AbuBakar)Kerugian ImmateriilKerugian Immateriil Penggugat Intervensi II Ro20.000.000.000,00(dua puluh milyar rupiah); Harga Pembelian Unit TKC ID 9.17 (Lantai 9 Nomor 17)sejumlah Rp848.410.500,00 (delapan ratus empat puluhdelapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) danUnit TKC ID 10.17 (Lantai 10 Nomor 17) sejumlahRp828.410.500,00 (delapan ratus dua puluh delapan jutaempat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah); Keuntungan Masa Tunggu (Predevelopment return), yakni :1) Unit TKC ID 9.17

Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yangdikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untukmenghasilkan TBS, yang merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannyatidak dapat dikreditkan;9.17.Bahwa di samping uraian tersebut di atas, tanpa mengurangiindependensi Majelis Hakim Mahkamah Agung, terdapatpendapat salah satu Majelis Hakim (Hakim Masdi, S.E., M.Si.)yang menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion)dalam

Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat danmenghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran danMasukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik atas penyerahankonsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dantidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk).9.17.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,maka

tinggi, sedangkan untukperusahaan integrated tidak mengandung unsur PajakMasukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah; Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yangsehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuanPPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak adaPK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupuntidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PM yangdikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif,maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk);9.17

Putra Prima Persada untuk melaksanakanpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U TA. 2012.15. 1 (satu) buah Addendum Ke1 tanggal 13 Desember 2012terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PKPRKB/Satker/PRKKB8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.16. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB9U/23 tanggal 18 September2012 antara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada untukpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9.17. 1 (satu) buah Addendumm Ke1 tanggal 14 Desember2012

Prima Persada untuk melaksanakanpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu8 U TA. 2012.Halaman 117 dari 141 Putusan Nomor 71/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG15. 1 (satu) buah Addendum Ke1 tanggal 13 Desember2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PKPRKB/Satker/PRK KB8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.16. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB9U/23 tanggal 18September 2012 antara PPK dengan PT. sarana WangunPersada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah KhususKabupaten Belu 9.17

Putra Prima Persada untuk melaksanakanpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu8 U TA. 2012.15. 1 (satu) buah Addendum Ke1 tanggal 13 Desember2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PKPRKB/Satker/PRK KB8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.16. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB9U/23 tanggal 18September 2012 antara PPK dengan PT. sarana WangunPersada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah KhususKabupaten Belu 9.17. 1 (satu) buah Addendumm Ke1 tanggal 14Desember

400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada Tabel 1 dan Tabel 3 diatas, maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakankeadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingatbahwa pokok pikiran dalam UU PPN dan Memori PenjelasanPasal 16B UU PPN menghendaki keadilan pembebanan pajakdan diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang samaterhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalambidang perpajakan yang pada hakekatnya sama;9.17

tinggi, sedangkan untuk perusahaanintegrated tidak mengandung unsur Pajak Masukan Kebun,sehingga harga cenderung lebih rendah;Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehatdan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPNKeluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baikatas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak adapenyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan,baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidakada penyerahan (TBS busuk);9.17

Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat danmenghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran danMasukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik atas penyerahankonsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dantidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk).9.17.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,maka

tinggi,sedangkan untuk perusahaan integrated tidak mengandung unsurPajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah; Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehatdan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluarandan Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan(TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak adapenyerahan (TBS busuk);9.17

tinggi, sedangkan untukperusahaan integrated tidak mengandung unsur PajakMasukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah;" Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yangsehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuanPPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak adaPK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupuntidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PMyang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBSbusuk);9.17

mengandung unsur PajakMasukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah.Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 203/B/PK/PJK/2016" Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yangsehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuanPPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak adaPK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupuntidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PMyang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBSbusuk).9.17

Bahwa dari Surat Keputusan Bupati Sumedang tersebut telah direalisasikanpembebasan lahannya dengan perincian sebagai berikut: KEBUTUHAN REALISASI LUAS BIDANG LUAS BIDANG 13.34 Ha 298 9.17 Ha 194 68,70 % 8.

tinggi, sedangkan untukperusahaan integrated tidak mengandung unsur Pajak MasukanKebun, sehingga harga cenderung lebih rendah; Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat danmenghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran danMasukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik atas penyerahankonsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dantidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtiif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk);9.17

Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yangsehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuanPPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak adaPK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupuntidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PMyang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBSbusuk).9.17.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, maka

Putusan Nomor 204/B/PK/PJK/2016" Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehatdan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPNKeluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baikatas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak adapenyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan,baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidakada penyerahan (TBS busuk;9.17.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan

tinggi, sedangkan untukperusahaan integrated tidak mengandung unsur PajakMasukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah;" Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yangsehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuanPPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak adaPK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupuntidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PMyang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBSbusuk);9.17

tinggi,sedangkan untuk perusahaan integrated tidak mengandung unsurPajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah;Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehatdan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluarandan Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan(TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak adapenyerahan (TBS busuk);9.17

Giro DJ 654766Bank Mandir.TOTAL KERUGIAN MATERIIL PENGGUGAT INTERVENSI II adalah Rp.1.001.300.000, (satu milyar satu juta tiga ratus ribu rupiah).KERUGIAN IMMATERIILKERUGIAN IMMATERIILPENGGUGAT INTERVENSI II Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah).a4 HARGA PEMBELIANUnit TKC ID 9.17 (Lantai 9 Nomor 17)sejumlah Rp. 848.410.500, (delapan ratus empat puluh delapan jutaempat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan Unit TKC ID 10.17(Lantai 10 Nomor 17) sejumlah Rp. 828.410.500, (delapan ratus duapuluh

delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).* KEUNTUNGAN MASA TUNGGU (Predevelopment return), yakni :1) Unit TKC ID 9.17 yang telah jatuh tempo, yakni 5 Agustus 2014sebesar Rp. 25.452.315, (dua puluh lima juta empat ratus limapuluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah)2) Unit TKC ID 10.17 yang telah jatuh tempo, yakni 5 Agustus 2014sebesar Rp. 25.452.315, (dua puluh lima juta empat ratus limapuluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah)* POTENTIAL LOSSatas Keuntungan Masa Tunggu (Predeveopmentreturn

Giro DJ 654766Bank Mandiri.TOTAL KERUGIAN MATERIIL PENGGUGAT INTERVENSI II adalah Rp.1.001.300.000, (satu milyar satu juta tiga ratus ribu rupiah).KERUGIAN IMMATERIILKERUGIAN IMMATERIILPENGGUGAT INTERVENSI II Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah).3 PIIII + HARGA PEMBELIANUnit TKC ID 9.17 (Lantai 9 Nomor 17)pseu sejumlah Rp. 848.410.500, (delapan ratus empat puluh delapan jutaempat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan Unit TKC ID 10.17canHalaman 103 dari 165 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Abu Bakar)(Lantai 10 Nomor 17) sejumlah Rp. 828.410.500, (delapan ratus duapuluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).oo KEUNTUNGAN MASA TUNGGU (Predevelopment return), yakni :1) Unit TKC ID 9.17 yang telah jatuh tempo, yakni 5 Agustus 2014sebesar Rp. 25.452.315, (dua puluh lima juta empat ratus limapuluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah)2) Unit TKC ID 10.17 yang telah jatuh tempo, yakni 5 Agustus 2014sebesar Rp. 25.452.315, (dua puluh lima juta empat ratus limapuluh dua

Muslifah (Tergugat 6), dengan rincian sebagai berikut: Uang Penghargaan Masa Kerja (9.17 Tahun) 4x Rp 2.908.100,00= Rp 11.632.400,00 Sisa Cuti 3/30 x Rp 2.908.100,00 Rp 290.810,00 Upah Agustus 2014 Rp 2.908.100,00 +Jumlah Total = Rp 14.831.310,007) Sdr.

Muslilah (Termohon Kasasi6), dengan rincian sebagai berikut : e Uang Penghargaan Masa Kerja (9.17 Tahun) 4 x Rp 2.908.100, =Rp 11.632.400,e Sisa Cuti 3/30 x Rp 2.908.100, = Rp 290.810,e Upah Agustus 2014 =Rp 2.908.100, +Jumlah Total =Rp 14.831.310,(7) Sdr. Dwi Setianingsih (Termohon Kasasi 7), dengan rincian sebagai berikut :e Uang Penghargaan Masa Kerja (8.41 Tahun) 3 x Rp 2.616.571, =Rp 7.849.713,e Sisa Cuti 13/30 x Rp 2.616.571, =Rp 1.133.847,e Upah Agustus 2014 =Rp 2.616.571.

Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehatdan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluarandan Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan(TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak adapenyerahan (TBS busuk).9.17.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,maka