Ditemukan 606 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 143/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos
Tergugat:
Walikota Medan
7143
  • M E N G A D I L I:

    1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
    2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/622.K tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 20 Desember 2018 Atas Nama Habib Fadillah Lubis, S.Sos.,
    Penggugat:
    HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos
    Tergugat:
    Walikota Medan
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Medan Nomor800/622.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama HABIB FADILLAH LUBIS,S.Sos, NIP. 197104211992031004 yang ditetapkan tanggal 20 Desember2018;3.
    Keberatan dan Banding administrasi atasditerbitkannya Surat Keputusan Walikota Medan tertanggal1 Februari 2019 yang ditujukan kepada Walikota Medan;Fotokopi Permohonan tidak diberhentikan sebagai PNS/Fotokopi Surat banding administrasi atas Keputusan BupatiNomor : 2379/BKD/2018, yang ditujukan kepada GubernurSumatera Utara tertanggal 2 April 2019 ;Fotokopi Bukti pengiriman Dokumen yang di ditujukankepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 04042019;Fotokopi Prinout hasil LACAK Expedisi JNE yang ditujukankepada
    Medan dalam kapasitasnyaselaku Pejabat Tata Usaha Negara;3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa: penerbitanSurat Keputusan Walikota Medan;4) Bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusantentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannyadengan Jabatan, Bersifat Individual karena ditujukan kepada HabibFadillah Lubis, S.Sos., dan bersifat final karena tidak memerlukanHal. 40 Putusan Nomor : 143/G
    Medan (vide bukti P9)yang selanjutnya tidak dijawab oleh Walikota Medan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat perihalKeberatan dan Banding Administrasi yang ditujukan kepada Gubernur SumateraUtara tertanggal 21 Maret 2019, kepada Presiden tertanggal 21 Maret 2019,kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Maret 2019, kepada BadanPertimbangan Kepegawaian tertanggal 22 Februari 2019, (vide bukti P9, P10dan P13) atas terbitnya objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat
    Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/622.Ktentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan tanggal 20 Desember 2018 Atas Nama HabibFadillah Lubis, S.Sos., NIP 197104211992031004 (vide bukti P1);2.
Register : 02-04-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 96/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 1 Agustus 2019 —
Tergugat:
Walikota Medan
6435

  • Tergugat:
    Walikota Medan
    Bahwa dengan adanya KTUN obyek sengketa yang ditetapkan olehTergugat yaitu Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/614.K tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Daniel Rianto, ST.
    MT., NIP: 198005072008041001 tanggal20 Desember 2018, dan Surat Sekretaris Daerah Kota Medan untuk AtasNama Walikota Medan Nomor 800/449 tanggal 31 Januari 2019 Perihal :Tanggapan Surat Keberatan dan Banding Admnistratif Atas SK.
    Selain ituKeputusan Walikota Medan Nomor : 800/614.K tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannyadengan Jabatan atas nama Daniel Rianto, ST.
    Bukti P6 : Fotokopi Keputusan Walikota Medan Nomor 823.3/0445.Ktanggal 19 April 2016 Tentang Kenaikan Pangkat PNS dalam golonganruang Penata Tingkat I, IIld dengan masa kerja 8 Tahun OO bulan atasnama Daniel Rianto, ST., MTNIP: 198005072008041001;7. Bukti P7 : Fotokopi Surat Keberatan Kepada Walikota Medan tertanggal14Januari 2019;8. Bukti P8 : Fotokopi Surat Banding Administratif Kepada GubernurSumatera Utara dan Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal28 Februari2019;9.
Register : 02-04-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2018
Tanggal 17 Mei 2018 — ., DK DAN WALIKOTA MEDAN;
11951 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DK DAN WALIKOTA MEDAN;
    WALIKOTA MEDAN tempat kedudukan di Jalan KaptenMaulana Lubis Nomor 2 Medan;Turut Termohon Peninjauan KembaliMahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Medan Nomor426.21/1380.K tertanggal 21 Oktober 2015 Tentang Izin MendirikanBangunan atas nama Pojianna;3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut sah Keputusan WalikotaMedan Nomor: 426.21/1380.K tertanggal 21 Oktober 2015 Tentang IzinMendirikan Bangunan atas nama Pojianna;4.
Register : 16-10-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 215/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 4 Nopember 2019 —
Terbanding/Tergugat : Walikota Medan
4315

  • Terbanding/Tergugat : Walikota Medan
Register : 28-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 03-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 236/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Walikota Medan
Terbanding/Penggugat : SYAHRIZAL ARIF, SE, SH, MM
3629
  • Pembanding/Tergugat : Walikota Medan
    Terbanding/Penggugat : SYAHRIZAL ARIF, SE, SH, MM
    ., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan/Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum padaKantor Walikota Medan; 3. PUTRIANI, S.H., Kewarganegaraan IndonesiaPekerjaan/Jabatan Kasubbag Dokumentasi danEvaluasi pada Kantor Walikota Medan; 4. DALDIRI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Advokat/Pengacara pada Kantor Walikota5. M.CITRA RAMADHAN,S.H.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/618.KTentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Atas Nama Syahrizal Arif, SE., SH., MM., Nip. 19620323 1983031008, tertanggal 20 Desember3.
Register : 30-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 136/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
SYAHRIZAL ARIF, SE, SH, MM
Tergugat:
Walikota Medan
6251
  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/618.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Syahrizal Arif, SE., SH., MM., Nip. 19620323 1983031 008, tertanggal 20 Desember 2018;
    3. Mewajibkan
    Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/618.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Syahrizal Arif, SE., SH., MM., Nip. 19620323 1983031 008, tertanggal 20 Desember 2018;
  • Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan
    Penggugat:
    SYAHRIZAL ARIF, SE, SH, MM
    Tergugat:
    Walikota Medan
    /Jabatan Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Medan pada Kantor Walikota Medan;2.
    RAHMAH,S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan/Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum padaKantor Walikota Medan;3. PUTRIANI, S.H., Kewarganegaraan IndonesiaPekerjaan/Jabatan Kasubbag Dokumentasi danEvaluasi pada Kantor Walikota Medan;4. DALDIRI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Advokat/Pengacara pada Kantor Walikota Medan;5. M.CITRA RAMADHAN,S.H.
    TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANBahwa surat keputusan Walikota Medan Nomor.800/618.K tertanggal 20Desember 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama SYAHRIZAL ARIF, SE, SH, MM. diterimaHalaman 3 Putusan Nomor : 136/G/2019/PTUNMDN.oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2019 melalui KeponakanPenggugat;Bahwa setelah Penggugat mengetahui telah diterbitkannya ObjekSengketa berupa surat keputusan Walikota Medan Nomor.800/ 618.Ktertanggal 20 Desember 2018 Tentang
    Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha NegaraBahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yangmelaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuanperaturan perundangundangan sebagai Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berwenang sebagai Walikota Medan;.
    Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas objek sengketadalam perkara aquo berupa Surat Keputusan Walikota Medan Nomor.800/618.K, tertanggal 20 Desember 2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaSYAHRIZAL ARIF, SE, SH, MM (ic.
Register : 25-07-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — WALIKOTA MEDAN., II. PEMERINTAH KOTA MEDAN;
9033 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA MEDAN., II. PEMERINTAH KOTA MEDAN;
    penundaan dari Para Penggugat:Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Walikota MedanNomor 645/469.K tanggal 22 Juni 2017 Tentang Izin MendirikanBangunan yang mengizinkan kepada IR SYAIFUL BAHRI beralamat diJalan Persatuan Lk VII No. 50 Medan untuk mendirikan bangunan Pasar1 (satu) Unit berlantai 3 (tiga) di Jalan Timah Kelurahan Sei Rengas IIKecamatan Medan Area.DALAM POKOK SENGKETA1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan Yaitu:Keputusan Walikota
    Medan Nomor 645/469.K tanggal 22 Juni2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepadaIR SYAIFUL BAHRI beralamat di Jalan Persatuan Lk VII No. 50Medan untuk mendirikan bangunan Pasar 1 (satu) Unit berlantai 3(tiga) di Jalan Timah Kelurahan Sei Rengas Il Kecamatan MedanArea:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan Yaitu:Keputusan Walikota Medan Nomor 645/469.K tanggal 22 Juni2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepadaIR SYAIFUL BAHRI beralamat di Jalan Persatuan
    Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapatlain, Pemohon' Kasasi/Terbanding/Penggugat mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 Juli2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:Keputusan Walikota
    Medan Nomor : 645/469/K/2017 tanggal 22 Juni 2017tentang Izin mendirikan bangunan Ir.
    Syaiful Bahri beralamat di JalanPersatuan Lk VII No.50 Medan, yang diterbitkan oleh Walikota Medan selakupejabat daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan juncto PeraturanDaerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izinmendirikan Bangunan, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun2012
Register : 30-12-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 31-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 225/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 19 Januari 2017 — Pembanding/Tergugat : Walikota Medan
Terbanding/Penggugat : H. ONGKU INDRAMORA HARAHAP, SE., DKK
5122
  • Pembanding/Tergugat : Walikota Medan
    Terbanding/Penggugat : H. ONGKU INDRAMORA HARAHAP, SE., DKK
Putus : 16-04-2014 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 92/PHI/2013/PN.MDN
Tanggal 16 April 2014 — MAHADI POETRA PASARIBU, MM VS - PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN - WALIKOTA MEDAN
5623
  • MAHADI POETRA PASARIBU, MMVS- PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN - WALIKOTA MEDAN
    WALIKOTA MEDAN, Berkedudukan di JI. Raden Saleh No.2 Medan, dalamhal ini diwakili oleh Drs. H.T.
    Bahwa sebagai bukti Penggugat menjabat Direktur Pengembangan dan 'Sumber Daya Manusia pada P.D Pasar Kota Medan, maka penggugattelah dilantik oleh Walikota Medan pada tanggal 13 Maret 2009, sesuaidengan surat pernyataan Pelantikan No. 821.2/2989, tanggal 16 Maret2009..
    Bahwa kemudian setelah Penggugat menjalani masa kerja Satu tahun Due8.Bulan (14 Bulan), seiring pergantian Walikota Medan dan Bapak DRS. H.ABDILLAH, Ak, MBA kepada Bapak DRS. H.
    Penggugat jugamempertanyakan ke Pemerintah Kota (Walikota, Badan Pengawas,Sekda Kota Medan) secara persuasive dan juga secara tertulis membuatsomasi ke Pemerintah Kota Medanc/q Walikota Medan, namun tidak adahasil.
    Bukti T2 : Fotocopy Salinan Keputusan Walikota Medan No.821 .2/173.KLamp.1(satu) tentang Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medantertanggal 13 Maret 2009, bukti telah dinazegelen sesuaidengan fotocopynya,; 3. Bukti T3 : Fotocopy Keputusan Walikota Medan No.821 2/090.K entangPernberhentian dan Penghunjukan pelaksana Tugas DireksiPerusahaan Daerah Pasar Medan tertanggal 16 Februari 2011,bukti telah dinazegelen sesuai dengan fotocopynya,, 244.
Register : 14-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 PK/TUN/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — WALIKOTA MEDAN., II. PT. PT. SINAR MENARA DELI VS YAYASAN CITRA KEADILAN;
664288 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA MEDAN., II. PT. PT. SINAR MENARA DELI VS YAYASAN CITRA KEADILAN;
    Medan,Kepolisian Daerah Sumatera Utara, PT.
    Medan Nomor 19 Tahun2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan FungsiDinas Tata Ruang dan Tata Bangunan KotaMedan;Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun2013 tentang Penyediaan Ruang Terbuka HijauPada Setiap Persil Bangunan di Kota Medan;Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun2011 tentang Pajak Reklame;Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun2014 tentang Perubahan Atas PeraturanWalikota Medan Nomor 41 Tahun 2012 tentangPetunjuk
    Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo, yaituSurat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tanggal 24Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. SinarMenara Deli yang dikeluarkan oleh Walikota Medan, dimana jelasobjek sengketanya berupa keputusan pejabat daerah yangjangkauan keputusannya an sich berlaku di wilayah (Medan) yangbersangkutan;8.
    Pemerintah Kota Medan dalammengeluarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.KTentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 atasnama PT.
    Putusan Nomor 147 PK/TUN/2017MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : WALIKOTA MEDAN dan II : PT.
Register : 27-11-2014 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 563/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 10 Juni 2015 — - Ferry Soehendro LAWAN - Suandy - Walikota Medan - Kadis Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan
6714
  • - Ferry SoehendroLAWAN- Suandy- Walikota Medan- Kadis Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan
    Foto copi surat dari Ferry Suhendro yang ditujukan kepada Bapak Drs DzulmiEldin Walikota Medan, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P4.5.
    Medan.Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P2 tentang surat dari Dinas TataKota dan Tata Bangunan Kota Medan yang ditujukan kepada sdr Jenny, perihalpermohonan SIMB di Jalan Iskandar Muda sudut Jalan Syailendra Kelurahan PetisahHulu kecamatan Medan Baru.Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P4 tentang Koran Harian Bersamayang isinya bongkar pagar dan rumah di Jalan Iskandar Muda langgar IMB.Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P4 tentang surat dari FerrySuhendro yang ditujukan kepada Bapak Drs Dzulmi Eldin Walikota
    Medan, perihalmohon dibongkar pagar tembok beton diatas Roilin Jalan/garis sempadan bangunan(GSB) Jalan Iskandar Muda No.150D.Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P4 tentang foto rumah dan tokoserta pagar yang dibangun Tergugat I.Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P2, P3 dan P4, Penggugat tidakdapat menunjukan bukti surat aslinya, maka bukti surat tersebut tidak mempunyainilai dalam pembuktian (pasal 301 ayat 1 R.Bg).Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat danbukti P1 yang
Register : 15-03-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Mdn
Tanggal 22 Januari 2024 — Penggugat:
Ade Malahayati
Tergugat:
1.Walikota Medan
2.Halomoan silitongan
6861
  • Penggugat:
    Ade Malahayati
    Tergugat:
    1.Walikota Medan
    2.Halomoan silitongan
Register : 15-10-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 480/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 3 Agustus 2015 — - Raswita Sari - Ahmad Sofyan LAWAN - Paumiah Lindawati - Walikota Medan - Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan
369
  • - Raswita Sari- Ahmad SofyanLAWAN- Paumiah Lindawati- Walikota Medan- Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan
    Walikota Medan berkedudukan di Jalan Kapten MaulanaLubis No. 2 Medan ;Selanjutnya disebut Sebagal..............::ceceeeeeeeeeeeeeeeee teense Tergugat Il ;Pemerintah RI cq. Kementerian Dalam Negeri RI cq. Gubernur SumateraUtara cq. Walikota Medan cq. Kepala Dinas tata Ruang TataBangunan, berkedudukan di Jalan Jend. Besar Abdul Haris NasutionNo. 7 Medan ;Selanjutnya disebut sebagai................
    Ahmad Sofyan, yangditujukan kepada Walikota Medan, yang pada pokoknya menerangkanuntuk meninjau ulang (Menstop) bangunan Ruko oleh Paumiah Lindawati(Tergugat ), selanjutnya disebut sebagai................:eeeeeeeeee ees Bukti P9 ;10. Surat Permohonan tanggal 4 Juni 2014 An. Ahmad Sopyan, yang ditujukan11kepada Kadis Tata Ruang dan Bangunan Kota Medan, yang pada pokoknyamenerangkan untuk meninjau ulang (Menstop) bangunan Ruko olehPaumiah Lindawati (Tergugat !)
    Salinan Keputusan Walikota Medan No. 648/2085 K tentang Izin MendirikanBangunan Walikota Medan seluas tanah 595 M? tanggal 9 Desember 2013,selanjutnya disebut SebDagal............:::.cccceeeeceeeeeeeeeeeeeeeees Bukti T.1No.7 ;.
Putus : 18-05-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/TUN/2007
Tanggal 18 Mei 2009 —
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITI RAUNI POHAN, dkk vs WALIKOTA MEDAN SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA MEDAN
    No. 34 PK/TUN/2007sebagai Pemohon Kasasi/TergugatPembanding dengan posita perkarasebagai berikut :Obyek Gugatan :Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 593.83/1429/K/2003 tanggal10 Oktober 2003, tentang penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah,Bangunan dan Tanaman untuk Keperluan Bagian Proyek PengendalianBanjir dan pengamanan pantai Medan Sekitar Wilayah , pada pekerjaanKanal (Flood Way) Sei DeliSei Percut di Kelurahan Harjosari llKecamatan Medan Amplas ;Adapun gugatan ini didasarkan atas alasanalasan
    Medan untuk mencabut Surat Keputusanobyek sengketa Nomor 593.83/1429/K/2003, tanggal 10 Oktober 2003,tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanamanuntuk Keperluan bagian Proyek Pengendalian Banjir dan PengamananPantai Medan Sekitar wilayah , pada pekerjaan Kanal (Flood Way) SeiDeliSei Percut di Kelurahan Harjosari ll, Kecamatan Medan Amplas ;Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmengajukan
    Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 593.83/1429/K/2003, tanggal 10 Oktober 2003, tentang Penetapan BesarnyaGanti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman untuk Keperluan bagianProyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Medan Sekitarnya,pada pekerjaan Kanal (Flood Way) Sei DeliSei Percut KelurahanHarjosari ll Kecamatan Medan Amplas ;3.
    Mewajibkan Tergugat Walikota Medan untuk mencabut Surat KeputusanWalikota Medan Nomor 593.83/ 1429/K/2003, tanggal 10 Oktober 2003(obyek sengketa) tersebut ;Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/TUN/20074.
    Medan berlaku regional tetapi diterbitkanHal. 18 dari 20 hal.
Register : 20-01-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 29/ Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 26 Februari 2015 — Kepala Pertanahan Kota Medan, - Walikota Medan Cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan - Walikota Medan Cq.Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan - Walikota Medan Cq. Kepala Dinas Pendapatan - Walikota Medan Cq. Camat Kecamatan Medan Labuhan, - Walikota Medan Cq. Camat Kecamatan Medan Labuhan Cq. Lurah Besar
8027
  • Kepala Pertanahan Kota Medan, - Walikota Medan Cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan- Walikota Medan Cq.Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan- Walikota Medan Cq. Kepala Dinas Pendapatan- Walikota Medan Cq. Camat Kecamatan Medan Labuhan, - Walikota Medan Cq. Camat Kecamatan Medan Labuhan Cq. Lurah Besar
    Walikota Medan Cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan KotaMedan, dahulu bernama Dinas Tata Kota dan Dinas Bangun Bangunan,beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur , KotaMedan, selanjutnya disebutSSE EN gemma naa TURUT TERGUGAT II.
    Walikota Medan Cq.Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan,dahulu bernama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Tingkat IIMedan, beralamat dijalan Kramat Indah No. 4 Selambo, Kecamatan MedanDenai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;. Walikota Medan Cq. Kepala Dinas Pendapatan, dahulu Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Medan, beralamat dijalan Jend Abdul HarisNasution No. 32, Pangkalan Masyhur, Kota Medan, selanjutnya disebutsebagai : TURUT TERGUGAT IV ;.
    Walikota Medan Cq. Camat Kecamatan Medan Labuhan, beralamat dijalanMedan Belawan KM 16, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai :5TURUT TERGUGAT V ; Walikota Medan Cq. Camat Kecamatan Medan Labuhan Cq.
    Bahwa apabila Penggugat ingin menerapkan kata c.q. dalam menarik danatau mengikutsertakan Walikota Medan selaku Turut Tergugat agar terlihatsuatu hubungan yang bersifat hierarkis maka Penggugat harus mendahuluidengan menarik dan atau mengikutsertakan Presiden Republik Indonesiasebagai Kepala Pemerintah dan begitu seterusnya berjenjang ke bawahhingga penyebutan Walikota Medan;.
    tidak menarik dan ataumengikutsertakan Walikota Medan dalam kapasitasnya selaku unsur susunankeanggotaan Panitia Pembebasan Tanah maka gugatan Penggugatmengandung cacad formil plurium litis consortium sehingga sangat beralasanMajelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima;.
Register : 13-03-2013 — Putus : 06-05-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 34/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 6 Mei 2013 — LEMBAGA ADVOKASI UMMAT ISLAM MAJELIS ULAMA PROVINSI SUMATERA UTARA (LADUI MUI SU) vs WALIKOTA MEDAN, Dkk
8259
  • LEMBAGA ADVOKASI UMMAT ISLAM MAJELIS ULAMA PROVINSI SUMATERA UTARA (LADUI MUI SU) vs WALIKOTA MEDAN, Dkk
    WALIKOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana LubisKota Medan, selanjutnya disebut: Tergugat I/Terbanding 5 2. WALIKOTA BINJAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.6Binjai, selanjutnya disebut: Tergugat Il/Terbanding ;3. WALIKOTA ...3. WALIKOTA TEBING TINGGI, berkedudukan di Jalan Sutomo No.14Tebing Tinggi, selanjutnya disebut: Tergugat IIl/ Terbanding 54. WALIKOTA PEMATANG SIANTAR, berkedudukan di Jalan MerdekaNo. 6 Pematangsiantar, selanjutnya disebut:TergugatIV/T erbanding;=5.
Register : 11-01-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mdn
Tanggal 26 Juni 2023 — Penggugat:
Haryanto, SH
Tergugat:
Walikota Medan
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Medan
7030
  • Penggugat:
    Haryanto, SH
    Tergugat:
    Walikota Medan
    Turut Tergugat:
    Kantor Pertanahan Kota Medan
Register : 26-07-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 14-08-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 437/Pdt/2023/PT MDN
Tanggal 14 Agustus 2023 — Pembanding/Penggugat : Haryanto, SH
Terbanding/Tergugat : Walikota Medan
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Medan
2118
  • Pembanding/Penggugat : Haryanto, SH
    Terbanding/Tergugat : Walikota Medan
    Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Medan
Register : 20-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 524/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
Syarikat Bukit
Tergugat:
1.Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan
2.Walikota Medan
131
  • Penggugat:
    Syarikat Bukit
    Tergugat:
    1.Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan
    2.Walikota Medan
Register : 23-10-2018 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 709/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 19 Juni 2019 — SINAR MENARA DELI
2.WALIKOTA Medan
250
  • SINAR MENARA DELI
    2.WALIKOTA Medan