dalam Pasal 40 ayat (3) UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa terhadap 1 (satu) Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP1518/WPJ.08/2015 tanggal 09 Oktober 2015 diajukan 1 (satu) Surat Gugatansebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (6) UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan penjelasan dan peraturan di atas, dapat disimpulkansebagai berikut:Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP1518/WPJ.08/2015 tanggal 09Oktober 2015 perihal Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Nomor 00061

Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3)UndangUndang Pengadilan Pajak jatuh pada tanggal 11 November 2015;Bahwa Surat Gugatan ini diajukan sebelum melewati jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Jenderal Pajak NomorKEP1518/WPJ.08/2015;Bahwa Gugatan a quo ditujukan terhadap Surat Keputusan Tergugat atasKeputusannya Nomor KEP1518/WPJ.08/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihalKeputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas STP PPN Masa Pajak Desember2012 Nomor 00061

(1) Huruf c atas STP PPN Masa Pajak Desember 2012 Nomor00061/107/12/451/15 tanggal 23 April 2015 yang Penggugat gugat tidak sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku dan karena itu STP tersebutseharusnya dibatalkan;Kesimpulan:bahwa Surat Gugatan yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi syarat formalsebagaimana diatur dalam UndangUndang Pengadilan Pajak dan UndangUndang KUP;Bahwa telah terjadi kesalahan dari Tergugat dalam penerbitan STP PPN MasaPajak Desember 2012 Nomor 00061/107/12/451/15

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan STP PPN Masa PajakDesember 2012 Nomor 00061/107/12/451/15;Halaman 7 dari 33 halaman.

Bahwa dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugatmemiliki itikad baik maka atas Pajak yang harus dibayar di dalam STPPPN Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00061/107/12/451/15 tanggalHalaman 15 dari 33 halaman.

2019;2) Kedua sebesar Rp.19.224.296 (Sembilan belas juta dua ratus dua puluhempat ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) akan dibayar sampai dengantanggal 31 Mei 2020;Pasal 5Bahwa apabila ternyata pihak II tidak melunasi hutangnya yang jumlahnyasebagaimana termuat dalam pasal 3 dalam jangka waktu pembayaran tahap akhirsebagaimana dalam pasal 4, maka pernyataan damai ini tidak berlaku dan pihak dapat langsung melakukan eksekusi atas borg (barang jaminan/agunan) pihak Ilberupa Sertfikat SHM No.00061

Luas 1.108 M2 atas nama Dahlan;Pasal 6Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.GS/2019/PN DglBahwa setelah pihak II melunasi pinjamannya tersebut pihak pada saatpelunaasan yang terakhir, setelan dinyatakan lunas, bersedia akan segeramenyerahkan borg (barang jaminan/agunan) berupa Sertfikat SHM No.00061 Luas1.108 M2 atas nama Dahlan;Pasal 7Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung olehpihak I;Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal7

uraian banding tanggal 25 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT009820.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal, 30 September 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP02514/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 13Agustus 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April2013 Nomor 00061

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02514/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013;(b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor:00061/207/13/055/17 tanggal 15 Mei 2017;dengan segala akibat hukumnya;8.

Putusan Nomor 3499/B/PK/Pjk/2020menjadi objek sengketa berupa banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak April 2013 Nomor 00061/207/13/055/17 tanggal 15 Mei 2017 yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar.

Putusan Nomor 286/B/PK/Pjk/2021SKPLB No : 00061/407/13/055/15Tgl Terbit : 26 Juni 2015 NoUraianDalam Rupiah Menurut Pemohon BandingTerbandingKoreksi Dasar Pengenaan Pajak aAtas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN: a.1. Ekspor775.325.186775.325.186 a.2. Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri9.276.085.3309.276.085.330 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungutPemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut10.154.467.60710.154.467.607 a.5.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/407/13/055/15tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak Desember 2013, atas nama PT.Progress Diecast, NPWP 01.869.589.0055.000, beralamat di EJIPIndustrial Park Plot 7 F2, Cikarang, Bekasi terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP01374/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20September 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00061

Bahwa dalam upaya pengalihan hak yang dilakukan oleh MarthaHeka (Almh), Tergugat bersama suaminya tersebut selanjutnyapara Penggugat berkeberatan sehingga Badan PertanahanNasional Kabupaten Timor Tengah Utara bersama dengan MarthaHeka (Almh), Tergugat bersama suaminya berdalih bahwa prosessertifikat tidak dapat dilanjutkannya tetapi hal itu hanya merupakansuatu tipu muslihat karena beberapa tahun kemudian yaitu padatahun 1991 dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama MarthaHeka dengan nomor 00061

Berdasarkan faktafakta hokum yang didasarkan pada buktibuktiyang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, jelasdan nyatanyata bahwa Tergugat VI telah menerbitkan SertifikatHak Milik Nomor 00061 tertanggal 6 Juli 1991 atas namaPemegang Hak atas nama Martha Heka tanpa melalui proseduryang sah sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndangPokok Agraria yang mengakibatkan para Penggugat telahkehilangan hak dan para Penggugat memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq Majelis

Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan SertifikatHak Milik Nomor 00061 tertanggal 6 Juli 1991 atas namapemegang hak Martha Heka adalah tidak sah secara hukum;35.Untuk menjamin bahwa para Tergugat akan menyerahkan objeksengketa kepada para Penggugat tepat pada waktu sekaligus jugauntuk menghindari etiket yang tidak baik sebagai akibat darikelalaian para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam13perkara ini, maka adalah patut dan beralasan apabila paratergugat dihukum pula

Jaditidak benar pada tahun 2007 Thereis Meko (Almh) menjual sebidangtanah kepada Nikolaus Tanouf (Tergugat V) seperti yang dinyatakanpada point 27 dalam gugatan para Penggugat;12.Bahwa tanah pekarangan yang sekarang menjadi bagian takterpisahkan dari objek sengketa hingga sekarang belum dipisahkandari tanah bersertifikat hak milik Nomor:00061 tertanggal 12 Juni 1991atas nama Martha Heka (Almh);3313.Bahw keabsahan sertifikat hak milik nomor 00061 tanggal 12 Juni1991 yang dimiliki ibu Martha Heka (

Jaditidak benar pada tahun 2007 Thereis Meko (Almh) menjual sebidangtanah kepada Nikolaus Tanouf (Tergugat V) seperti yang dinyatakanpada point 27 dalam gugatan para Penggugat;12.Bahwa tanah pekarangan yang sekarang menjadi bagian takterpisahkan dari objek sengketa hingga sekarang belum dipisahkandari tanah bersertifikat hak milik Nomor:00061 tertanggal 12 Juni 1991atas nama Martha Heka (Almh);13.Bahwa keabsahan sertifikat hak milik nomor 00061 tanggal 12 Juni1991 yang dimiliki ibu Martha Heka (Almh

terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketalainnya;: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untukmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor: KEP672/WPJ.01/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak November 2008Nomor: 00061

Pajak Rp.17.769.505.935,00: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP672/WPJ.01/2011 tanggal 26 Agustus2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakNovember 2008 Nomor: 00061

surat uraian banding tanggal 30 September 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.62101/PP/M.XVIIIB/16/2015, tanggal 18 Juni 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP528/WPJ.02/2014 tanggal 30April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00061

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP528/WPJ.02/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00061/207/10/218/13 tanggal 20 September 2013, atasnama: PT Bumipalma Lestaripersada, NPWP: 01.507.609.4218.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Putusan Nomor 588/B/PK/Pjk/2021Keputusan Terbanding Nomor : KEP528/WPJ.02/2014 tanggal 30 April2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00061/207/10/218/13 tanggal 20 September 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.507.609.4218.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107195.16/2011/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00172/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 09Agustus 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011Nomor 00061

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00172/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 09 Agustus2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2011 Nomor 00061/207/11/019/15 tanggal 21 Mei2015, atas nama PT Lotte Trade and Distribution, NPWP:21.054.663.6019.000, beralamat di Jalan Pela Raya Nomor 81,Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Putusan Nomor 1677/B/PK/Pjk/20192016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2011 Nomor 00061/207/11/019/15 tanggal 21 Mei 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP: 21.054.663.6019.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp39.046.902,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Lab. 00061 /NNF/2019 tanggal 08 Januari 2019 yang dibuatdan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, Dra. FITRYANA HAWA danTITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.

Lab. 00061 /NNF/2019tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI,Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN SpgS.Si.M.Si.Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt.

Lab. 00061 /NNF/2019 tanggal O08 Januari 2019 yang dibuat danditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITINERNAWATI, S.Farm, Apt.

mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87348/PP/M.VA/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP433/WPJ.19/2015 tanggal 5 Maret2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor: 00061

Putusan Nomor 1373/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor: 00061/207/12/091/14 tanggal 25 Maret 2014 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00016/WPJ.19/KP.0103/2015 tanggal 9 Februari2015 atas Nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP433/WPJ.19/2015 tanggal 5 Maret 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor:00061

Putusan Nomor 578/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amarPutusan Pengadilan Pajak NomorPUT111622.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00196/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2013 Nomor 00061/207/13/

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00196/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013Nomor 00061/207/13/059/15 tanggal 25 November 2015, atasnama: PT Iltochu Indonesia, NPWP 01.069.147.5059.000,beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 25 26, Jalan M.H.Thamrin Kav. 28 30, Jakarta, 10350, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00196/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2013 Nomor : 00061

Putusan Nomor 535/B/PK/Pjk/2019Barang dan Jasa Nomor 00061/207/12/073/14 tanggal 27 Februari 2014Masa Pajak Februari 2012 sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai menurut Pemohon Banding adalah Rp0,00 (Nihil), denganperhitungan sebagai berikut:Pajak MasukanMenurut SPT/Pemohon Banding Rp1.001.732.803,00Menurut Pemeriksa/Terbanding Rp1.001.732.803,00Koreksi Rp NihilPerhitungan Pajak Pertambahan NilaiPPN kurang bayar Rp NihilSanksi Administrasi Rp NihilPajak yang masih harus dibayar Rp NihilMenimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP931/WPJ.06/2015 tanggal 10 April 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2012 Nomor 00061/207/12/073/14 tanggal 27 Februari 2014, atasnama PT Sinar Dinamika Kapuas, NPWP 01.062.274.4073.000,Jenis Usaha: Perkebunan dan Pabrik kelapa sawit, beralamat diLyman Wing, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan

Suprapto, KelurahanPunggolaka, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan luas bidang1 (satu). 935 M2 sesuai sertifikat hak milik (SHM) Nomor00060/Kelurahan Punggolaka dan luas bidang 2 (dua). 2.717 M2 sesualsertifikat hak Milik (SHM) Nomor : 00061/Kelurahan Punggolakadengan batasbatas sebagai berikut :Halaman 5 dari 21 halaman Putusan NOMOR 62/PDT/2019/PT.KDI10.11.Bidang 1 (satu). UTARA berbatas dengan Agus. TIMUR berbatas dengan LUTER TINGKANO dan H. LATAMA. SELATAN berbatas dengan HJ. RUHAYA.

No. 935 / 1997 atas nama RUHAYAASLI dimanaRUHAYA ASLI sebagai orang yang sama sekali tidak memiliki hak atas tanah sengketabidang , Il karena itu sertfikat Hak Milik No. : 00060 / Kelurahan Punggolaka dan SertifikatHak Milk No. : 00061 / Kelurahan Punggolaka adalah CACAT YURIDIS DAN BATALDEMIHUKUM ;Bahwa dalil gugatan Penggugat No. 2 tidak benar karena para Tergugat tidak pemahmemasuki tanah milk Penggugat, para Tergugat memiliki dan menguasai tanahsengketa karena memperoleh dengan cara membeli dart

Suprapto KelurahanPunngolaka, Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan luas bidang 1(satu) 935 m2 sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00060/KelurahanPunggolaka dan luas bidang 2 (dua) 2.717 m2 sesuai sertifikat Hak MilikNo.00061/Kelurahan Punggolaka dengan batasbatas sebagai berikut :Bidang 1(satu). Utara berbatas dengan Agus. Timur berbatas dengan Luther Tingkano dan H. Latama . Selatan berbatas dengan HJ. Ruhaya. Barat berbatas dengan Amir Suyitno .Bidang 2 (dua). Utara berbatas dengan HJ.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumdalam putusan tersebut pada halaman 17 18 paragraf terakhir sebagaiberikut :ann an= Menimbang bahwa, dari surat surat bukti dan juga para saksiyang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat tersebut di atas,tanah sengketa telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat Hj.Ruhaya masing masing No. 00060 dan 00061 tanggal 12 September2001 oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari P. 1 dan P. 2 ) sertaketerangan saksi saksi Penggugat masing

Bahwa Majelis Hakim telah keliru/tidak cermat mempertimbangkanbukti P.1 dan P. 2, dimana bukti P. 1 berupa sertifikat Hak MilikNomor : 00060/ Kelurahan Punggolaka bersumbe dari pemecahansertifikat Hak Milik Nomor : 1328 / Kelurahan Tobuuha yang diuraikadalam Gambar Situasi (GS ) Nomor : 935 / Tahun 199, kemudianHalaman 16 dari 21 halaman Putusan NOMOR 62/PDT/2019/PT.KDIbukti P. 2 berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 00061/KelurahanPunggolaka bersumbe dari pemecahan sertifikat Hak Milik Nomor :1328

Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1962/WPJ.07/2013 tanggal 25 September 2013 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2010 Nomor 00061/406/10/059/12 tanggal 28 Juni 2012atas nama PT Sasco Indonesia, NPWP 02.116.395.1059.000, alamatGedung Mayapada Tower Lantai 18, Jalan Jend.

peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1962/WPJ.07/2013 tanggal 25 September 2013,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00061

Putusan Nomor 1590/B/PK/PJK/2017berikut:Bahwa KEP936/WPJ.17/2014 tanggal 15 Juli 2014 Tentang Keberatan Wajib Pajak AtasSKPKB PPN Nomor : 00061/207/10/906/13 tanggal 24 Juli 2013 Masa PajakApril 2010, yang Pemohon Banding terima tanggal 17 Juli 2014 yangmemutuskan menolak permohonan keberatan Wajib Pajak, dengan inisehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor:perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP936/WPJ.17/2014 tanggal 15 Juli 2014dimaksud

berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP936/WPuJ.17/2014tanggal 15 Juli 2014, yang perhitungannya Pemohon Banding sajikan sebagaiberikut : Uraian Menurut Menurut MenurutWajib Pajak Pemeriksa DJP Keberatan DJPPPN yang kurang (Lebih) Bayar 0 1.793.775 1.793.775Sanksi administrasi Ps.13 (2) UU KUP 0 861.012 861.012Jurnlah PPN yang masih harus dibayar 0 2.654.787 2.654.787 Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP936/WPJ.17/2014 tanggal 15Juli 2014 Tentang Keberatan Wajid Pajak Atas SKPKB PPN Nomor:00061

KUPJumlah PPN yang masih harus dibayar oO; O GO GO GO Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67273/PP/M.IIB/16/2015 tanggal 17 Desember 2015yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP936/WPJ.17/2014 tanggal 15Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor:00061

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67273/PP/M.1IIB/16/2015 Tanggal 17 Desember 2015 yangmenyatakan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP936/WPuJ.17/2014 tanggal 15 Juli2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010Nomor: 00061/207/10/906/13 tanggal 24 Juli 2013, atas nama: PT.

Putusan Nomor 1590/B/PK/PJK/2017Terbanding Nomor: KEP936/WPJ.17/2014 tanggal 15 Juli 2014, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor: 00061/207/10/906/13 tanggal 24 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.672.927.7906.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihiladalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).Bahwa jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 6 (Enam) bulanterhitung sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 18 Juni 2015.Bahwa sebagai jaminan atas pembiyaan tersebut, Para Tergugatmenyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa :Sebidang TanahPerumahan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang terletak diKecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan Luas267 m2 sesuai SHM No.00305/Desa Glagahsari sesuai Surat Ukur No.00061

gugatan ini didukung dengan buktibukti yang otentikmaka untuk menjamin supaya Tergugat memenuhi kewajibannya makaPenggugat mohon kepada Majelas hakim Pemeriksa Perkara untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap : Sebidang TanahHalaman 5 dari 21 : Putusan nomor 0806/Pdt.G/2017/PA.BglPerumahan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang terletak diKecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur denganLuas 267 m2 sesuai SHM No.00305/Desa Glagahsari sesuai Surat UkurNo. 00061

;Menyatakan syah dan berharga sita jaminan berupa Sebidang TanahPerumahan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang terletak di DesaGlagahsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timurdengan Luas 267 m2 sesuai SHM No.00305/Desa Glagahsari sesuai SuratUkur No. 00061/2014 Tgl 08052014.

Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus DelapanPuluh Tiga Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, danapabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini maka Putusanini dapat dilakukan Lelang pada Kantor Lelang Negara Setempat, atasjaminan berupa: Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang berdiridiatasnya yang terletak di Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo KabupatenPasuruan Provinsi Jawa Timur dengan Luas 267 m2 sesuai SHMNo.00305/Desa Glagahsari sesuai Surat Ukur No. 00061

SHM No. 00305/Desa Glagahsari, surat ukurNo.00061/2014 tgl. 0805201 4;Bahwa ternyata para Tergugat tidak menepati janji yang disepakati dansudah lewat waktu maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi,Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 29.318.217,(dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tujuhbelas ribu rupiah);.

Pajak (lebih) bayar Semula3.112.006.532311.200.6351.203.453.961(892.253.326) (Dikurangi)/Ditambah Menjadi3.112.006.532 311.200.635 1.203.453.961 (892.253.326) Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas bersama iniPemohon Banding mohon pada Ketua Majelis Pengadilan Pajak untukmembatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1574/WPJ.04/2014tanggal 15 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa(SKPKB) Nomor 00061

Banding tanggal 26 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT086569.16/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1574/WPJ.04/2014 tanggal15 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2010 Nomor 00061

Desember 2007 Nomor 00061/207/07/308/09 tertanggal 27Maret 2009 yang kemudian diralat melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP245/WPJ.03/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang pembetulan atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP221/WPJ.03/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentangkeberatan atas SKPKB PPN:Bahwa sesuai dengan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009

Desember 2007 Nomor 00061/207/07/308/09 yang menyatakanbahwa terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp17.665.809.934,00dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan Cfm SPT Cfm SKPKB Koreksi(Rp) (Rp) (Rp)Penyerahan Ekspor 32.195.922.105 32.195.922.105 Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri 283.323.847.347 419.214.692.996 135.890.845.649Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 225.593.362.109 225.593.362.109 Jumlah seluruh penyerahan 541.113.131.561 677.003.977.210 135.890.845.649

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.42748/PP/M.1/16/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP221/WPJ.03/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP245/WP4J.03/2010 tanggal 1 Juli 2010mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00061

Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/2014KEP245/WPJ.03/2010 tanggal 1 Juli 2010 mengenai Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00061/207/07/308/09 tanggal 27 Maret2009 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007, atas nama: PT.

kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP221/WPJ.03/2010tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan NomorKEP245/WPJ.03/2010 tanggal 1 Juli 2010 mengenai Keberatan Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Nomor 00061

Putusan Nomor 2506/B/PK/Pjk/2019KEP00712/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 25 Oktober 2016, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00061/207/13/091/15, tanggal 11Agustus 2015, atas nama PT Darma Henwa;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT110097.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, yangtelah

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00712/KEB/WPJ.19/2016,tanggal 25 Oktober 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2013 Nomor 00061/207/13/091/15, tanggal 11 Agustus 2015, atas nama PTDarma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat di GedungBakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor PUT.46392/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan TerbandingNomor KEP851/WPUJ.20/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan (PPh) Badan Nomor 00061

Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/20151.Bahwa pada tanggal 15 September 2009, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Madya Jakarta Timur telah menerbitkan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak2007 Nomor 00061/406/07/007/09 dengan perincian sebagai berkut: Penghasilan Netto Rp. 86.946.631.145,00Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp. 637.600.944,00Pajak Yang Lebih Dibayar Rp. 637.600.944,00) .

Bahwa atas SKPLB PPh Badan tersebut, Pemohon Banding telahmengajukan permohonan keberatan kepada Kepala KPP Madya JakartaTimur melalui Surat Nomor 156/AHG/FG/1209 tanggal 03 Desember 2009;Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010, Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Jakarta Timur menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP851/WPJ.20/2010, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 3 Desember2010, yang memutuskan untuk menolak permohonan keberatan atas SKPLBPPh Badan Nomor 00061/406/07/007/09 tanggal 15

Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015 00061/406/07/007/09 tanggal 15 September 2010, atas nama PT.

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP851/WPJ.20/2010 tanggal 01 Desember 2010 sebagaimana dibetulkan denganKeputusan Nomor KEP963/WPJ.20/2010 tanggal 27 Desember 2010mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPhBadan Tahun Pajak 2007 Nomor 00061