melakukan tindak pidana Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut; Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( empat ) bulan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 ( satu ) gulung tali rafia warna kuning dengan panjang LK 20 m;Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan; Foto copy IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1

No.4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahkan sampai denganSurat ini disampaikan, Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuantertulis perihal adanya pencabutan ini, karena sesungguhnya sebelumizin tersebut berakhir, Penggugat juga telah mengajukan perpanjangankepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utarasebagai penerbit Izin; Bahwa, pada tanggal 17 April 2017, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu memberikan tanggapan dengan Surat No.540.1

Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL17.18.ntang Surat Keputusan Pencabutan, menanggapi Surat No. 540.1/662/ESDM/21.540.2 tentang Tanggapan Surat No. 046/DIRPMNI/III/2017 tentang Keberatan Atas Pengumuman Pencabutan IUP dan Pencabutan StatuSs CNC, yang pada intinya bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernahmendapatkan surat peringatan tertulis ataupun surat keputusanpencabutan atas IUP OP No.162 Tahun 2010 KWBU 09090 tertanggal26 April 2010, sehingga meminta agar SK Pencabutan IUP OP tersebutdikirimkan

Putra Maga Nanditama Nomor: 046/DIRPMNI/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 Perihal KeberatanAtas Pengumuman Pencabutan IUP dan Pencabutan StatusCNC (fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Bengkulu) Nomor: 540.1/662/ESDM/21.540.2 tanggal 17 April 2017 tentang Tanggapan Surat (fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur PT.

berdasarkanSK,Menhut no.159/kpts.11/1993=2.967,5Ha &Sk.Menhut no.719/KPTSI1/1996=1.560Ha) Sisanya tidak perlu memerlukan pembayaran ganti rugi berdasarkansurat keterangan bupati musi banyuasin tanggalll oktobrt 1995 no.199tahun1995,karena lokasi tersebut adalah tanh Negara yang tidak~13~memerlukan pembayaran ganti rugi dan telah dikuasai secara fisik olehPT.sentosa jaya (sekarang menjadi PT.sentosa mulia bahagiad. berdasarkan surat kepala kantor wilayah BPN propinsi sumsel tanggal 24 oktober1995 nomor 540.1

Berdasarkan surat kepala kantor wilayah BPN propinsi sumsel tanggal 24 Oktober1995 nomor 540.1/9548/26 permohonan tersebut diteruskan kepada menteri Negaraagraria/ka.BPN beserta lampiranlampiran persyaratan lainya.e. Berdasarkan surat keputusan menteri negara agraria/kepala BPN tanggal 26 Mei 1997Nomor 30/HGU/BPN/1997,telah di berikan hak guna usaha kepada PT.SMB untukjangka waktu selam 30 tahun.f.

Unggul Widya Teknologi Lestaridan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, seluas1.393,9700 Hektar;9 Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/1995, tanggal 12 Pebruari1995, yang terbit berdasarkan Surat Keputusan PemberianHak No. 540.1/117/05/1995, tanggal 03 Pebruari 1993terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Pasang Kayu, KabupatenMamuju Utara, diberikan kepada PT.

Unggul Widya Teknologi Lestari danakan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, seluas 1.393,9700 Hektar;Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/1995, tanggal 12 Pebruari 1995, yang terbitberdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak No. 540.1/117/05/1995, tanggal03 Pebruari 1993 terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Pasang Kayu, KabupatenMamuju Utara, diberikan kepada PT.

Unggul Widya Teknologi Lestari dan akanberakhir pada tanggal 31 Desember 2023, seluas 1.393,9700 Hektar;Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/1995, tanggal 12 Pebruari 1995, yang terbitberdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak No. 540.1/117/05/1995, tanggalHalaman 23 dari 74 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/201310111213141503 Pebruari 1993 terletak di Desa Sarudu, Kecamatan Pasang Kayu, KabupatenMamuju Utara, diberikan kepada PT.

Sus/202033.34.35.36.37.38.39.40.Kepegawaian perihal Laporan Hasil Seleksi Pengisian JPT Pratamadi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 danlampiran;1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor 470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal Usulan Pengisian PejabatPengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus besertaLembar Disposisi tanggal 24 April 2019 dan lampiran;1 (satu) bundel Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPT Pratamadi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

Sus/202033)34)35)36)37)38)39)tanggal 31 Mei 2019 kepada Bupati Kudus selaku PejabatPembina Kepegawaian perihal Laporan Hasil Seleksi PengisianJPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KudusTahun 2019 dan lampiran;1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor 470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal Usulan PengisianPejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil KabupatenKudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 danlampiran;1 (satu) bundel Rekapitulasi Hasil Assessment

KudusTahun 2019 dan lampiran;23. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Dukcapil Nomor:470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal UsulanPengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab.Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 danlampiran;34. 1 (satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPTPratama di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus Tahun 2019 danlampiran;33) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor:470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal UsulanHalaman 21 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PT SMGPengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab.Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 danlampiran;34) 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPTPratama di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus Tahun 2019 dan lampiran;33) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor:470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal UsulanPengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab.Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 danlampiran;34) 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPTPratama di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus Tahun 2019 danlampiran;33) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor:470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal UsulanPengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab.Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 danlampiran;34) 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPTPratama di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus Tahun 2019 dan lampiran;

Kudus Tahun 2019 danlampiran;33) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor:470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal UsulanHalaman 21 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PT SMGPengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab.Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 danlampiran;34) 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPTPratama di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus Tahun 2019 dan lampiran;33) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor:470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal UsulanPengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab.Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 danlampiran;34) 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPTPratama di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus Tahun 2019 danlampiran;33) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor:470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal UsulanPengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab.Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 danlampiran;34) 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPTPratama di Lingkungan Pemerintah Kab.

Ibrahim bersama dengansaksi Abdul Azis dan saksi Umi Nur Azizah telah membuat dan menandatanganiBerita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 521.3/540.1/426.112/2011pada tanggal 19 September 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan proyek UPPOtelah selesai sesuai RUKK dan perjanjian kerjasamaMenimbang, bahwa Terdakwa H.

empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus enampuluh empat rupiah tiga puluh enam sen) dari rencana selama5 tahun dari tahun 2016 s/d tahun 2020 sebesar Rp.470.721.017,19 (empat ratus tujunh puluh juta tujuh ratus duapuluh satu ribu tujuh belas rupiah sembilan belas sen), sebagaijaminan biaya reklamasi berupa deposito yang ditempatkanpada Bank Pemerintah atas nama Kepala Dinas Energi danSumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sebagaimana suratDinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi BengkuluNomor 540.1

Bahwa disamping menempatkan jaminan biaya reklamasi,Tergugat juga menempatkan jaminan pasca tambang sebesarRp.972.780.354, (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuhratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama KepalaDinas Energi dan Sumber Maya Mineral Provinsi sebagaimanasurat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiBengkulu Nomor : 540.1/858/ESDM/21.540.2 tanggal 14 Juli2015. (BUKTI T14).4.

Kabupaten Bengkulu Tengah ProvinsiBengkulu tanggal 8 Mei 2017, sesuai dengan aslinya dan bermateraicukup, diberi tanda T11;12.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaMenganugerahkan Penghargaan Program Penilaian Peringkat KinerjaPerusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PROPERdengan Peringkat Biru Kepada PT Kusuma Raya Utama Periode20162017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tandaT12;13.Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi BengkuluNomor 540.1

2017 (BRI Cab Bengkulu), Sesuai dengan fotokopynya danbermaterai cukup, diberi tanda T13.1;15.Deposit Jaminan Reklamasi sebesar Rp.41.366.519,39 tanggal 20Juli 2017 (Bank Bengkulu), fotokopi yang sesuai dengan fotokopynyadan bermaterai cukup, diberi tanda T13.2;16.Deposit Jaminan Reklamasi Sebesar 109.234.288 tanggal 24 Oktober2018 (Bank Bengkulu), fotokopy yang sesuai dengan fotokopynya danbermaterai cukup, diberi tanda T13.3;17Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi BengkuluNomor 540.1

Senyiur Sukses Peratama 8.763 Ha YangTerletak Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, tanggal 19Agustus 2008.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi Penggugat yang telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuanperpanjangan/ penyesuaian IUP Eksplorasi dan untuk memenuhi ketentuanUndangundang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral danBatubara, kemudian Bupati Kutai Timur menerbitkan Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 540.1/K.641/HK/

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.641/HK/VII/2010 tanggal 7 Juli2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi Kepada PT Senyiur Sukses Peratama (IUP Eksplorasi Penggugat2010);d.

Merupakan fakta hukum bahwa IUP Eksplorasi Penggugat 2010 diterbitkanmelalui Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.641/HK/VII/2010Putusan No. 26/G/2016/PTUNSMD Hal. 36 dari Hal. 17317.18.19.tanggal 7 Juli 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi Kepada PT Senyiur Sukses Peratama, dengan jangka waktuselama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan berakhir pada bulan Juli 2012.b.

Bukti P 13: Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Kepala DinasPertambangan dan Energi tanggal 8 Juni 2009 ;Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:540.1/K.641/HK/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 TentangPersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP)Ekplorasi Kepada PT Senyiur Sukses Pratama ;Fotocopy sesuai Asli Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor:522.21/3083/Ek tanggal 23 April 2012 Perihal RekomendasiPinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT Senyiur SuksesPratama yang ditujukan

Foto copySurat Persetujuan Perpanjangan dan Perubahan Lokasi Usaha PerkebunanKelapa Sawit 12.000 Ha berdasarkan Surat Menteri Republik Indonesia CqDerektur Jenderal Perkebunan tanggal 19 Mei 1992 NomorHK.350/E4.317/05.92 di Kecamatan Jayaloka, Muara Kelingi dan MuaraBeliti, Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, tertanggal 19 Mei1992, selanjutnya diberi tanda T3 ;4 Foto copySurat Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera Selatanmenerbitkan surat Tertanggal 4 Agustus 1992 Nomor 540.1

DeputiBidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, Surat Nomor : 540.121/464/2002 tertanggal 16 Mei 2002, dan berdasarkan Surat BPN RIHalaman 19 dari86Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUNBNA11.12.13.Nomor : 540.1 2422 DI, tertanggal 4 September 2002 yang ditujukankepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Nanggroe AcehDarussalam, maka diperintahkan kepada PENGGUGAT untukmelaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Biaya Perolehan Hak AtasTanah (BPHTB) kepada Negara atas tanah yang dimohonkan menjadi HakGuna

Dinas PertanianSulteng No. 540.1/1864/6.BPP tanggal 6 Juni 2007 ;1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pendaftaran UsahaPerkebunan Nomor: 101/MentanhutVII/2000atas nama PT. Hardaya Inti Plantations tanggal 9 Oktober 2000 ;2 (dua) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat Izin GangguanBupati Buol Nomor 350.08/373/Bag.Tapem atas nama PT.

Dinas PertanianSulteng No. 540.1/1864/6.BPP tanggal 6 Juni 2007 ;1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat PendaftaranUsaha Perkebunan Nomor: 101/MentanhutVII/2000 atas nama PT. HardayaInti Plantations tanggal 9 Oktober 2000 ;2 (dua) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat Izin GangguanBupati Buol Nomor 350.08/373/Bag.Tapem atas nama PT.

Unggul WidyaTeknologi Lestari dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,seluas 1.393,9700 Hektar;Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/1995, tanggal 12 Pebruari 1995, yangterbit berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak No.540.1/117/05/1995, tanggal 03 Pebruari 1993 terletak di Desa Sarudu,Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Mamuju Utara, diberikan kepadaHal. 4 dari 91 hal. Put. No. 187 K/TUN/201110.11.12.13.14.PT.

No. 187 K/TUN/201 110.11.12.13.14.Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/1995, tanggal 12 Pebruari 1995,yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak No.540.1/117/05/1995, tanggal 03 Pebruari 1993 terletak di DesaSarudu, Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Mamuju Utara,diberikan kepada PT.

ayat (7),pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut";Ketidakmampuan Direksi Perseroan (Termohon) dalam mengurus perseroan,setidaktidaknya telah tampak pada faktafakta sebagai berikut :a Ketidakmampuan dalam mengelola jinijin Usaha Pertambangan;Melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1

Hardaya IntiPlantations yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bukal Kabupatena4 (empat) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen SK.Hal 25 dari 72 hal Put No. 12/Pid/TPK/2013/PT.DKIDinas Pertanian Sulteng No. 540.1/1864/6.BPP tanggal 6 Juni1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen SuratPendaftaran Usaha Perkebunan Nomor: 101/MentanhutV1IV/2000atas nama PT.

karena sebenarnyaPenggugat telah mengajukan permohonan Sertipikat Hak Guna Usahajauhjauh sebelum permasalahan ini timbul terbukti Penggugatmengajukan permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha kepada BadanPertanahan Nasional Pusat tanggal 24 September 1980 Nomor 145CJK/VI/1980 Juncto tanggal 30 Juni 1980 Nomor 154/CKN/VI/1990 yangdisampaikan ke Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta dengansurat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Selatan tanggal 11 September 1990 Nomor 540.1

Dinas Pertanian Sulteng No.540.1/1864/6.BPP tanggal 6 Juni 18 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinyadokumen Surat Pendaftaran Usaha PerkebunanNomor: 101/MentanhutVII/2000 atas nama PT.Hardaya Inti Plantations tanggal 9 Oktober 2 (dua) Lembar copy sesuai dengan aslinyadokumen Surat Izin Gangguan Bupati Buol Nomor.350.08/373/Bag.Tapem atasnama PT.

DinasPertanian Sulteng No. 540.1/1864/6.BPP tanggal 6 Juni 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat PendaftaranUsaha Perkebunan Nomor: 101/MentanhutVH/2000 atas nama PT.Hardaya Inti Plantations tanggal 9 Oktober 2 (dua) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat IzinGangguan Bupati Buol Nomor 350.08/373/Bag.Tapem atas nama PT.Hardaya Inti Plantations tanggal 7 Desember 2006 ; 2 (dua) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat DirekturJenderal Perkebunan Nomor: 04/HK.130/

Hardaya IntiPlantations yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bukal KabupatenBuol. 4 (empat) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen SK.Dinas Pertanian Sulteng No. 540.1/1864/6.BPP tanggal 6 Juni2007. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen SuratPendaftaran Usaha Perkebunan Nomor: 101/MentanhutVII/2000atas nama PT. Hardaya Inti Plantations tanggal 9 Oktober 2000. 2 (dua) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat IzinGangguan Bupati Buol Nomor 350.08/373/Bag.Tapem atas nama PT.

DinasPertanian Sulteng No. 540.1/1864/6.BPP tanggal 6 Juni 2007. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen SuratPendaftaran Usaha Perkebunan Nomor: 101/MentanhutVII/2000atas nama PT. Hardaya Inti Plantations tanggal 9 Oktober 2000. 2 (dua) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat IzinGangguan Bupati Buol Nomor 350.08/373/Bag.Tapem atas namaPT.

Hardaya IntiPlantations yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bukal KabupatenBuol. 4 (empat) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen SK.Dinas Pertanian Sulteng No. 540.1/1864/6.BPP tanggal 6 Juni2007. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen SuratPendaftaran Usaha Perkebunan Nomor: 101/MentanhutVII/2000atas nama PT. Hardaya Inti Plantations tanggal 9 Oktober 2000. 2 (dua) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat IzinGangguan Bupati Buol Nomor 350.08/373/Bag.Tapem atas namaPT.