Seharusnya Tergugat memberikan pelayananYANG Bali, ~~n nn nnn nnn nn nn nn nnn nnn nmeninimninn13.Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam SIPPT(Surat lIzin Penunjukan Penggunaan Tanah) Nomor: 1601/1.711.5 tanggal 26 Mei 1993 yang diberikan kepada PT.

Copylas selaku pihak yang mengklaim sebagai pemilikbidang tanah ingin memanfaatkan bidang tanah tersebutberdasarkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)Nomor : 1601/1.711.5 tanggal 26 Mei 1993 yang diterbitkan olehGubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta, namundi lapangan bidang tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugatdimana diatas bidang tanah tersebut didirikan bangunan semiDerMaNen; 2= == 222 eno ene enn nn nnn one nae nee een nee.

Bukti13.BuktiP12P13Jakarta Barat Nomor : OO9/JKS&A/L/VIIV2015tanggal 20 Agustus 2015 perihal permohonanPenangguhan Pembongkaran bangunan = yangterletak di jalan Raya Joglo Rt. 006 Rw. 01, KeluranJoglo, Kecamatan Kembangan, (fotokopi sesuaidengan asli);": Copy SIPPT (Surat Izin Penunjukan PenggunaanTanah) Nomor: 1601/1.711.5 tanggal 26 Mei1993 atas nama PT.

HARAPAN JAYA BUMI PERTIWI / Terlawan memperoleh SIPPT atastanah objek perkara yang diterbitkan oleh Gubernur KDKI Jakarta No.3760/1.711.5, tanggal 30 Desember 1999 dan Sertifikat HGB No. 1663/KuninganTimur sebagai rangkaian dari Surat Gubernur KDKI Jakarta No. 3759/1.711.5,tanggal 29 Desember 1999 mengenai pencabutan SIPPT atas nama PT.

K/Pdt/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dibatalkan oleh putusan tingkat PeninjauanKembali No. 372 PK/Pdt/1999, tanggal 25 September 2000 yang diputuskanbersamaan dengan Majelis Hakim yang sama dengan putusan ditingkat PeninjauanKembali No. 577 PK/Pdt/1999, tanggal 26 September 2000 yang jelas nyatanyatamempunyai kekuatan eksekutorial terhadap putusan di tingkat Peninjauan KembaliNo. 372 PK/Pdt/1999, tanggal 25 September 2000 tersebut ;Sehingga dengan demikian jelas Surat Gubemur KDKI Jakarta No.3759/1.711.5

HARAPAN JAYA BUMI PERTIWI menguasaibidang tanah dimaksud baik secara yuridis maupun fisik dengan memberi tanda batasyang jelas berupa pagar seng dan tanah tersebut masih dalam keadaan kosong hanyaterdapat sebuah bangunan semi permanen yang digunakan untuk pos jaga.Bahwa sebagai dasar penguasaan dan bukti kepemilikan tanah tersebut adalah suratGubernur KDKI Jakarta no. 3760/1.711.5, tanggal 30 Desember 1999, perihal :Surat ijin penunjukan Penggunaan Tanah seluas + 9.023 m2, Kav 2930, di JalanGatot

HARAPANJAYA BUMI PERTIWI/ Terbanding/Terlawan memperolehSIPPT atas tanah obyek perkara yang diterbitkan oleh Gubemur KDKI Jakarta No.3760/1.711.5, tanggal 30 Desember 1999 dan Sertifikat HGB No. 1663/KuninganTimur sebagai rangkaian dari Surat Gubemur KDKI Jakarta No. 3759/1.711.5,tanggal 29 Desember 1999 mengenai Pencabutan SIPPT atas nama PT. SAGITAREAL ESTATE No. 1941/A/KBKD/1975, tanggal 25 September 1975, yaitu satuhari sebelum diterbitkannya SIPPT atas nama PT.

964K/Pdt/997 tanggal 26 Agustus 1998 dibatalkan oleh Putusan di tingkat PeninjauanKembali No. 372 PK/Pdt/1999, tanggal 25 September 2000 yang di putus bersamaandengan Majelis Hakim yang sama dengan Putusan di tingkat Peninjauan KembaliNo. 577PK/Pdt/999, tanggal 25 September 2000 yang jelas Nyatanyata mempunyaiKekuatan Eksekutorial terhadap Putusan di tingkat Peninjauan Kembali No. 372PK/Pdt/1999, tanggal 25 September 2000 tersebut;Bahwa dengan Demikian jelas Surat Gubernur KDKI Jakarta No. 3759/1.711.5

dan TergugatRekonvensi;13.14.15.16.Bahwa berdasarkan pada pelaksanaan pengukuran dan pematokan dalamuraian butir 12 di atas, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara melalui SKNo. 014/II/PP/7/JU/91 tanggal 9 Januari 1991 (Bukti T I7) menyatakanbahwa berdasarkan pengambilan batas baik terhadap Gambar Situasi No.385/1979 dan No. 833/1988 ditemukan adanya tanah yang tumpang tindihantara kedua gambar situasi tersebut;Bahwa kemudian Gubernur KDKI Jakarta, melalui Surat KeputusanGubernur KDKI No. 3985/1.711.5

No. 3895/ 1.711.5. tersebut, Gubernur KDKI Jakartamenginstruksikan kepada Walikota Jakarta Utara, Untuk melakukantindakantindakan pengamanan atas bidang tanah SIPPT atas namaPenggugat Rekonvensi dan melarang segala kegiatan di atas bidang tanahtersebut baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensisebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Gubernur KDKI Jakarta No.407/1991 tangal 10 Desember 1991 (Bukti Tl 9a);Bahwa Karena SIPPT No. 00945/XIII/1987 tertanggal 03 Desember 1987atas nama Tergugat

Rekonvensi dibatalkan oleh Gubernur KDKI Jakartamelalui suratnya No. 3895/1.711.5. tertanggal 2 Oktober 1991 yangkemudian ditindak lanjuti oleh Walikotamadya Jakarta Utara dengan SuratPerintah Bongkar No. 2144/ 1992 tanggal 21 Maret 1992 kemudian TergugatRekonvensi mengajukan gugatan terhadap Walikota Jakarta Utara danGubernur KDKI Jakarta atas Surat Perintah Bongkar No. 2144/1992 tanggal21 Maret 1992 yang diajukannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara DKIJakarta, yang terdaftar dengan Register Perkara

tanah a quo yang terletak diSunter, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara danBukti T l10a yaitu Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 3895/1.711.5 tanggal 02 Oktober 1991 tentang Pencabutan SK pada Bukti T I7Tergugat Rekonvensi menguasai tanah secara fisik tanah sengketa yangsecara sah sebagai milik Penggugat Rekonvensi yaitu sejak tanggal 03Desember 1987 sampai dengan tanggal O02 Oktober 1991 dapatdikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkankerugian bagi

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 44/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Ut., tanggal 24 Oktober 1996 jo. putusan Pengadilan Tinggi JakartaNomor : 133/Pdt/1997/PT.DKI., tanggal 20 Mei 1997;Obyek sengketanya adalah : Surat Gubernur KDKI Jakarta kepadaPT.YAKIN GLORIA Inc., No. 3895/1.711.5 tanggal 2 Oktober 1991, perihalPencabutan SIPPT dan SK Badan Pertanahan Nasional No. 24/HGB/BPN/91 tanggal 10 Januari 1991 atas tanah seluas 6.380 m? atas namaPT.YAKIN GLORIA INC.

Surat No. 1406 / 03 / IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepadaKomisaris Utama PT Dwi Putra Metropolitan yang pada intinya dalampoin 3 disebutkan Berdasarkan penelitian terhadap berkas saudarapermohonan tersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudaramelengkapi Sertifikat Hak Pakai No. 76 / Pinangsia ;2. Surat No. 1407 / 03 / IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No.

Surat No. 1406 / 03 / IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19Nopember 2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yangditujukan kepada Komisaris Utama PT Dwi Putra Metropolitan yangpada intinya dalam poin 3 disebutkan Berdasarkan penelitianterhadap berkas saudara permohonan tersebut belum dapat kamipenuhi sebelum saudara melengkapi Sertifikat Hak Pakai No. 76 /Pinangsia ;2. Surat No. 1407 / 03 / IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19Nopember 2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No.

Sri Oneng S;Sri Oneng S menyiapkan undangan sidang Panitia A No. 309/03/IV/HAT/1.711.5/2003 tanggal 10022003 dan yang ditandatangani olehKasi. Hak Atas Tanah (Drs. H.

atas nama PT Dwi Putra Metropolitan dan terdakwatidak mengetahui apakah pihak PJKA sudah mengetahuipermasalahan sebagaimana dalam surat tersebut.e Bahwa menurut sepengetahuan terdakwa yang mengkonsepsurat No. 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 perihal kelengkapanberkas permohonan tanggal 19 Nopember 2003 dan surat No.1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 perihal peminjaman SertifikatP.76/Pinangsia tanggal 19 Nopember 2003 sesuai denganorganisasi Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, adalahSeksi Pengukuran

DwiputraMetropolitan No.1tgl.181985, NotarisMUDIYONO Akta Perseroan TerbatasNotaris Raden OERIP No.11tgl.921977 Berita Acara NotarisMohamad Said TadjoedinNo.117 tgl.1711992 Berita Acara Rapat No.46tgl.2181995 Notaris AnitaSoekarna, SH Surat Kepala KantorPertanahan Jakarta BaratNo.1406/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003tgl.19112003 Surat Kepala KantorPertanahan Jakarta BaratNo.1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003tgl.19112003 Laporan Data AktaPerubahan Anggaran DasarPerseroan dari NotarisDANIEL.

No. 1336 K/Pdt/2012b.10.Dalam SIPPT Nomor: 2433/1.711.5 tanggal 2 September 1996 yangsaudara miliki dijelaskan bahwa apabila ada gugatan atau tuntutan yangdiajukan oleh Pihak Ketiga terhadap tanah dimaksud, sepenuhnyamenjadi tanggung jawab saudara dan harus menyelesaikannya sesuaiketentuan yang berlaku;Bahwa Kepala Kantor Pertanian Kotamadya Jakarta Timur dengansuratnya Nomor: 1146/09.04/PT/2005 tanggal 30 Desember 2005 yangditunjukan kepada Sekretaris Negara Up.

Modernland Realty Nomor:6.528/11/7/95.233 tanggal 1 Desember 2005 Hal: PenghentianKegiatan SIPPT Nomor: 2433/1.711.5 tanggal 25 September1996 seluas + 1.521.331 m? yang berbunyi antara lain:Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1336 K/Pdt/20122424a) Lahan a PT.

Modernland Realty baik yang sudahmemiliki SIPPT maupun yang belum saat ini di klaimoleh Kelompok Tani Cakung Sejahtera Sentosa (214orang) seluas + 280 Ha yang mengaku sebagaipenggarap turun temurun;b) Dalam SIPPT Nomor: 2433/1.711.5 tanggal 25September 1996 yang saudara miliki dijelaskan bahwaapabila ada gugatan atau tuntutan yang diajukan olehpihak ketiga terhadap tanah dimaksud, sepenuhnyamenjadi tanggung jawab saudara danharusmenyelesaikannya sesuai ketentuan berlaku;h.

Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor 1617/1.711.5 tanggal 4 Mei 1992, perihal SIPPT seluas + 449.023 m2yang terletak di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung,Kotamadya Jakarta Timur guna membangun perumahan danfasilitasnya;b. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 1473/1.824.17 tanggal 16September 1996 tentang Kewajiban Developer PT. MetropolitanDevelopment Real Estate yang terletak di Kelurahan Ujung MentengKecamatan Cakung Wilayah Kotamadya Jakarta Timur;9.

Bahwa Tergugat menyampaikan jika BAST tersebut adalah bukti serahterima atas kewajibankewajiban yang harus diserahkan oleh PT.Metropolitan Development sebagai pemegang SIPPT (Surat IzinPenunjukan Penggunaan Tanah) Nomor 1617/1.711.5 tanggal 4 Mei 1992atas tanah milik PT. Metropolitan Development seluas + 449.023 m2 yangterletak di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, KotamadyaJakarta Timur guna membangun perumahan dan fasilitasnya, yang manasebagai pemegang SIPPT, PT.

Metropolitan Development (Tergugat II)kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 89.610 m2 yang terkenaSaluran Nedeco (atau yang dikenal dengan Proyek Banjir Kanal Timur)dimana kewajiban dari Tergugat Il tersebut telah diserahkan kepadaPemerintah Provinsi DKI Jakarta sebidang tanah hamparan untuk fasosFasum berdasarkan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dariGubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1617/1.711.5 tanggal 4 Mei 1992dengan luas SIPPT seluas 449.023 m2 yang dikuatkan dengan Peta

Metropolitan Development)menyerahkan fasos fasum kepada Gubernur Provinsi DKI Jakartaberdasarkan SIPPT dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor1617/1.711.5 tanggal 4 Mei 1992;Bahwa Tergugat IV, V, dan VI menolak dan menyangkal dalildalilPenggugat pada butir 11 (sebelas) dalam gugatan Penggugat yang padaintinya menyatakan bahwa Tergugat IV, V, dan VI telah melakukanperbuatan melawan hukum kepada Penggugat senyatanya Tergugat IV, V,dan VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak adahubungan

diantaranya ditujukan kepada ahli waris Zaenal Abidin untuk rapatkoordinasi, diberi tanda P12 ;13.Surat Undangan Sekretaris Kota Jakarta Timur tanggal 26 Juni 2009diantaranya ditujukan kepada ahli waris Zaenal Abidin untuk rapatkoordinasi, diberi tanda P13 ;14.Surat Undangan Sekretaris Kota Jakarta Timur tanggal 26 Juni 2009diantaranya ditujukan kepada ahli waris Zaenal Abidin untuk rapatkoordinasi, diberi tanda P14 ;15.Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta tanggal 04 Mei1922, Nomor : 1617/1.711.5

SIPPT No. 1443/1.711.5 tanggal 1 Juni 2004 atas nama PT. KEMBANGANPERMAI DEVELOPMENT (Bukti P2), yang telah dikuatkan dengandikeluarkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. KEMBANGANPERMAI DEVELOPMENT oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat :c. Putusan Perdata yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (inkracht) yangmenyatakan PT. KEMBANGAN PERMAI DEVELOPMENT sebagai pemilikHal. 2 dari 80 hal. Put.

SIPPT No. 1443/1.711.5 tanggal 1 Juni 2004 atas nama PT. KembanganPermai Development, yang telah dikuatkan dengan dikeluarkannyaSertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kembangan PermaiDevelopment oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat ;c.

Bukti P 7 : Surat keterangan kematian atas nama BIMABOMANTARA, telah meninggal dunia dikarenakankecelakaan lalu lintas di Jl Cendrawasih Cengkarengpada tanggal 20 Nopember 2003, yang dikeluarkan olehKantor Kelurahan Duri Kosamba,Cengkareng,JakartaBarat, Nomor 132/1.711.5 tanggal 1 Desember 2003;8.

Surat No. 1406 / 03 / IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepadaKomisaris Utama PT Dwi Putra Metropolitan yang pada intinya dalam poin3 disebutkan Berdasarkan penelitian terhadap berkas saudarapermohonan tersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudaramelengkapi Sertifikat Hak Pakai No. 76 / Pinangsia ;2. Surat No. 1407 / 03 / IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No.

Surat No. 1406 /03/ IV/ P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukankepada Komisaris Utama PT Dwi Putra Metropolitan yang pada intinyadalam poin 3 disebutkan Berdasarkan penelitian terhadap berkassaudara permohonan tersebut belum dapat kami penuhi sebelumsaudara melengkapi Sertifikat Hak Pakai No. 76/ Pinangsia ;2. Surat No. 1407 /03/ IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No.

Sri Oneng S;Sri Oneng S menyiapkan undangan sidang Panitia A No. 309/03/ IV/HAT/1.711.5/2003 tanggal 10022003 dan yang ditandatangani oleh Kasi.Hak Atas Tanah (Drs. H.

DwiputraMetropolitan No.1 tgl.181985, NotarisMUDIYONO Akta Perseroan Terbatas Notaris Raden OERIPNo.11 tgl.921977 Berita Acara Notaris Mohamad Said TadjoedinNo.117 tgl.1711992 Berita Acara Rapat No.46 tgl.2181995 NotarisAnita Soekarna, SH Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo.1406/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003tgl.19112003 Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo.1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003tgl.19112003 Laporan Data Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan dari Notaris DANIEL.

Surat No. 1407 / 03 / IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No.

Februari 1999 yang dibuatdihadapan John Leonard Waworuntu,SH PPAT di Jakata ;Bahwa riwayat kepemilikan Para Ahli Waris Muhammad bin Apit dan ParaAhli Waris Leah bin Atin atas tanah Girik C No.469 Persil 26 Blok D.II danGirik C No.206 Persil 26 Blok D.II yang kemudian dijual kepada ParaHal. 3 dari hal 50 Putusan Nomor 456/Pdt/2021/PT DKIPenggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan MeruyaSelatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, sebagaimana SuratKeterangan/Riwayat Tanah No.58/1.711.5

s/d No.61/1.711.5 tertanggal 4Oktober 1999 ;Bahwa atas bidangbidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut,kemudian Para Penggugat pada tanggal 3 Novemberr 1999 telahmengajukan permohonan penerbitan sertifikat pada Kantor PertanahanKotaJakarta Barat(Tergugatll) dan menyerahkan inidokumendokumenkepemilikan kepada Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Jakarta Baratyang hingga saat ini belum Tergugat II kKembalikan kepada Para Penggugat ;Bahwa Para Ahli Waris Muhammad bin Apit dan Para Ahli Waris

Wilayah Jakarta Barat, Daerah Khususlbu Kota Jakarta, untuk pembangunan Real Estate (Perumahan) ;Bahwa Surat Idzin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) tersebutdisempurnakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI JakartaNo.829/A/K/BKD/1977 tertanggal 20 April 1977, tentangPenyempurnaan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan TanahNo.2701/A/K/BKD/72 tertanggal 16 Desember 1972 atas namaPT.Copylas Indonesia ;Bahwa selanjutnya SIPPT tersebut diatas diperbaharui berdasarkanSurat Gubernur DKI Jakarta No.1601/1.711.5

tanggal 26 Mei 1993,perihal Pembaharuan Surat jin Penunjukkan Penggunaan Tanahyang terletak di Jalan Raya Meruya Ilir dan Jalan Raya Joglo,Kelurahan Meruya Selatan dan Kelurahan Joglo, KecamatanKembangan, Kotamadya Jakarta Barat, terhadap bidang tanah seluas+/978.360 M2 ;Bahwa selanjutnya SIPPT tersebut diatas disempurnakan berdasarkanSurat Gubernur DKI Jakarta No.2477/1.711.5 taggal 1 Oktober 1997,perihal Penyempurnaan Surat Ijin Penggunaan Tanah = danPersetujuan Rencana Perpetakan terhadap bidang

Jakarta Barat, yang diperolehsemula dari Para Ahli Waris Muhammad bin Apit dan Para Ahli WarisLeah bin Atin atas Girik C No. 469 Persil 26 Blok D.II dan Girik C No.206 Persil 26 D.Il yang dijual kepada Para Penggugat telah diakui dandibenarkan oleh Kepala Kelurahan Meruya Selatan, KecamatanKembangan, Kota Jakarta barat, sebagaimana Surat Keterangan /Hal. 28 dari hal 50 Putusan Nomor 456/Pdt/2021/PT DKIRiwayat Tanah No. 58/1.711.5 s/d 61/1.711.5 tanggal 4 Oktober 1999.2.

Pelunasan PBB Tahun 2006 atas nama Lailah Nahar luas 2.280 m2.Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Selatan Nomor 94 /1.711.2 tanggal 15 Desember 2006.Surat Kepala Suku Dinas Tata Kotamadya Jakarta Selatan Nomor307 / 1.711.5 tanggal 15 Desember 2006 perihal informasi RencanaKota untuk Penyempurnaan Hijau Makam + Foto Copy Gambar.KTP dan KK atas nama Johana.KTP dan KK atas nama Achdiyanti.KTP dan KK atas nama Achdita.KTP dan KK atas nama H.

Surat Pernyataan dan Kuasa menjual tanggal 04 Desember 2006ditandatangani oleh para ahli waris 9 (sembilan) orang.KTP dan KK atas nama Budhi Pramono.Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Selatan Nomor : 93 /1.711.5 tanggal 14 Desember 2006.Surat Kepala Suku Dinas Tata Kota Kodya Jakarta Selatan Nomor :303 / 1.711.5 tanggal 13 Desember 2006 perihal Informasi RencanaKota untuk TPU Tanah Kusir, terletak di Jalan Tanah Kusir (+ 2.280m?)

No. 1418 K/Pid.Sus/201043.44.45.46.47.48.49.50.51.52.Jalan Nimun Raya, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan luas : 1.007m2 ;Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual tanggal 04 Desember 2006ditandatangani oleh para ahli waris 9 (Sembilan) orang ;KTP dan KK atas nama Budhi Pramono ;Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Selatan Nomor :93/1.711.5tanggal 14 Desember 2006 ;Surat Kepala Suku Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 303 / 1.711.5 tanggal 13 Desember 2006 perihal Informasi RencanaKota untuk

;Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual tanggal 04 Desember 2006ditandatangani oleh para ahli waris 9 (Sembilan) orang ;KTP dan KK atas nama Budhi Pramono ;Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Selatan Nomor : 93 /1.711.5 tanggal 14 Desember 2006 ;Surat Kepala Suku Dinas Tata Kota Kodya Jakarta Selatan Nomor :303 / 1.711.5 tanggal 13 Desember 2006 p0Oerihal InformasiRencana Kota untuk TPU Tanah Kusir, terletak di Jalan Tanah Kusir(+ 2.280 m?)

No. 1418 K/Pid.Sus/201043.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual tanggal 04 Desember 2006ditandatangani oleh para ahli waris 9 (sembilan) orang ;KTP dan KK atas nama Budhi Pramono ;Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Selatan Nomor :93/1.711.5tanggal 14 Desember 2006 ;Surat Kepala Suku Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 303 / 1.711.5 tanggal 13 Desember 2006 perihal Informasi RencanaKota untuk TPU Tanah Kusir, terletak di Jalan Tanah Kusir (+ 2.280 m?)

DwiPutra Metropolitan dan PJKA, yaitu :1.Surat No. 1406 /03/ IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember 2003,perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepada KomisarisUtama PT Dwi Putra Metropolitan yang pada intinya dalam poin 3disebutkan Berdasarkan penelitian terhadap berkas saudara permohonantersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudara melengkapi SertifikatHak Pakai No. 76 / Pinangsia ;.

Surat No. 1407 / 03 / IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia yangditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) Pusat.Bahwa Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan JawatanKereta Api (PUKA) belum dihapuskan / dialinkan sesuai Diktum KeduaInstruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atauPemindahan Tangan BarangBarang yang dimiliki / dikuasai oleh NegaraJo.

DwiputraMetropolitan No.1tgl.181985, NotarisMUDIYONO Akta Perseroan TerbatasNotaris Raden OERIPNo.11 tgl.921977 Berita Acara NotarisMohamad Said TadjoedinNo.117 tgl.1711992 Berita Acara Rapat No.46tgl.2181995 Notaris AnitaSoekarna, SH Surat Kepala KantorPertanahan Jakarta BaratNo.1406/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003tgl.19112003 Surat Kepala KantorPertanahan Jakarta BaratNo.1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003tgl.19112003 Laporan Data AktaPerubahan AnggaranDasar Perseroan dariNotaris DANIEL.

Dwiputra Metropolitan No.1 tgl.181985,Notaris MUDIYONO Akta Perseroan Terbatas Notaris Raden OERIP No.11 tgl.921977 Berita Acara Notaris Mohamad Said Tadjoedin No.117 tgl.1711992 Berita Acara Rapat No.46 tgl.2181995 Notaris Anita Soekarna, SH Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1406/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19112003 Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19112003 Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DANIEL.PM,

Syarif Halim dan Tonny Latif Dnywantara Persil No. 42 D.IIseluas +/ 360 M2, diberi tanda bukti : P4 ;Peta Bidang Tanah NIB 09.03.05.02.04507 dari BPN KANTAHKotamadya Jakarta Barat tanggal 27112002, diberi tanda bukti :P5 ;Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 082/03/IV/FAT/1.711.5/ 2003 tanggal 28 Februari 2003 dan Daftar Data Yuridis danData Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Yuridis No. 082/03/IV/FAT/1.711.5/2003 tanggal 28 Februari 2003, diberi tanda bukti :P6 ;Akta Pelepasan dan Pemindahan

No. 134/PDT/2017/PT.DKI.tanggal 22 Februari 1989 ANTON SUTONO (PENGGUGAT) adalah pemilikyang sah atas 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah SHM No. 5476 (SHM No.202) dan SHM No. 5477 (SHM No. 5477) di maksud.Bahwa riwayat dan keabsahan atas tanah SHM No. 202 (SHM No. 5476)dan tanah SHM No. 203 (SHM No. 5477) telah pula dijelaskan oleh KantorPertanahan (Kota Administrasi) Jakarta Barat (TURUT TERGUGAT 1)dalam suratnya No. 1441/03/ IV/PPS/1.711.5/92, tanggal 7 September1992 yang menjawab surat dari Walikotamadya

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatan nya padaangka 3 halaman 3 yang menerangkan mengenai Riwayat dankeabsahan atas tanah SHM 202 (SHM 5476) dan tanah SHM 203 (SHMNo.5477), bahwa Kantor Pertanahan (Kota Administrasi Jakarta barat)dalam suratnya No.1441/03/I/PPS/1.711.5/92 tanggal 7 September1992 yang menjawab surat Walikotamadya Jakarta Barat dan suratno.3375/60031.73/X1/2011, tanggal 15 Desember 2011 yang menjawabsurat dari Sonny Maginda Supit (Kuasa Penggugat) yang intinyamenjelaskan

No. 134/PDT/2017/PT.DKI.10.nama kelurahan yang masuk kedalam Provinsi DKI Jakarta, sehinggaBuku Girik C No. 18 seb Persil 19 S IV tidak tercatat di Kelurahan Kapuk.Bahwa Surat Kepala kantor Pertanahan Kota Administrasi jakarta BaratNo.1441/03/IV/PPS/1.711.5/92 tanggal 7 September 1992, kepadaWalikotamadya Jakarta Barat, hanya menjelaskan tentang Bekas TanahMilik Adat C 18 Seb persil No.19 S.IV telah dikonversi menjadi SHMNo.202 dan 203/Rawa Buaya a/n Djani, Turidi dan SaminahBahwa Surat Kepala kantor

(catatan dan perhatian : khusus pada bagian diktum Nomor 2 Surat izinPenunjukan Pengadaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur Kepala Daerah DKIJakarta tanggal 26081998 Nomor 1593/1.711.5, merupakan klausul yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Nasir Kelib dengan alasan karenaternyata dalam Surat Izin Penunjukan Pengadaan Tanah (SIPPT) dari GubernurKepala Daerah DKI Jakarta tanggal 26081998 Nomor 1593/1.711.5 pada bagiandiktum Nomor 2 dinyatakan bahwa : Terhadap bidang tanah dengan peruntukannencana jalan seluas 2.721 M2 agar kepemilikan diserahkan kembali kepadaPemerintah DKI Jakarta Tanpa ganti rugi.

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Timur Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan TanahNomor : 2073/1231.75/XV2017, tanggal 23 Nopember 2017,Perihal Mohon Penjelasan tertulis berkaitan dengan Diktum 2SIPPT No. 1593/1.711.5, tanggal 2681998, atas nama NasirSaleh Kelib, ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta,(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Timur Selaku Ketua Pelaksana Nomor : 661

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanjawaban Tergugat yang menyatakan pada angka 2 yang intinya tidak dapatmelaksanakan pembayaran uang ganti kerugian terkait adanya Surat jin PenunjukanPenggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta tanggal 26081998 Nomor 1593/1.711.5;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanHal. 60 dari 73 Hal.

;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memperimbangkan apakahSurat Izin Penggunaan Tanah nomor 1593/1.711.5 tanggal 26 agustus 1998 yangdikeluarkan oleh Gubenur Kepala Daerah khusus ibu Kota Jakarta dapat dijadikansebagai rujukan , dasar atau pedoman bagi Tergugat ( Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan tanah ) untuk menjawabsurat Permohonan an Nasir saleh Kelib atau tidak Tergugat dan dalam mengeluarkankeputusan yang menjadi objek sengketa

Nomor 3895/1.711.5 tersebut, Gubernur KDKI Jakartamenginstruksikan kepada Walikota Jakarta Utara untuk melakukantindakantindakan pengamanan atas bidang tanah SIPPT atas namaPenggugat Rekonvensi dan melarang segala kegiatan di atas bidang tanahtersebut baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensisebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Gubernur KDKI Jakarta Nomor407/1991 tanggal 10 Desember 1991.

Putusan Nomor 265 PK/Pdt/201417.melalui suratnya Nomor 3895/1.711.5 tertanggal 2 Oktober 1991 yangkemudian ditindak lanjuti oleh Walikotamadya Jakarta Utara dengan SuratPerintah Bongkar Nomor 2144/1992 tanggal 21 Maret 1992 kemudianTergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Walikota Jakarta Utaradan Gubernur KDKI Jakarta atas Surat Perintah Bongkar Nomor 2144/1992tanggal 21 Maret 1992 yang diajukannya pada Pengadilan Tata UsahaNegara DKI Jakarta, yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor

Tertanggal 03 Desember 1987 yang dijadikan dasar penjualan olehTergugat Rekonvensi telah dibatalkan oleh Gubernur DKI Jakarta Nomor3895/1.711.5 tertanggal 02 Oktober 1991 dan juga diperkuat oleh PutusanPermohonan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 27 Nopember1999 Nomor 03/PK/TUN/1996 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap;Bahwa atas keberatan Penggugat Rekonvensi tersebut kemudian KepalaBPN Pusat mengeluarkan Keputusan Nomor 13/VIII/1999 tertanggal 7 Mei1999.

Nomor 0945/1981 dan sertifikat HGB Nomor 7925tersebut dibatalkan dan dicabut serta dinyatakan tidak berlaku lagi;Bahwa sehingga dengan demikian perobuatan Tergugat Rekonvensimenguasai secara fisik sebagian tanah yang secara sah dikuasaiPenggugat Rekonvensi, dengan menggunakan SIPPT Nomor 00495/XXI/1987 tanggal 3 Desember 1987, SK BPN Nomor 24/HGB/BPN/90 dankemudian sertifikat HGB Nomor 7925 yang cacat hukum sejak tahun 1987sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur DKI JakartaNomor 3895/1.711.5

tanah a quo yang terletak diSunter, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara danBukti T110a Yaitu Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 3895/1.711.5 tanggal 02 Oktober 1991 tentang Pencabutan SK pada Bukti T17Tergugat Rekonvensi menguasai tanah secara fisik tanah sengketa yangsecara sah sebagai milik Penggugat Rekonvensi yaitu sejak tanggal 03Desember 1987 sampai dengan tanggal 02 Oktober 1991 dapatdikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkankerugian bagi

Setiabudi II, Kelurahan Setiabudi, KecamatanSetiabudi, Kodyamadya Jakarta Selatan guna pembangunan Apartemen kepadaTERGUGAT dengan nomor surat : 4517/1.711.5 tertanggal 2 Desember 1992yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta (Bukti P 17);242526272829Bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, TURUTTERGUGAT dengan kekuasaan yang melekat pada TURUT TERGUGAT,melakukan tindakan melawan hukum dengan menerbitkan sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 521, Sertifikat Hak Guna Bangunan

Setiabudi IJ,Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kodyamadya Jakarta Selatan gunapembangunan Apartemen kepada TERGUGAT dengan nomor surat4517/1.711.5 tertanggal 2 Desember 1992 akan tetapi dari surat izin keluarsampai dengan saat ini TERGUGAT belum bisa mendirikan Apartemendikarenakan Fisik Tanah dalam penguasaan PENGGUGATBukti P28 : PENGGUGAT telah menyurati TURUT TERGUGAT mintapenjelasan atas kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 521, No. 524, No.527 atas nama TERGUGAT, tanpa sepengetahuan

Pajak Terhutang PBB dan Resi PembayaranSPPT tahun 2011 atas nama TERGUGAT .13 Bukti T13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Resi PembayaranSPPT tahun 2010 atas nama TERGUGAT .14 Bukti T14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Resi PembayaranSPPT tahun 2009 atas nama TERGUGAT .15 Bukti T15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Resi PembayaranSPPT tahun 2008 atas nama TERGUGAT .16 Bukti T16 : Surat Izin Penunjukan Pengguganaan Tanah (SIPPT) seluas +/17.826 M2 Nomor : 4517/1.711.5

TERGUGAT, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB danResi Pembayaran SPPT tahun 2011 atas nama TERGUGAT, Surat Pemberitahuan PajakTerhutang PBB dan Resi Pembayaran SPPT tahun 2010 atas nama TERGUGAT, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Resi Pembayaran SPPT tahun 2009 atas namaTERGUGAT, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Resi Pembayaran SPPTtahun 2008 atas nama Tergugat ;Menimbang, bahwa bukti T16 berupa Surat Izin Penunjukan PenggunaanTanah (SIPPT) seluas +/ 17.826 M2 Nomor : 4517/1.711.5

kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sehinggadewasa atau mampu berdiri sendiri (hadhonah) atas anak tersebutdiserahkan kepada Penggugat;Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkinuntuk mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat initidak diketahui keberadaanya, baik didalam maupun diluar wilayahrepublik Indonesia (Ghoib) sesuai dengan surat keterangan Ghoib yangdikeluarkan oleh Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota JakartaSelatan dengan Nomor ; XXXX/ 1.711.5

GerbangPemuda, Kelurahan Senayan, Kecamatan Tanah Abang,Kotamadya Jakarta Pusat ; 3Bahwa dengan surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 1Mei 1996, No. 1189/ 1.711.5 tanah tersebut diatas telah diperkenankan untukdigunakan...Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor :137/G/2010/PTUN JKTPAGE10digunakan guna kepentingan pemugaran saranarekreasi Taman Ria Remaja Senayan ;Bahwa dengan surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal11.

Lailah Nahar luas 2.280 m2 ; 66Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Utara Nomor 942/1.711.2 tanggal 15 Desember 2006 ; 67Surat Kepala Suku Dinas Tata Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 307/1.711.5 tanggal 15 Desember2006 perihal Informasi Rencana Kota untuk Penyempurnaan Hijau Makam + Foto copy gambar ; 68KTP dan KK a.n Johana ; 69KTP dan KK a.n Achdiyanti ; 70KTP dan KK a.n Achdita ; 71KTP dan KK a.n Haji Achmad Ganda ; 72KTP dan KK a.n Achdiyan Ganda ; 73KTP dan KK a.n Hj. Ny.

; 77Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani para ahli waris 9(sembilan) orang ; 78KTP dan KK a.n Budhi Pramono ; 79Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Selatan Nomor 93/1.711.5 tanggal 14 Desember 2006 ; 80Surat Kepala Suku Dinas Tata Kodya Jakarta Selatan Nomor 303/1.711.5 tanggal 13 Desember2006 perihal Informasi Rencana Kota untuk TPU Tanah Kusir, terletak di Jalan Tanah Kusir (+2.280 m?)

Lailah Nahar luas 2.280 m2 ; 66Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Utara Nomor 942/1.711.2 tanggal 15 Desember 2006 ; 67Surat Kepala Suku Dinas Tata Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 307/1.711.5 tanggal 15 Desember2006 perihal Informasi Rencana Kota untuk Penyempurnaan Hijau Makam + Foto copy gambar ; 68KTP dan KK a.n Johana ; 69KTP dan KK a.n Achdiyanti ; 70KTP dan KK a.n Achdita ; 71KTP dan KK a.n Haji Achmad Ganda ; 72 KTP dan KK a.n Achdiyan Ganda ; Hal. 49 dari 77 hal. Put.