Ditemukan 52 data
174 — 76
Almaini, SH., MH selaku Kepala Kantor Perfanahan KotaDepok sebagai peserta; Bapak KRT. Saputro Danukusumo selaku kuasa hukum Samilih dan Sadr.Ahmad Kosasih (Selaku Ahli Waris Muntasil) sebagai peserta; Bapak Agus Setyo Purwoko selaku kuasa hukum Bapak Sudjono BarakRimba dan PT Mega Limo Estate dan PT. Megapolitan Development Tbksebagai peserta; dan bu L. Melani Lowas Barak Rimba sebagai peserta.
Almaini, SH., MH selaku Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok sebagai pimpinan gelar; Bapak Bisyahri, SH., MH selaku Kasie Sengketa Kantor PertanahanKota Depok bertindak selaku Notulen; Bapak Deddy Setiadi, SH selaku Plt Direktur Jenderal PenangananMasalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah bertindak selakupeserta; Bapak Hartono FX sebagai perwakilan Kantor Wilayah BPN JawaBarat sebagai peserta; Bapak Agus Setyo Purwoko selaku kuasa hukum Bapak SudjonoBarak Rimoa dan PT Mega Limo Estate dan PI.
IVAN RINALDI,SH.,MH
Terdakwa:
Drs. ARDIYANTA
248 — 118
ALMAINI, SH. MH selaku Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok menandatangani Surat Keputusannya Nomor : 32/HGB/BPN10.27/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pemberian Hak GunaBangunan Atas Tanah Seluas 9.200 M2, Terletak Di Kelurahan Bedahan,Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia,Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
ALMAINI, SH. MH selaku Kepala KantorPertanahan Kota Depok menandatangani Surat Keputusannya Nomor :32/HGB/BPN10.27/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pemberian HakGuna Bangunan Atas Tanah Seluas 9.200 M2, Terletak Di KelurahanBedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Atas Nama PT. Guna AlamIndonesia, Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pembanding/Penggugat II : MANULUS SINAGA Diwakili Oleh : IRWAN, SH
Terbanding/Tergugat I : RAMADANSYAH
Terbanding/Tergugat II : MARJANI AZHARI
Terbanding/Turut Tergugat I : ALMAINI
Terbanding/Turut Tergugat II : ARIF PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat III : RAKA ADIPUTRA
Terbanding/Turut Tergugat IV : RIVANO OKTARANA
Terbanding/Turut Tergugat V : TAUFIK AKBAR
Terbanding/Turut Tergugat VI : Septi
135 — 71
Pembanding/Penggugat I : SIONARA EDUATY SIHOMBING Diwakili Oleh : IRWAN, SH
Pembanding/Penggugat II : MANULUS SINAGA Diwakili Oleh : IRWAN, SH
Terbanding/Tergugat I : RAMADANSYAH
Terbanding/Tergugat II : MARJANI AZHARI
Terbanding/Turut Tergugat I : ALMAINI
Terbanding/Turut Tergugat II : ARIF PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat III : RAKA ADIPUTRA
Terbanding/Turut Tergugat IV : RIVANO OKTARANA
Terbanding/Turut Tergugat V : TAUFIK AKBAR
Terbanding/Turut Tergugat VI : SeptiNo. 36/PDT/2021/PT BGL.Propinsi Bengkulu, sekarang bertempat tinggal di Perumahan 999Grand 1 No. 24 RT. 10, Talang Hulu, Curup Timur KabupatenRejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Terbanding Ilsemula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;ALMAINI, bertempat tinggal di Jalan Islamic Raya Blok 1 No. 12 RT/RW002/014 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua,Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebutsebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi
184 — 1217
Almaini, SH., MH selaku Kepala Kantor Perlanahan KotaDepok sebagai peserta; Bapak KRT. Saputro Danukusumo selaku kuasa hukum Samilih dan Sadr.Ahmad Kosasih (selaku Ahli Waris Muntasil) sebagai peserta; Bapak Agus Setyo Purwoko selaku kuasa hukum Bapak Sudjono BarakRimba dan PT Mega Limo Estate dan PT. Megapolitan Development Tbksebagai peserta; danlbu L. Melani Lowas Barak Rimba sebagai peserta.
Almaini, SH., MH selaku Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok sebagai pimpinan gelar; Bapak Bisyahri, SH., MH selaku Kasie Sengketa Kantor PertanahanKota Depok bertindak selaku Notulen; Bapak Deddy Setiadi, SH selaku Plt Direktur Jenderal PenangananMasalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah bertindak selakupeserta; Bapak Hartono FX sebagai perwakilan Kantor Wilayah BPN JawaBarat sebagai peserta;halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 217/Padt.G/2017/PN.
243 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Almaini, S.H., M.H., dalam hal ini memberikuasa kepada Prayitno, S.H., dan kawankawan, Kepalaseksi sengketa, konflik dan perkara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 25 November 2013;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat , Il, danV/Pembanding dan IV juga Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarangPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi
137 — 75
Para Penggugat pondok tersebut dibangun olehRamadansyah; Bahwa kesepakatan mediasi tersebut salah satunya adalah tidak adanyaaktifitas selama tanah tersebut dalam sengketa; Bahwa saat Saksi membeli tanah tersebut sertifikatnya masih atas namaSepti dan Maimunah yang belum dibalik nama oleh Saksi; Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut, tanah tersebut masihberwujud semak belukar dan belum ditanami tanaman; Bahwa setelah Saksi membeli tanah tersebut, Saksi menggarap tanahpada tahun 1998 bersama Almaini
153 — 107
Magdalena Binti Almaini, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 bahwa saksi janjian dengansaksi Tri Mugiono untuk main kerumah lou Ana tetapi saksi tidak jadi datangkarena ada acara di Adi Jaya lalu tibatiba saksi Tri Mugiono menelpon saksiuntuk datang kerumah saksi Siti Chasanah atau lbu Ana dengan alasanEmergency lalu saksi langsung pergi ke rumah saksi Ana dan sesampainyadisana saksi melihat saksi Tri Mugiono lebam
IVAN RINALDI,SH.,MH
Terdakwa:
SARMAN Bin TOHA
196 — 93
ALMAINI, SH. MH selaku Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok menandatangani Surat Keputusannya Nomor : 32/HGB/BPN10.27/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pemberian Hak Guna BangunanHalaman 13 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN DpkAtas Tanah Seluas 9.200 M2, Terletak Di Kelurahan Bebedahan,Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia,Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
ALMAINI, SH. MH selaku Kepala KantorPertanahan Kota Depok menandatangani Surat Keputusannya Nomor :32/HGB/BPN10.27/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pemberian HakGuna Bangunan Atas Tanah Seluas 9.200 M2, Terletak Di KelurahanBebedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Atas Nama PT.
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Almaini , SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, jabatanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tempat kedudukan diJalan Veteran Nomor 163 Purwakarta;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. H. Djuanda Hermawan, SH., 2.Yayat Hidayat, SH., dan 3.
MAYLANY WUWUNG,SH,MM,MH
Terdakwa:
NGONSO BUDIONO GUNAWAN
414 — 386
ALMAINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa bila ada surat yang masuk, maka bagian staf tentunya akandinaikan ke Kepala kantor, jika ditanya bagaimana maka Kepala kantorakan menyuruh agar dilengkapi terlebin dahulu dan daftarkan kembalinanti di loket;Bahwa sisa masa jabatan saksi kalau tidak salah surat permohonan suratpenjelasan kepala kantor kepada pemohon tanggal 23 Januari, sementarasaksi tanggal 3 Februari sudah pindah ke Provinsi Riau, jadi antaratanggal 23 Januari
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
298 — 172
Sebagaimanadiatur dalam pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri NegaraHalaman 54 dari 184 Halaman Putusan Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUNSRGAgraria No. 3 Tahun 1997 yang berbunyi Penandatanganansertipikat dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas namaKepala Kantor Pertanahan;Faktanya. berdasarkan data pada buku tanahnyasertipikat pendaftaran pertama kali di tanda tangani olehkepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang padasaat itu dijabat olen Drs Almaini, SH;Berdasarkan hal diatas Penerbitan Kedua
Almaini, SH) sehingga DallPENGGUGAT dalam gugataanya pada Huruf A.2.2 tentangpenempatan SDM pertanahan dalam TIM Ajudikasi, adalah tidakbenar, dan ada terkesan PENGGUGAT menduga memberipenilaian yang kurang pas terhadap Tim ataupun Produk dikegiatan Ajudikasi;i.
112 — 10
Almaini SH dimana dalam kolom Penunjuk tertera:Penggunaan tanah dimaksud untuk kepentingan Pemkab OKU.Menimbang, bahwa Hak Pakai sebagaimana Pasal 41 ayat (1)UndangUndang Pokok Agraria disebutkan adalah hak untukmenggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasailangsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberiwewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusanpemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalamperjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian