Ditemukan 55 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-06-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 8/Pdt.G-LH/2019/PN Rgt Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT. Tasma Puja
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Riau , Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Indragiri Hulu , BUPATI INHU
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
187 — 73
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT. Tasma Puja
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Riau , Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Indragiri Hulu , BUPATI INHU
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
187 — 73
pada tanggal 8 Agustus 2014 Menteri Kehutanan RepublikIndonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK. 673/Menhut11/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan KawasanHutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 ( satu juta enam ratustiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan ) hektar , Perubahanfungsi kawasan hutan seluas 717.543 ( Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratusempat puluh tiga ) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadikawasan hutan seluas 11.552
Register : 10-01-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 5/PDT/2017/PT PBR Tanggal 23 Maret 2017 — HALIM Alias ALIANG Sebagai TERGUGAT
Lawan
YAYASAN RIAU MADANI Sebagai PENGGUGAT
93 — 54
93 — 54
pada tanggal 8 Agustus 2014 Menteri KehutananRepublik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 673/MenhutI/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan PeruntukanKawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas + 1.638.249 ( satujJuta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan )hektar , Perubahan fungsi kawasan hutan seluas +717.543 ( Tujuh ratustujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga ) hektar dan Penunjukan bukankawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas + 11.552
Register : 26-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
GUSTI TERKELIN SURBAKTI
Turut Tergugat:
1.Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.Kementrian Dalam Negeri Repubik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (Bupati Pelalawan)
179 — 96
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
GUSTI TERKELIN SURBAKTI
Turut Tergugat:
1.Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.Kementrian Dalam Negeri Repubik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (Bupati Pelalawan)
179 — 96
;Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula SuratKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.673/Menhut II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan kawasan hutan seluas + 1.638.249 (satu juta enam ratustiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, PerubahanFungsi Kawasan Hutan seluas + 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu limaratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutanmenjadi kawasan hutan seluas + 11.552
Register : 16-08-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN PELALAWAN Nomor 25/Pdt.G/LH/2021/PN Plw Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
PT. GUNA DODOS
Turut Tergugat:
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
191 — 148
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
PT. GUNA DODOS
Turut Tergugat:
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
191 — 148
Hutan;Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula SuratKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut11/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukankawasan hutan seluas + 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluhdelapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan FungsiKawasan Hutan seluas + 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratusempat puluh tiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadikawasan hutan seluas + 11.552
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2165 — 1219
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2165 — 1219
201 7 (tujuh) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 1.638.249 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 717.543 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Hektar dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas 11.552 (SebelasKAWASAN HUTANPROVINSI RIAU, Lembar: 1016.20 7 (tujuh) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.673/MenhutII/2014 tentang PerubahanoOa@>.xPeruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +1.638.249 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua RatusEmpat Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan HutanSeluas + 717.543 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus EmpatPuluh Tiga) Hektar dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan MenjadiKawasan Hutan Seluas + 11.552
tanpa adanya arahan, tekanan ataupun paksaan dari Penyidik KPK;Bahwa (dibacakan oleh Penuntut Umum, BAP saksi Nomor 8 : Sayamengetahui bahwa pada 8 Agustus 2014, Menteri Kehutanan Sadr.ZULKIFLI HASAN menandatangani SK Menteri Kehutanan RI Nomor:SK.673/MenhutII/2014 tertanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahanperuntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas+1.638.249 hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas +717.543hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutanseluas +11.552
Sseluas30.000 hektar, mustahil saksi menyampaikan yang seperti itu ke orangorangBahwa saksi kenal dengan H.ANNAS MAAMUN, yang mana pada tahun2014 H.ANNAS MAAMUN sebagai Gubernur Riau;Bahwa terkait dengan (Keputusan Menteri Kehutanan RI nomorSK.673/MenhutII/2014 tanggal O08 Agustus 2014 tentang Perubahanperuntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas+1.638.249 hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas +717.543hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutanseluas +11.552
Kementerian kehutanan;Bahwa Menteri Kehutanan adalah kewenangannya adalah menetapkankawasan hutan, merubah kawasan hutan, menunjuk kawasan hutan,tukarmenukar kawasan hutan;Bahwa (dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa BAP Saksi nomor 12huruf d : Dapat saya jelaskan bahwa luas perubahan peruntukanPerubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutanseluas +1.638.249 hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas+717.543 hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadikawasan hutan seluas +11.552
PETA KAWASAN HUTANPROVINSI RIAU, Lembar: 1016.201 7 (tujuh) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK.673/MenhutII/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 1.638.249 (Satu Juta EnamRatus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) Hektar,Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas + 717.543 (Tujuh Ratus TujuhBelas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Hektar dan Penunjukkan BukanKawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas + 11.552
Register : 15-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 39/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AZHARI NGATIMAN
2.MARSHAL AHMEDY
3.SUTARNO
4.MUHAMMAD YAKUB HARAHAP
5.MASDAREFI
6.DARYANTO, S
7.MANGAPON SIBURIAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
148 — 148
1.AZHARI NGATIMAN
2.MARSHAL AHMEDY
3.SUTARNO
4.MUHAMMAD YAKUB HARAHAP
5.MASDAREFI
6.DARYANTO, S
7.MANGAPON SIBURIAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
148 — 148
HutanPropinsi Riau(sesuai denganfotocopy).KeputusanMenteriKehutananRepublikIndonesiaNomor:SK.673/Menhut11/2014 TentangPerubahanPeruntukanKawasan HutanMenjadi Bukankawasan HutanSeluas +1.638.249 (SatuJuta EnamRatus Tiga PuluhDelapan RibuDua Ratus50.Bukti P44Halaman 51 dari 75 halaman,Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.PBREmpat PuluhSembilan)HektarPerubahanFungsi KawasanHutan Seluas +717.543 (TujuhRatus TujuhBelas Ribu LimaRatus EmpatPuluh Tiga)Hektar DanPenunjukanBukan KawasanHutan MenjadiKawasan HutanSeluas + 11.552
Register : 26-02-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Bls Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ACI JAYA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
SUDIKDO BIN SUYANTO
160 — 42
ACI JAYA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
SUDIKDO BIN SUYANTO
160 — 42
SK. 7651/MenhutVII/KUH/2011tanggal 30 Desember 2011 Tentang Kawasan Hutan ProvinsiRiau.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 673/MenhutII/2014tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan PeruntukanKawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan seluas + 1.638.249(satu juta enam ratus tiga puluh delapan dua ratus empat puluhsembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas +717.543 (tujuh ratus tujuh belas lima ratus empat puluh tiga)hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan MenjadiKawasan Hutan seluas + 11.552
Register : 04-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 6/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
1.HERI SANTOSO
2.OLYRINSON
3.EDDY
4.JULIA
5.HENDRA KURNIAWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
121 — 60
1.HERI SANTOSO
2.OLYRINSON
3.EDDY
4.JULIA
5.HENDRA KURNIAWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
121 — 60
P17 : Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia NomorSK.673/MenhutIl/2014 tanggal 8 Agustus 2014tentang Perubahan Peruntukan Kawasan HutanMenjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +1.638.249 (Satu Juta Enam Ratus Tiga PuluhHalaman 49 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBRDelapan Ribu Dua Ratus Empat PuluhSembilan) Hektar, Perubahan Fungsi KawasanHutan Seluas + 717.543 (Tujuh ratus Tujuh RibuLima Ratus Empat Puluh Tiga) Hektar danPenunjukan Bukan Kawasan Hutan MenjadiKawasan Hutan Seluas + 11.552
Register : 17-07-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Permodalan Siak
2.Koperasi Olak Mandiri
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
Turut Tergugat:
1.PT. Riau Andalan Pulp and Paper
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
123 — 44
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Permodalan Siak
2.Koperasi Olak Mandiri
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
Turut Tergugat:
1.PT. Riau Andalan Pulp and Paper
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
123 — 44
); Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula SuratKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut1/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukankawasan hutan seluas + 1.638.249 (Satu juta enam ratus tiga puluh delapanribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi KawasanHutan seluas + 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluhtiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutanseluas + 11.552
Register : 17-07-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Permodalan Siak
2.Koperasi Olak Mandiri
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
Turut Tergugat:
1.PT. Riau Andalan Pulp and Paper
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
83 — 35
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Permodalan Siak
2.Koperasi Olak Mandiri
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
Turut Tergugat:
1.PT. Riau Andalan Pulp and Paper
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
83 — 35
); Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula SuratKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut1/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukankawasan hutan seluas + 1.638.249 (Satu juta enam ratus tiga puluh delapanribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi KawasanHutan seluas + 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluhtiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutanseluas + 11.552
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2819 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 4 Februari 2016 — H. ANNAS MAAMUN
590 — 534 — Berkekuatan Hukum Tetap
590 — 534 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agustus2014.1 (satu) bundel FC dicap basah Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.673/Menhutll/ 2014tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi BukanKawasan Hutan Seluas + 1.638.249 Ha (satu juta enam ratus tigapuluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan hektar),Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +717.543 Ha (tujuhratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga hektar) dan44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutanseluas + 11.552
Komisi IV DPR RI, di Jakarta, 21Agustus 2014.1 (satu) bundel FC dicap basah Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.673/MenhutIl/2014tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi BukanKawasan Hutan seluas +1.638.249 (satu juta enam ratus tigapuluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar,Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas + 717.543 (tujuh ratustujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar danPenunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutanseluas + 11.552
RI, di Jakarta, 21 Agustus 2014.43). 1 (Satu) bundel FC dicap basah Surat Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor SK.673 /Menhutll/ 2014 tentang PerubahanPeruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empatpuluh sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar danPenunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas +11.552
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
616 — 1122
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
616 — 1122
Penunjukkan kawasan bukan hutan menjadi kawasan hutan seluas lebihkurang 11.552 hektar;Bahwa menurut Pendapat Hukum ahli, perubahan tersebut tidak konsistenbagi Indonesia sebagai Negara Hukum karena tidak mendorongpembangunan ekonomi ;Bahwa menurut Pendapat Hukum ahli, SK Menteri Kehutanan tersebut tidaksesuai dengan persepsi Presiden Jokowi tentang konsistensi hukum yangberguna bagi pembangunan ekonomi ;Bahwa menurut Pendapat Hukum ahli, berdasarkan Pasal 114 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 39 Tahun
Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.673/Menhutll/2014 tertanggal 08 Agustus 2014 tentangperubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas +1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puuhHalaman 201 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PlwSembilan) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas + 717.543 (tujuhratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukan bukankawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas + 11.552
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/MenhutII/2014Halaman 225 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwtertanggal 08 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadibukan kawasan hutan seluas + 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapanribu dua ratus empat puuh Sembilan) hektar, perubahan fungsi kawasan hutanseluas + 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektardan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas + 11.552
Register : 25-09-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 227/Pid.B/LH/2018/PN Plw Tanggal 29 Januari 2019 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
SUKHDEV SINGH Anak dari GURDIAL SINGH
545 — 130
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
SUKHDEV SINGH Anak dari GURDIAL SINGH
545 — 130
SK.7651/MenhutVII/KUH/2011 tanggal30 Desember 2011 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 673/MenhutII/2014tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan KawasanHutan Menjadi Bukan Kawasan seluas + 1.638.249 (satu jutaenam ratus tiga puluh delapan dua ratus empat puluh sembilan)hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas + 717.543 (tujuhratus tujuh belas lima ratus empat puluh tiga) hektar danPenunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutanseluas + 11.552