Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/240/99/091/09tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999;(ii). Surat Paksa No.

(ii).Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/201/99/091/09 tanggal28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 1999;Surat Paksa No. SP00137/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember2009;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/203/99/091/09 tanggal28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 1999;Surat Paksa No.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagai berikut:1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/201/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d.Desember 1999;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/203/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.Desember 1999;163.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/204/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.Desember

1999;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/206/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/240/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Januaris.d.

menandatanganilangsung karena berkaitan dengan masalah keuangan;Bahwa padahal secara struktur di toko Penggugat, SIT ASTUTI bukankaryawan tetap Penggugat sejak 23 Januari 2012 hal tersebut dikarenakankondisi kesehatannya yang sering sakit sehingga tidak masuk kerja (buktilengkap akan Penggugat hadirkan baik secara tertulis maupun saksi nanti dipersidangan) sehingga Penggugat menganggap SITI ASTUTI tidak bisa diberitanggung jawab untuk mengelola toko Penggugat;Bahwa telah diterbitkan SKPKB PPN No.00001

Membatalkan SKPKB PPN No. 00001/207/10/521/13 tanggal 18April 2013sebesar Rp94.961.540,00 periode Januari 2010 dikarenakan prosespenerbitan surat tersebut tidak sesuai prosedur atau cacat hukum karenayang bertanda tangan menyetujui Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaanadalah SIT ASTUTI yang bukan karyawan tetap Penggugat, tidakmenguasai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, jugaPenggugat tidak pernah memberikan surat kuasa seperti yang telah diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Republik

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52370/PP/M.IIB/99/2014tanggal 12 Mei 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuanyuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangandalam penerbitan Surat nomor: S1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00001/207/10/521/

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Penerbitan Surat nomor: S1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi PersyaratanFormal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal18 April 20138 Masa Pajak Januari 2010, yang tidak disetujui olehPenggugat.IV.

memenuhi persyaratan Pasal25ayat (8a) UU KUP.Penggugat /Termohon PK kemudian mengajukan permohonangugatan terhadap Surat Kepala KPP Pratama Purwokertonomor: S1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang TidakMemenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasanomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 MasaPajak Januari 2010B.

Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Bumi danBangunan Nomor 00001/274/04/313/13 tanggal 05 Desember 2013Halaman 1 dari 10 halaman.

tanpa penyampaian SPHP atauPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatanatau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf dUndangUndang KUP, selain itu SKP PBB tersebut juga bertentangandengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER/0/PJ/2010tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan iniPemohon Banding mohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia diPengadilan Pajak agar SKP PBB Nomor 00001

Putusan Nomor 2543/B/PK/Pjk/2019KEP1383/WPJ.03/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang KeberatanPajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumidan Bangunan Nomor 00001/274/04/313/13 tanggal 05 Desember 2013disetujui dan dikabulkan oleh Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT81045/PP/M.XIA/18/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang telahberkekuatan

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1383/WPJ.03/2014 tanggal23 Desember 2014 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratKetetapan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2004Nomor 00001/274/04/313/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PTBukit Asam (Persero), Tok, NPWP 01.000.011.5313.001 beralamat di JalanParigi Nomor 01 Tanjung Enim, Lawang Kidul, Muara Enim,

Putusan Nomor 2543/B/PK/Pjk/2019Desember 2014, tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan TahunPajak 2004, Nomor: 00001/274/04/313/13, tanggal 05 Desember 2013, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.011.5313.001, NOP:16.03.000.000.000.0001.3, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan TahunPajak 2004 yang masih harus dibayar menjadi Ro111.032.713,00 adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukanmerupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan PeradilanTata Usaha Negara.Menurut Pemohon : bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai denganketentuan yang berlaku;Menurut Majelis : bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.dDesember 2002 Nomor : 00001

Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;2. bahwa penerbitan telah sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.dDesember 2002 Nomor : 00001

menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 karena dalam Putusan Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut Pemohon Banding bukan merupakan Pihakyang didakwa/bersengketa;2. bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap sengketa banding atas KEP1542/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26Masa Pajak Januari s.d Desember 2002 Nomor : 00001

Banding serta pernyataanpernyataan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,diketahui halhal sebagai berikut :1. bahwa Terbanding dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa banding atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP1542/WPJ.19/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.dDesember 2002 Nomor : 00001

Desember 2002 dan prosedur proses keberatannya; MenurutPemohon Banding, pihak Terbanding tidak memiliki Kewenangan menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26Masa Pajak Januari s.d Desember 2002 Nomor : 00001/204/02/092/13 tanggal 03 Juni 2013;3. bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember2002 Nomor : 00001/204/02/092/13 tanggal 03 Juni 2013 dari hasil verifikasi yang dilakukan Terbandingberdasarkan keterangan lain yaitu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

S00034/WPJ.07/KP.1003/2007 tanggal23 November 2007 sehingga sanksi yang dikenakan dikurangkan menjadi nihil;Bahwa pokok permasalahan sengketa pajak ini berawal diterbitkannya SKPKBNo. 00001/204/04/081/05 tanggal 26 Agustus 2005 jo Keputusan DirekturJenderal Pajak c.q Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JakartaKhusus Nomor KEP771/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 28 April 2006 yangterlambat dibayar sehingga kemudian Tergugat menerbitkan STP 00001/109/04/081/06 tanggal 11 Juli 2006;Bahwa terlambatnya

SKPKB No. 00001/204/04/081/05 tanggal 26 Agustus2005 dibayar berkaitan dengan berlarutlarutnya penyelesaian pengenaanHal. 2 dari 20 hal.Put.No. 354 B/PK/Pjk/2011pajak atas uplift, kekeliruan dalam penghitungan besarnya pajak terutangatas uplift dan karenanya harus diperbaiki terlebih dahulu melalui prosedurkeberatan.

Bahwa Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor : 00001/109/04/081/06 tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 25 September2005 sampai dengan 26 Mei 2006 diterbitkan karena TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) terlambat melakukanpembayaran pokok pajak yang terutang atas SKPKB Nomor00001/204/04/081/05 tanggal 26 Agustus 2005 jo. KEP771/WPuJ.07/BD.05/2006 tanggal 28 April 2006;5.3.

Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)Nomor S2977/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 adalahmerupakan surat penolakan permohonan pembetulan yang diajukanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) atas KeputusanNomor KEP1246/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 2 Agustus 2007tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminsitrasi AtasSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00001/109/04/081/06tanggal 11 Juli 2006;6.3.

Mei2006 atas nama : BUT TALISMAN (Tanjung) Ltd, NPWP:02.058.581.6081.000 sehingga Sanksi Adminsitrasi Atas Surat TagihanPajak Bunga Penagihan Nomor 00001/109/00/081/06 tanggal 11 Juli 2006Hal. 15 dari 20 hal.Put.No. 354 B/PK/Pjk/2011Masa Bunga dari tanggal 25 September 2005 sampai dengan 26 Mei2006 tersebut menjadi NIHIL..

suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.32267/PP/M.XIlIV13/2011, tanggal 28 Juni 2011 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari sampai dengan Maret 2008 Nomor : 00001

Putusan Nomor 43 /B/PK/PJK/2013Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP46/WPJ.07/2010 tanggal14 Januari 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008Nomor : 00001/204/08/057/09 tanggal 17 Juni 2009, atas nama : PT KoryePolymer, NPWP 01.064.513.0057.000, Alamat di Jl.

Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) salahmenggunakan pasal dalam menetapkan SKPKB PPh Pasal 26 No.00001/204/08/057/09 tanggal 17 Juni 2009 karena berdasarkansurat yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sewaktu persidangan dengan nomor 001/PenjWPOPDN/KP/2010 tanggal 09 November 2010 menjelaskan bahwaFAN WON SONG sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri(WPOPDN) sehingga tidak terutang PPh Pasal 26 UU PPh;j.

Daftar Hasil Penelitan Keberatan SKPKB PPh Pasal 26 No.00001/204/08/057/09 tanggal 17 Juni 2009ii. Akta Notaris Nomor : 14 Tanggal 12 September 1997 yangdibuat dihadapan Notaris Sulami Mustafa, SH.ii. Akta Notaris Nomor 18 tanggal 18 Juni 2010 yang dibuatdihadapan Notaris Ni Luh Sudiarsih, SHiv. Surat nomor 001/PenjWPOPDN/KP/2010 tanggal 09 November2010 tentang Penjelasan bahwa FAN WON SONG sebagaiHalaman 11 dari 13 halaman.

Put32267/PP/M.XII1/13/201 1;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Pengadilan Pajak Nomor Put.32267/PP/M.XIll/13/2011 :Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak : KEP46/WPJ.07/2010 tanggal14 Januari 2010 tentang keputusan keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00001/204/08/057/09tanggal 17 Juni 2009 Masa/Tahun Pajak JanuariMaret 2008,atas nama:PT.

Nomor 577 K/Pdt/2020pengusaha/nama penanggung jawab atas suratsurat perusahaan milikperseroan PT Ming Yuan Indonesia yaitu:1.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timurtanggal 20022017 seluas 3.673 m?

Nomor 577 K/Pdt/2020sabut kelapa dan batok kelapa dengan kegiatan usahanya: santan cair,tepung kelapa, cocofiber, cocopeat dan arang;Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukumkarena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00063 yang telahdirubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 DesaTawaang Timur tanggal 20022017 seluas 3.673 m?

(tiga ribu enamratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan menggunakan nama pribadiTergugat sendiri sebagai pemegang hak;Menyatakan merubah nama Tergugat atas nama Sanny Oscar yangtertera pada kolom pemegang hak Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 00001 Desa Tawaang Timur tanggal 20022017 seluas 3. 673 m?

Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan semua suratsuratyang masih dalam penguasaan Tergugat yaitu Surat Izin MendirikanBangunan dan Surat Tanda Daftar Industri beserta suratsurat lainnyayang tidak/belum diserahkan kepada Penggugat untuk diserahkanPenggugat;Melarang kepada Tergugat untuk melakukan proses apapun terhadapsemua suratsurat perizinan milik perseroan PT Ming Yuan Indonesiatersebut termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor 00063 yang telah dirubahmenjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001

Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untukmemproses perubahan nama semua suratsurat dari menggunakannama Tergugat Sanny Oscar diubah menjadi atas nama Penggugat PTMing Yuan Indonesia termasuk mengubah nama yang tercantum padaSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timurtanggal 20 Februari 2017 seluas 3.673 m?

Bahwa halhal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat telah menerima pinjaman kredit sejumlah Rp. 70.000.000,( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.00924/PH/MDNTGL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, Addendum PengakuanHutang No. 00001/ADD924/MDNTGL/I/2018 tanggal 10 Januari 2018dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018; Seluruh pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh tergugatsetiap bulan dalam

Bahwa halhal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah: Tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ Ingkar janji karena tidakmelaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 Surat Pengakuan HutangNo. 00924/PH/MDNTGL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, AddendumPengakuan Hutang No. 00001/ADD924/MDNTGL/I/2018 tanggal 10Januari 2018 dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018; Tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 10 Januari 2019sehingga pinjamannya menunggak dengan

Fotokopi Adendum Pengakuan Hutang, Nomor Addendum. 00001/ADD924/MDNTGL/I/2018, Nomor Pinjaman 165200924.1, tanggal 10 Januari2018, selanjutnya diberi tanda bukti P2;3. Fotokopi Adendum Pengakuan Hutang, Nomor Addendum. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018, Nomor Pinjaman 165200924.2, tanggal 4 Juli2018, selanjutnya diberi tanda bukti P3;4. Fotokopi Rekening Giro, an.

/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, dimana KoperasiHalaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pat.G.S/2019/PN BywSimpan Pinjam Modern selaku pemberi pinjaman dengan WIKAMSAS danSUKARNI selaku peminjam;e Bahwa benar para pihak yaitu Koperasi Simpan Pinjam Modern dalam halini diwakili oleh Manager yaitu Muriyono, pihak Peminjam WIKAMSAS danSUKARNI, menandatangani Surat Pengakuan WHutang Nomor00924/PH/MDNTGL/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017, AddendumPengakuan Hutang No. 00001

/ADD924/MDNTGL/I/2018 tanggal 10 Januari2018 dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 terikat dan harus melaksanakan isi perjanjiantersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam SuratPengakuan Hutang No. 00924/PH/MDNTGL/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017(bukti P1) yang telah dirubah dengan Addendum Pengakuan Hutang No.00001/ADD924/MDNTGL/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 (bukti P2) danAddendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD924/MDNTGL/VII/2018 tanggal04

SKPKB yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukanmerupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan PeradilanTata Usaha Negara/Menurut Pemohon : bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai denganketentuan yang berlaku;Menurut Majelis : bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.dDesember 2003 Nomor: 00001

Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;2. bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor : 00001/204/03/092/13 tanggal 03 Juni 2013 telahsesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB

menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 karena dalam Putusan Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut Pemohon Banding bukan merupakan Pihakyang didakwa/bersengketa;2. bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap sengketa banding atas KEP1544/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor : 00001

Bantahan dariPemohon Banding serta pernyataanpernyataan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,diketahui halhal sebagai berikut :1. bahwa Terbanding dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa banding atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP1544/WPJ.19/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor :00001

/204/03/092/13 tanggal 03 Juni 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2003;3. bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00001/204/03/092/13tanggal 03 Juni 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 dari hasil verifikasi yang dilakukanTerbanding berdasarkan keterangan lain yaitu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap terhadap Pemohon Banding yang dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor : 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, adalah sangat

dan Sertipikat HakMilik Nomor 00299 tanggal 06012011 Surat Ukur Nomor 00001 tanggal 4Januari 2011 a.n. Bowo Laksono terletak di Pasar Baru, Kecamatan KotaManna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluas 8.180 m?

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00299tanggal 06012011 Surat Ukur Nomor 00001 tanggal 4 Januari 2011 a.n.Bowo Laksono terletak di Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan, Seluas 8.180 m?

(.Objek Perkara A) danSertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 00299 Surat Ukur 00001/PasarBaru tanggal 06012011 seluas 8.180 m?

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00299 tanggal06012011 Surat Ukur Nomor 00001 tanggal 4 Januari 2011 a.n. BowoLaksono terletak di Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, KabupatenBengkulu Selatan, Seluas 8.180 m?

(Objek Perkara A) danSertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 00299 Surat Ukur 00001/PasarBaru tanggal 06012011 seluas 8.180 m?

pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012.

Sedangkan dalam sengketain, Pemohon PK hanya dapat mengetahui dari kantor pos manaSKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 tersebut dikirim, yaitudari kantor pos Cawang.Bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 ditandatanganipada tanggal 25 April 2012.Bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 diterima olehPemohon PK pada tanggal

Perbedaan yangcukup mencolok dalam pengiriman SKPKB Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 adalahpada pos kilat knusus lainnya yang diterima Pemohon PK, tidakpernah ada cap porto dibayar.

Padahal, informasi dibalik barcode itulan yang mungkin menyimpan kebenaran materiilmengenai kapan pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 sebenarnyadilakukan.

Tindakan yang mengakibatkan terlambatnyaSKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/055/12 sampai diterima oleh Pemohon PKdilakukan oleh Termohon PK. Oleh karenanya seharusnyaTermohon PKlah yang bertanggungjawab atas tindakannyatersebut.

Latar Belakang;Bahwa STP Pajak Penghasilan Nomor 00001/106/04/123/12 diterbitkanpada tanggal 2 Mei 2012 atas Sanksi Administrasi Bunga Pasal 8 ayat(2) UU KUP, dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesarRp 10.919.567.030,00 (2% x 24 bulan x Rp 22.749.097.981,00) jo.

Bahwa terdapat kesalahan dalam STP Nomor 00001/106/04/123/12tanggal 2 Mei 2012 Masa/Tahun Pajak Desember 2004 yangditerbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan;b.

Tahun Pajak 2004 Nomor 00001/106/04/123/12 tanggal 2Mei 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTergugat Nomor KEP00018/WPUJ.01/KP.0703/2012 tanggal 11September 2012, dapat dijelaskan halhal sebagai berikut:A.

Bahwa disamping itu, Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidakmemenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 8ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor8/PMK.03/2013 dengan dibayarnya STP Nomor 00001/106/04/123/12 pada tanggal 22 Mei 2012 Rp 10.919.567.030,00;.

Putusan Nomor 354/B/PK/PJK/20152004 Nomor 00001/106/04/123/12 tanggal 2 Mei 2012 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor 00018/WPJ.01/KP.0703/2012tanggal 11 September 2012 atas nama Penggugat, NPWP : 01.100.437.1123.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

SKPLB PPh nomor: 00001/406/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013,SKPKB PPh Pasal 21 nomor: 00001/201/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 22 nomor: 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 23 nomor: 00001/203/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final nomor: 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,f. SKPKB PPh Pasal 15 Final nomor: 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,g. SKPN PPN Masa Juli 2008 nomor: 00002/507/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,h.

tersebut berakhir;10.Telah terjadi kKesalahan dalam Surat Ketetapan Pajak yang dalam prosespenerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diaturdalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47713/PP/M.1I/99/2013, Tanggal 8 Oktober 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00001

/406/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013,2) SKPKB PPh Pasal 21 nomor : 00001/201/08/081/13 tanggal 12Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 272 C/PK/PJK/2015Juni 2013,3) SKPKB PPh Pasal 22 nomor : 00001/244/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,4) SKPKB PPh Pasal 23 nomor : 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,5) SKPKB PPh Pasal 15 Final nomor : 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,6) SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) nomor00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,7) SKPN PPN Masa Juli 2008 nomor

Bahwa dalam sidang, Tergugat menyatakan Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor :00001/406/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 dikirim dan diterima KantorPos sesuai tanggal stempel pos pada tanggal 17 Juni 2013. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berpendapatbahwa tanggal stempel pos pengiriman adalah tanggal 20062013sesuai dengan yang tertera pada amplop pos yang diterima..

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentangkoreksi dalam perkara a quo berupa penerbitan Keputusan Tergugat atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Tahun Pajak 2008Nomor 00001/406/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 tidak dapat dibenarkan,karena dalildalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalamMemori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum

Mengijinkan pemohon untuk bentindak sebagai wali/ wakil dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : ACHMAD FEBRJYANTO , lahir di Sidoarjo .tanggal 27 Oktober 1999, untuk melakukan transaksi jual beli bersama pemegang hak lainnya atas sebidang tanah Hak milik No.30 Desa Seketi , Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan Surat ukur tanggal 28 -12-2005 No.00001/12.11/2005 Luas 602 M2, yang dikenal atas nama : 1. ACHMAD FEBRIYANTO. 2.YULIS UNARMI;4.

Kecamatan Balongbendo, KabupatenSidoarjo dengan surat ukur tanggal 28 122005 No.00001/12.11/2005 Luas602 M2 yang dikenal atas nama: 1. ACHMAD FEBRIYANTO, 2.

Mengijinkan pemohon untuk hertindak sebagai wali/ wakil dan anaknya yangmasih dibawab umur yang bernama : ACHMAD FEBRIYANTO lahir diSidoarjo ,tanggal 27 Oktober 1999. untuk melakukan transaksi jual belibersama pemegang hak lainnya atas sebidang tanah Hak milik No.30 DesaSeketi , Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan Surat ukurtanggal 28 122005 No.00001/12.11/2005 Luas 602 M2. yang dikenal atasnama : 1. ACHMAD FEBRIYANTO, 2. YULI SUNARMI;4.

Kecamatan Balongbendo, KabupatenSidoarjo dengan Surat ukur tanggal 28 122005 No.00001/12.11/2005Luas 602 M2, yang dikenal atas nama: 1.

menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga;e Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Pemohon ;e Bahwa dalam perkawinannya Pemohon telah mempunyai 2(dua) oranganak lakilaki diberi nama Achmad Febriyanto. lahir tanggal 27 Oktober1999 di Sidoarjo dan Eliza Dwi Permatasari .lahir di S Sidoatrjo tanggal26052000 ;e Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah Hak milik No.30 DesaSeketi Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan Suratukur tanggal 28 122005 No.00001

Mengijinkan pemohon untuk bentindak sebagai wali/ wakil dari anaknyayang masih dibawah umur yang bernama : ACHMAD FEBRJYANTO , lahirdi Sidoarjo .tanggal 27 Oktober 1999, untuk melakukan transaksi jual belibersama pemegang hak lainnya atas sebidang tanah Hak milik No.30Desa Seketi , Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan Suratukur tanggal 28 122005 No.00001/12.11/2005 Luas 602 M2, yang dikenalatas nama : 1. ACHMAD FEBRIYANTO. 2.YULIS UNARMI;4.

Alasan Gugatan :1.Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak1999 Nomor: 00001/206/99/07 tanggal 4 Nopember 2009 diperiksa tanpaSurat Pemberitahuan Pemeriksaan, tidak menunjukan Surat TugasPerintah Pemeriksaan, tidak menyampaikan Pemberitahuan Hasil AkhirPemeriksaan sehingga tidak memberikan kesempatan hadir dalamPemeriksaan tersebut;.

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 Nomor:00001/203/99/007/09 tanggal 4 November 2009 (melebihi 12 bulan);D. Segi Formal Pemeriksaan :1.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2000, Tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan yang dituangkan dalam KeputusanMenteri Keuangan No.: 545/KMK.04/2000 maka Surat Ketetapan PajakKurang Bayar No. : 00001/203/99/007/09 tanggal 4 November 2000 tidakmemenuhi syarat formal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. : 545/KMK/04/2000,Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak oleh sebab itu Cacat Hukum danharus dibatalkan.6.

Peralinhankekayaan dari satu pihak kepada pihak lain itu dapat terjadi dengan caracara yang baik dan seizin Pemiliknya.Segi Materi:Segi Materi:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan pembatalanKetetapan Pajak Yang Tidak Benar adalah mengenai diterbitkannya SKPKBPPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 No :00001/203/99/007/09 tanggal 4 November 2009 (terlampir) yang telah tidakmemenuhi ketentuan.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 1999 No : 00001/203/99/007/09 tanggal4 Nopember 2009 telah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) danditerbitkan tidak memenuhi ketentuan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPPasal 23 Tahun Pajak 1999 No : 00001/207/99/007/09 tanggal 4Nopember 2009 tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) ayat (2) ayat(3) Undangundang No.6 Tahun 1983,tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah

SKPKB PPh Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;b. SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;d. SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;f. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;g.

dalam Surat Ketetapan Pajak yang dalam prosespenerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47717/PP/M.1I/99/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Nomor 00001

SKPLB PPh Nomor 00001/406/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;ii. SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00001/201/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;ili. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;iv. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;v. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 277/C/PK/PJK/201510vi. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor0000 1/240/08/08 1/13 tanggal 12 Juni 2013;vii.

Telah terjadi kesalahan dalam Surat Ketetapan Pajak yang dalamproses penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata carayang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;Z Bahwa dalam sidang, Tergugat menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2008 Nomor 00001/240/ 08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 dikirim dan diterimaKantor Pos sesuai tanggal Stempel Pos pada tanggal 17 Juni 2013;3 Bahwa

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.47717/PP/M.11/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan:Gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013, atas nama PT.

Putusan Nomor 141 K/TUN/2016Sertipikat Hak Milik No. 00478/Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru,Kota Medan terbit tanggal 18 Februari 2015, Surat Ukur No.00001/Darat/2014 tanggal 11 Februari 2015 atas nama Sally Singgih luas2.094 M2;DASAR DAN ALASAN GUGATAN :1.Bahwa objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis Pejabat Tata UsahaNegara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifatkonkrit, individual dan final, sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 angka 9 UUNo. 5 Tahun 1986 dan telah dirubah

Putusan Nomor 141 K/TUN/2016Ukur No. 00001/Darat/2014 tanggal 11 Februari 2015 atas nama SallySinggih luas 2.094 M2, akan menghilangkan hak Penggugat atas lokasitanah miliknya seluas 2.215 m2, sehingga kepentingan Penggugat ataslokasi tanah miliknya telah dirugikan (vide Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang PeradilanTata Usaha Negara) ;.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota MedanNo. 1389/HM/BPN 12.71. 2015 tentang Pemberian Hak Milik atas tanahseluas 2.215 m2 terletak di Jalan Kapten Pattimura No. 157 Kelurahan DaratKecamatan Medan Baru Kota Medan atas nama Sally Singgih tanggal 29Januari 2015 dan Sertipikat Hak Milik No. 00478/Kelurahan DaratKecamatan Medan Baru, Kota Medan terbit tanggal 18 Februari 2015, SuratUkur No. 00001/Darat/2014 tanggal 11 Februari 2015 atas nama SallySinggih luas 2.094 m2 oleh

Bahwa disamping itu, penerbitan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Medan No. 139/HM/BPN 12.71. 2015 tentang PemberianHak Milik atas tanah seluas 2.215 m2 terletak di Jalan Kapten Pattimura No.157 Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru Kota Medan atas nama SallySinggihn tanggal 29 Januari 2015dan Sertipikat Hak Milik No.00478/Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru, Kota Medan terbit tanggal18 Februari 2015, Surat Ukur No. 00001/Darat/2014 tanggal 11 Februari2015 atas nama Sally Singgih luas

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota MedanNo. 139/HM/BPN 12.71. 2015 tentang Pemberian Hak Milik atas tanahseluas 2.215 m2 terletak di Jalan Kapten Pattimura No. 157 KelurahanDarat Kecamatan Medan Baru Kota Medan atas nama Sally Singgih tanggal29 Januari 2015 dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00478/KelurahanDarat Kecamatan Medan Baru, Kota Medan terbit tanggal 18 Februari 2015,Surat Ukur No. 00001/Darat/2015 tanggal 11 Februari 2015 atas nama SallySinggih luas 2.094

berdasarkan alas hak SertifikatHak Milik No.00001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Seluma tertanggal 28 Desember 2009 dengan batasbatassebagai berikut:Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas Utara : berbatas dengan jalan; Timur : berbatas dengan jalan; Selatan : berbatas dengan Tanah Amrin;Barat : berbatas dengan Jafri;Sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00001/2011 luasnya 10.871 m?.11.

Menyatakan menurut hukum bahwa :Sertifikat Hak Milik No.00001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Seluma tertanggal 28 Desember 2009 dengan batasbatassebagai berikut: Utara : berbatas dengan jalan; Timur : berbatas dengan jalan; Selatan : berbatas dengan Tanah Amrin; Barat : berbatas dengan Jafri;Sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00001/2011 luasnya 10.871 m?, adalahsah secara hukum;4.

Dalam Sertipikat Hak MilikNo.00001 atas nama Abdul Mukti (Turut Tergugat I) seluas 10.871 m?terletak di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten SelumaPropinsi Bengkulu.

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan letak objekperkara terletak di Desa Riak Siabun I,Kecamatan Sukaraja KabupatenSeluma sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.00001, Surat UkurNomor 00001/2011 atas nama Abdul Mukti seluas 10.871 m? denganbatasbatas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Jalan; Sebelah timur berbatasan dengan Jalan; Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Amrin; Sebelah barat berbatasan dengan Jafri;2.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah dan Surat Ukur Nomor HakMilik/Tahun 00001/2009, Nomor Surat Ukur 00001/2011 Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja atas nama Abdul Mukti yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Nasional Kabupaten Seluma, diberi tanda bukti TT IlII1;2.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44879/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2003: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratTagihnan Pajak Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00001/107/03/423/11 tanggal 9 Februari 2011;: bahwa atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :00001/107/03/ 423/11 tanggal 9 Februari 2011 tersebut Penggugat

Maka Penggugat mohon agarKEP2948/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Desember 2011 atas STP PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00001/107/03/423/11 Masa Pajak :Januari s.d Desember 2003 ditinjau kembaili.: bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/PSTPP/Pajak/l/2012 tanggal 12 Januari 2012,dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengandemikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/PSTPP/Pajak/I/

mencabut Surat Gugatan Nomor : 01/PSTPP/Pajak/l/2012tanggal 12 Januari 2012;bahwa alasan pengajuan pencabutan gugatan tersebut adalah karena Penggugatakan mengajukan kembali permohonan melalui ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2000, atas penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 #Nomor:00001

dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pernyataanpencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut;bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskangugatan yang diajukan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP2948/WPJ.99/BD.06/2011 tanggal 15 Desember 2011, atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2003 Nomor : 00001

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak dapat diterima ,: Surat Gugatan Penggugat, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturanlainnya yang terkait dengan sengketa gugatan ini;: Menyatakan gugatan Pengugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP2948/WPJ.99/BD.06/ 2011 tanggal 15 Desember 2011, atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2003 Nomor : 00001

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Januari 2011 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00070/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/11/

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112306.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00001

Putusan Nomor 4151/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/11/057/15 tanggal 29Oktober 2015 Masa Pajak Januari 2011 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/1 1/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Januari 2011 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan JenderalSudirman Kav.1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

this trial version for further 0 days.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00001