

terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi secara negatiflingkungan sekitarnya;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;e Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka Pidanayang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusandipandang sudah cukup patut dan adil;Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang2021Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: 1 Menyatakan Terdakwa MUASRIN Bin H.JIDING tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair;Membebaskan Terdakwa MUASRIN BinH.

membeli menguasai lalu menghisapsabu untuk dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancamPasal 127 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal

112 ayat (1) Pasal 127 ayat (1), UndangUndangNo. 35 Tahun 2009, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut;Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar

Terdakwadinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankankepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaanperkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguhkanpenahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwatetap dalam tahanan;Memperhatikan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 dan pasalpasal dari KUHAP serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikaATAUKETIGABahwa Terdakwa MUHAMMAD NUR alias ONDONG Bin H.MUSTAPA pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013, sekira pukul 16.30Wita, atau setidaktidaknya pada suatu hari sekira bulan April tahun2013, bertempat di Jalan Rajawali Dalam Gang Aci KelurahanTemindung Samarinda atau setidaktidaknya dalam daerah HukumPengadilan Negeri Samarinda, setiap orang yang dengan sengajatidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), perbuatan dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Terdakwa yang telah mengenal Saksi M.

Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa:Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasanpenyalahgunaan narkotika;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

112 Ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 TentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

UtrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguhkanpenahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwatetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwadinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankankepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 dan pasalpasal dari KUHAP serta peraturanperundangundangan

Terdakwadinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankankepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaanperkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguhkanpenahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwatetap dalam tahanan;Memperhatikan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 dan pasalpasal dari KUHAP serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa:Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasanpenyalahgunaan narkotika;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

112 Ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 TentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah