Bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan pasal 7 ayat 1 Perkawinan hnya diizinkan apabila pria danwanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanyacalon pengantin wanita yang masih belum mencapai umur 19 tahun telahditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, KabupatenKotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor825/Kua.15.1.2/Pw.01/11/2019;3.

Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohonbelum mencapai umur 19 tahun, dan karenaya maka maksud tersebuttelah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai KabupatenKotawaringin Barat Provinsi kalimantan Tengah dengan Surat Nomor:890/Kua.15.1.2/PW.01/10/2018;.

bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bunpada 16 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.PBun,mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2019, Penggugat dan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, KabupatenKotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan DuplikatAkta Nikah Nomor 917/Kua.15.1.2

Penetapan No. 013/Pdt.P/2019/PA.P.Bun.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti, baik Surat maupun saksisaksi.Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon adalah :1.Fotocopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor078/Kua.15.1.2/PW.01/02/2019 tanggal 01 Pebruari 2019 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, KabupatenKotawaringin Barat, bernazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuaidengan aslinya, Bukti (P.1);2.

No. 158/Pdt.P/2019/PA.PBunKotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor:842/Kua.15.1.2/PW.01/12/2019;Bahwa Undangundang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2)perubahan Undang Undang perkawinan No.16 tahun 2019 pasal 7 dalamhal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasikepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuapihak pria ataupun pihak wanita;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkankarena keduanya telah

mencapai umur16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan danUU RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) Perkawinanhnya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun , dan karenanya calon pengantin wanita yangmasih belum mencapai umur 19 tahun telah ditolak oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, ProvinsiKalimantan Tengah dengan Surat Nomor764/Kua.15.1.2

(ISteri)15.1.2. 0... ee15.1.3. 2.0...15.1.4. .......... dan juga telah meninggal dunia pada tanggal 14062001,meninggalkan ahli waris yaitu :1) wee (anak laki laki)2) ............ (anak perempuan)i) (Isteri)15.2. 7 (tujuh) orang anak perempuan bernama yaitu :15.2.1. 0 eee ,dan juga telah meninggal dunia padatanggal 24062015, sementara Suaminya bernamanareiseemssnee telah meninggalkan ahli waris yaitu :1) ............ (anak perempuan)2) ....++.++.. (anak lakilaki)i.)

mencapai umur16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan danUU RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 Perkawinanhnya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun , dan karenanya calon pengantin wanita yangmasih belum mencapai umur 19 tahun telah ditolak oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, ProvinsiKalimantan Tengah dengan Surat Nomor765/Kua.15.1.2

Kecamatan Kumai, KabupatenKotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;Bahwa dalam UU RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat1 Perkawinan hnya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapalumur 19 (Sembilan belas) tahun , dan karenanya calon pengantin wanitayang masih belum mencapai umur 19 tahun telah ditolak oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat,Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor767/Kua.15.1.2

Pada saat itu diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pohsangit Lor, yaitu : Diyu(Tergugat V).15.1.2 SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH, sesuai LeterC yang ada di Kantor Desa Pohsangit Lor terkaitpenguasaan asal atau pemilik asal terhadap objeksengketa sejak tahun 1960.

Dan merupakan lampiran bukti atau buktibuktitertulis yang CACAT HUKUM FORMIL dan serta TIDAKmempunyai kekuatan hukum mengikat.Bahwa, oleh karena terhadap lampiran bukti tertulis sebagaimanadimaksud dalam uraian point 15.1.1, point 15.1.2, point 15.1.3, point15.1.4, point 15.1.5, dan point 15.1.6. Adalah bukti yangBERTENTANGAN dengan hukum dan Asas Kebenaran.

Bahwa dalam UndangUndang RI Nomor 16 tahun 2019 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan pasal 7 ayat 1 Perkawinan hnya diizinkan apabila pria danwanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun , dan karenanyacalon pengantin wanita yang masih belum mencapai umur 19 tahun telahditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, KabupatenKotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor313/ Kua.15.1.2/Pw.01/04/2020;3.

Bahwa, setelah PARA PENGGUGAT membayar lunas seluruhharga tanah dan bangunan, Tergugat tetap tidak memenuhikewajibannya yaitu melangsungkan dan menandatangani AktaJual Beli padahal kewajiban TERGUGAT dimaksud jelasdisebutkan dalam Pasal 15 ayat 15.1 jo Pasal 15.1.2 PengikatanJual Beli.

berlaku, para Penggugatberhak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat, karenatelah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutanagar supaya Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugatdengan rincian sebagai berikut:15.1.1 Kerugian Materiil:Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincianRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biayakonsultasi dan mediasi, serta biaya untuk mengajukan gugatan inisebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);15.1.2

objek eksekusi yaitu bidangbidang tanah berdasarkanSHM Nomor 542, SHM Nomor 536, SHM Nomor 663,sehingga legal standing Pembantah Edy Pranyoto Hiana didalam mengajukan gugatan bantahan a quo adalah sebagaipemilik barang yang hendak dieksekusi;Sementara itu, Para Pembantah di dalam gugatanbantahannya sama sekali tidak menjelaskan apa kepentinganPembantah Diah Marini terhadap objek eksekusi, sehinggalegal standing Pembantah Diah Marini di dalam mengajukangugatan bantahan a quo menjadi tidak jelas;15.1.2

dikalikanRp. 3.000.000, per meter persegi;15.1.2. Bahwa apabila Tergugat menolak untuk memberikan gantirugi atas kepemilikan tanah terperkara yang sah milikPenggugat maka sudah semestinya Tergugat memberikanbiaya atas kerugian yang diderita Penggugat atas pohonpohon buahbuahan milik Penggugat yang telah ditebangHal. 5 dari 20 hal. Put.

Keabsahan kepemilikan barang.15.1.2. Keabsahan persyaratan lelang.15.1.3. Penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;dan15.1.4. Dokumen kepemilikan kepada Pembeli.15.2. Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdatamaupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturanperundangundangan di bidang lelang.15.3.

Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2008, Pemohon dan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai berdasarkanKutipan Akta Nikah Nomor : 995/Kua.15.1.2/PW.01/XI/2018tanggal 28 Nopember 2018;. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatusduda cerai mati dan punya dua orang anak, sedangkanTermohon berstatus janda cerai hidup punya dua orang anak;.

Tergugat, karena telahterbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agarHalaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pat.G/2016/PN Pmlsupaya Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat denganrincian sebagai berikut:15.1.1 Kerugian Materiil:Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincianRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya konsultasidan mediasi, serta biaya untuk mengajukan gugatan ini sebesarRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);15.1.2

Rumawang Binti Amaq Rumawang (+)(putung);15.1.2. Amaq Dewi Sukantik Bin AmagRumawang (+);15.1.3. Rumayat alias Inaq Eli Binti AmagqRumawang (TT.21);15.1.4. Juma Alias Inaq Sukerin Binti AmagRumawang (TT.22);15.1.5. Ramiah Alias Inaq Yuli Binti AmagRumawang (TT.23);15.1.6. Kariawan Alias Amaq Haeri SetiawanBin Amaq Rumawang (TT.24);15.1.7. Sugiati binti Amaq Rumawang (TT.25);15.1.8. Nurji Alias H. Iwan Bin AmagRumawang (TT.26);Hal. 42 dari 56 Hal. Putusan No.1200/Pdt.G/2018/PA.Sel.15.1.2.

Keabsahan kepemilikan barang;15.1.2. Keabsahan persyaratan lelang;15.1.3. Penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidakbergerak; dan15.1.4. Dokumen kepemilikan kepada Pembeli;15.2. Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdatamaupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinyaperaturan perundangundangan di bidang lelang;15.3.