Dengandemikian, maka penempatan Peraturan Pemerintah Nomor110 tahun 2000 dalam Surat Dakwaan a quomemperlihatkan cacat yuridis dalam Surat Dakwaanpenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk a quo.Selain itu) dalam Surat Dakwaan Penuntut Umumjuga ditempatkan Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ,24tanggal 29 Desember 2003, menyertai PP Nomor 110 Tahun2000.

Terhadap permasalahan ini maka sesuai ketentuanPasal 101 ayat (38) UU No.22 Tahun 2003 ditegaskanbahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan danAnggota DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah danbukan dengan Surat Mendagri in casu Surat MendagriNomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003.Dengan demikian maka sesuai dengan penjenjanganHirarki Perundangundangan (TAP MPR No.II1IMPRI2000)maka Surat Mendagri tidak dapat diperankan untukmengatur hal yang seharusnya menjadi muatan materiHukum Peraturan

Surat Mendagri nomor 593/4297/Agr tanggal 28 Juni 1984 perihalsurat kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat Lampung tentangtanah tempat latihan TNI AU di kecamatan Menggala kabupatenLampung Utara, agar mengamankan areal tanah seluas 133.000 Ha;g.

olehpemerintah pendudukan jepang dalam surat edaran ini juga diberikan contohmengenai tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan negeri atauuntuk kepentingan Negara (kantor, sekolah) merupakan milik Negara, Suratedaran mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 perihalpenjelasan tanahtanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukanjepang sesudah akhir tahun 1953, permintaan uang tambahan kerugian ataupermintaan kembali tanahtanah peninggalan jepang oleh berkas pemiliknyatidak diperhatikan lagi, Surat

Mendagri nomor 593/4297/Agr tanggal 28 Juni1984 perihal surat kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat Lampungtentang tanah tempat latihan TNI AU di kecamatan Menggala kabupatenLampung Utara, agar mengamankan areal tanah seluas 133.000 Ha, SuratInstruksi Gubernur Tingkat Lampung Nomor Inst/011/B.IV/HK/88 tanggal 17September 1988 perihal Instruksi kepada Kepala Daerah Tingkat I LampungHalaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.Plw/2020/PN Mg!

olehpemerintah pendudukan jepang dalam surat edaran ini juga diberikan contohmengenai tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan negeri atauuntuk kepentingan Negara (kantor, sekolah) merupakan milik Negara, Suratedaran mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 perihalpenjelasan tanahtanah yang dahulu diambil olen pemerintah pendudukanjepang sesudah akhir tahun 1953, permintaan uang tambahan kerugian ataupermintaan kembali tanahtanah peninggalan jepang oleh berkas pemiliknyatidak diperhatikan lagi, Surat

Mendagri nomor 593/4297/Agr tanggal 28 Juni1984 perihal surat kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat Lampungtentang tanah tempat latihan TNI AU di kecamatan Menggala kabupatenLampung Utara, agar mengamankan areal tanah seluas 133.000 Ha, SuratInstruksi Gubernur Tingkat Lampung Nomor Inst/011/B.IV/HK/88 tanggal 17September 1988 perihal Instruksi kepada Kepala Daerah Tingkat I LampungUtara (sebelum ada perubahan), Kepala daerah Tingkat Il Lampung Tengahdan Komandan Pangkalan TNI AU Astra Ksetra Menggala

MENDAGRI Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003, Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur antara lain:Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatanlainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan RakyatDaerah dan sebagai alat kelengkapan DPRD dapat disediakan BelanjaPenunjang Operasional Pimpinan DPRD (C.1) ;Penyusunan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penggunaan BelanjaPimpinan dan Anggota.

Blitar (KRISANTO, SE., MM), maka hal tersebuttelah bertentangan dengan Surat MENDAGRI Nomor : 161/8211/SJ tanggal 29Desember 2003, Pedoman tentang kedudukan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur antara lain :Hal. 7 dari 57 hal. Put.

No. 2172K/Pid.Sus/2009Setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5) ;Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaranpengeluaran atas bebanbelanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2) ;Bahwa berdasarkan Surat MENDAGRI Nomor : 161/3211/S.J tanggal 29Desember 2003, pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur antara lain :Untuk

MENDAGRI Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003, pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur antara lain :Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatanlainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan RakyatHal. 21 dari 57 hal.

No. 2172K/Pid.Sus/2009Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaranpengeluaran atas bebanbelanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2).Bahwa berdasarkan Surat MENDAGRI Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003, Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur antara lain :Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatanlainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan RakyatDaerah dan sebagai

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Bahwa sesuai dengan Kawat Surat Mendagri Nomor 161/537/SJtanggal 12 Maret 2003 PP No. 110 tahun 2000 tetap dijadikanpedoman pengaturan Anggaran Belanja DPRD dan SekretariatDPRD;c.

Demikian juga sejalan dengan Surat Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Dengan demikian, pembayaranPage 148 of 247Pengadilan Tipikor SemarangBelanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan sebesar Rp.111.902.500, tidak dapat dibenarkan.Bahwa pemilihan program asuransi yang tidak benar dan hasil klaimasuransi tidak disetorkan ke Kas Daerah Rp.27.758.000, dalamPelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kab.

Mendagri Nomor 161/3211/SJ, tanggal29 Desember 2003, karena Surat Mendagri tersebut sifatnya sebagaiPeraturan Kebijakan dan tidak bisa digunakan sebagai dasar untukmelakukan proses pidana;Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukumterdakwa tersebut adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar, sebabsesuai dengan apa yang tertuang dalam Surat Mendagri tersebut, tujuandikeluarkannya surat tersebut adalah sebagai Pedoman PenyusunanBelanjaa DPRD sambil menunggu ditetapbkannya Peraturan

Surat Mendagri Nomor 470/326/MD tgl. 14 Februari 2003tentang Rencana Pembangunan Sistim InformasiAdministrasi Kependudukan (SIAK);2. SK Mendagri Nomor 94 tahun 2003 tgl. 10 Oktober 2003tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian BlangkoKK, KIP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta CatatanSipil;3. SK Mendagri No. 470/1999/MD tol. 14 November 2003tentang Pedoman Harga Pencetakan Blangko DokumenHal. 29 dari 43 hal. Put. No. 769 K/Pid/Sus/2007Penduduk;4.

Surat Mendagri No. 470/444/MD tol. 9 Maret 2004 tentangPenerapan Sistim Administrasi Kependudukan (SAk);6. SK Mendagri No.47040/MD/2004 tgl. 12 Juni 2004 tentangPenetapan Perusahaan Pencetak dan Penyalur BlangkoDokumen Penduduk (KK, KTP, Buku Register Akta danKutipan Akta Catatan Sipil);7. Surat Gubernur Jateng No.470/09390 tgl. 22 Juli 2004tentang Pencetakan Blangko Dokumen Penduduk;8. Hasil Laboratorium PT.

Soehadi, BBABin Kabul Prawiro W (masingmasing sebagai Terdakwa dalam berkasperkara tersendiri);BARANG BUKTI JENIS SURAT.1.Surat Mendagri Nomor 470/326/MD tgl. 14 Februari 2003 tentangRencana Pembangunan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK);.

Grobogan TA2004;Surat Mendagri No. 470/444/MD tol. 9 Maret 2004 tentang PenerapanSistim Administrasi Kependudukan (SAK);SK Mendagri No.47040/MD/2004 tgl. 12 Juni 2004 tentang PenetapanPerusahaan Pencetak dan Penyalur Blangko Dokumen Penduduk (KK,Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 769 K/Pid/Sus/2007KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil);. Surat Gubernur Jateng No.470/09390 tgl. 22 Juli 2004 tentangPencetakan Blangko Dokumen Penduduk;. Hasil Laboratorium PT.

Tanggal 23 Agustus 1999 kunjungan Tim Penyelesaian asset tanahdan bangunan milik eks PMK Sarinabati Cilacap yang dipimpin olehBapak Indrayan, oleh karena kebutuhan modal kerja yangmendesak;Bahwa masih dalam Tahun 1992, yaitu sejak Surat Mendagri Nomor593/056/PUOD tanggal 7 Januari 1992 tentang Persetujuan PrinsipPelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik/kekayaan PD MinyakSarinabati Propinsi Dati Jawa Tengah yang terletak di Cilacap, ParaPenggugat sudah mengajukan kesanggupan membeli atau membayarharga

tanah dan bangunan yang dihuni oleh masingmasing Penggugat;Bahwa kesanggupan Para Penggugat untuk membeli dan membayarharga tanah dan bangunan yang dihuninya karena tenggang waktuberlakunya Surat Mendagri Nomor : 593/056/PUOD tanggal 7 Januari1992 hanya setahun terhitung sejak dikeluarkannya Surat Mendagritersebut, sehingga dalam kurun waktu sepanjang Tahun 1992, ParaPenggugat sudah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untukmembeli tanah dan bangunan yang dihuninya, terbukti dengandibuatnya Surat

Pernyataan Kesanggupan pada tanggal 16 Desember1992, yakni sebelum berakhirnya limit waktu berakhirnya masaberlakunya Surat Mendagri Nomor : 593/056/PUOD tanggal 7 Januari1992;Bahwa kesiapan untuk membeli dan membayar harga tanah danbangunan yang dihuni oleh Para Penggugat terletak di: Jalan Veteran Nomor 42 ditempati oleh Sardjono (orang tua TotokYuli Santoso) luas tanah k/I 1.507 M, luas bangunan 62 M*; Jalan Veteran Nomor 44 ditempati oleh Herman Jaya (mantansuami Wiyati) luas tanah k/I 1.946

hasilnya menjadi batalGLE TTL FIUUY nnn nnn rn tc nr esBahwa meskipun Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku itumengandung Cacat Yuridis yang mengakibatkan hasilnya menjadi batal demihukum, namum KPU Maluku tetap melaporkan hasil itu kepada Ketua DPRDProvinsi Maluku untuk diproses dan selajutnya diusulkan oleh Ketua DPRDMaluku kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk memperolehPengesahan Pengangkatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.Bahwa dengan berdasarkan kepada Surat

Mendagri Nomor X.121.81/24/SJtanggal 18 Pebruari 2014 sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRDProvinsi Maluku melalui Surat Nomor 121/40/DPRD tanggal 5 Pebruari 2014Tergugat menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 13/PTahun 2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian PenjabatGubernur Maluku dan Pegesahan Pengangkatan Gubernur dan WakilGubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 20142019 yang selanjutnya dalamgugatan ini disebut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa; Bahwa dengan

Mendagri Nomor 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentang EvaluasiRancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 dan RancanganPerguo Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TAHal. 42 dari 64 hal.

Mendagri Nomor 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentangEvaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 danRancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA2006.Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 903/2770/ KEUA tgl 5 Okt2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov KalbarTA 2006 ;Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.11/PIMP/2006 tgl 7 April2006 ttg Persetujuan terhadap hasil Revisi terhadap Perda tentangAPBD Prov Kalbar TA 2006;Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 2006 igl. 7 April

No. 676 K/Pid.Sus/2012Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKDB Tahun 2006 igl.10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon Il dilingkungan Pemprov Kalbar;Surat Mendagri Nomor 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentangEvaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006dan Rancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD ProvKalobar TA 2006.Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 903/2770/KEUA tgl 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim PenyusunanRAPBD Prov Kalbar TA2006;Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar

No. 676 K/Pid.Sus/201232.33.34.35.36.37.38.39.40.Al,Keputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKDB Tahun 2006 igl.10 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon Il di lingkunganPemprov Kalbar;Surat Mendagri Nomor 903/580/SJ tgl.23 Maret 2006 tentangEvaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentang APBD TA 2006 danRancangan Pergub Kalbar tentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA2006.Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 903/2770/ KEUA tgl 5 Okt2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov KalbarTA 2006 ;Keputusan

asal konversihak barat yang telah diduduki oleh rakyat dan ditinjaudari sudut tata guna tanah dan keselamatanlingkungan hidup lebih tepat diperuntukan untukpemukiman atau kegiatan usaha pertanian akandiberikan hak baru kepada rakyat yangmendudukinya ; 22220 nn nc nc en ene menePasal 5 menetapkan : Bahwa tanahtanah perkampungan bekas HGB danHak Pakai asal konversi Hak Barat yang telahmenjadi perkampungan atau diduduki rakyat akandiberikan prioritas kepada rakyat yangmendudukinya; 02020225Butir 5 Surat

Mendagri Nomor BTU.8/536/8/79 tanggal 30 Agustus 1979 ;menetapkan mengenai tanahtanah bekas HGU yang sudah diduduki rakyatakan terkena Pasal 5 UndangUndang Nomor 51 Prop Tahun 1960 padadasarnya akan diberikan prioritas kepada Petani Penggarap untukmemperoleh Hak Milik atas tanah tersebut ; 10.Bahwa dengan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 ( dahulu Nomor9734/S. tanggal 27 Maret 1991 ), Surat Ukur Nomor : 12/2013 ( dahuluNomor 1028 / 91 tanggal 19 Maret 1991 ), Luas tanah 425 m?

pelanggaran Tergugat Surat Ukur tertanggal 19 Maret 1991,sedangkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan NasionalPropinsi Lampung tertanggal 26 Maret 1991, artinya memang kenyataannyaTergugat benarbenar telah melakukan pelanggaran dalam menerbitkanSertipikat tersebut, serta ditambah lagi bahwa Jessica Justina masihdibawah umur untuk melakukan suatu tindakan hukum, artinya tindakanhukum dianggap cacat demi hukum, olehnya karena Tergugat wajibmenghapus dari Daftar Isian ; Bahwa berdasarkan Surat

Mendagri Nomor : BTU.3/505/330 tanggal 26Maret 1980 tentang Pelepasan HGU atas Perkebunan Way halim diKabupaten Lampung Selatan, rakyat yang telah menggarap/mendudukimendapat bagian lebih kurang 300 ( tiga ratus ) Ha, sehubungan dengan itusudah jelas bahwa diatas tanah Ex.

Minahasa Tenggara No. 3 Tahun 2007 tentang Bentuk danPenggunaan Lambang Daerah.Surat Gubernur Sulut Kepada Mendagri (Bukti T.1.5)Berdasarkan Surat Gubernur Sulut Nomor 188.341/98/SekrRo.Hukum tanggal 26 Januari 2010 mengusulkan kepada Mendagri untukpembatalan Perda Kabupaten Minahasa Tenggara No. 19 Tahun2009 karena bertentangan dengan kepentingan umum;Surat Mendagri Kepada Gubernur Sulut (Bukti 11.6)Hal. 10 dari 25 hal. Put.

Mitra No. 19 Tahun 2009 sesuai Surat Mendagri No.188.341/539/SJ tanggal 12 Februari 2010;Keputusan Gubernur Sulut No. 85 Tahun 2010 (Bukti T.1.7)Gubernur Sulut mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 85 Tahun2010 tanggal 9 April 2010 tentang Pembatalan Perda Kab. Mitra No.19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Mitra No. 3Tahun 2007 tentang Bentuk dan Penggunaan Lambang Daerah;4.

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003.

Bahwa sesuai dengan kawat Surat Mendagri Nomor 161/537/SJ tanggal12 Maret 2003 PP No. 110 Tahun 2000 tetap dijadikan pedomanpengaturan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD;c.

Mendagri, Bahwa anggota PRT tidak mau membahas surat edaran Mendagri;Bahwaatas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;6.

Demikian juga sejalandengan Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.Dengan demikian, pembayaran Belanja Penunjang Operasional PimpinanDewan tidak dapat dibenarkan;f. Pemberian uang hasil klaim nilai tunai asuransi kepada anggota DPRDsebagai pesangon tidak dibenarkan karena uang tersebut bukan hak paraanggota DPRD. Hak para anggota DPRD adalah pemberian jaminankesehatan selama masa bhaktinya.

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan danAnggota DPRD dianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalamkelompok belanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada SatkerSekretariat DPRD telah dianggarkan:1.

Mendagri tersebut.Selain itu perouatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Pasal16 Perda No. 1 Tahun 2004 yaitu anggaran belanja DPRD dan sekretariatDPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD sehinggaberdasarkan pasal tersebut Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaranharus membahas RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, karenaanggaran DPRD merupakan bagian dari APBD, maka penyusunananggaran harus mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa Miyono selaku

Menetapkan barang bukti berupa :- Fotocopy Surat Mendagri Nomor : X595/56352 tanggal 31 Januari 1978 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan rakyat.- Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : PL.210/533/Mentan/XI/1992 tanggal 21-11-1992 perihal permohonan tanah pemukiman bagi para anggota DPR-RI.- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Nomor : S-223 / MK.016/1993 tanggal 18 Pebruari 1993 perihal Pelepasan areal tanah PT.P XI di Gunungsindur Serpong Tangerang

Menetapkan barang bukti berupa :1.Fotocopy Surat Mendagri Nomor : X595/56352 tanggal 31 Januari 1978tentang pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan rakyat.Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia NomorPL.210/533/Mentan/XI/1992 tanggal 21111992 perihal permohonantanah pemukiman bagi para anggota DPRRI.Fotocopy Surat Menteri Keuangan Nomor : S223 / MK.016/1993 tanggal18 Pebruari 1993 perihal Pelepasan areal tanah PTI.P XI diGunungsindur Serpong Tangerang.Fotocopy Surat Menteri Pertanian

Surat Mendagri Nomor : X595/56352 tanggal 31 Januari 1978tentang pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan rakyat.b.

PTP XI kepada oranglain karena terdakwa sangat membutuhkan dana untukpembangunan Desa Curug.v Bahwa atas hal diatas terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidakakan mengulangi lagi.Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :Photo Copy Surat Mendagri Nomor : X595/56352 tanggal 31 Januari 1978tentang pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan rakyat.Photo Copy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia NomorPL.210/533/Mentan/XI/1992 tanggal 21111992 perihal permohonan tanahpemukiman

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahananMenetapkan barang bukti berupa : Fotocopy Surat Mendagri Nomor : X595/56352 tanggal 31 Januari 1978tentang pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan rakyat. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :PL.210/533/Mentan/XV1992 tanggal 21111992 perihal permohonantanah pemukiman bagi para anggota DPRRI.

bulan Januari 2004s/d Agustus 2004, dan diterima selurun anggota DPRD anggotaDPRD Kabupaten Boyolali Periode 20042009 setiap bulan daribulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidakdianggarkan dan tidak dibayarkan, karena pimpinan dan anggotaDPRDtelahmendapatkanalokasianggarantunjangankesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pengobatan,rumahjabatandanperlengkapanya,kendaraandinas danpemeliharaanya, pakaian dinas, uang duka wafat dan uang dukatewas, sebagaimana yang diatur dalam surat

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaranPerjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan padaSatker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi danpemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telahdianggarkan:1.

Mendagri tersebut;Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan denganPasal 16 Perda No. 1 Tahun 2004 yaitu Anggaran belanja DPRD dansekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariAPBD sehingga berdasarkan pasal tersebut Terdakwa selakuAnggota Panitia Anggaran harus membahas RASK Satker DPRD danSekretariat Dewan, karena aggaran DPRD merupakan bagian dariAPBD, maka penyusunan anggaran harus mematuhi ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Miyono selaku

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003.

Bahwa sesuai dengan kawat Surat Mendagri Nomor 161/537/SJ tanggal12 Maret 2003 PP No. 110 Tahun 2000 tetap dijadikan pedomanpengaturan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD;c.

Mendagri, Bahwa anggota PRT tidak mau membahas surat edaran Mendagri;Bahwaatas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;6.

Demikian juga sejalandengan Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.Dengan demikian, pembayaran BPOP tidak dapat dibenarkan;f. Pemberian uang hasil klaim nilai tunai asuransi kepada anggota DPRDsebagai pesangon tidak dibenarkan karena uang tersebut bukan hak paraanggota DPRD. Hak para anggota DPRD adalah pemberian jaminankesehatan selama masa bhaktinya.

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003.

Bahwa sesuai dengan kawat Surat Mendagri Nomor 161/537/SJ tanggal12 Maret 2003 PP No. 110 Tahun 2000 tetap dijadikan pedomanpengaturan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD;c.

Mendagri, Bahwa anggota PRT tidak mau membahas surat edaran Mendagri;Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;6.

Demikian juga sejalan dengan Surat Mendagri Nomor161/3211/SJ. tanggal 29 Desember 2003. Dengan demikian,pembayaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan tidakdapat dibenarkan;f. Pemberian uang hasil klaim nilai tunai asuransi kepada anggota DPRDsebagai pesangon tidak dibenarkan karena uang tersebut bukan hakpara anggota DPRD. Hak para anggota DPRD adalah pemberianjaminan kesehatan selama masa bhaktinya.

Yang ada adalahpembatasan pembelian untuk pengecer yang melayani usaha mikro,perikanan dan kelautan serta pelayanan pertanian yakni 3 sampai 8 kilo literper bulan sesuai surat Mendagri No. 541/1974/SJ untuk SPBU, SPBU, SPBN,APMS diatur sesuai kontrak dengan pertamina yang tentunya berdasarkankebutuhan kuota per kabupaten/kota, untuk kegiatan usaha dalam kapasitasbesar seperti transportir dan agen kapasitas pengangkutan sesuai dengankendaraan yang ditentukan oleh pertamina (5 KL, 8 KL dan 16 KL).

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003.

Bahwa sesuai dengan kawat Surat Mendagri Nomor 161/537/SJ tanggal12 Maret 2003 PP No. 110 Tahun 2000 tetap dijadikan pedomanpengaturan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD;c.

Mendagri, Bahwa anggota PRT tidak mau membahas surat edaran Mendagri;Bahwaatas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;6.

Demikian juga sejalandengan Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.Dengan demikian, pembayaran BPOP tidak dapat dibenarkan;f. Pemberian uang hasil klaim nilai tunai asuransi kepada anggota DPRDsebagai pesangon tidak dibenarkan karena uang tersebut bukan hak paraanggota DPRD. Hak para anggota DPRD adalah pemberian jaminankesehatan selama masa bhaktinya.

Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003.

Bahwa sesuai dengan kawat Surat Mendagri Nomor 161/537/SJ tanggal12 Maret 2003 PP No. 110 Tahun 2000 tetap dijadikan pedomanpengaturan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD;c.

Mendagri, Bahwa anggota PRT tidak mau membahas surat edaran Mendagri;Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;6.

Demikian juga sejalandengan Surat Mendagri Nomor 161/8211/SJ tanggal 29 Desember 2003.Dengan demikian, pembayaran Belanja Penunjang Operasional PimpinanDewan tidak dapat dibenarkan;f. Pemberian uang hasil klaim nilai tunai asuransi kepada anggota DPRDsebagai pesangon tidak dibenarkan karena uang tersebut bukan hak paraanggota DPRD. Hak para anggota DPRD adalah pemberian jaminankesehatan selama masa bhaktinya.

Demikian pula terhadap Surat Mendagri yang menyarankanpenyempurnaan Tatib ;Menimbang, bahwa dugaan melanggar beberapa ketentuan tidak dirincidan tidak jelas, sehingga tidak tampak dengan jelas ketentuanketentuan manayang dilanggar ;Menimbang, bahwa bertentangan dengan AAUPB tidak dapatdibenarkan, karena AAUPB adalah untuk menguji keputusan yang bersifatkonkrit dan individual, bukan untuk menjadi tolak ukur untuk menyatakanbertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ;Hal. 10 dari 12 hal.