Ditemukan 141 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-04-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 307/Pdt.G/2015/PN Dps Tanggal 21 September 2015 — LUH PUTU SULENDRI, dkk. melawan I GUSTI AYU OKA ARWATI, dkk.
34 — 24
34 — 24
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 tahun 2000 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.14 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 tahun 2001 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.15 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.047.0109.0 tahun 2001 atas nama I ketut Beratha,Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.16
Register : 11-12-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 58/G/2015/PTUN-PTK Tanggal 8 Juni 2016 — USPIANDY.AK. MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG
120 — 69
120 — 69
, tercatat atas nama SUPRIADI ;9.16.Sertifikat Hak Milik No.2498/Sukaharja/1996 tanggal 18 Oktober 1996,Gambar Situasi No.5062/1996 tanggal 2 September 1996 seluas 1.378M?, tercatat atas nama ELIYATI ; 189.17.Sertifikat Hak Milik No.2499/Sukaharja/1996 tanggal 18 Oktober1996, Gambar Situasi No.5063/1996 tanggal 2 September 1996 seluas1.348 M?
Register : 16-06-2011 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 486/Pdt G/ 2011/ PN JKT.BAR Tanggal 19 Juli 2012 — 1. Ny. MASTUROH Binti Cholid; 2. Ny. MARYATI Binti Syaroni, Cs; Lawan; 1. Ahli Waris (alm) Halim Wibawa; 2. Ahli Waris (alm) H. Mat Iji Tarmizi; 3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kotamadya Jakarta Timur; 5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung Satu; 6. Kepala Kantor Kecamatan Pulo Gadung; 7. Kepala Kantor Kelurahan Rawa Terate;
116 — 24
116 — 24
Karena objek Akta Jual beli merupakan tanah yang dipalsukandengan sendirinya pihak penjual yaitu pemilik tanah yang dijual kepadaHalim Wibawa sebagai subjek dalam Akta Jual Beli sengajadipalsukan atau setidaknya mengandung kepalsuan;9.16. Mengingat objek berupa tanah yang tercantum dalam Akta JualBeli adalah palsu dengan sendirinya data kepemilikan tanah oleh parapenjual adalah palsu atau setidaknya mengandung kepalsuan;9.16.
Register : 05-04-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr Tanggal 6 Juli 2017 — RAHMAT HIDAYAT, Dkk Vs PT. AGRO SARIMAS INDONESIA
174 — 78
174 — 78
bahwa bukti P1 s.d 9.14 berupa Keputusan Gubernur RiauNomor : 573 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sub Sektor Perkebunan BuahKelapa Buak Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet Serta Industri Propinsi RiauTahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 ;Menimbang, bahwa bukti P1 s.d 9.15 berupa Keputusan Gubernur RiauNomor :120/l/2017 tentang Upah Minimum Sub Sektor Perkebunan Buah KelapaBuak Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet Serta Industri Propinsi Riau Tahun2017 tanggal 26 Januari 2017 ;Menimbang, bahwa bukti P1 s.d 9.16
Putus : 04-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211/B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
perludijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dantujuan diberikannya kemudahan tersebut.9.15.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan maksuddan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing dan memberiperlakuan yang sama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan berprinsipequal karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lain yang prosesbisnisnya tidak terpadu (non integrated).9.16
Register : 22-11-2013 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 858 B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BALI SHOP;
118 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Bandingtidak dapat memberikan bukti yang valid/nemadai yang sehubungandengan Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp154.390.931,00, jugatidak melakukan pembukuan dan pencatatan yang memadai sesuaiPasal 28 UU KUP (tidak tercatat dalam Neraca Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding)).9.16.Bahwa selain itu berdasarkan KKP Pemeriksa berupa rekap SPTmasa PPN Masa Januari s.d.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1467/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BINA SAINS CEMERLANG
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untukkegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligusuntuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapatdikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya;Bahwa mengingat PPN atas pupuk dan lainlain yangdikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untukmenghasilkan TBS, yang merupakan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, maka Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;9.16
Putus : 26-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 195/B/PK/PJK/2016dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkandaya saing dan memberi perlakuan yang sama;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikanberprinsip equal karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lainyang proses bisnisnya tidak terpadu (non integrated);9.16.Bahwa dalam kasus ini, mengenai perlakuan yang sama atasPeninjauan Kembali dan Pajak Masukan, dapat dijelaskan sebagaiberikut:a.
Register : 11-10-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 297/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST Tanggal 18 Februari 2019 — FAUJI TANUDJAYA >< PT STEADY SAFE Tbk
125 — 41
125 — 41
kebijakan yang diterapbkan TERGUGAT untukkaryawan yang pindah ke perusahaan konsorsium sebagaimana disebutkandalam point 7 diatas sehingga pada saat TERGUGAT menawarkanPENGGUGAT menjadi Direktur di PT Trans Batavia, PENGGUGAT bersediadengan senang hati menerimanya karena Gaji, Tunjangan dan fasilitas yangakan PENGGUGAT peroleh di perusahaan Konsorsium tersebut jauh lebih baikdari yang diterima PENGGUGAT di Perusahaan TERGUGAT.15.Bahwa TERGUGAT menolak apa yang didalilkan PENGGUGAT dalamgugatannya angka 9.16
Putus : 10-08-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 — Sdr. ISMAYUDI, Ketua Dewan Pengawas Koperasi VS CHANDRA WIJAYA TAN alias TAN ING BHO, DK
148 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 62 PK/Pat.SusPailit/201515 Juni 2012 sebesar Rp16.675.600,00 (enam belas juta enamratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) atas namaTermohon ;9.16. Cek Bank Mandiri Nomor EZ 736716 dengan tanggal jatuh tempo27 September 2012 sebesar Rp5.733.400,00 (lima juta tujuh ratustiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atas nama Indra. S yangmerupakan pembayaran dari Termohon ;9.17.
Putus : 13-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 K/AG/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 — H. ELVIS JOHNNY, S.H., M.H. bin H. SYAHDINAR, dkk VS NURMI binti BURHANUDDIN
46 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syahdinar dibeli tahun2007 ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketika ayah Penggugat 1,2, 3, 4 dan 5 meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2009,meningalkan harta warisan sebagai berikut:1.Separoh dari bagian harta bersama seperti tersebut pada posita9.1 s/d 9.16 di atas;. Bagian warisan H. Syahdinar sebagai suami ketika almarhum Hj.Zuhiyar meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2006;.
Register : 10-03-2015 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 0603/Pdt.G/2015/PA.Jbg Tanggal 16 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
10 — 0
Uang tunai Deposito sebesar Rp.160.000.000..9.16. Uang yang dipinjam orang tua pemohon sebesarRp.30.000.000..9.17. Uang tagihan pemohon dikonsumen sebesarRp.30.000.000..9.18. Uang putaran di Bank Jatim Pemohon No. Rek. BankJatim 0422224572 sebesar Rp.60.000.000..9.19. Ketel di H. Margiono (mojolegi) seharga Rp.20.000.000,.9.20. Bakalan (bahan), ban jadi, karet seharga Rp.100.000.000..10.
Register : 27-10-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1037 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA;
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
untukperusahaan integrated tidak mengandung unsur PajakMasukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah; Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yangsehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuanPPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak adaPajak Keluaran baik atas penyerahan konsumtif, produktif,maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak adaPajak Masukan yang dikreditkan, baik atas penyerahankonsumtif, produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan(TBS busuk);9.16
Register : 15-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 345/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 7 September 2017 — PT.WISMA AMAN SENTOSA (PT.WAS) >< PT.MITRA TIRTA UTAMA (PT.MTU) CS
200 — 110
200 — 110
., 9.16. dan 9.18.
Pasal 9.16. dan Pasal9.18. Akta No. 26 tertanggal 26 Oktober 2010 mengatur padapokoknya apabila Direksi lalai menyelenggarakan RUPSLBsebagaimana permintaan pemegang saham, maka pemegang sahammengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPSLB dimaksudkepada Dewan Komisaris.Turut Tergugat mengutip Pasal 79 ayat (5) dan (6) UUPT No. 40/2007jo. Pasal 9.16. dan Pasal 9.18.
Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Pasal 9.16. dan Pasal 9.18. Akta No. 26 tertanggal 26 Oktober 2010:9.16. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa ataspermintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisarissebagaimana dimaksud dalam ayat 9.14. dengan memenuhiketentuan anggaran dasar Perseroan.9.18.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA LOKASI PERANAP
157 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
danperlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang darimaksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.9.15.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai denganmaksud dan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saingdan memberi perlakuan yang sama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan berprinsipequal karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lain yang prosesbisnisnya tidak terpadu (non integrated).9.16
Register : 09-09-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 174/Pdt.P/2016/PA.JB Tanggal 5 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
35 — 1
35 — 1
Namad (cucu laki-laki kandung);
9.16. Saidi Bin H. Namad (cucu laki-laki kandung);
9.17. Mamun Bin H. Namad (cucu laki-laki kandung);
9.18. Muanih Binti H. Namad (cucu perempuan kandung);
9.19. Murdiah Binti H. Namad (cucu perempuan kandung);
9.20. Syaiful Alam Bin H. Mundji (cucu laki-laki kandung);
9.21. H. Syaiful Rahim Bin H. Mundji (cucu laki-laki kandung);
9.22. Wahyu Haryono Bin H.
Putus : 04-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214/B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
161 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
perludijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dantujuan diberikannya kemudahan tersebut.9.15.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan maksuddan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing dan memberiperlakuan yang sama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan berprinsipequal karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lain yang prosesbisnisnya tidak terpadu (non integrated).9.16
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
148 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan perlu dijaga agar di dalam penerapannyatidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut.9.15.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahsesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas:meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yangsama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikanberprinsip equal karena tidak mempertimbangkan WajibPajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (nonintegrated).9.16
Register : 19-12-2018 — Putus : 09-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4641/Pdt.G/2018/PA.Sda Tanggal 9 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 30
103 — 30
Iksan.9.16 Sebuah Tanah beserta Bangunan diatasnya atas nama AlmarhumH. Moh. Iksan bin Madrani (alm) alias H. Moh. Ihsan alias Toyib alias M.Toyib Bisri yang beralamat di Kab. Sidoarjo dengan luas 470 m? sesuaiLetter C No. 1178 persil 9 d II. Batasbatas rumah tersebut adalah sisi barat: Jalan Bungurasih Dalam, sisi timur : tanah a/n Almarhum H. Moh. Iksan,sisi utara : Jalan Bungurasih Barat, sisi selatan : rumah a/n Almarhum H.Moh.
Register : 15-12-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 96/PDT/2020/PT PLG Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat : DANURI Diwakili Oleh : SAMLAN ZABUR SH MH
Terbanding/Penggugat I : JUARI Bin Kasan Kodirin
Terbanding/Penggugat II : HARTONO Bin JUARI
Terbanding/Penggugat III : SRI HARTANI Binti JUARI
Terbanding/Penggugat IV : ISBIANTO. S
108 — 41
Terbanding/Penggugat I : JUARI Bin Kasan Kodirin
Terbanding/Penggugat II : HARTONO Bin JUARI
Terbanding/Penggugat III : SRI HARTANI Binti JUARI
Terbanding/Penggugat IV : ISBIANTO. S
108 — 41
Rp. 100.000.000,Total Rp. 1.563.000.000,Hutang Rp. 566.199.000,Sisa Rp. 996.801.000,Dibulatkan menjadi Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah)Diberi tanda P. 9.16.Bahwa bukti pembayaran seluruh hutang Alm. Misna binti Tanya dituangkan juga dalam Kwitansi yang bermatrai cukup, tanggal7 April 2013 . diberi anda P. 10.Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT PLG17.Bahwa dari PERINCIAN JUAL BELI tersebut, Tergugat DANURI masihmempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada Alm.