ABC.bahwa Pemohon Banding mendalilkan dalam persidangan transaksipengalihan aset adalah merupakan retur kepada pihak developer yaitu PT.ABC, dan karenanya bukan merupakan obyek PPN Pasal 16D UU PPN.bahwa dalam persidangan diperoleh informasi bahwa dalam rangkapembelian aktiva berupa empat unit Exclusive Office Tower The BellezzaPermata Hijau yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan developerPT.

dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008Pemohon Banding mengakui menguasai aktiva berupa empat office tower diapartemen Bellezza Permata Hijau, dengan mencantumkan sebagai aktivatetap yang tercantum dalam laporan audit 2008.bahwa Terbanding menyatakan pada Tahun 2009 sebagaimana tercantumpada laporan audit 2009 dan neraca Pemohon Banding, aktiva tersebut tidakada lagi sehingga dapat diketahui terjadi penjualan aktiva yang merupakanobjek PPN Pasal 16D.Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat

sebagai berikut:bahwa kepada Pemohon Banding dilakukan Koreksi Positif Dasar PengenaanPajak PPN Masa Pajak Mei 2009 sebesar Rp 7.899.065.946,00 berupa nilaipenjualan aktiva yang merupakan objek PPN Pasal 16D.bahwa Pemohon Banding mendalilkan dalam persidangan transaksipengalihan aset bukan merupakan obyek PPN Pasal 16D UU PPN karenabukan penjualan melainkan merupakan retur kepada pihak developer yaituPT.

ABC.bahwa dalam persidangan terbukti bahwa aset berupa office tower diapartemen Bellezza Permata Hijau adalah merupakan milik dari PemohonBanding karena telah tercantum dalam laporan audit 2008.bahwa berdasarkan laporan audit Tahun 2009 aktiva a quo sudah tidaktercantum lagi dalam neraca Pemohon Banding.bahwa pada saat perolehan aktiva a quo, PPN Masukan telah dilaporkan dandijadikan sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN Tahun 2008.MemperhatikanMengingatbahwa Majelis berpendapat telah terjadi penyerahan

aktiva oleh PengusahaKena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untukdiperjualbelikan.bahwa Majelis berpendapat terbukti dalam persidangan bahwa PajakPertambahan Nilai terkait perolehan aktiva a quo telah dibayar dandikreditkan oleh Pemohon Banding.bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa koreksiyang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 7.899.065.946,00 berupapengenaan PPN berdasarkan Pasal 16D UU PPN adalah telah benar dan tetapdipertahankan, oleh karenanya

sampai dengan Desember 2008 sesuai dengan Pasal 1Aayat (1) huruf djuncto Pasal 4 huruf a Undangundang Pajak Pertambahan Nilai karena: terdapat selisih pembelian impor dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008 dengan pembelian impor yang dilaporkan dalam Surat PemberitahuanMasa Pajak Penghasilan Pasal 22 selama Tahun Pajak 2008; sesuai Laporan Audit, Terbanding tidak dapat meyakini alasan bahwa atas pembelianperalatan vaksinasi sebesar Rp 2.163.377.960,00 dicatat sebagai aktiva

tetap(capitalised), sedangkan pada perkiraan aktiva tetap, pada penambahan VaccinationEquipment (acct code: 100007) pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.683.916.115,00dan rincian barangbarang pada perkiraan penambahan Vaccination Equipment berbedadengan daftar barang yang diakui Pemohon Banding merupakan pembelian imporperalatan vaksinasi;bahwa menurut Pemohon Banding jumlah sebesar Rp 2.163.377.960,00 di atas bukanlahpemberian cumacuma melainkan pembelian impor yang Pemohon Banding gunakansebagai

biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sasuai Pasal 6UndangUndang Pajak Penghasilan diantaranya: importasi peralatan/equipment (Desvac, Dovac Double, Syringe Dovac) dikapitalisasisebagai aktiva tetap, didepresiasikan, dan dipergunakan sendiri untuk kegiatan usahaseperti menyimpan persediaan dalam temperature tertentu; mesin/alat vaksin dipergunakan sebagai alat peraga/demo vaksinasi dan digunakan sebagailayanan vaksinasi kepada pelanggan; spare parts (aktiva lancar persediaan

dalam temperature tertentu;bahwa berdasarkan bukti P17 sampai dengan P20 Pemohon Banding dapat membuktikanbahwa spare part for poultry equipment dicatat aktiva lancar persediaan untuk memperbaikimesin/peralatan yang rusak, pada saat pemakaian diakui sebagai biaya spare parts;bahwa berdasarkan bukti P21 sampai dengan P26 Pemohon Banding dapat membuktikandesvac telah dikapitalisasi sebagai aktiva tetap (tool & equipment) (inventory spare part),didepresiasikan, dan dipergunakan sendiri untuk kegiatan

usaha;bahwa berdasarkan bukti P27 sampai dengan P30 Pemohon Banding dapat membuktikandesvac telah dikapitalisasi sebagai aktiva tetap (inventory spare part) dan dipergunakansendiri untuk kegiatan usaha;bahwa berdasarkan bukti P31 sampai dengan P39 Pemohon Banding dapat membuktikanmajalah dan brosur sebagai bahan bacaan para staff dan karyawan dan diakui sebagai biaya;bahwa berdasarkan bukti P40 sampai dengan P43 Pemohon Banding dapat membuktikandesvac telah dikapitalisasi sebagai aktiva tetap (tool

Adapunalasan pihak Tergugat, berdasarkan penjelasan secara verbal yang disampaikandi Kantor Pihak Tergugat, penerapan kurs tanggal Merger untuk menghitungNilai Buku Aktiva Tanah dan Bangunan adalah sudah seharusnya karena padasaat itulah terjadi pengalinan Aktiva. Karena nilai Aktiva tercatat dalam USDollar, maka atas nilai tersebut harus dikonversi dengan menggunakan kurspada saat pengalihan aktiva terjadi yaitu tanggal Akta Merger.

Karena NJOP lebih besar dari Nilai Buku maka kamimenggunakan angka NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yangterhutang ;Berdasarkan PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap, angka 60 disebutkan bahwaaktiva tetap pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan.Selanjutnya pada angka 65 disebutkan Aktiva tetap disajikan berdasarkannilai perolehan aktiva tersebut dikurangi Akumulasi penyusutan.

SelanjutnyaPSAK No. 47 tentang Akuntansi Tanah menyebutkan bahwa akuntansitanah pada prinsipnya mengikuti PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap ;Berdasarkan PSAK No. 52 tentang Mata Uang Pelaporan, angka 14menyatakan prosedur pengukuran Saldo Awal untuk Aktiva dan KewajibanNon Moneter serta modal saham diukur kembali dengan menggunakan kurshistories atau kurs terjadinya transaksi perolehan aktiva tetap, terjadinyakewajiban atau penyetoran saham.

Alasan kami menggunakan NJOP, danbukan Nilai Buku yang merupakan nilai pengalinan aktiva, karena NJOPlebin mencerminkan nilai yang sebenarnya dari aktiva Tanah & Bangunantersebut jika dibandingkan dengan Nilai Buku.

Berdasarkan PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap, angka 60 disebutkan bahwa"aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.Selanjutnya pada angka 65 disebutkan Aktiva tetap disajikan berdasarkannilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya,PSAK No. 47 tentang Akuntansi Tanah menyebutkan bahwa Akuntansitanah pada prinsipnya mengikuti PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap ;.

sendiri berupa pemakaian sendiri/pemberian CumaCuma adalah karena sesuai dengan tanggapanPemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian disebutkan bahwa selisih pembelianadalah atas pembelian peralatan vaksinasi yang diberikan kepada konsumen sebagai bentuk layanetelah dibebankan sebagai biaya usaha; Menurut Pemohon Banding:bahwa dalam koreksi Terbanding termasuk importasi untuk peralatan/equipment seperti Desvac, LDouble, Syinge Dovac yang oleh Pemohon Banding dikapitalisasi sebagai aktiva

tetap (capitalised), sedangkaperkiraan aktiva tetap, pada penambahan Vaccination Equipment (acct code: 100007) pada tahuadalah sebesar Rp 1.683.916.115,00 dan rincian barangbarang pada perkiraan penarVaccination Equipment berbeda dengan daftar barang yang diakui Pemohon Banding merpembelian impor peralatan vaksinasi;bahwa menurut Pemohon Banding jumlah sebesar Rp 2.163.377.960,00 di atas bukanlah pencumacuma melainkan pembelian impor yang Pemohon Banding gunakan sebagai biayamendapatkan, menagih

dengan P20 Pemohon Banding dapat membuktikan bahwpart for poultry equipment dicatat aktiva lancar persediaan untuk memperbaiki mesin/peralata:rusak, pada saat pemakaian diakui sebagai biaya spare parts;bahwa berdasarkan bukti P21 sampai dengan P26 Pemohon Banding dapat membuktikan desvadikapitalisasi sebagai aktiva tetap (tool & equipment) (inventory spare part), didepresiasikedipergunakan sendiri untuk kegiatan usaha; bahwa berdasarkan bukti P27 sampai dengan P30 Pemohon Banding dapat membuktikan

desvadikapitalisasi sebagai aktiva tetap (inventory spare part) dan dipergunakan sendiri untuk kegiatan u:bahwa berdasarkan bukti P31 sampai dengan P39 Pemohon Banding dapat membuktikan maja!

brosur sebagai bahan bacaan para staff dan karyawan dan diakui sebagai biaya;bahwa berdasarkan bukti P40 sampai dengan P43 Pemohon Banding dapat membuktikan desvadikapitalisasi sebagai aktiva tetap (tool & equipment), didepresiasikan, dan dipergunakan sendirkKegiatan usaha;bahwa berdasarkan bukti P44 sampai dengan P47 Pemohon Banding dapat membuktikan socoredikapitalisasi sebagai aktiva tetap (inventory spare part) dan dipergunakan sendiri untuk kegiatan usbahwa berdasarkan bukti P48 sampai dengan

Koreksi atas Piutang tak tertagih sebesar Rp.216.264.764,00,Menurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: bahwa berdasarkan penjelasan dalam Laporan Auditor Independen diketahui bahwapiutang tak tertagih (nama akun dalam Laporan Audit adalah beban penghapusanpiutang) adalah penyisihan penghapusan atas aktiva produktif, aktiva non produktifserta komitmen dan kontinjensi yang mempunyai resiko seperti pinjaman dan tidakdapat dibatalkan, yang meliputi antara lain fasilitas kredit yang belum ditarik

, letter ofcredit dan bank garansi, dibentuk berdasarkan atas penelaahan manajementerhadap kualitas masingmasing aktiva yang bersangkutan pada akhir tahun denganmempertimbangkan juga kondisi ekonomi secara umum.

Penyisihan penghapusanminimum mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal20 Januari 2005 dan SE Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang penilaiankualitas aktiva bank umum dan perubahannya Nomor 8/2/PBI/2006 dan Nomor 9/6/PBI/2007. Aktiva produktif tersebut dihapuskan pada saat manajemen berpendapatbahwa aktiva tersebut tidak dapat tertagih lagi.

Penerimaan kembali aktiva produktifyang telah dihapuskan selama peride berjalan dicatat sebagai penambahanpenyisihan penghapusan aktiva produktif yang bersangkutan;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap biayaPiutang Tak Tertagih sebesar Rp.216.264.764,00 karena Pemohon Banding padasaat pemeriksaan maupun pada saat penelitian keberatan sudah menjelaskan danmenunjukkan adanya jurnal penyesuaian (adjusting entries) terhadap pembentukancadangan piutang tak tertagih yang

dihitung berdasarkan saldo aktiva produktif akhirtahun.

AKTIVA LANCARKas dan setara kasPiutang usahaPersediaanJumlah Aktiva lancarAKTIVA TETAPHarga PerolehanAkumulasi PenyusutanJumlah Aktiva LengkapJUMLAH AKTIVA690.716.915108.795.300165.368.800964.881.015120.000.00015.000.000105.000.000291.139.026 HUTANGHutang JangkaPendekHutang UsahaJumlah HutangEKUITASModal disetorLaba PeriodeSebelumnyaLaba BerjalanJumlah EkuitasJUMLAH HUTANG& EKUITAS200.000.000091.139.026291.139.026291.139.026 Halaman 5 dari 41 halaman, Putusan No. 303/PDT/2021/PT.BDG.

SARI RASANERACAPer 31 Desember 2004 AKTIVA LANCARKas dan setara kasPiutang usahaPersediaanJumlah Aktiva lancar1.580.444.307115.462.000175.501.0001.871.407.307 HUTANGHutang JangkaPendekHutang UsahaJumlah Hutang AKTIVA TETAP BRUITIASModal disetor 200.000.000Harga Perolehan 120.000.000Laba PeriodeAkumulasi Penyusutan 15.000.000Sebelumnya 91.139.026Jumlah Aktiva Lengkap 105.000.000 Laba Berjalan 93.816.557JUMLAH AKTIVA 384.995.582Jumlah Ekuitas 384.955.582JUMLAH HUTANG 384.955.582& EKUITASSARI RASANERACAPer

AKTIVA LANCARKas dan setara kasPiutang usahaPersediaanJumlah Aktiva lancarAKTIVA TETAPHarga PerolehanAkumulasi PenyusutanJumlah Aktiva LengkapJUMLAH AKTIVA2.611.575.314135.382.900207.302.0002.954.260.214120.000.00015.000.000105.000.000500.783.427 HUTANGHutang JangkaPendekHutang UsahaJumlah HutangEKUITASModal disetorLaba PeriodeSebelumnyaLaba BerjalanJumlah EkuitasJUMLAH HUTANG& EKUITAS200.000.0000184.955.582115.827.845500.783.427500.783.427 Halaman 7 dari 41 halaman, Putusan No. 303/PDT/2021/PT.BDG

SARI RASANERACAPer 31 Desember 2009 AKTIVA LANCARKas7.853.002.760Piutang usahadanPersediaanJumlah Aktiva lancarAKTIVA TETAPHarga PerolehanAkumulasi PenyusutanJumlah Aktiva LengkapJUMLAH AKTIVAsetara kas194.975.600296 .362.9008.344.341.260120.000.00015.000.000105.000.0001.085.506 .284 HUTANGHutang JangkaPendek =Hutang Usaha Jumlah Hutang EKUITASModal disetor 200.000.000Laba Periode 718.493.199SebelumnyaLaba Berjalan 167.013.085Jumlah Ekuitas 1.085.506.284JUMLAH HUTANG& EKUITAS1.085.506.284 Halaman

AKTIVA LANCARKas dan setara kasPiutang usahaPersediaanJumlah Aktiva lancar20.256.720.951369.352.400561.415.60021.187.488.951 HUTANGHutang JangkaPendekHutang UsahaJumlah Hutang AKTIVA TETAPHarga Perolehan 120.000.000 EKUITASAkumulasi Penyusutan 45.000.000 Modal disetor 200.000.000Jumlah Aktiva Lengkap 75.000.000 Laba Periode 1.902.030.994 SebelumnyaJUMLAH AKTIVA 2.358.099.438 Laba Berjalan 256.068.445Jumlah Ekuitas 2.358.099.438JUMLAH HUTANG 2.358.099.438& EKUITASPHalaman 18 dari 41 halaman, Putusan

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Penyerahan Aktiva Pasal16D Masa Pajak Januari s.d.

Nilai tanam tumbuhtersebut bukan merupakan bagian aktiva lahan yang dijual.

dua syarat yangmerupakan syarat kumulatif yang artinya keduaduanya harusterpenuhi yaitu aktiva yang diserahkan adalah aktiva yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjangHalaman 17 dari 31 halaman.

PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva, menurut ketentuan UUPPN dapat dikreditkan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16D UU PPN sebagaimana tersebutdi atas, salah satu syarat agar penyerahan aktiva yang menurut tujuansemula tidak untuk diperjualbelikan dapat dikenakan PPN adalah PPNyang dibayar pada saat Perolehan aktiva tersebut, dapat dikreditkan.Pengertian perolehan aktiva tidak dijelaskan dalam Undangundang PPN,namun secara akuntansi, pengertian perolehan aktiva adalah dari manaaktiva tersebut

Dengan demikian, pengertian perolehan aktiva tidakberarti identik dengan pembelian aktiva, karena perolehan aktiva tidakhanya terbatas melalui pembelian, namun dapat juga diperoleh dengancara yang lain sebagaimana telah disebutkan di atas.Bahwa aktiva yang dialihkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.adalah berupa tanah lahan perkebunan sebesar Rp1.545.146.033,00dengan rincian sebagai berikut:1.

berupa Tanah adalah sebesarRp.1.006.691.000;Bahwa selama Tahun 2007 terdapat penurunan saldo aktiva berupa Tanahsebesar Rp.1.006.691.000,00 berarti seluruh tanah yang dimiliki perusahaantelah dijual;Bahwa pada awal Tahun 2007, saldo Aktiva berupa Bangunan danPengembangan adalah sebesar Rp.3.001.000.000,00;Bahwa selama Tahun 2007 terdapat penurunan saldo aktiva berupa Bangunandan Pengembangan sebesar Rp.3.001.000.630,00 berarti seluruh Bangunandan Pengembangan yang dimiliki perusahaan telah dijual

;Bahwa pada awal Tahun 2007, Saldo aktiva berupa Mesin dan Peralatan adalahsebesar Rp.15.588.757.537,00;Bahwa selama Tahun 2007 terdapat penurunan saldo aktiva berupa mesin danperalatan sebesar Rp.15.588.757.537,00 berarti seluruh Mesin dan Peralatanyang dimiliki perusahaan telah dijual;Bahwa pada Tahun 2007, Pemohon Banding melaporkan KeuntunganPenjualan Aktiva Tetap sebesar Rp.6.677.732.397,00 dan melaporkan Arus KasMasuk dari Penjualan Aktiva Tetap sebesar Rp.15.931.731.846,00;Bahwa Tanah dinilai

yang menuruttujuaan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjangPajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapatHalaman 8 dari 20 halaman.

Pajak yangterutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh PengusahaKena Pajak;Pasal 16DPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva olehPengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidakuntuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarpada saat perolehannya dapat dikreditkan;PenjelasanPenyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha KenaPajak, dikenakan

Bahwa pada awal Tahun 2007, saldo buku Aktiva berupa Tanahadalah sebesar Rp1.006.691.000,00;b. Bahwa selama Tahun 2007 terdapat penurunan saldo aktivaberupa Tanah sebesar Rp1.006.691.000,00 berarti seluruh tanahyang dimiliki perusahaan telah dijual;c. Bahwa pada awal Tahun 2007, saldo Aktiva berupa Bangunandan Pengembangan adalah sebesar Rp3.001.000.000,00;d.

UU Nomor 18 Tahun2000 yang mengatur bahwa : Pajak Pertambahan Nilai dikenakanatas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menuruttujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan,sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saatperolehannya dapat dikreditkan,e Pemohon Banding menyatakan bahwa selama tahun 2007,perusahaan hanya menjual aktiva tetap berupa tanah dan bangunanBukit Palem, dan penerimaan booking fee dimulai pada bulanSeptember 2007, dan kemudian booking fee dan

Oleh karena itu apabila rumah tersebut dijual, makatidak terutang PPN Pasal 16D, karena aktiva tetap yang dijualtersebut pada waktu perolehannya PPN masukkannya tidak dapatdikreditkan,e Dalam uji bukti, Pemohon Banding tidak memberikan data/buktiapapaun terkait sengketa koreksi DPP PPN dari Penjualan Aktiva ini,sehingga Terbanding berpendapat Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan alasannya,e Terbanding berkesimpulan koreksi sudah tepat sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menurut

sebesar USD.1,799,789.65bahwa menurut Pemeriksa ada penjualan aktiva tetap, yang datanya diambildari Laporan Cash flow pada Audit Report sebesar USD.2,725,000.00dikurangi dengan gain/loss atas penjualan aktiva tetap sebesarUSD.925,210.35 menjadi sebesar USD.1,799,789.65 (dari perkiraan6111.12.01).Selama tahun 2007, Pemohon Banding hanya menjual aktiva tetap berupatanah dan bangunan Bukit Palem, dan penerimaan booking fee dimulai padabulan September 2007, dan kemudian booking fee dan pelunasan berikutnyadi

Tetap yangmenurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan,bahwa terhadap koreksi penjualan aktiva tetap yang dilakukan olehTerbanding, di dalam Berita Acara Uji Kebenaran Materi Pemohon Bandingmenyatakan : bahwa tanah bangunan tersebut dulunya merupakan aktiva tetap perusahaanberupa Mess yang merupakan tempat tinggal karyawan pabrik, dan ataskebijaksanaan Direksi, rumah tersebut akan dijual kepada karyawan, pada waktu perolehan tanah/bangunan tersebut, PPN Masukanataspembelian

Ketentuan ini berlaku untuk semua bidangusaha.bahwa sebagai aktiva tetap perusahaan yang dipergunakan untuk MessKaryawan Pabrik menuruit Majelis dapat dikategorikan sebagai mempunyaihubungan langsung dengan kegiatan usaha sehingga PPN Masukan atasperolehan tanah/bangunan tersebut dapat dikreditkan sehingga atas penjualan/penyerahan aktiva oleh Pemohon Banding yang menurut tujuan semula aktivatersebut tidak untuk diperjual belikan adalah terutang PPN Pasal 16D.bahwa atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Batamas Megah pada saat mergerdianggap dilakukan di Kawasan bBerikat Batam berdasarkan AkteNotaris/Perjanjian;bahwa sebagaimana diketahui dalam rangka merger tidak mungkin dilakukanpengalihan aktiva secara fisik.

Penyerahan seluruh aktiva dari Pemohon Banding kepada PTBatamas Megah pada saat merger dianggap dilakukan di Kawasan BerikatBatam berdasarkan Akte Notaris/Perjanjian;bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka merger tidak mungkindilakukan pengalihan aktiva secara fisik.

.83.983.454.487,20 merupakan faktur pajak atas pengalihan aktiva dalamrangka penggabungan usaha antara Pemohon Banding (NPWP01.318.785.1112.001) dengan PT.

Bahwa terhadap penyerahan tiga aktiva / BKP yang tersisa yaitu: 1. Barang Jadi Rp 10.742.409.611,2. Spareparts,FactrSupplies Rp 14.088.994.767,3.

penentuan aktiva yang tergolong untuk diolah lebih lanjutakibat aktiva yang diserahkan dalam rangka penggabungan usaha(merger) termohon peninjauan kembali (Semula Pemohon Banding)dengan PT Batamas Megah;Halaman 26 dari 30 halaman.

atas penjualan aktiva Rp. 3.766.026.478.00Selisih yang merupakan koreksi fiskal Rp. 3.636.778.206,00Bahwa Terbanding menghitung nilai jual dengan cara mengurangi nilai perolehan (NotaInvoice) dengan keuntungan penjualan aktiva yang Pemohon Banding peroleh;Bahwa selisih sebesar Rp. 3.636.778.206,00 oleh Terbanding dianggap sebagai koreksiDasar Pengenaan Pajak;Bahwa hal ini tidak benar karena aktiva yang Pemohon Banding jual adalah aktivaPemohon Banding yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

Jenderal Pajak Nomor : SE18/PJ.52/1996 pada butir 5 disebutkan bahwa : "Apabila aktiva tersebut diperoleh sebelumberlakunya UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (sebelum 1 April 1985), makaatas pengalihan aktiva tersebut tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai; "Bahwa sedangkan aktiva berupa kendaraan yang Pemohon Banding jual, PemohonBanding tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai karena faktur pajak yang PemohonBanding terima pada saat membeli kendaraan tersebut tidak pernah Pemohon Bandingkreditkan

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 menyebutkan bahwa"Atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan,Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Harga Jual".Bahwa butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE18/ PJ.52/1996menyebutkan bahwa "Apabila aktiva tersebut diperoleh sebelum berlakunyaUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (sebelum 1 April 1985), maka ataspengalihan aktiva tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai."

menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),penyebab selisih di atas adalah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menghitung penjualan aktiva tetap berdasarkan nilai perolehan aktiva sedangkanTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan harga jual yangterjadi.141516Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), aktivayang dijual merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untukdiperjualbelikan dan atas penjualannya tidak terhutang

No. 479/B/PK/Pjk/2011sebagai aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sesuai Pasal 16DUU PPN.19.

No. 20/B/PK/PJK/2008Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor :486/KMK.03/2002 menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dinilai kembaliadalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia yangdimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memeliharapenghasilan yang merupakan Objek Pajak.Bahwa angka Pasal 3 alinea b Surat Tergugat Nomor : S246/PJ.42/2003tanggal 05 Pebruari 2003 menjelaskan sebagai berikut :Apabila sesuai kenyataannya status hukum hak atas

Bahwa aktiva berupa tanah terdiri atas dua unsur yaitu tanah yangmerupakan aktiva berwujud serta hak atas tanah (HGB) yangmerupakan aktiva tidak berwujud.2.

Bahwa aktiva berwujud berupa tanah tidak dapat dilakukan penyusutansehingga tidak termasuk aktiva yang mempengaruhi unsur biayadalam harga pokok barang/jasa yang diproduksi. Oleh karena itu,aktiva berwujud berupa tanah tidak dapat dilakukan penilaian kembaliHal. 16 dari 19 hal. Put. No. 20/B/PK/PJK/2008untuk tujuan perpajakan karena tidak sesuai dengan Pasal 19 Undangundang Nomor. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor. 17Tahun 2000.4.

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor:486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang PenilaianKembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakanmenyatakan bahwa aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaiankembali adalah aktiva tetap berwujud.5.

Bahwa hak atas tanah (HGB) tidak dapat dilakukan penilaian kembaliuntuk tujuan perpajakan karena merupakan aktiva tidak berwujudsehingga tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002.6.

ayat (1) huruf d juncto Pasal 4 huruf a UndangundangPajak Pertambahan Nilai karena:e terdapat selisih pembelian impor dalam Surat Pemberitahuan Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2008 dengan pembelian impor yang dilaporkan dalam SuratPemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 selama Tahun Pajak 2008;e sesuai Laporan Audit, Terbanding tidak dapat meyakini alasan bahwa ataspembelian peralatan vaksinasi sebesar Rp 2.163.377.960,00 dicatat sebagaiaktiva tetap (capitalised), sedangkan pada perkiraan aktiva

tetap, didepresiasikan, dan dipergunakan sendiriuntuk kegiatan usaha seperti menyimpan persediaan dalam temperaturetertentu; mesin/alat vaksin dipergunakan sebagai alat peraga/demo vaksinasi dandigunakan sebagai layanan vaksinasi kepada pelanggan;e spare parts (aktiva lancar persediaan) untuk memperbaiki mesin/peralatan yangrusak, pada saat pemakaian diakui sebagai biaya spare parts;e majalah kesehatan hewan sebagai bahan bacaan para staff dan karyawan dandiakui sebagai biaya;e Surat Pemberitahuan

dalam temperature tertentu;bahwa berdasarkan bukti P17 sampai dengan P20 Pemohon Banding dapatmembuktikan bahwa spare part for poultry equipment dicatat aktiva lancarpersediaan untuk memperbaiki mesin/peralatan yang rusak, pada saat pemakaiandiakui sebagai biaya spare parts;bahwa berdasarkan bukti P21 sampai dengan P26 Pemohon Banding dapatmembuktikan desvac telah dikapitalisasi sebagai aktiva tetap (tool & equipment)(inventory spare part), didepresiasikan, dan dipergunakan sendiri untuk kegiatanusaha

;bahwa berdasarkan bukti P27 sampai dengan P30 Pemohon Banding dapatmembuktikan desvac telah dikapitalisasi sebagai aktiva tetap (inventory spare part)dan dipergunakan sendiri untuk kegiatan usaha;bahwa berdasarkan bukti P31 sampai dengan P39 Pemohon Banding dapatmembuktikan majalah dan brosur sebagai bahan bacaan para staff dan karyawandan diakui sebagai biaya;bahwa berdasarkan bukti P40 sampai dengan P43 Pemohon Banding dapatmembuktikan desvac telah dikapitalisasi sebagai aktiva tetap (tool & equipment

),didepresiasikan, dan dipergunakan sendiri untuk kegiatan usaha;bahwa berdasarkan bukti P44 sampai dengan P47 Pemohon Banding dapatmembuktikan socorex telah dikapitalisasi sebagai aktiva tetap (inventory spare part)dan dipergunakan sendiri untuk kegiatan usaha;bahwa berdasarkan bukti P48 sampai dengan P53 Pemohon Banding dapatmembuktikan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan PajakDalam Rangka Impor untuk denda dan bea masuk diakui sebagai biaya sedangkantambahan Pajak Pertambahan

Bahwa nilai pendapatan sewa yangdibukukan tahun 2009 untuk aktiva ekspor sementarayang diperlakukan sebagai aktiva sewa adalah sebesarUSD 1.404.932,19;c.

Namun olehkarena pada dasarnya aktiva yang diekspor tersebutmerupakan aktiva Pemohon Banding dan belumberpindah tangan maka seharusnya perlakuanakuntansi terhadap aktiva tersebut diperlakukansebagai aktiva yang disewakan bukan aktiva yangdialinkan atau dijual;Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 1935/B/PK/PJK/20177)Jika Pemohon Banding berpendapat bahwa aktivatersebut dijual maka tidak seharusnya PemohonBanding membuat surat permohonan eksporsementara karena jika dijual tentunya tidak berharaplagi

Perludijelaskan bahwa adalah hal biasa bagi suatu perusahaanglobal untuk menerima (menerima pengalihan) ataumengirimkan (mengalihkan) aktiva tetap dari/keperusahaan afiliasi lain apabila salah satu pihak sedangtidak memerlukan aktiva tetap tersebut sementara pihaklainnya memerlukan aktiva tersebut. Transaksi pengalihanaktiva tersebut adalah transaksi wajar.

halaman Putusan Nomor 1935/B/PK/PJK/2017sewa untuk aktiva yang diperlakukan sebagaipenjualan.

mengalihkan)aktiva tetap dari/ke perusahaan afiliasi lain apabila salahsatu pihak sedang tidak memerlukan aktiva tetap tersebutsementara pihak lainnya memerlukan aktiva tersebut,menunjukkan bahwa pihak yang memerlukan aktivatersebut apabila menggunakan aktiva pihak independenwajarnya adalah ada pembayaran sewa atas penggunaanaktiva tersebut;.

hubungan langsung dengan kegiatan usaha;bahwa aktiva AYDA diperoleh karena debitur tidak dapat melunasi kreditnyasehingga atas aktiva yang diagunkan dimiliki oleh Bank.Jadi atas perolehanaktiva tersebut memang tidak untuk tujuan diperjualbelikan (diperdagangkanuntuk tujuan mencari keuntungan);Halaman 13 dari 52 halaman.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI 2005 tanggal 20 Januari 2005tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum Bank wajib segera melakukanupaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki;bahwa sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI 2005 tanggal 20Januari 2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum menyebutkan:1.

yang menurut tujuan semula tidak untukdiperjualbelikan; perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;bahwa aktiva AYDA diperoleh karena debitur tidak dapat melunasikreditnya sehingga atas aktiva yang diagunkan dimiliki oleh Bank.

Atas aset AYDA yangdiperoleh dicatat dalam laporan keuangan sebagai aktiva lainlain, bukansebagai aktiva tetap.

langsung dengan kegiatan usaha;Bahwa aktiva AYDA diperoleh karena debitur tidak dapat melunasikreditnya sehingga atas aktiva yang diagunkan dimiliki oleh Bank.Jadi atas perolehan aktiva tersebut memang tidak untuk tujuandiperjualbelikan (diperdagangkan untuk tujuan mencari keuntungan).Dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan tersebut dalam ruang lingkup usaha perbankan tidakterdapat penjualan AYDA yang merupakan ruang lingkup usahaperbankan.a.

Sesuai dengan Penjelasan Pasal9 ayat (2) UU PPh dan Paragraf 25 Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan (PSAK) No. 16 Aktiva Tetap dan Aktiva LainLain disebutkanbahwa biaya untuk perbaikan atau perawatan aktiva tetap untukmenjaga manfaat ekonomi dan untuk memelihara mempertahankanstandar kinerja semula atas suatu aktiva diakui sebagai beban saatterjadi.

Namun demikianpenggunaan konsep "matching" tidak memperkenankanpengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi kriteriapengakuan aktiva dan kewajiban. Beban segera diakui dalamlaporan labarugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaatekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masadepan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neracasebagai aktiva."

Namundemikian penggunaan konsep "matching" tidak memperkenankanpengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi kriteriapengakuan aktiva dan kewajiban. Beban segera diakui dalamlaporan labarugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaatekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masadepan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neracasebagai aktiva."

Jika suatu unsur yang dicakup dalam Pernyataan initidak memenuhi definisi aktiva tidak berwujud, maka pengeluaranyang dilakukan dalam rangka memperoleh atau menciptakansendiri aktiva tersebut diperlakukan sebagai beban pada saatterjadinya.

BebanDalam beberapa kasus, pengeluaran dilakukan untukmemperoleh manfaat ekonomis masa depan bagi perusahaan,tetapi pengeluaran tersebut tidak menghasilkan aktiva tidakberwujud ataupun aktiva lainnya yang dapat diakui.

Karangjoang Hijau Lestari sebesar Rp.1.372.645.808,00 dan pembayaran kepada Koperasi Luvang Kriman sebesar Rp.462.114.400,00 merupakan royalti karena Pemohon Banding memberikan imbalan berkenaandengan pemanfaatan/penggunaan hak aktiva tidak berwujud dari pihak ketiga;Menurut bahwa pembayaran sebesar Rp. 462.114.400,00 kepada Koperasi Luvang Kriman merupakanTerbanding pembayaran "Rovalti" atas penggunaan aktiva tidak berwuiud yang dikenakan PPh Pasal 23dengan tarif 15%.

Pemeriksamenegaskan bahwa pembayaran tersebut dianggap pembayaran atas penyerahan aktiva tidakberwujud karena esensinya adalah merupakan pemakaian atau pemanfaatan Ijin PemanfaatanKayu (IPK) milik Koperasi Luvang Kriman oleh Pemohon Banding;Menurut bahwa pembayaran sebesar Rp. 462.114.400,00 kepada Koperasi Luvang Kriman merupakanPemohon pembayaran atas "Jual Beli Kayu" yang semuanya tertuang dalam perjanjian kerjasamaBanding tanggal 1 Maret 2007 antara Koperasi Luvang Kriman dengan Pemohon Banding

besertaladendumnya;Menurut Majelis Koreksi DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2009 atas pembayaran kepada PT Karangjoang Hijau Lestari sebesar Rp.1.372.645.808,00bahwa dasar koreksi Terbanding atas pembayaran kepada PT Karangjoang Hijau Lestarisebesar Rp.1.372.645.808,00 merupakan royalti karena Pemohon Banding memberikanimbalan berkenaan dengan pemanfaatan/penggunaan hak atas aktiva tidak berwujud daripihak ketiga, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa PerpajakanNomor :

BA01/V.23/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 13 Januari 2012 dimana ditegaskanbahwa pembayaran tersebut dianggap sebagai pembayaran atas penyerahan aktiva tidakberwujud karena esensinya adalah merupakan pemakaian atau pemanfaatan IjinPemanfaatan Kayu (IPK) milik pihak lain oleh Pemohon Banding;bahwa dalam kerjasama pemanfaatan potensi kayu antara Pemohon Banding dengan PTKarangjoang Hijau Lestari diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan eksploitasi kayuberdasarkan IPK atas nama Pemohon Banding sendiri, namun

Koreksi DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2009 atas pembayaran kepadaKoperasi Luvang Kriman sebesar Rp.462.114.400,00bahwa koreksi Terbanding didasarkan kepada hasil penelitian keberatan yang menyatakanbahwa pembayaran sebesar Rp. 462.114.400,00 kepada Koperasi Luvang Krimanimerupakan pembayaran Royalti atas penggunaan aktiva tidak berwujud yang dikenakanPPh Pasal 23 dengan tarif 15%, sebagaimana tertuang dalam pembahasan sengketalperpajakan No.BA01/V.23/WPJ.14/BD.06/12 tanggal 13 Januari 2012

S-586/MBU/2004 Tanggal 18 Oktober 2004 yang memberikan persetujuan kompensasi uang kepada Tergugat sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar) sebagai pengganti konpensasi atas penghapusbukuan aktiva tetap atas tanah yang terletak di Jalan Timor, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan seluas +34.776 M2

LPP) Nomor: LAP036/WPuJ.01/KP.0405/2011 tanggal 19 Mei 2011, Kertas Kerja Pemeriksaan, Alat KeteranganNomor: S347/WPJ.01/KP.0400/2011 tanggal 19 Mei 2011 dan Laporan HaasilPenelitian Faktur Pajak PPN Nomor: LAP70/WPJ.01/KP.0409/2011 tanggal 30 Mei2011 diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPNBarang dan Jasa atas Impor BKP Masa Pajak Mei 2001 sebesar Rp.839.834.544.872,00 dikarenakan Pemohon Banding belum melakukan kewajibanmemungut dan melaporkan PPN atas penyerahan aktiva

Penyerahan seluruh aktiva dariPemohon Banding kepada PT Batamas Megah pada saat merger dianggapdilakukan di Kawasan Berikat Batam berdasarkan Akte Notaris/Perjanjian;bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka merger tidak mungkin dilakukanpengalihan aktiva secara fisik.

Batamas MegahNPWP01.348.478.7215.000 Jumlah 83.983.454.487,20 bahwa dari data tersebut diketahui bahwa Nilai PPN terutang tidak dipungut (eksKeputusan Menteri Keuangan Rl No.548/KMK.04/1994) sebesarRp.83.983.454.487,20 merupakan faktur pajak atas pengalihan aktiva dalam rangkapenggabungan usaha antara Pemohon Banding (NPWP 01.318.785.1112.001)dengan PT.

Penyerahan seluruh aktiva dariPemohon Banding kepada PT. Batamas Megah pada saat merger dianggapdilakukan di Kawasan Berikat Batam berdasarkan Akte Notaris/Perjanjian. Dengandemikian fakta yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa survivingcompany berada di dalam Kawasan Berikat Pulau Batam.

Dengan adanyapenggabungan usaha ini maka perusahaan Pemohon menjadi hilang sedangkanseluruh aktiva beralih menjadi milik Surviving Company yaitu PT Batamas megah;bahwa Terbanding mendalilkan PPN yang terutang tidak dipungut atas transaksipengalinan aktiva oleh Pemohon Banding (NPWP 01.318.785.1112.001) tidakmemenuhi kriteria PPN yang terutang tidak dipungut, karena penyerahan aktivatersebut tidak berada di dalam Kawasan Berikat Batam sebagaimana dimaksudKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

;bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam kenyataannya tidak melakukan sewaperalatan karena peralatan dimaksud dimiliki sendiri oleh Pemohon Banding;bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan bahwa bahwa Terbanding sudahmeminta Pemohon Banding, baik dalam pemeriksaan maupu saat keberatan, untukmembuktikan alat berat tersebut adalah milik sendiri;bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan ataupun menyampaikan buktiyang diminta oleh Terbanding;bahwa Terbanding mendalilkan bahwa dalam lampiran aktiva

dan laporan keuanganPemohon Banding tidak ada pencatatan ataupun informasi mengenai aktiva atau alatberat tersebut;bahwa Majelis berpendapat aktiva berupa alat berat adalah bukan merupakan milikPemohon Banding sendiri;MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskanNobahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen kepemilikan aktiva berupa alatberat;bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa aktiva berupa alat berat a quomemang tidak tercantum dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh PemohonBanding sebagai

lampiran SPT PPh Badan;bahwa Majelis berpendapat bahwa dokumen kepemilikan aktiva berupa alat beratyang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat persidangan tidak dapatmeyakinkan Majelis karena pada laporan keuangan yang disampaikan olehPemohon Banding sebagai lampiran SPT PPh Badan terbukti tidak terdapatinformasi mengenai adanya aktiva berupa alat berat;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengakui bahwa aktiva berupa alatberat baru dicantumkan pada laporan keuangan Pemohon Banding pada tahun2012