Tarakan TengahKota Tarakan secara aturan tidak di perbolehkan / dilarang sesuai dengan PeraturanWalikota Tarakan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban bagi pemilik kendaraanbermotor Roda Empat keatas untuk memiliki Garasi sebagai tempat penyimpanankendaraan di Kota Tarakan, Surat Edaran Dinas perhubungan Kota Tarakan tanggal12 Juli 2011, Perihal Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor Nomor : 551.2/80/ Dishubkepada pemilik / pengemudi kendaraan dan pemilik toko perbankan kantor instansidan lainlain

pemeriksa perlihatkan karena rusak, pemilik kendaraan dan / ataupengemudi kendaraan sesuai aturan perundangundangan wajib memasang segitigapengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lainnya pada saat berhentiatau Parkir dalam keadaan darurat atau kendaraan rusak di Jalan dengan tetapmengupayakan untuk segera memindahkan kendaraannya dari badan jalan dansesuai dengan surat edaran Dinas perhubungan Kota Tarakan tanggal 12 Juli 2011,Perihal Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor Nomor : 551.2

Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa;Telah membaca Surat Keterangan Luka NomorMR/112/KPMM/IV/2016 tertanggal 26 Pebruari 2016;Telah membaca Visum Et Repertum No : 003/VER/IV2016 tertanggal12 Februari 2016;Telah membaca Visum Et Repertum Nomor 071/RSMP/IV2016tertanggal 03 Februari 2016;Telah membaca Visum Et Repertum Nomor 072/RSMP/IV2016tertanggal 03 Februari 2016;Telah membaca Surat Keterangan Nomor : 551.2

L9915UJ tersebut serta kurang terampilnyaTerdakwa sehingga tidak bisa menguasai kondisi rem dan kurang menguasaijalan tersebut padahal berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 551.2/301tertanggal 17 Februari 2016 dari Dinas Perhubungan Kamunikasi danInformatika Pemerintah Kabupaten Pemalang bahwa truk yang dikendaraiTerdakwa berada dalam kondisi yang baik;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo merupakan

Dan berdasarkan haltersebut maka, Turut Tergugat menerbitkan. surat RekomendasiDishubkominfo Kota Semarang Nomor 551.2/3490/2016 tanggal21 April 2016, selebihnya daripada itu Turut Tergugat tidak pernahmenerbitkan surat dalam bentuk apapun sejak gugatan ini diajukan.Berdasarkan alasan tersebut maka, Turut Tergugat mohon kepada MajelisHakim agar menolak gugatan dan dalildalil Penggugat dan memberikanputusan dengan amar putusan sebagai berikut :.

Mahkota Anugrah ke Notaris termasuk persyaratan perijinan yang lainsekaligus Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri, dengannomor surat : 551.2/3841 tertanggal 3 Maret 2016.3. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 CV.

WahyuMandiri ;: Photo Copy sesuai aslinya Surat KeputusanKepala Dinas Nomor : 551.2/28/SIUAKB/DISHUB/2012 tentang Izin Usaha Angkutandengan Kendaraan Bermotor atas nama CV.Wahyu Mandiri ;: Photo Copy sesuai aslinya Surat PernyataanTerdakwa Doni tanggal 05 Januari 2012 untuktidak akan memuat kayu selaku Driver CV.Wahyu Mandiri atau Goss Cargo ;: Photo Copy sesuai aslinya SIM B atas namaTerdakwa Doni sebagai lampiran SuratPernyataan tertanggal 05 Januari 2012 ;: Photo Copy sesuai aslinya Surat PernyataanTerdakwa

Hal 11 dari 2112Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat oleh PenuntutUmum berupa :1 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor, No. 551.2/06/DISHUBKOMINFO2016, tanggal 5 Januari 2016, dikeluarkan olehKepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas PerhubunganInformasi dan Komunikasi Kabupaten Dharmasraya;2 Visum et repertum No. 25/VER/RSUDSJJ/XII/2015 an.

mengakibatkan korban manusia dan/ ataukerugian harta benda.13Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan berupaketerangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta yakni :Bahwa terdakwa mengemudikan Mobil Mini Bus Isuzu Panther Touringdengan Nomor Plat Polisi AB 1420 PF yang datang dari arah Pakan Salasamenuju ke Muara Labuh dengan kecepatan 60 Km/jam, dengan kondisikendaraan dalam keadaan baik sesuai dengan surat keterangan kondisikendaraan nomor : 551.2

kendaraanbermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM, wajibmenerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPnBM DIBEBASKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAHTERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" sertamencantumkan Nomor dan tanggal SKB PPn BM padasetiap lembar Faktur Pajak dimaksud.c. bahwa menurut Majelis, bahwa Pemohon Banding telahmelakukan penyerahan kendaraan yang tergolong mewahyang peruntukannya adalah sebagai kendaraan umum sesuaidengan Surat Walikota Bandung Nomor 551.2

Hal ini sesuai dengan SuratWalikota Bandung nomor : 551.2/5750DisHubtanggal 23 Desember 2011 tentang PersetujuanPrinsip Taksi Blue Bird dan Surat WalikotaPalembang Nomor : 503/001573/DISHUBtanggal 11 Juli 2011 tentang Izin PrinsipOperasi Taksi.Halaman 36 dari 50 halaman. Putusan Nomor 1619/B/PK/PJK/20175. Berita Acara Penyerahan kendaraan tersebutdilakukan sesuai Berita Acara NomorAll. TD/GSO/080/8009;8171/IV/2012 tanggal 3April 2012;6.

Bukti P36Fotokopi surat dari Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiSumatera Selatan, tertanggal 8 November 2018 Nomor:551.2/4151/5/DISHUB, Perihal: Toleransi AngkutanBatubara yang ditujukan kepada: 1. Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Lahat dan 2.

Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Muara Enim (sesuai denganFotokopi);Fotokopi surat dari Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiSumatera Selatan, tertanggal 8 Mei 2019 Nomor:551.2/1190/3/DISHUB, Perihal: Waktu ToleransiAngkutan Batubara Bulan Ramadhan yang ditujukankepada: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat(sesuai dengan Fotokopi);Peta Satelit rute jalan dari Tanjung Enim menuju PT.Semen Baturaja dengan rute sejauh 189 KM (via JalanRaya Lintas Timur PalembangPrabumulih dan JalanJenderal Sudirman

DIZAMATRA POWERINDO, tertanggal 30 Maret 2020, No.024/DP/III/2020, Perihal: Permohonan Izin Pemakaian Jalan UmumUntuk Angkutan Batu Bara; Bahwa Bukti P33 berupa surat dari Kepala Dinas PerhubunganProvinsi Sumatera Selatan, tertanggal 8 Mei 2019 Nomor:551.2/1190/3/DISHUB, Perihal: Waktu Toleransi Angkutan BatubaraBulan Ramadhan, pada pokoknya surat itu mengijinkan mengangkutbatubara pada bulan Ramadhon tidak sesuai dengan jadwal biasanyadari jam 6 sore sampai 6 pagi, itu berlaku untuk jalur umum tetapiuntuk

pengendalianpengawasan diserahkan kepada Dinas Perhubungan,; Bahwa maksud toleransi adalah dari tambang ke jalan khusus ataujalan alternatif, dari Lahat s.d Tanjung Jambu, Lahat s.d StasiunSungai Hitam, Lahat s.d Stasiun Banjarsari dan Lahat s.d MuaraPinang sebagaimana surat Toleransi Angkutan Batubara atau BuktiP32; Bahwa berdasarkan Bukti P32 berupa surat dari Kepala DinasHalaman 80 dari 111 Halaman dari Putusan No.1/P/FP/2020/PTUN.PLGPerhubungan Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 8 November 2018Nomor: 551.2

KSU PANCA TUNGGAL (551.2/6456/2006) berlaku sampai 02 Maret 2021

Surat asli dari kelurahan Banjar XII, No. 511.2/B.XII/120/X1/2011, Tanggal5 November 2011,diberi tanda bukti T11 ;12.Surat asli dari kelurahan banjar XII, Menerangkan surat edaran No.551.2/PMK/86/V1/2012, Tanggal 1 juni 2012,diberi tanda bukti T12 ;Menimbang, bahwa terhadap bukti suratsurat tersebut diatas telah diberimaterai yang cukup dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, kecuali untuk bukti T1, bukti T2, dan bukti T10 Kuasa ParaTergugat tidak dapat menunjukkan surat

Tergugat telah pulamengajukan bukti surat Foto copy salinan PutusanNomor:0195/Pdt.G/2011/PA.Utj, Tanggal 09 April 2012, (bukti T1), Bukti asliSurat undangan dari kelurahan Banjar XII tertanggal 12 juli 2011 (bukti T9), Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama PekanBaru, No.51/Pdt.G/2012/PTA.Pbr, Tanggal 24 Juli 2012 (bukti T10), Surat asli darikelurahan Banjar XII, No. 511.2/B.XII/120/X1/2011, Tanggal 5 November 2011,(bukti T11) dan Surat asli dari kelurahan banjar XII, Menerangkan surat edaranNo. 551.2

Soeratno, tanahSertifikat Hak Milik Nomor 00700 / Gunungketur seluas + 1.111 M2 a/n.Soelistyaningsih, dengan segala sesuatu yang berdiri, tumbuh dan tertanamdiatasnya yang karena sifatnya, peruntukannya dianggap sebagai bendatidak bergerak, yang terletak di Kelurahan Gunungketur, KecamatanPakualaman, Kota Yogyakarta, serta sebuah Usaha Stasiun PengisianBahan Bakar Umum ( SPBU ) Nomor 44. 551.2.

ne 1 Gs uluh satu bulan : dul i tahun dua ribu hubungan Kota Batam Nomor: 551.2 1/PHBD/11/0892/2012 tanggal 19 Maret 2012, panies ed elah i Nama dari: PT. BLUE BIRDJabatan c tar izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan sewa (rental) kepada :Alamat I 1 r 3 Kota Batam PERUSAHAAN ; PT.

FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group sepakatmelakukan addendum kontrak tambah/ kurang pekerjaan Pembangunan BaruPasar Pelita Hilir Puruk Cahu sesuai dengan kesepakatan Nomor:880.a/551.2/PPKUMKM/2011, tetapi tidak mempengaruhi waktu pelaksanaanpekerjaan proyek tersebut.Bahwa dalam kontrak Nomor: 880/511.2/PPKUMKM/2010 tersebutterdapat pengadaan tiang pancang dan baja pender sebanyak 147.671,81 Kg(seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu koma delapanpuluh satu kilogram

FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang MulyaGroup (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sepakat melakukanaddendum kontrak tambah/ kurang pekerjaan Pembangunan Baru PasarPelita Hilir Puruk Cahu sesuai dengan kesepakatan Nomor:880.a/551.2/PPKUMKM/2011, tetapi tidak =mempengaruhi waktupelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.Bahwa dalam kontrak Nomor: 880/511.2/PPKUMKM/2010 tersebutterdapat pengadaan tiang pancang dan baja pender sebanyak 147.671,81Kg (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh

/PT.PlkMulya Group (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sepakatmelakukan addendum kontrak tambah/ kurang pekerjaan PembangunanBaru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sesuai dengan kesepakatan Nomor:880.a/551.2/PPKUMKM/2011, tetapi tidak mempengaruhi waktupelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.Bahwa dalam kontrak Nomor: 880/511.2/PPKUMKM/2010tersebut terdapat pengadaan tiang pancang dan baja pender sebanyak147.671,81 Kg (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluhsatu koma delapan puluh satu

Putra Lawu Sejahtera tertanggal 11 Maret 2013(foto copy dari foto copy), diberi tanda bukti P15.Foto copy Tanda terima berkas / proposal Permohonan Persetujuan Ijin PrinsipPengelolaan Taksi Meter, Nomor : 551.2/5184/28 tanggal 11 Maret 2013 yangditerbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupetan Klaten (sesuai dengan aslinya),diberi tanda bukti P16.Foto copy Surat Keterangan layak Pengoperasian Taksi Meter di KabupatenKlaten, Nomor : 551.2/5173/28 tanggal 04 Nopember 2013 yang diterbitkanoleh Dinas Perhubungan

Foto kopi surat Ijin Muatan Barang Nomor. 551.2/676/17, tanggal 04Maret 2016 yang dikeluarkan kantor dinas perhubungan komunikasi daninformatika Kabupaten Cilacap, telah bermaterai cukup dan telahdinazzegelen di Kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya terbuktiPutusan Nomor.5574/Pdt.

Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 551.2/DishubAng/011 Tahun 2008 tentang Izin Usaha AngkutanDengan Kendaraan Umum tertanggal 24 Oktober 2008, tertandaT14;5. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan KotaPekanbaru Nomor : 551.21/DPHBANGK/2147/B/VI/09 tentangPemberian lIzin Trayek Bus Pemko Pekanbaru/ Trans MetroPekanbaru tertanggal 16 Juni 2009, tertanda T15;6. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 551.2/DishubAng/O11 Tahun : 2008 tentang IzinUsaha Angkutan Dengan Kendaraan Umumyang diberikan kepada PT. Trans MetroPekanbaru' tertanggal 24 Oktober 2008( T14 );. Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHU79529.AH.01.01Tahun 2008 tentang Pengesahan' BadanHukum Perseroan Terbatas Trans MetroPekanbaru' tertanggal 29 Oktober 2008( T17 );.

Kaimana;Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan No. 551.2/02/INDAKOP/2016 tanggal 31 Maret 2016 s/d 17 Februari 2021, dariDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan PenanamanModal Kab.

Kaimana;Asli 1 (Satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan No. 551.2/02/INDAKOP/2016 tanggal 31 Maret 2016 s/d 17 Februari 2021, dariDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan PenanamanModal Kab. Kaimana;Asli 1 (Satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan PelatihanPenguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PKGRI) No. 151691/T/NP/BSPHHXIII/2016 tanggal 24 Desember 2006;Halaman 76 dari 85 halaman Put.

Tanggal 21 Desember 2022

-Sertifikat Kesmpurnaan Kapal Perairan Daratan Nomor: 551.44/1790/Xii/Dishub/2022/Tanggal 21 Desember 2022;

-Surat Izin Trayek Nomor: 551.31.2/3096/Pelayaran-Dishub, Tanggal21 Desember 2022 ;

-Keterangan Garis Muat (Lambung Timbul) Kapal Perairan Daratan Nomor; 551.2

/397/Xii/Pelayaran Dishub/2022, Tanggal 21 Desember 2022;

-Surat Keterangan Kelengkapan Nomor:551.2/497/Xii/Pelayaran Dishub/2022, Tanggal 22 Desember 2022;

-Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai Dan Danau Nomor: 551.31.2/3098/Pelayaran Dishub, Tanggal 22 Desember 2022

-Surat Keterangan Usaha Angkutan Sungai Dan Danau Nomor: 551.31.2/3095/Pelayaran

Pas Kapal Perairan Daratan Nomor:551.44/351/Iii/Dishub/2023, Tanggal 13 Maret 2023 ;

-Sertifikat Kesmpurnaan Kapal Perairan Daratan Nomor: 551.44/350/Iii/Dishub/2023/Tanggal 13 Maret 2023;

-Surat Izin Trayek Nomor: 551.31.2/608/Pelayaran-Dishub, Tanggal 13 Maret 2023;

-Keterangan Garis Muat (Lambung Timbul) Kapal Perairan Daratan Nomor; 551.2

Gatot Subroto Dusun Dawan RT 01 RW 01, Desa Gaum,Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar tanggal 30 April2020 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, bahwadokumen ini digunakan sebagai acuan dalam melakukanpengelolaan dan pemantauan atas lingkungan hidup suatu usahadan atau kegiatan.Analisa Dampak Lalu Lintas, TERGUGAT II Intervensi sudahmempunyai Surat Keputusan jin Persetujuan Dokumen AnalisisDampak Lalu Lintas Nomor : 551.2/Rek.ADLL/384.16/VII/2020tanggal O7 Juli 2020, dimana dalam keputusan

Gatot Subroto Dusun Dawan RT 01 RW 01, Desa Gaum,Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, tanggal 30 April2020 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, bahwadokumen ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan atas lingkungan hidup suatu usaha dan ataukegiatan dalam hal ini Gedung Pertemuan dan Hotel.Surat Keputusan ljin Persetujuan Dokumen Analisis Dampak LaluLintas Nomor : 551.2/Rek.ADLL/384.16/VII/2020 tanggal 07 Juli2020, dimana dalam keputusan tersebut TERGUGAT