;e Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah nomorSK.550.2/675/1/. 1119/33/92 tanggal 15 September 1992dilakukan pemberian Hak Guna Bangunan kepada yayasanBhakti Karya seluas +1.034 M?

Bahwa selanjutnya terhadap tanah milik Negara tersebut telahdilakukan beberapa kali pemecahan bidang tanah yaitu pada:Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah nomorSK.550.2/033/1/4692/33/92 tanggal 3 April 1992 dilakukanpemberian Hak Guna Bangunan kepada yayasan Bhakti Karyaseluas +1.666 M?

;Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah nomorSK.550.2/675/1/1119/33/92 tanggal 15 September 1992Hal. 38 putusan Nomor 592/Pdt/2019/PT SMGdilakukan pemberian Hak Guna Bangunan kepada yayasanBhakti Karya seluas +1.034 M?

;Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah nomorSK.550.2/675/1/1119/33/92 tanggal 15 September 1992dilakukan pemberian Hak Guna Bangunan kepada yayasanBhakti Karya seluas +1.034 M?

SK.550.2/19/2/23/62/1999 tanggal 30 Maret 1999.(Bukti TII 10)2. Bahwa dalam surat Gugatan, Para Penggugat tidak menyertakanKepala Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihakTergugat dan hanya menggugat Kepala Badan Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Lombok.

SK.550.2/19/2/23/62/1999tanggal 30 Maret 1999 (Vide Bukti TII 10).. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahProvinsi Nusa Tenggara Barat No. SK.550.2/19/2/23/62/1999 tanggal30 Maret 1999, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat HGB No. 2yang merupakan alas hak bagi Tergugat Il menguasai lahan seluas1.035.000 M* (satu juta tiga puluh lima ribu meter persegi )sebagaimana disebutkan pada Sertipikat HGB No. 2..

SK.550.2/19/2/23/62/1999 tanggal 30 Maret 1999 (Vide BuktiTIl 10) yang memberikan Hak Guna Bangunan kepada Tergugat II.3. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:Tiaptiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat ditarik unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:a. Adanya perbuatan melawan hukum;b.

28 Juni 1995 No. 4115/1995 luas 12162 m2 tertulis atas nama PT.Bumi Kusumah Ardipura, Surat .Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Bandung No. 550.2/07/HGB/1995 tertangga! 22 Juni 1995 TentangPemberian/Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 153/Sisa, GambarSituasi tanggal 28 Juni 1995 No. 4115/1995 luas 12162 m2 tertulis atas namaPT.

No. 471/Pdt.Bth/2012/PN.Bdg17.Bahwa begitu juga dengan perolehan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 153/Desa Palasari, Gambar Situasi tanggat 28 Juni 1995 No. 4115/1995 luas 12162m2 dapat menjadi atas nama Pembantah adaiah dlidasarkan kepada:Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No. 550.2/07/HGB/1995 tertangga! 22 Juni 1995 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunankepada PT.

Bukti P3: berupa fotokopi Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Bandung No. 550.2/07/HGB/1995 TentangPemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Bumi KusumahArdipura, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Bandung,atas tanah seluas 12. 162 m2, terletak di Kelurahan Palasari,Kecamatan Cibiru, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;Hal. 21 dari 30 hai. Put. No. 471/Pdt.Bth/2Q12/PN.Bdg4. BuktfP4:5. Bukti P5:V111.15/19946. Bukti P6;7. Bukti P7:8. Bukti P8:9. Bukti P9:10. Bukti P10:11. Bukti P11:12.

Pebruari 2008 No. 142/09.01/HT.PT. mohonpetunjuk kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Daerah Khusus lIbukota Jakarta dan sesuai denganhasil penelitian serta fakta hukum yang ada, maka KantorWilayah BPN DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan No.SK. 061550.2 0901 BTL2008 tanggal 31 Maret 2008 yangisinya antara lainMencabut dan membatalkan SK Kanwil BPN DKI Jakarta No.003/02 550.2 09.01 2003 tanggal 17 Januari 2003 dan SKKepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat No.518/413/

550.2 09.01 2008 tanggal 26 April 2004 tentangpemberian hak tanah SHGB No. 800/Kebon Sirih dan SHGBNo. 840/Kebon Sirih atas nama Persekutuan Gereja Gerejadi Indonesia (PGI) dan mencoret SHGB No. 800/Kebon Sirihdan SHGB No. 840/Kebon Sirih semuanya atas nama PGI dariBuku Tanah dan Admnistrasi Pendaftaran Tanah, ~ sertamempersilahkan kepada IWKI atau kuasanya, yang sekarangadalah Penggugat untuk mengajukan permohonan hak atastanah tersebut melalui Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Pusat/Turut Tergugat

SK.061 550.2 09.01 BIL2008 (P6) semua perolehah hak tanahyang berasal dari Sertifikat HGB No. 800/Kebon Sirih danSertifikat HGB No. 840/Kebon Sirih keduanya atas namaHal. 5 dari 61 hal. Put. No. 285K/PDT/201 1PGI gugur dan batal demi hukum, karena tanah tersebutkembali menjadi tanah Negara. Dan setelah dilakukanEksekusi Pengosongan oleh Pengadilan Negeri JakartaPusat (P4a dan P4b) tanah dan bangunan Jl.

SK. 061 550.2 09.01 BTL 2008,Hal. 10 dari 61 hal. Put. No. 285K/PDT/201 1dan mematuhi putusan Pengadilan ini;16. Bahwa Turut Tergugat II telah tidak menjalankankewajibannya untuk membantu. menguasai dan melindungitanah dan bangunan Jl. Menteng Raya No. 37 Jakarta Pusatsetelah dilakukan pelepasan hak kepada Penggugat, makaoleh karena itu Turut Tergugat II! mohon dihukum untukmematuhi putusan Pengadilan ini;17.

Kompetensi Absolut;Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan permohonanpencabutan dan pembatalan SK Kanwil BPN DKI Jakarta No.003/02550.2 09.01 2003 Tanggal 17 Januari 2003 dan SKKepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat No.518/413/550.2 09.01 2008 Tanggal 26 April 2004 TentangPemberian Hak Tanah SHGB No. 800/Kebon Sirih dan SHGB No.840/Kebon Sirih atas nama Persekutuan Persekutuan Gerejagereja di Indonesia (PGI), oleh karenanya Tergugat mohonkepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat

WENNY RUSMAWAR IDRUS yang ikut pula diketahui/dibenarkan olehWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Bapak: SUWAHYO,mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bapak Gubernur KDH Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan No. 550.2 / 697 / 53.01, Sifat : Penting, Perihal :Penjelasan Hak Pakai Tanah TERMINAL PANAIKANG yang antara lain isisuratnya berbunyi sebagai berikut :a).

Januari 2001; Bahwa dengan demikian kepemilikan Terbanding atas bidangtanah obyek perkara kepemilikannya telah sesuai TAHAPAN yangtelah digariskan oleh Peraturan Pemerintah dan KetentuanKetentuanyang berlaku, sehingga status kepemilikan Pemerintah KotamadyaUjung Pandang yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 161/Panaikang,kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.20004/Panaikang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi SelatanNomor : 550.2

Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 11 atas nama PT.Aratika oleh Tergugat Ill setelah dilakuakanpelunasan pembayaran berdasarkan Akta Pelepasan Ganti Rugikepada Para Pemilik Tanah dan termasuk Penggugat.Berdasarkan dalil hukum tersebut diatas, maka penerbitan Surat KeputusanNomor : Sk.550.2/21/1/45/62/1993 tanggal 16 Januari 1993 yangHalaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 147/Pdt/2014/PT.Mtr22ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11atas

diakui secara tegas.Bahwa Sertipikat obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.11 Desa Tumpak sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Guna,Bngunan No. 1 Desa Pengembur karena hilang diterbitkan TergugatIV telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana Sertipikat HakGuna Bangunan No. 11 Desa Tumpak sebagai pengganti dariSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 Desa Pengembur diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat No.SK.550.2

Bahwa terhadap permohonan perpanjangan hak atas objek a quo,sebagaimana didasarkan kepada surat dari Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No.550.2/023/BPN44/2003 tanggal 13 Januari 2003 kepada Sdr.

Anggaran selakuKoordinator Tim Penyelesaian Aset Bekan Milik Asing/Cina nomorS.2632/A/1999, tanggal 5 Juli 1999 tanah objek sengketa termasukdalam Daftar ABMA/T;Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda,Nomor : 550.2/ Surat Kepala 04/BPN44.1/2002, tanggal 31 Desember2002, menerangkan kronologi perolehan tanah serta menegaskanbahwa tanah objek sengketa tidak termasuk tanah ex perkumpulanChina atau tidak pernah disita oleh Pemerintan sehubungan dengankasus G 30 S PKI (Vide Bukti

16 Desember2020;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarindapada halaman 35 alenia pertama, yang pada pokoknya Majelis Hakimberpendapat bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk tanah eksPerkumpulan Cina atau tidak pernah disita oleh PemerintahHal 39 dari hal 47 Put No.32/PDT/2021/PT.SMRsehubungan dengan kasus G 30 S/PKI, sudah tepat dan benar menuruthukum;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas berdasakanpada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nomor :550.2

T4 : Foto copy Daftar Pengantar No.550.2/836/26/97 tanggal 26 Juli 1997(foto copy sesuai asli) ; 5. T5 : Foto copy warkah SK Kepala Kantor Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Selatan No. 550.2/130/26/1997 tanggal 21 Juli 1997 (foto copysesual asli) ; 6. T6 : Foto copy Gambar Situasi No.12.358/2997 tanggal 18 Juni 1997 (fotocopy sesuai foto Copy) ; 2 22 22222 222 oo oo ==7.

T7 : Foto copy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasioanl Propinsi Sumatera Selatan No.550.2/130/26/1997tanggal 21 Juli 1997 (foto copy sesuai asli) ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannnya, Tergugat IIntervensi melalui kuasanya telah mengajukan buktibukti berupa fotokopi suratsurat yangdiberi tanda dengan Bukti T.IL.Int1 sampai dengan T.II.Int12 yang telah bermeteraicukup dan telah pula dicocokan dengan aslnya maupun foto copynya yaitu sebagaiberikut

BUKTI T2.Int 1 : Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta No.SK: 217 550.2 09.09 BTL 2008tanggal 11 September 2008 tentangPembatalan Sertipat HGBNo.170/Kuningan Barat tercatatan.

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomor SK.550.2/21/1/45/62/1993,tanggal 16 Januari 1993.

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomor SK.550.2/21/1/45/62/1993,tanggal 16 Januari 1993. (bukti TK46);7. Fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomorSK.550.2/21/1/45/62/1993, tanggal 16 Januari 1993. ((bukti TK47);8.

Bukti T 13Photo copy Surat Pengantar PermohonanHak Guna Bangunan tanggal 12 Juli 1996Nomor : 550.2 1150/05/1996 (Photo copysesuai dengan aslinya) ; . Bukti T 14 : Photocopy Ikhtisar Permohonan Hak GunaBangunan tanggal 4 Juli 1996 Nomor550.2 66/05/1996 (Photo copy sesuaidengan aslinya) ;56Halaman 57 dari. Bukti T 15 : Photocopy Keterangan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 12Juli 1996 Nomor : 550.2 1150A/05/1996(Photo copy sesuai dengan aslinya ) ;.

Bukti T 110Photo copy lampiran RisalahPemeriksaan Tanah tangtgal 3 Juli 1996Nomor : 550.2 66/05/1996 (Photocopysesuai dengan aslinya) ;66 halaman Putusan Nomor 06/G/20 10/PTUNBDG11.

Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Kalimantan Timur No.550.2/023/BPN44/2003 tanggal 13 Januari2003 kepada Sdr.

Sakalo yangberakhir haknya pada tanggal 13 Juli 2002 dan telah dimohonkanperpanjangan HGB kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Agustus 2002 dengan nomor surat550.2/15/BPN44.1/2002; Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kalimantan Timur No.550.2/023/BPN44/2003 tanggal 13 Januari2003 kepada Sdr.

AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:Tergugat adalah badan atau pejabat tata usahanegara yang mengeluarkan keputusanberdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkan kepadanya yang digugat olehorang atau badan hukum perdata.Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)No.577/ Kelurahan Bandarharjo atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat Il pada tanggal 29Desember 2004 berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota SemarangNo.550.2

/99/03/1/439/2004, tanggal 13 Desember2004 adalah merupakan keputusantatausahanegara sebab Sertipikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No.577/Kelurahan Bandarharjo atas namaTergugat yang diterbitkan oleh Tergugat Il padatanggal 29 Desember 2004 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaSemarang No.550.2/99/03/1/439/2004, tanggal 13Desember 2004 tersebut diterbitkan oleh pejabat tatausaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang memberikan hakkepada badan hukum tertentu

sebagai berikut:Peradilan tata usaha negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikansengketa tata usaha negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan NegeriSemarang menyatakan tidak sah Sertipikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 577/ KelurahanBandarharjo atas nama Tergugat yang diterbitkanoleh Tergugat Il pada tanggal 29 Desember 2004berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Semarang No. 550.2

ASTRAINTERNASIONAL ;Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat tertanggal 2821997 Nomor 550.2/10/HGB/1997 adalah nyata sebagai keputusan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yang telah menggunakan Wwewenangnya untuk tujuanlain sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 sub a, b dane UndangUndangNomor 5 Tahun 1986:Dalam hal ini sebagaimana nyatanya bahwa 9 (sembilan) Sertifikat dimaksuddalam statusnya di sita jaminan dan masih melihat vide Penetapan Sita Jaminan

Bukti T3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta Nomor : SK.550.2/04/1/2049/1996 tentangPemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT.

Halaman 36 dari 44 halamandahulu Jalan Gremet Nomor 28 Desa Manahan Surakarta dengan luas+ 624 m2 ; Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T3 (copy sesuai asli), obyeksengketa di terbitkan di dasarkan pada Keputusan Kepala KantorPertanahan Kotamadya Surakarta Nomor :SK.550.2/04/1/2049/1996, tanggal03 September 1996 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepadaPT. Asatex Jaya atas tanah seluas + 624 m2, terletak di Kelurahan ManahanKecamatan Banjarsari berdasarkan surat permohonan Sdr.

Penerebitansertifikat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Demak No. 550.2/12/K/11.09/2003 tanggal 21 Maret 2003;Halaman 8 dari 105 halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2018/PT SMG11.12.13.14.c.

105 halaman Putusan Nomor 57/Pdt/2018/PT SMG030/47 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah,Bangunan Dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi JawaTengah Yang Dikelola Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan AsetProvinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Batursari, KecamatanMranggen, Kabupaten Demak Untuk Lembaga Penyiaran PublikTelevisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Tengah Dengan CaraPinjam Pakai.2) untuk pendirian Tower PLN berdasarkan Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Demak Nomor 550.2

atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat Jawa Tengahditerbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah ProvinsiJawa Tengah Tanggal 28 Agustus 1982 Nomor H.P./219//2017/1982melalui pemberian hak atas tanah negara.Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenDemak Nomor : 550.2/12/6/11.09/2003 tanggal 21 Maret 2003 sebagianHak Pakai Nomor 1/Desa Batursari yaitu seluas 450 M?

Perusahaan ListrikNegara (Persero) No. 48 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.5519/Desa Batursari seluas 225 m2 dengan dasar Surast KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak No.550.2/12/K/11.09/2003 tanggal 21 Maret 2003, hal tersebut tidak sesuai dengandata/dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak,dimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No.5519/Desa Batursariseluas 136 m2 tercatat atas nama PURWANTO, dengan penggunaanadalah untuk perumahan bukan untuk Tower PT.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Demak No. 550.2/12/6/11.09/2003 tanggal 21Maret 2003 bahwa sebagian tanah dari Hak Pakai No. 1Desa Batursari, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demakyaitu seluas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi)telah dipergunakan oleh Tergugat VIIl untuk pembangunanTower 1.48 dan Tower 1.49.b.

Golden Martapura ;1 (satu) surat No. 550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002perihal santunan atas tanah dan Bangunan ex. HGB No.11 dan No.103 ;Surat Masuk dan surat keluar tanggal 5 Februari 2002 ;Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah PenetapanBesarnya ganti kerugian Tanah dan Benda yang ada di atasnya atasnama PT.

Golden Martapura ;1 (satu) Surat No. 550.2/84.AIKPT.02 tertanggal 22 Februari 2002perihal santunan atas tanah dan Bangunan ex. HGB No. 11 dan No.103 ;Dikembalikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;20)21)22)23)24)25)26)27)28)Surat Masuk dan surat keluar tanggal 5 Februari 2002 ;Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah PenetapanBesarnya ganti kerugian Tanah dan Benda yang ada di atasnya atasnama PT.

No. 191 PK/Pid.Sus/201019)1 (satu) Surat No. 550.2/84.AIKPT.02 tertanggal 22 Februari 2002perihal santunan atas tanah dan Bangunan ex. HGB No. 11 dan No.103 ;Dikembalikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)Surat Masuk dan surat keluar tanggal 5 Februari 2002 ;Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah PenetapanBesarnya ganti kerugian Tanah dan Benda yang ada di atasnya atasnama PT.

Pelepasan Hak AtasTanah tanggal 25 Januari 1992 Nomor : 071/PH/I/1992 sampai dengan No. 075/PH/1/1992, No. 077/PH/1/1992, No. 081/PH/1/1992, No. 082/PH/1/1992 dan No.083/ PH/ I/ 1992.b Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11atas nama PT.Aratika oleh Tergugat III setelah dilakuakan pelunasanpembayaran berdasarkan AKta Pelepasan Ganti Rugi kepada Para PemilikTanah dan termasuk Penggugat.Berdasarkan dalil hukum tersebut diatas, maka penerbitan Surat Keputusan Nomor :$k.550.2

DesaPengembur karena hilang diterbitkan Tergugat IV telah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, dimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11 Desa Tumpaksebagai pengganti dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 Desa Pengemburditerbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat No.SK.550.2/21/1/45/62/1993. Tanggal 16 Januari 1993.

SK/550.2/21/1/45/62/1993, diberi tanda( T1.8, T2.8 );Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan, atas nama PT Anugrah Tirta Pusaka(Aratika), Surat Ukur Nomor : 27 /Tumpak/2003, tanggal 29 September 2003, Luas600.915 m2, diberi tanda ( T1.9,T2.9 );Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun2014, Atas nama PT.

atas nama Penggugat sesuaidengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiNusa Tenggara Barat No. 550.2/13/ 1/14/62/94, tanggal 9 Juni 1994 atas namaPenggugat (PT. Pengembangan Pariwisata Lombok. PT.PPL/LTDC);Bahwa setelah Penggugat menguasai Hak Guna Bangunan No. 3 Tahun 1994seluas 1.873. 385 m?, pada tahun 1995, yang persisnya pada tanggal 18 September 1995Penggugat menjual sebagian dari luas Hak Guna Bangunan No. 3, yaitu seluas 20.000m?

Jati Jaya Abadi berdasarkan Surat Keputusan KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tgl. 21 4 1990No. 644/550.2/35/1990 yang merupakan tindak lanjut dari permohonan hakyang diajukan oleh PT Jati Jaya Abadi sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri No 1 tahun 1977 tentang tata cara permohonan dan penyelesaianpemberian hak atas bagianbagian tanah hak pengelolaan sertapendaftarannya.