Bahwa tergugat/penggugat rekonpensi kepada Pengadilan NegeriPalembang atau Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa danmengadili perkara ini, tergugat/oenggugat rekonpensi mohon agartergugat/tergugat rekonpensi memberikan bagian tergugat/penggugatrekonpensi sebesar 50% kepada tergugat/tergugat rekonpensi baik yangtelah dijual maupun yang belum dijual secara tunai, sekaligus danseketika, antara lain (vide: Pasal 35,36 dan 7, UndangUndang No. 1Tahun 1974);2.1.

Moeljatno (1979:35,36) memberi batasanbahwa plegen dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP menunjuk kepadadilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin ada pembantu18pembantunya atau mungkin ada penganjurpenganjurnya, atau mungkin adaorangorang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut ;Menimbang bahwa, oberdasarkan keterangan saksisaksidihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa awalnya terdakwaJalung Ungket mendatangi saksi Alang Ungket di rumahnya dan menanyakanapakah

AN NISA : 34, 35,36 dan QS. AL ISRA :23, 24 );b. Anak Durhaka kepada Orangtuanya dalam QS. AL ISRA :23, 24( Ciriciri Anak Durhaka kepada Orangtuanya).O Maka Tergugat sebagai manusia biasa, atas perkara ini hanyamengucap Subhanalloh .... Astaghfirullohaladhim ....... Audhubillahimindalik .... semoga Alloh SWT. Memberikan taufik dan hidayah kepadahambahamba yang dholim dan dibuka pintu hatinya ;9.

dengan keinginannya untuk tetapbercerai dengan Penggugat, maka sebagai seorang suami, Tergugat sudah tentuharus mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istriyang sudah dinikahinya secara sah;Bahwa sebagai seorang suami, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkahpenghidupan semenjak bulan Februari 2012 yang biasanya Tergugat berikansejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Undang undang nomor tahun 1974 tentang perkawinankhususnya pasal 35,36

hukum yang berlaku;Dalam Rekonvensi1.2.Mohon gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah yang belumdiserahkan kepada Penggugat rekonvensi terhitung semenjak bulan Februari 2012yang biasa Penggugat berikan sebelumnya sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulannya, dibayarkan oleh Tergugat sebelum ikrar talakdibacakan;Bahwa berdasarkan Undang undang nomor tahun 1974 tentang perkawinankhususnya pasal 35,36

Moeljatno (1979:35,36) memberi batasanbahwa plegen dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP menunjukkepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin adapembantupembantunya atau mungkin ada penganjurpenganjurnya, ataumungkin ada orangorang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidanatersebut.

bandingHalaman18 dari21 Putusan Nomor 85/PDT/2017/PT.PBRoleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnyasebagai berikut :Bahwa setelah setelah membaca dan mempelajari segala isi danpertimbang putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 30/Pdt.G/2016/ PN.Bkntanggal 28 Desember 2016, yang pada intinya Majelis hakim mengabulkanEksepsi Tergugat pada poin F tentang gugatan Penggugat kabur ( ObscuurLibel) karena berbeda luas dan batasbatas tanah sengketa sebagaimanapertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 35,36

Moeljatno (1979:35,36) memberi batasanbahwa plegen dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP menunjuk kepadadilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin ada pembantupembantunya atau mungkin ada penganjurpenganjurnya, atau mungkin adaorangorang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut ;Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksisaksidihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa awalnya saksiJalung Ungket mendatangi terdakwa di rumahnya dan menanyakan apakahterdakwa memiliki

Bahwa hal ini Ini sangat penting dalam gugatan waris,sebab asalusul keberadaan harta yang menjadi obyek sengketasangat menentukan, karena di dalam hukum materiil jelasdibedakan antara harta pribadi (bawaan) baik yang berasal dariwarisan, hibah, wasiat dan lainlain dengan hartaharta yangdiperoleh selama perkawinan atau harta bersama (vide Pasal 35,36 dan 37 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 85, 86 dan 87 Inpres Nomor 1 tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam) sehingga kalau

Moeljatno (1979:35,36) memberi batasanbahwa plegen dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP menunjuk kepadadilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin ada pembantupembantunya atau mungkin ada penganjurpenganjurnya, atau mungkin adaorangorang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut.Menimbang bahwa, menyuruhlakukan atau doen plegenditerjemahkan dengan membuat orang lain melakukan suatu delik.Menimbang Bahwa Hazewinkel Suringa (1989:383) merumuskan artiturut serta melakukan suatu

tidak berdasarkanhukum dalam memutuskan perkara ini.Adapun dalam pertimbangan Judex Facti yang telahmemutuskan Terdakwa Hilmi teroukti melakukan pembunuhansecara berencana sebagaimana dimaksud Pasal 340 KitabUndangUndang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsurnya yaitubarang siapa, dengan sengaja, menghilangkan jiwa orang lain,dengan direncanakan terlebih dahulu dan secara bersamasama sebagaimana tertuang dalam putusan Judex FactiPengadilan Negeri Mataram hal 35,36

HukumPembanding/Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa PengadilanTingkat Pertama telah melakukan kelalaian dalam penerapan Hukum Acara(Onvoldoende Gemotiverrd) sebagai berikut : Bahwa Tergugat, 4, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32,34, 47, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 54, 61, 63, 68, 69, 72 dan 89 telahmenyatakan berdamai sesuai draf perdamaian tanggal 3 Maret 2017,sehingga seharusnya para Tergugat tersebut dilepaskan dalampemeriksaan perkara ini, demikian pula Tergugat 2, 3, 7,9, 20, 29, 35,36

Ini sangat penting dalamgugatan harta bersama yang menjadi objek sengketa sangat menentukan,karena didalam hukum materil jelas dibedakan antara harta pribadi(bawaan) baik yang berasal dari warisan, hibah, atau wasiat dan lainlaindan harta harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama(vide pasal 35,36 dan 37 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan Junto pasal 85,86 dan 87 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam) sehingga kalau saja diantara hartaharta a quoada

Persyaratan Administratif LainnyaBahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3,5 dan 6 UU KUP sertaPasal 35,36 dan 37 UU Pengadilan Pajak, ada beberapa syaratadministratif yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengajuanpermohonan banding, sebagai berikut:a.

Moeljatno (1979:35,36) memberi batasanbahwa plegen dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP menunjuk kepadadilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin ada pembantupembantunya atau mungkin ada penganjurpenganjurnya, atau mungkin adaorangorang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut.Menimbang bahwa, menyuruhlakukan atau doen plegenditerjemahkan dengan membuat orang lain melakukan suatu delik.Menimbang Bahwa Hazewinkel Suringa (1989:383) merumuskan artiturut serta melakukan suatu

Putusan Nomor 503 K/TUN/201510.Yang tidak boleh didengar sebagai saksi diantaranya, keluarga sedarahdansemenda dari salah satu pihak dalam garis yang lurusDikuatkan Yurisprudensi MARI No. 300.K/Sip/1973,Saksi bekas ipar tidak termasuk yang disebut dalam Pasal 146 ayat (1)HIR, sedang saksi Keponakan ada hak untuk mengundurkan diri (Pasal 174ayat (1);Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak objektifdan tidak rinci dalam mempertimbangkan Putusannya (halaman. 218&35,36)dan dikuatkan

MUHAROR PUTRI ( Yogo ) bulan Juni2016 Nota No. 21, 21b, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, dan 66, berupa fotocopy bermeterai cukup.diberi tanda P.15 ;Rekapitulasi Titipan Dana Dari Pengambilan Barang Rafael AgungMulyasanjaya jumlah total akhir Rp.574.490.500,, berupa fotocopy bermeteraicukup. diberi tanda P.16 ;Rekapitulasi Masuk dan Rekap Nitip uang, berupa fotocopybermeterai

Dalam hal ini baik orang tua Penggugat maupunPenggugat sendiri tidak pernah tinggal/berdomisili maupun beralamat dikecamatan Kalibawang, bahkan tidak pernah mengelola tanah apapundi desa Banjaroyo.Bahwa menjawab dalil penggugat nomor 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36.

No.320/Pdt.G/2017/PABatg.tidak dijelaskan secara rinci kapan tahun perolehan dan cara perolehannya.Ini sangat penting dalam gugatan harta bersama, sebab asalusulkeberadaan harta yang menjadi obyek suatu sengketa sangat menentukankarena di dalam hukum materil dibedakan antara hartaharta yang diperolehselama perkawinan (harta bersama) dengan harta pribadi (harta bawaan baik yang berasal dari warisan, hibah, wasiat dan lainlain) (vide Pasal 35,36 dan 37 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

SelApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat diwakili olehkuasanya telan datang menghadap di persidangan, Tergugat 9,10, 16, 18, 21, 27dan Tergugat 37 telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 dan Para Turut Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan

Moeljatno (1979:35,36) memberi batasanbahwa plegen dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP menunjuk kepadadilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin ada pembantupembantunya atau mungkin ada penganjurpenganjurnya, atau mungkin adaorangorang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut.Menimbang bahwa, menyuruhlakukan atau doen plegenditerjemahkan dengan membuat orang lain melakukan suatu delik.Menimbang Bahwa Hazewinkel Suringa (1989:383) merumuskan artiturut serta melakukan suatu