Ditemukan 115 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
153 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendapatMajelis yang menyatakan Pasal 31 UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28Tahun 2007, serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 22 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 26 Mei 2008 tentang TataCara Pemeriksaan Pajak tidak menyebutkan secara eksplisit maupunimplisit bahwa surat pemberitahuan hasil pemeriksaan harus diterbitkanuntuk setiap surat ketetapan pajak yang diterbitkan;Alasan Penggugat :6.4.1
Register : 15-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 21 Desember 2016 — PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
66 — 42
66 — 42
Nainggolan, M.M ; Pasangan ini diusung oleh : 6.4.1. Partai Demokrat ; Pasangan nomor urut 5 (lima) : H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi.Pasangan ini diusung oleh : 6.5.1. Partai Keadilan Sejahtera ; 6.5.2. Partai Hati Nurani Rakyat ; 6.5.3. PENGGUCAT ; 6.5.4. Partai Patriot ; 6.5.5.
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570/B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. ANTAR SARANA REKASA
35 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harita Prima Abadi Mineral merupakan jasapersewaan kapal dan bukan jasa angkutan umum di air, makaartinya, ketentuanketentuan yang seharusnya menjadi dasarpertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan danputusan adalah ketentuanketentuan dalam PP 146 juncto KMK370;Bahwa faktanya, dalam pertimbangannnya, Majelis Hakimmenyampaikan bahwa :6.4.1.
Putus : 19-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. ANTAR SARANA REKASA
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
HaritaPrima Abadi Mineral merupakan jasa persewaan kapal dan bukan jasaangkutan umum di air, maka artinya, ketentuanketentuan yangseharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalammengambil kesimpulan dan putusan adalah ketentuanketentuandalam PP 146 juncto KMK370.Bahwa faktanya, dalam pertimbangannnya, Majelis Hakimmenyampaikan bahwa :6.4.1.
Putus : 23-04-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 796 PK/Pdt/2008 Tanggal 23 April 2010 — NY. ROHANAH, dk vs Akhli Waris NYI ASMAH, dk
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
, dengan batas batas tanah sebagaiberikut Utara :tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat (Bedi) ; Selatan : jalan/terminal angkot ; Timur :tanah Tergugat IV ; Barat : bangunan toko Anugerah ;Bahwa di atas objek tanah tersebut telah dibangunpertokoan oleh Tergugat (Ill tanpa = seizin dansepengetahuan para Penggugat ;Dikuasai oleh Tergugat IV :6.4.1. Seluas + 60 m?
Register : 13-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA BANDUNG Nomor 623/Pdt.P/2019/PA.Badg Tanggal 25 Nopember 2019 — Pemohon:
1.IIS ISMANAH binti AMDJAH alias HAMZAH alias HAMDJAH
2.DEDEH M binti AMDJAH alias HAMZAH alias HAMDJAH
3.YUMIARSIH ACHMAD binti ACHMAD ABDULLAH
4.YULI HANDIANI ACHMAD binti ACHMAD ABDULLAH
5.YANI ROSITA ACHMAD binti ACHMAD ABDULLAH
28 — 2
1.IIS ISMANAH binti AMDJAH alias HAMZAH alias HAMDJAH
2.DEDEH M binti AMDJAH alias HAMZAH alias HAMDJAH
3.YUMIARSIH ACHMAD binti ACHMAD ABDULLAH
4.YULI HANDIANI ACHMAD binti ACHMAD ABDULLAH
5.YANI ROSITA ACHMAD binti ACHMAD ABDULLAH
28 — 2
Almh APONG RUKAESIH binti AMDJAH alias HAMZAHalias HAMDJAH (Anak Kandung Perempuan), meninggal duniapada tanggal 24 Agutsus 2011 digantikan oleh anak kandungnyasebagai berikut:6.4.1. YUMIARSIH ACHMAD binti ACHMADABDULLAH, (Cucu Perempuan) ;6.4.2. YULI HANDIANI ACHMAD binti ACHMADABDULLAH, (Cucu Perempuan) ;6.4.3. YANI ROSITA ACHMAD binti ACHMADABDULLAH, (Cucu Perempuan);6.4.4. YETI HERAWATI ACHMAD binti ACHMADABDULLAH (Cucu Perempuan);6.4.5.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 978/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SERIKAT PUTRA
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
sekali tidak mempertimbangkan dasar hukum koreksiPemohon Peninjauan Kembali, yaitu ketentuan Pasal 16B ayat (3)UU PPN sebagai dasar koreksi Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan atas perolehan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai.Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali menjadikan ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN sebagai landasan yuridis untukmelakukan koreksi Pajak Masukan atas Perolehan BKP Tertentu yangbersifat strategis sudah tepat karena :6.4.1
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANTAR SARANA REKASA;
45 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harita Prima Abadi Mineral merupakan jasapersewaan kapal dan bukan jasa angkutan umum di air, makaartinya, ketentuanketentuan yang seharusnya menjadi dasarpertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan danputusan adalah ketentuanketentuan dalam PP 146 juncto KMK370;Bahwa faktanya, dalam pertimbangannya, Majelis Hakimmenyampaikan bahwa :6.4.1.
Putus : 23-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990 B/PK/PJK/2017 Tanggal 23 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SERIKAT PUTRA
155 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempertimbangkan dasar hukumkoreksi Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu ketentuan Pasal16B ayat (3) UndangUndang PPN sebagai dasar koreksi PajakMasukan yang dapat diperhitungkan atas perolehan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali menjadikanketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPN sebagailandasan yuridis untuk melakukan koreksi Pajak Masukan atasPerolehan BKP Tertentu yang bersifat strategis sudah tepatKarena:6.4.1
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 77/Pid.B/LH/2021/PN Unr Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Muslichan Darojad, S.H.
2.Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
EBIT SETYAWAN Bin WAHYO
139 — 9
1.Muslichan Darojad, S.H.
2.Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
EBIT SETYAWAN Bin WAHYO
139 — 9
Bahwa berdasarkan Prosedur Kerja (PK) Pembangunan dan PengelolaanHutan Alam Sekunder (HAS) Nomor: PKSMPHT.01002 Halaman 21 Ponit6.4 tentang PEMANFAATAN bahwa:Alokasi kawasan HAS tidak hanya berfungsi untuk tujuan keterwakilanhutan alam di setiap KPH, namun pada prinsipnya kawasan HAS dapatdimanfaatkan sebagai berikut:6.4.1. Pemanfaatan kawasan antara lain melalui kegiatan wusaharehabilitasi satwa dan penangkaran satwa liar.6.4.2.
Putus : 14-06-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 Tanggal 14 Juni 2016 — 1. PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU),
602 — 1254 — Berkekuatan Hukum Tetap
602 — 1254 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi kesimpulan tersebutdibuat tanpa dasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena:6.4.1 Termohon menggunakan nilai penjualan, bukan volumepenjualan, sebagai indikator pangsa pasar (market share)padahal segmen pasar dan produk masingmasing dariperusahaan yang disebutkan dalam tabel dalam PutusanKPPU butir 5.18 berbedabeda;6.4.2 Termohon mengambil total nilai Penjualan Domestik(replacement & original equipment) untuk ban kendaraanpenumpang, ban kendaan mini truck, ban kendaraan lighttruck
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan haltersebut, perusahaan perantara/conduit company/interpostingcompany bukan merupakan pemilik yang sebenarnya daripenghasilan;Bahwa berdasarkan pengertian beneficial owner tersebut,terdapat beberapa fakta bahwa Goederhand Finance B.Vadalah bukan sebagai beneficial owner sebagai berikut :6.4.1. Bahwa Goederhand Finance BV Belanda sahamnya100% dimiliki Golden Agri International Trading LtdHalaman 25 dari 35 halaman.
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NOKIA SIEMENS NETWORKS
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agung.Bahwa dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)dalam menjawab Permohonan Penerbitan Surat Perintah MembayarImbalan Bunga (SPMIB) yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) adalah ketentuan Pasal 43 PP 74.Bahwa terkait dasar hukum dan dasar pertimbangan yangdipergunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalammenjawab surat permohonan Pemberian Imbalan Bunga yangdiajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), perludijelaskan halhal sebagai berikut :6.4.1
Register : 08-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PA Soreang Nomor 344/Pdt.P/2020/PA.Sor Tanggal 11 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
180 — 206
180 — 206
Wigada (dan telah meninggal dunia pada hariSelasa tanggal 03 Maret 2017) yang kedudukan warisnya digantikanpula oleh anakanaknya yaitu:6.4.1. Anila Andriani6.4.2. Beben6.5.A. Kusnaedi bin A. S. Wiganda6.6.Asep Koswara bin A. S. Wiganda6.7.Lilis Resmiyasih binti A. S. Wiganda6.8.Pemohon VI bin A. S. Wiganda6.9.Jamaludin bin A. S.
Register : 01-09-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 25-02-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2435/Pdt.G/2014/PA.JS Tanggal 19 Maret 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
61 — 26
61 — 26
Untuk menunjukkan peran sebagai suamidan imam yang baik dalam rumah tangga (atas taufik dari AllahTabaraka Wataala), TERGUGAT melaksanakan halhal sebagaiberikut:6.4.1. TERGUGAT senantiasa memberi nafkah bagi keluargaMenafkahi keluarga dengan benar adalah salah satukewajiban utama seorang kepala keluarga dan dengan inilahdi antaranya dia disebut pemimpin bagi anggotakeluarganya.
Register : 18-02-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 105/PDT/2020/PT SBY Tanggal 22 April 2020 — Pembanding/Penggugat : LELY LESTARI
Terbanding/Tergugat : PT. ASURANSI CENTRAL ASIA RAYA
190 — 131
Terbanding/Tergugat : PT. ASURANSI CENTRAL ASIA RAYA
190 — 131
Ketentuanketentuan yang disepakati oleh Penanggung (Tergugat),Pemegang Polis (Penggugat) dan Tertanggung (Nica Wijaya) antaralain sebagai berikut :6.4.1. Jenis pertanggungan : WHOLE LIFE6.4.2. Uang pertanggungan sebesar : Rp. 550.000.000. (lima ratuslima puluh juta rupiah)6.4.3. Pertanggungan mulai berlaku: tanggal 01032006 (masapertanggungan 74 tahun).6.4.4. Pertanggungan berakhir : tanggal 01032080.6.4.5. Besarnya premi : Rp. 3.355.000, (Tiga juta tiga ratus limapuluh lima ribu rupiah)6.4.6.
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANTAR SARANA REKASA;
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harita Prima Abadi Mineral merupakan jasapersewaan kapal dan bukan jasa angkutan umum di air, makaartinya, ketentuanketentuan yang seharusnya menjadi dasarpertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan danputusan adalah ketentuanketentuan dalam PP 146 juncto KMK370;Bahwa faktanya, dalam pertimbangannnya, Majelis Hakimmenyampaikan bahwa :6.4.1.
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600/B/PK/PJK/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SATYA KISMA USAHA
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembelianatau perolehannya digunakan untuk penyerahan Barang KenaPajak dan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainyadibebaskan sesuai Pasal 16 B ayat (3) Undangundang PajakPertambahan Nilai dan Pasal 2 ayat (2) huruf c dari PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2001 juncto Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa majelis hakim pengadilan' pajak tidak dapatmemisahkan perlakuan' perpajakan antara barang hasilproduksi dengan barang hasil maklon.6.4.1
Putus : 28-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681/B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT FUJITA INDONESIA
119 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
) sebesarRp4.430.896.705,00 yang dilakukan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding)kepada FIW adalahtransaksi hubungan istimewa (transaksi transfer pricing) antaraanak dan induk perusahaan.Bahwa pembayaran royalty (technical assistance fee) sebesarRp4.430.896.705,00 yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)kepada FIW adalah transaksi hubunganistimewa (transaksi transfer pricing) antara anak dan indukperusahaan, dan hubungan istimewa tersebut dibuktikan dengan:6.4.1
Register : 03-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 599/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 27 Nopember 2018 — GUBERNUR DKI JAKARTA CQ WALIKOTA JAKARTA BARAT >< M.SYARIEF Alias MOCH.SYARIF CS
94 — 30
94 — 30
Menyatakan Tergugat II perkara ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga patutdijatuhi hukuman sebagai berikut :6.4.1.Tergugat Il perkara ini dihukum untuk membayar ganti rugimateriil kepada Penggugat perkara ini atas tanah obyek perkaraini seluas 15.190 M2 termasuk tanah obyek perkara ini yangterkena pelebaran Kali Pesanggrahan dan Pembuatan jalanInspeksi pada jalur pinggir Kali Pesanggrahan, dengan perincian ;6.4.1.1.