Pengusaha Kena Pajak rekanan telah mengakui padamenyerahkan Faktur Pajak namun pada bagian tanggal dikosongkan sehingga Faktur P:yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undangundang P.Pertambahan Nilai dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti umempertahankan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nor00011/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak Desember 2011 yang dikuatdengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1405/WPJ.11/2013 tanggal 01 Nopember 2tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 /(1) Huruf c.bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan buktibukti yang disampaikan dalampersidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf aUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak gugatarPenggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1405/WPJ.11/2013 tanggalNopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkPasal 36 Ayat (1) Huruf c

:yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undangundang P.Pertambahan Nilai dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti umempertahankan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nor00004/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak Juni 2011 yang dikuatdengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1399/WPJ.11/2013 tanggal 01 Nopember 2tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 /(1) Huruf c.bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan buktibukti

yang disampaikan dalampersidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf aUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak gugatarPenggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1399/WPJ.11/2013 tanggalNopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkPasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajPertambahan Nilai Nomor: 00004/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013

Pengusaha Kena Pajak rekanan telah mengakui padamenyerahkan Faktur Pajak namun pada bagian tanggal dikosongkan sehingga Faktur P.yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undangundang P.Pertambahan Nilai dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti umempertahankan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nor00003/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak Mei 2011 yang dikuatdengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1398/WPJ.11/2013 tanggal 01 Nopember 2tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 /(1) Huruf c.bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan buktibukti yang disampaikan dalampersidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf aUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak gugatarPenggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1398/WPJ.11/2013 tanggalNopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkPasal 36 Ayat (1) Huruf c

:yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undangundang P.Pertambahan Nilai dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti uwmempertahankan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nor00006/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak Agustus 2011 yang dikuatdengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1402/WPJ.11/2013 tanggal 01 Nopember 2tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 /(1) Huruf c.bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan

buktibukti yang disampaikan dalampersidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf aUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak gugatarPenggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1402/WPJ.11/2013 tanggalNopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkPasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajPertambahan Nilai Nomor: 00006/107/11/619/13 tanggal 09 Januari

STP PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Juli 2015 Nomor00048/106/15/091/15 tanggal 20 Agustus 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Agustus 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 80536/PP/M.VIIA/99/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02540/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 29 Juni2016 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Masa Pajak Juli 2015 Nomor 00048/106/15/091/15 tanggal 20Agustus 2015 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajid Pajak atas nama PT Agincourt Resources, NPWP01.072.081.1091.000, beralamat di Wisma Pondok Indah 2, Suite 1201,Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.VTA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama,Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan

:yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undangundang P.Pertambahan Nilai dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti umempertahankan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nor00002/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak April 2011 yang dikuatdengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1400/WPJ.11/2013 tanggal 01 Nopember 2tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 /(1) Huruf c.bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan

buktibukti yang disampaikan dalampersidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf aUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak gugatarPenggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1400/WPJ.11/2013 tanggalNopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkPasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajPertambahan Nilai Nomor: 00002/107/11/619/13 tanggal 09 Januari

Penghasilan Pasal 25Masa Pajak April 2015 Nomor 00049/106/15/091/15 tanggal 20 Agustus2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut80533/PP/M.VIIIA/99/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02543/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 29 Juni2016 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Masa Pajak April 2015 Nomor 00049/106/15/091/15 tanggal 20Agustus 2015 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajid Pajak atas nama PT Agincourt Resources, NPWP01.072.081.1091.000, beralamat di Wisma Pondok Indah 2, Suite 1201Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, Pondok Pinang, KebayoranLama, Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan

sebagaimanatelah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009, UndangundangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir denganUndangundang Nomor 42 Tahun 2009, dan peraturan perundangundangan lainnyaserta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;Memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP2117/WPJ.07/2013tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00164/107/11/055/12 tanggal 14 Juni 2012 MasaPajak Januari sampai dengan Maret 2011, atas nama PT.

PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Juni 2015 Nomor00051/106/15/091/15, tanggal 24 Agustus 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.80535/PP/M.VIIA/99/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02541/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 29 Juni 2016tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Masa Pajak Juni 2015 Nomor 00051/106/15/091/15 tanggal 24Agustus 2015 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak atas nama PT Agincourt Resources, NPWP 01.072.081.1091.000,beralamat di Wisma Pondok Indah 2, Suite 1201, Jalan Sultan Iskandar Muda,Kav.

tidak ada penjelasan secara rinci halhal yang tidak dipenuhioleh Penggugat, Majelis berpendapat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1271/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaankeputusan perpajakan , selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu suratkeputusan tentang Penolakan Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak seluruhnyalmemenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa atas pendapat Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 37Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, tidak dapat diajukan gugatan, Majelisberpendapat keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP1271/WPJ.11/2012 tanggal 25Juli

tidak ada penjelasan secara rinci halhal yang tidak dipenuhioleh Penggugat, Majelis berpendapat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1271/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012 adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaankeputusan perpajakan , selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu suratkeputusan tentang Penolakan Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak seluruhnyalmemenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa atas pendapat Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 37Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, tidak dapat diajukan gugatan, Majelisberpendapat keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP1271/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli

Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2247/WPJ.16/2013 tanggal 06November 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan formal;bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak, Penggugat tidakmenjelaskan atas ketentuan formal mana yang tidak dipenuhi dalam rangka penerbitan Surat Keputusantentang Pembatalan Ketetapan Pajak oleh Tergugat;bahwa

Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2247/WPJ.16/2013 tanggal 06 Nopember 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas STP PPh Nomor : 00002/105/08/824/13 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena permohonan Wajib Pajak dinyatakan Ditolak; Ibahwazatgs hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak gugatanPenggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2247/ WPJ.16/2013 tanggal 06Nopember 2013 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor : 00002/105/08/824/13 tanggal 25 Maret 2013 MasaPajak Januari s.d.

Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2251/WPJ.16/2013 tanggal 06November 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan formalbahwa berdasarkan penelitian atas Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak, Penggugat tidakmenjelaskan atas ketentuan formal mana yang tidak dipenuhi dalam rangka penerbitan Surat Keputusantentang Pembatalan Ketetapan Pajak oleh Tergugat;bahwa

Desember 2008dinyatakan Ditolak;Mbahmdbaatgs hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak gugatanPenggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2251/ WPJ.16/2013 tanggal 06Nopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor : 00001/107/08/824/13 tanggal 25 Maret 2013 Masa Pajak Januari s.d.

atau Dibatalkan:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 14 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113071.99/2014/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 30 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01281/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 25 April 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat

2021 yang pada intinyaPutusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali danKontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00901/NKEB/WPJ.19/2019, tanggal 27 September 2019,tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak terkait PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00148/107/17/051/19, tanggal26 April 2019, yang tidak disetujui oleh Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah apakah benar Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidakmelakukan kegiatan pembahasan dengan Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat?

Putusan Nomor 893/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan Tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113409.99/2014/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 30 April 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01390/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 2 Mei 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali dan dibatalkannya Keputusan PemohonPeninjauan Kembali atas Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00334/NKEB/WPJ.20/2017, tanggal 6 Maret2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 01000

2019mengabulkan permohonan Penggugat dengan membatalkanKEP02696/NKEB/WP4J.11/2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113741.99/2015/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02696/NKEB/WPJ.11/2017 tanggal 22 Mei 2017perihal Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak,atas namaPT Catur Kokoh Mobil Nasional, NPWP 01.137.088.9631.000, beralamat diJI.

yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3April 2017 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor : 00395/107/14/057/15 tanggal 10Juli 2015, atas nama Penggugat, NPWP : 01.824.646.2057.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

MattelIndonesia, NPWP: 01.069.505.4052.000;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 4 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68812/PP/M.IA/99/2016, tanggal 29 Februari 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP1965/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni 2015,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak