Jimly Asshiddiqie dalambukunya berjudul Perihal UndangUndang, Penerbit Rajawali Press, CetakanKe1, Tahun 2010, pada hal. 129, alinea pertama menyebutkan : jika suatuperaturan perundangundangan diberlakukan surut, maka peraturanperundangundangan tersebut haruslah memuat ketentuan mengenaistatus tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang adadalam didalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dantanggal berlakunya pengundangan peraturan perundangundangan yangbersangkutan;Bahwa

Menurut Pasal 156 huruf a KHI jo Pasal 41 huruf b UU No 17 tahun1974, Yang paling Berhak Pemegang Hadhanah atas Anak yangBelum Mumayyis Adalah Ibu kandungPrinsip hukum yang digariskan di atas, didukung oleh doktrin hukum,antara lain dikemukakan oleh pakar FIKIH terkenal Prof HASBI ASSHIDDIQIE (Hukum Islam, Pustaka Islam, Jakarta, 1962, hal. 326) yangmengatakan :e Akibat suami isteri bercerai, maka hak pemeliharaan anakdipegang oleh ibu, sehingga anak itu mumayyiz ;e Apabila umur anak telah melampaui

BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27130.1292009, tanggal 23 Januari2009, tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama: Ricky Elviandi Afrizal;Bukti P 14 : Foto copy sesuai dengan Asli Jawaban Tergugat;Bukti P 15 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor :22 Tahun 2007, tentang Nomor Identitas PegawaiNegeri Sipil;Bukti P 16 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Kutipan tentang NegaraHukum oleh Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie

kandung, masih hidup dan segarbugar tanoa kurang suatu apapun.Maka bertitik tolak dari faktafakta tersebut dikaitkan dengan ketentuanPasal 156 huruf a KHI jo pasal 41 huruf b UU No 1 Tahun 1974, sudahtepat dan layak apabila Tergugat Rekonpensi dalam kapasitasnyasebagai iobu kandung ditetapkan menjadi pemegang dan pelaksanahadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat.Prinsip hukum yang digariskan di atas, didukung oleh doktrin hukum,antara lain dikemukakan oleh pakar FIKIH terkenal Prof HASBI ASSHIDDIQIE

yaitu Peraturan Nagari SungaiAsam Nomor 03 Tahun 2016 maka yang berwenang, memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah AgungRepublik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945 Pasal 24 A Ayat (1) yang berbunyi : MahkamahAgung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji PeraturanPerundangUndangan dibawah UndangUndang dan mempunyaiwewenang lainnya yang diberikan oleh UndangUndang;Bahwa menurut buku Hukum Acara Pengujian UndangUndang,pengarang Prof.Jimly Asshiddiqie

HASBI ASSHIDDIQIE (Hukum Islam, Pustaka Islam, Jakarta, 1962, hal. 326)yang mengatakan :e Akibat suami isteri bercerai, maka hak pemeliharaan anak dipegangoleh ibu, sehingga anak itu mumayyiz;e Apabila umur anak telah melampaui batas mumayiz, maka anaktersebut ditakhyirkan, yakni disuruh memilih kepada siapa anak lebihsuka untuk memilihnya.Jumhur Ulama Sepakat, yang Paling Berhak Memegang Hadhanahadalah lbu Kandung.Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 156 KHI jo Pasal 41 huruf (b)UndangUndang Nomor 1

JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, selaku Ketua merangkapAnggota. Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, SH., MH.. Pdt. SAUTHAMONANGAN SIRAIT, M.Th.. ENDANG WIHDATININGTYAS,SH. dan IDA BUDHIATI, SH., MH. masingmasing sebagai Anggota,dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu II.1 (Satu) set Asli DAFTAR TEMUAN HASIL AUDIT BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiSumatera Utara tanggal Tiga puluh Maret tahun Dua ribu lima belasyang ditandatangani oleh 1. MARUDUT HUTAURUK, 2. ASMATGINTING, 3.

JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, selaku Ketua merangkapAnggota. Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, SH., MH.. Pdt. SAUTHAMONANGAN SIRAIT, M.Th.. ENDANG WIHDATININGTYAS,SH. dan IDA BUDHIATI, SH., MH. masingmasing sebagai Anggota,dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu Il.1 (Satu) set Asli DAFTAR TEMUAN HASIL AUDIT BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiSumatera Utara tanggal Tiga puluh Maret tahun Dua ribu lima belasyang ditandatangani oleh 1. MARUDUT HUTAURUK, 2. ASMATGINTING, 3.

JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, selaku Ketua merangkapAnggota. Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, SH., MH.. Pdt. SAUTHAMONANGAN SIRAIT, M.Th.. ENDANG WIHDATININGTYAS, SH. danIDA BUDHIATI, SH., MH. masingmasing sebagai Anggota, dihadiri olehPengadu dan dihadiri oleh Teradu Il.1 (Satu) set Asli DAFTAR TEMUAN HASIL AUDIT Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utaratanggal Tiga puluh Maret tahun Dua ribu lima belas yang ditandatanganioleh 1. MARUDUT HUTAURUK, 2. ASMAT GINTING, 3.

berlaku secara umum akan tetapi hanyaberlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sebagaimanadictum KETIGA yang berbunyi :Besaran Upah Minimum Kota (UMK) sebagaimana dimaksud pada diktumKEDUA diberlakukan hanya bagi pekeria yang mempunyai masa kerja kurangdari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahundilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaikbaiknya.Bahwa lebih lanjut menurut pendapat Jimly Asshiddiqie

JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, selaku Ketuamerangkap Anggota; Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, SH., MH.; Pat.SAUT HAMONANGAN SIRAIT, M.Th.; ENDANGWIHDATININGTYAS, SH. dan IDA BUDHIATI, SH., MH. masingmasing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri olehTeradu Il.1 (Satu) set Asli DAFTAR TEMUAN HASIL AUDIT BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiSumatera Utara tanggal Tiga puluh Maret tahun Dua ribu lima belasyang ditandatangani oleh 1. MARUDUT HUTAURUK, 2. ASMATGINTING, 3.

Dr.JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, selaku Ketua merangkap Anggota; Prof.Dr. ANNA ERLIYANA, SH., MH.; Pdt. SAUT HAMONANGAN SIRAIT,M.Th.; ENDANG WIHDATININGTYAS, SH. dan IDA BUDHIATI, SH.,MH. masingmasing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dandihadiri oleh Teradu Il.9. 1 (Satu) set Asli DAFTAR TEMUAN HASIL AUDIT Badan Pengawasan10.Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utaratanggal Tiga puluh Maret tahun Dua ribu lima belas yangditandatangani oleh 1. MARUDUT HUTAURUK, 2.

Jimly Asshiddiqie, S.H.

Hal tersebut adalahtidak tepat dengan alasan sebagai berikut :Bahwa mengenai penggunaan istilah keputusan dan peraturan,menurut buku Perihal UndangUndang karangan Jimly Asshiddiqie (hal. 9), negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuattiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjekHalaman 74 dari 79 halaman.

Istilan tetapan digunakan untuk menyebut penghakiman ataupengadilan yang menghasilkan putusan (vonnis).Mengenai perbedaan antara keputusan (beschikking) denganperaturan (regeling) disebutkan dalam buku Hukum Acara PengujianUndangundang karangan Jimly Asshiddiqie (hal. 2), keputusan(beschikking) selalu bersifat individual dan kongkrit (individual andconcrete), sedangkan peraturan (regeling) selalu bersifat umum danabstrak (general and abstract).

Dengandemikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatanyang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalamPembentukan Peraturan Perundangundangan;Bahwa dalam konteks judicial review di Mahkamah Konstitusi,Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa secara umum kriteria yangdapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undangundang dari segi formalnya (formele toetsing) adalah sejauh manaundangundang itu. ditetapbkan dalam bentuk yang tepat(appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropnate

Kembali pada putusan MK dan PERMA bahwa praperadilanyang hanya pada persoalan formalistik... maka kembali kepadaapa yang diatur PERMA itu sendiri.Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa peraturan Mahkamah Agungsebagai peraturan yang bersifat knusus sehingga tunduk pada prinsiplex specialis derogat legi generali.

Jimly Asshiddiqie, S.H., DewanPerwakilan Rakyat (termasuk juga yang di daerah) yang menjalankan fungsikonstitusionalnya sebagai lembaga rakyat yang bersifat kolektifkolegial,tidakdapat digugat.Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, Penggugat telah kelirumenarik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang sebagaipihak Tergugat II dalam Perkara in casu;2. Penggugat Keliru Menarik PT.

Jimly Asshiddiqie, SHyang berjudul PenegakanHukum ; Petunjuk Mahkamah Agungberkaitan dengan persoalanteknisyudisial yangdirumuskan dalam RakernasDenpasar September 2005( Sumber : http://pnsleman.go.id/index.php/home/49rakernasdenpasar/ rakernasdenpasar/126petunjukmateknisyudisial perdata Keputusan Presiden No. 32tahun 1979, PokokPokok Kebijaksanaan DalamRangka Pemberian Hak BaruAtas Tanah Asal KonversiHakHak Barat, tanggal 8Agustus 1979 ; Peraturan Menteri DalamNegeri No. 3 tahun 1979,KetetuanKetentuanMengenai

Jimly Asshiddiqie, SHyang berjudul PenegakanHukum ; Petunjuk Mahkamah Agungberkaitan dengan persoalanteknisyudisial yangdirumuskan dalam RakernasDenpasar September 2005( Sumber : http://pnsleman.go.id/index.php/home/49rakernasdenpasar/ rakernasdenpasar/126petunjukmateknisyudisial perdata Keputusan Presiden No. 32tahun 1979, PokokPokok Kebijaksanaan DalamRangka Pemberian Hak BaruAtas Tanah Asal KonversiHakHak Barat, tanggal 8Agustus 1979 ; Peraturan Menteri DalamNegeri No. 3 tahun 1979,KetetuanKetentuanMengenai

Jimly Asshiddiqie, S.H.dalam makalahnya = yang berjudul "Sistem KetatanegaraanPasca Reformasi", cabang Kekuasaan eksekutif di Indonesiaterdiri dari:1) Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi,single executive)2) Wakil Presiden (i) membantu, (ii) mendampingi, (ii1)mewakili untuk sementara, (iv) mewakili secara tetap,dan (v) kegiatan mandiri.3) Menteri Kabineta) Prinsip pembagian pekerjaan secara habisb) Puncak kepemimpinan = administrasi pemerintahan dibawah Presiden dan Wapres.4) Semua

Dr .Jimly Asshiddiqie,SH).

Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, dalam artikelnya berjudul BadanHukum yang dapat dilihat di http://www.jimly.com/pemikiran/view/ 14,menyatakan badan hukum harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:a. Syarat Materiil; danb. Syarat Formil;Halaman 32 dari 95 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/2017Bahwa dalam syarat materiil, Badan Hukum harus memenuhi unsur/memiliki:a. Harta kekayaan terpisah;b. Tujuan yang ideal;c. Kepentingan; dand.

Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/2017Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasadirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, yang dapat mengajukan gugatan atasKeputusan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau badan hukumperdata;Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, dalam artikelnya berjudul BadanHukum yang dapat dilihat di http://www.jimly.com/pemikiran/view/14. menyatakan badan hukum harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :a. Syarat Materiil; danb.

Jimly Asshiddiqie yang berjudulPerkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Demokrasi,(Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), halaman158 (bukti TI2);Fotokopi artikel karangan Enrico Simanjuntak berjudul KewenanganHak Uji Materiil pada Mahkamah Agung RI, Jurmal Hukum danPeradilan, Volume 2, Nomor 3, (November 2013) (bukti Tl3);Fotokopi buku karangan Prof.