PT SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Pengadilan Pajak NomorPut.74630/PP/M.IXA/19/2016, tanggal 27 September 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP177/BC.8/2015 tanggal 09April 2015 tentang Penetapan atas Keberatan PT Samsung ElectronicsIndonesia Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukaidalam Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP296/BC.6/2014 tanggal11 Desember 2014, atas nama PT

Samsung Electronics Indonesia, NPWP01.069.467.7092.000, beralamat di Jalan Jababeka Raya Blok F No. 2933,Kawasan Industri, Jababeka, Harja Mekar, Cikarang Utara, Bekasi danmenetapkan atas peminjaman mesin produksi dan cetakan (moulding)dalam rangka subkontrak kepada PT Kepsonic Indonesia yang telah lewatjangka waktu, Pemohon Banding diharuskan membayar bea masuk, pajakHalaman 2 dari 8 halaman.

Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali NomorKEP177/BC.8/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan AtasKeberatan PT Samsung Electronics Indonesia terhadap penetapan yangdilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPP NomorSPP296/BC.6/2014 tanggal 11 Desember 2014;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1556/B/PK/Pjk/20184.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr.

PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

Pengadilan Pajak NomorPut.74628/PP/M.IXA/19/2016, tanggal 27 September 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP175/BC.8/2015 tanggal 08 April 2015tentang Penetapan atas Keberatan PT Samsung Electronics IndonesiaTerhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SuratPenetapan Pabean (SPP) Nomor SPP295/BC.6/2014 tanggal 11 Desember2014, atas nama PT

Samsung Electronics Indonesia, NPWP 01.069.467.7092.000, beralamat di Jalan Jababeka Raya Blok F Nomor 2933, KawasanIndustri, Jababeka, Harja Mekar, Cikarang Utara, Bekasi dan menetapkan atasselisih kurang mesin produksi dan cetakan (moulding) yang dipinjamkan dalamrangka subkontrak kepada selain PT Kepsonic Indonesia, Pemohon Bandingdiharuskan membayar bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksiadministrasi berupa denda sebesar Rp6.988.328.000,00 (enam miliar sembilanratus delapan puluh delapan

Putusan Nomor 1497/B/PK/PJK/2017175/BC.8/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Penetapan atasKeberatan PT Samsung Electronics Indonesia terhadap penetapanyang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat PenetapanPabean (SPP) Nomor SPP295/BC.6/2014 tanggal 11 Desember2014, atas nama PT Samsung Electronics Indonesia NPWP01.069.467.7092.000, beralamat di Jalan Jababeka Raya Blok F2933, Kawasan Industri, Jababeka, Harja Mekar, Cikarang Utara,Bekasi dan menetapkan atas selisih kurang mesin produksi

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT Samsung Electronics Indonesia tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya

SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, oleh Dr.

BIJAKSANA BUANA NUSANTAR VS PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA ,

PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Samsung Electronics Indonesia terhadap penetapanyang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat PenetapanPabean (SPP) Nomor: SPP294/BC.6/2014 tanggal 11 Desember2014, atas nama PT Samsung Electronics Indonesia, NPWP01.069.467.7092.000, beralamat di Jalan Jababeka Raya Blok F2933, Kawasan Industri, Jababeka, Harja Mekar, Cikarang Utara,Bekasi dan menetapkan atas peminjaman mesin produksi dancetakan (moulding) dalam rangka subkontrak kepada selain PTHalaman 17 dari 25 halaman.

Kronologis dan Fakta Hukum Terkait Sengketa;1.Bahwa Pemohon PK (PT Samsung Electronics Indonesia) adalahPengusaha Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha diKawasan Berikat (PDKB) berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 17/KMK.05/1994 sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/WBC.08/2012.Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA287/BC.62/PDKB/2014 tanggal 05 Desember 2014 dengan periodeaudit 1 Januari 2012 sampai dengan 30 November 2013 telahditetapbkan beberapa

Putusan Nomor 1496/B/PK/PJK/201 7Peninjauan Kembali: PT.

PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA sebagai PenggugatMelawanPT. BIJAKSANA BUANA NUSANTARA sebagai Tergugat

G/ 2015/ PN.BksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, beralamat di Kawasan IndustriCikarang JL.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ROEIS denganpidana penjara selama : 5 (LIMA) TAHUN dikurangkan seluruhnya daritahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.a Menyatakan barang bukti berupa:0 3 (tiga) buah tablet merk Samsung(dikembalikan kepada PT. Samsung Electronics Indonesia melalui saksiSony Santoso)4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,.

Samsung Electronics Indonesia dan kepunyaan PT.

Bahwa uang hasilpenjualan handphone milik PT. Samsung Electronics Indonesia dan PT. AtlasHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2019/PN MigBahagia Mandiri (ABM) yang telah diambil oleh terdakwa secara tanpa jjinpemiliknya tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribaditerdakwa. Sedangkan sisanya sekitar 3 unit tablet merk Samsungdipergunakan sendiri oleh terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT.

Bahwa menurut laporan saksi Sony Santoso, barang yanghilang adalah milik PT. Samsung Electronics Indonesia berupa 95buah handphone/tablet merk Samsung berbagai tipe yang hendakdikirim ke berbagai toko handphone di Kota Malang sesuai DO/suratjalan dari PT. Samsung electronics Indonesia, selain itu barang milikkantor berupa notebook merk Acer dan handphone merk AsusZenfone go juga hilang.

Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan, temyata barangyang hilang adalah milik PT. Samsung Electronics Indonesia berupa95 buah handphone/tablet merk Samsung berbagai tipe yang hendakdikirim ke berbagai toko handphone di Kota Malang. Bahwa melihat rekaman CCTV, pelaku pencurian adalah miripdengan terdakwa namun saat itu di CCTV rambutnya panjang danmemakai topi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke pihakKepolisian.

PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, yang beralamat KantorPusat di Gedung TCC BATAVIA, Tower One, Lantai 22, 23 dan 25, JI. K.H.Mas Mansyur, Kav. 126, Jakarta Pusat 10220;b. PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI, yang beralamat Kantor Pusat diKomplek Ruko Niaga Roxy Mas, Blok C4, No. 67, Jl. K.H. Hasyim Ashari,Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150;Halaman 13 dari 48 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.SusPKPU/2017/PN Mdn26.14PT.

Bahwa perlu Kami sampaikan dan luruskan bahwa adapun perputaran bisnisPara Termohon PKPU dengan PT Sein (PT. Samsung Electronics Indonesia)adalah bahwa Termohon PKPU sebagai distributor Handphone merk Samsunguntuk wilayah Sumatera Barat. Bahwa awalnya, hubungan bisnis Para TermohonPKPU dengan PT Sein (PT. Samsung Electronics Indonesia) sudah berjalanlama (2 tahun),lancar dan tanpa hambatan atau kendala apapun denganmenggunakan keuangan pribadi dari Para Termohon PKPU ;4.

Bahwa adapun PT Sein (PT. Samsung Electronics Indonesia) adalah sebagaipenyuplai unit/stock handphone seluruh merk Samsung kepada Para TermohonPKPU dan adapun Pemohon PKPU sebagai instansi perbankan yangmenyediakan pembiayaan serta melakukan pembayaran kepada PT Sein denganPerjanjian Kredit menggunakan aplikasi yang dikenal dengan aplikasi BIZCHANNEL ;.

Samsung Electronics Indonesia) dan kewajiban pembayarankepada Pemohon PKPU selalu terpenuhi segala hak dan kewajibannya sekalipunpembayaran sementara dilakukan melalui City Bank, NAM UN, betapa kagetnyaPARA TERMOHON PKPU pada bulan berjalan selanjutnya secara TIBA TIBAPARA TERMOHON PKPU TERKENA BLOCK SUPLAI BARANG (BLOKIR)DARI PT. SEIN (PT.

Samsung Electronics Indonesia) agar kembalimelancarkan suplai distribusi unit Handphone Para Termohon PKPU kepada PTSein (PT.

Samsung Electronics Indonesia,NPWP 01.069.467.7092.000, beralamat di Jalan Jababeka Raya Blok F No.2933, Kawasan Industri, Jababeka, Harja Mekar, Cikarang Utara, Bekasi danmenetapkan atas selisin kurang mesin produksi dan cetakan (moulding) yangdipinaamkan dalam rangka subkontrak kepada PI Kepsonic Indonesia,Pemohon Banding diharuskan membayar bea masuk, pajak dalam rangka impordan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp7.251.220.000,00 (tujuhmilyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus dua

Samsung Electronics Indonesia terhadap penetapanyang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat PenetapanPabean (SPP) Nomor: SPP297/BC.6/2014 tanggal 11 Desember2014, atas nama PT Samsung Electronics Indonesia NPWP01.069.467.7092.000, beralamat di Jalan Jababeka Raya Blok F 2933, Kawasan Industri, Jababeka, Harja Mekar, Cikarang Utara,Bekasi dan menetapkan atas selisin Kurang mesin produksi dancetakan (moulding) yang dipinjamkan dalam rangka subkontrakkepada PI Kepsonic Indonesia.

Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP176/BC.8/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Penetapan AtasKeberatan PT Samsung Electronics Indonesia Terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPP Nomor SPP297/BC.6/2014 tanggal 11 Desember 2014; dan4.

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, tersebuttidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya

SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh Dr.

PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, beralamat diIndonesia, Stock Exchange Building, Tower , lantai 7 JalanJenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta, diwakili oleh YOOTOUNGKIM, selaku perwakilan PT.

Samsung Electronics Indonesia sebagaiPemohon melawan PT.

No.641 K/Pdt.Sus/201119,20.kepada Pengugat dengan surat Nomor : 10.633/VI/BANI/WD tertanggal 11Juni 2010 Perihal Penyelesaian Perkara Nomor : 345/IV/ARBBANI/2010antara PT. Samsung Electronics Indonesia sebagai Pemohon melawan PT.Mega Mitra Sejati sebagai Termohon, ditandatangani oleh Dra.

Mega Mitra Sejatidengan PT.

.: 345/IV/ARBBANI/2010antara PT. Samsung Electronics Indonesia sebagai Pemohon melawanPT. Mega Mitra Sejati selaku Termohon ; Bukti TII3, yaitu.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum denganPenggugat, maka Penggugat tidak berhak untuk mengeluarkan SuratPenagihan Pembayaran (Invoice) atas barang yang dipesan oleh Tergugatpada PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA.5. Bahwa terhadap gugatan Penggugatposita 19 s/d 27 Tergugat tanggapi sebagaiberikut :a. Bahwa benar Tergugat telah menerimapengiriman barang berupa Handphone(HP) merk Samsung sesuai denganSurat Delevery Order (DO) dan SuratJalan yang dikeluarkan PT.

Samsung Electronics Indonesia, yaitu ;1. Samsung GT E 1205 FD sejumlah 1.030 unit.2. Samsung S5360 Galaxy Y FD sejumlah 125 unit.3. Samsung Galaxy young New sejumlah 482 unit.Sehingga total keseluruhan sejumlah 1.637 unit.b. Bahwa Tergugat telah membayarlunas selurun barang berupa Handphone(HP) merk Samsung yang telah dikirim kepada Tergugat sejumlah 1.637 unittersebut diatas.c.

Bahwa oleh karena 1.637 unit HP merk Samsung tersebut, dipesan langsungoleh Tergugat pada PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA dan dikirimpada Tergugat dengan Delevery Order (DO) serta Surat Jalan dari PT.SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA , maka hubungan hukum jual beli HPMerk Samsung tersebut adalah antara Tergugat dengan PT. SAMSUNGELECTRONICS INDONESIA , bukan dengan Penggugat;e.

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211(PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis denganmendebet, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer(PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran, apabila terjadiselisin atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkwajibanmembayar atas kekurangan bayar tersebut, dan untuk dapat melakukanpembayaran atas kekurangan bayar tersebut terlebin dahulu mengunduhdan mengeprint Kode Billing/SSE (Surat Setoran Electronik

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211(PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis denganmendebet, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer(PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran, apabila terjadiselisin atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkwajibanmembayar atas kekurangan bayar tersebut, dan untuk dapat melakukanpembayaran atas kekurangan bayar tersebut terlebih dahulu mengunduhdan mengeprint Kode Billing/SSE (Surat Setoran Electronik

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatisdengan mendebet, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan padaSuplayer (PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran,apabila terjadi selisih atau kurang bayar maka CV Graha Insan Suryaberkwajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut.Bahwa terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E melakukan pembayaranpajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari2013 sampai dengan Juli

Surat dari PT. Samsung Electronics Indonesia nomor 03-S/SEIN/ACCNT/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;37. Bukti Serah Terima Barang (DO) nomor PKB1071022023 tanggal 22 Oktober 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;38. Bukti Serah Terima Barang (DO) nomor PKB1071023005 tanggal 22 Oktober 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;39. Bukti Serah Terima Barang (DO) nomor PKB1080130044 tanggal 30 Januari 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;40.

Samsung Electronics Indonesia nomor 03S/SEIN/ACCNT/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;37.Bukti Serah Terima Barang (DO) nomor PKB1071022023 tanggal 22Oktober 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;38.Bukti Serah Terima Barang (DO) nomor PKB1071023005 tanggal 22Oktober 2007, sebanyak 1 (satu) lembar;39.Bukti Serah Terima Barang (DO) nomor PKB1080130044 tanggal 30Januari 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;40.Bukti Serah Terima Barang (DO) nomor PKB1080130069 tanggal 30Januari 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;41.Printout

LG Electronics Indonesia nomor 1935/LGEIN/TAX/IV/2012 tanggal 20April 2012 beserta lampirannya;Surat dari PT.

Samsung Electronics Indonesia nomor 03S/SEIN/ACCNT/VII/2010tanggal 27 Juli 2010;Bukti Serah Terima Barang (DO) nomor PKB1071022023 tanggal 22 Oktober 2007,sebanyak 1 (satu) lembar;Bukti Serah Terima Barang (DO) nomor PKB1071023005 tanggal 22 Oktober 2007,sebanyak 1 (satu) lembar;Bukti Serah Terima Barang (DO) nomor PKB1080130044 tanggal 30 Januari 2008,sebanyak 1 (satu) lembar;Bukti Serah Terima Barang (DO) nomor PKB1080130069 tanggal 30 Januari 2008,sebanyak 1 (satu) lembar;Printout mutasi rekening

terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;