KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM VS NURMIAN MANALU;

,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Roy Wright &Partners Law Firm, beralamat di Kota Batam, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019;ll.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL KOTA BATAM, tempat kedudukan di Jalan Ir.Sutami, Kelurahan Sungai Harapan, KecamatanSekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa :Demi HasnifulNasution, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian HukumSetdako Batam, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKK12/HK/VIII/2018, tanggal 7Agustus 2018;Pemohon Kasasi dan II;LawanNURMIAN MANALU, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Puri Kemayoran Tower 2 Lantai 18 D, RT 009

&Partners, beralamat di Kota Batam, berdasarkan SuratHalaman 1 dari 8 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Batam Nomor 52/CPLPK/VIII/2016, tanggal 5Agustus 2016 perihal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri atas namaBenyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang yang diterbitkanoleh Pemohon Kasasi II/semula Tergugat adalah sah menurut hukum;4.

KEPALA DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 47/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 10 April 2019,Halaman 6 dari 8 halaman.

BME BATAM) VS I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM., II. PT. KALIBAN ASIA PERKASA peralihan dari PT. HARIBIMA PERKASA., III. PT. KALIBAN ASIA PERKASA peralihan dari PT. BIMA ADI DHARMA., IV. PT. BARELANG MOBILINDO;

Indonesia, dankawankawan, para Advokat dan Konsultan Hukum, padaKantor Hukum Eduard Kamaleng, S.H. & Rekan, beralamatdi Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor018/EK/SK/V/2019, tanggal 20 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;Lawanl.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBASBATAM, tempat kedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNomor 1 Batam Center, Pulau Batam, Kepulauan Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Elan Suherlan, S.H.,jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 8 Juli 2019;ll. PT KALIBAN ASIA PRAKARSA peralihan dari PTHARIBIMA PERKASA, beralamat di Komplek KusumaIndah, Blok L Nomor 10, Kelurahan Batu Selicin,Halaman 1 dari 10 halaman.

, Blok L Nomor 10, Kelurahan Batu Selicin,Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau, yang diwakili oleh Tony Wang YuXioang, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa JohanesBagus Dharmawan, S.H., M.Kn., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada FirmaHukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH),beralamat di Jakarta dan Batam berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019;.

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan olehTergugat berupa:Zul2.2.Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Pengalokasian danPenggunaan Tanah atas BagianBagian Tertentu Daripada TanahHak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT.

Putusan Nomor 152 PK/TUN/20192.3.tiga puluh delapan meter persegi) dan Gambar Penetapan LokasiNomor 212020470 tanggal 09102012 (objek sengketa 2) ;Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 104Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 tentang Pengalokasian danPenggunaan Tanah atas BagianBagian Tertentu Daripada TanahHak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT.

KIAT MAKMUR (Sebagai Penggugat) KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (Sebagai Tergugat) PT. PERMATA INTI SELARAS (Intervensi)

:1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kalidirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan PresidenNomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:a) Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b) Hak pengelolaan tersebut pada

tentang KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimanatelah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam (PP KPBPB) yang mengatur antaralain:a.

tidak memilikikomitmen untuk meningkatkan investasi dan kesejahteraan bagimasyarakat di Pulau Batam;14.

FYKAFAHALA : Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir :Batam, 16081987, Pekerjaan Pegawai BP Batam, JenisKelamin LakiLaki, Tempat tinggal Perumahan LavendaResidence Blok A No. 49 Batam Center, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau;Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi menerangkan bekerja di BP Batam sejak tahun 2012sampai sekarang;Bahwa saksi menerangkan bertugas dibagian Direktorat PengelolahanLahan sampai sekarang;Bahwa saksi menerangkan sebagai Kepala Seksi

Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batamtermasuk areal tanah di gugusan Pulaupulau Janda Berias, Tanjung Sau &Nginang dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau;Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang PenyelenggaraanPengelolaan Lahan:Pasal 1 angka 1Badan Pengusahaan Batam selanjutnya disebut BP Batam adalah Badan yangdiber

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM., II. PT. WIRARAJA TANGGUH;

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHANBEBAS BATAM, tempat kedudukan di JalanJenderalSudirman Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau,Dalam hal ini diwakili oleh Stefanus HaryantoTrijono, S.H., LL.M., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Firma Hukum AdnanKelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat diBatam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Juli 2021;Il.

penundaan yang diajukan oleh Penggugat;Menyatakan menunda pelaksanaan, Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 163 Tahun2020 tertanggal 14 Agustus 2020 tentang Pembatalan Pengalokasiandan Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Daripada TanahHak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT Tria Talang Emas sampaiputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 163 Tahun2020 tertanggal 14 Agustus 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian danPenggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Daripada Tanah HakPengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam atas nama PT Tria Talang Emas;4.

dan Penggunaan Tanah Atas BagianBagian TertentuDaripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT TriaTalang Emas, tertanggal 14 Agustus 2020;Halaman 4 dari 9 halaman.

Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Daripada TanahHak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT Tria Talang Emas;Halaman 8 dari 9 halaman.

DALAM PENUNDAAN:- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Direktur Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor B-3832/A3.1/KL.02.02/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020, Hal: Pemberitahuan Berakhirnya Alokasi Lahan, yang diajukan Penggugat;DALAM EKSEPSI:- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Direktur Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor B-38 32/A3.1/KL.02.02/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020, Hal: Pemberitahuan Berakhirnya Alokasi Lahan;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Direktur Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor B-3832/A3.1/KL.02.02/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020, Hal: Pemberitahuan Berakhirnya Alokasi Lahan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.097.000,- (Dua Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

ASIANFAST MARINE INDUSTRIES (Sebagai Penggugat) DIREKTUR PENGELOLAAN LAHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (Sebagai Tergugat)

PEMBANGUNAN BATAM vs I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM., II. TJOENG JIN HOAT., III. PT. GOOD LUCK RESORT., IV. KHAI CIN REALTY MANAGEMENT (PTE LTD);

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 130 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PT PEMBANGUNAN BATAMUTAMA, sebelumnya disebutjuga PT PEMBANGUNAN BATAM, tempat kedudukan diJalan Tengku Umar Blok P, Nomor 236, RT 003 RW 001,Lubuk Baja Kota, Kota Batam, yang diwakili oleh RugaiSugianto

Putusan Nomor 130 PK/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBASBATAM, tempat kedudukan di Gedung Bida, BatamCentre, Pulau Batam, P.O. Box 151;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Elan Suherlan, S.H.

,jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal27 Juni 2019;TJOENG JIN HOAT, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perumahan Happy Valey Blok C,Nomor 36 A, Sei Jodoh, Batam;PT GOOD LUCK RESORT, tempat kedudukan di JalanIr.

Sutami Nomor 6, Sekupang, Batam, yang diwakili olehLim Chong Poon, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa LuSudirman, S.H., M.M., M.Hum., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada FirmaHukum Tri Mandiri Justice, beralamat di Batam,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor023/SK/TMJ/V1/2019, tanggal 11 Juni 2019;.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT PEMBANGUNAN BATAMUTAMA, sebelumnya disebutjuga PT PEMBANGUNAN BATAM;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 9 dari 11 halaman.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM., 2. PT. PERMATA INTI SELARAS;;

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS PELABUHAN BEBAS BATAM VS PT. TRIAS TALANG EMAS., Turut Termohon : PT. WIRARAJA TANGGUH;;

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM., 2. PT. CITRA SEMARAK;

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM., II. PT. PERMATA INTI SELARAS;

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM., II. PT. PANCA USAHA JAYA SAKTI VS PT. BUDIKARYA MASHALIM;;

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM., II. PT. GUTHRIE JAYA INDAH ISLAND RESORT;;

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN UNIT PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. MARISI MALAU, DKK;;

PENGURUS PIMPINAN CABANG FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) KOTA BATAM YANG DIWAKILI OLEH PARA PENGURUS PIMPINAN CABANG FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) KOTA BATAM., V. PENGURUS PIMPINAN TINGKAT PERUSAHAAN FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA PT. JOVAN TECHNOLOGIES VS I. BADAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (BPC PHRI)., II. PERKUMPULAN GALANGAN KAPAL DAN LEPAS PANTAI BATAM., III. DEWAN PENGURUS DAERAH REALESTAT INDONESIA (REI) KHUSUS BATAM., IV.

Hukum MakrubPane & Partners Law Office, beralamat di Kota Batam,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032pdt/MPP/K/TUN/IV/2019, tanggal 4 April 2019;.

DAN LEPASPANTAI BATAM atau disebut juga Batam Shipyard andOffshore Association (BSOA), tempat kedudukan diKomplek Ruko Pluto Blok Ill, Nomor 7, KelurahanTanjung Uncang, Batuaji, Kota Batam, yang diwakili olehSarwo Edie Setijono, jabatan Ketua Batam Shipyard andOffshore Association (BSOA);DEWAN PENGURUS DAERAH REALESTATINDONESIA (REI) KHUSUS BATAM, tempat kedudukandi Gedung Griya REI Batam, Jalan Engku Putri KomplekREI Office Park, Batam Center, Kota Batam, yangdiwakili oleh Ir.

Putusan Nomor 411 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut Lampirannyatanggal 8 Juni 2018:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Riau Nomor 804 Tahun 2018 tentang Penetapan UpahMinimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut Lampirannyatanggal 8 Juni 2018:4.

DEWANPIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAMELEKTRONIK DAN MESIN' SERIKAT PEKERJA SELURUHINDONESIA BATUAMPAR DAN SEKITARNYA, Pemohon Kasasi II.DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJAPARIWISATA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC F SPPAR SPSI) KOTA BATAM, Para Pemohon Kasasi Ill: 1. KONSULATCABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA(FSPMI) KOTA BATAM, 2.

PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJAPERKAPALAN DAN JASA MARITIM FEDERASI SERIKAT PEKERJAMETAL INDONESIA (PC SPPJM FSPMI) KOTA BATAM, 3. DEWANPENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DANELEKTRIKELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA(DPC F LOMENIK SBSI) KOTA BATAM, Pemohon Kasasi IV.PENGURUS PIMPINAN CABANG FEDERASI PERJUANGAN BURUHINDONESIA (FPBI) KOTA BATAM, Pemohon Kasasi V.

PEMERINTAH KOTA BATAM/WALIKOTA BATAM, Ir. DAMERIA NADAPDAP,

PUTUSANNomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara :PEMERINTAH KOTA BATAM/WALIKOTA BATAM, beralamat di Jl.

EngkuPuteri No. 1 Batam Centre, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasakepada : DEMI HASFINUL NASUTION, SH, Jabatan Kepala Bagian HukumSetdako Batam, IMAM SETIAWAN, SH, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukumdan Penyuluhan Hukum Setdako Batam, NURUL YUNI, SH, JabatanKasubbag Jaringan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdako Batam,ASRIL, SH, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako Batam, AGUS PERDANA,Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako Batam berdasarkan surat kuasaKhusus tanggal 25 Mei 2015 dan kepada YUSRON, SH,

Adapunbantuan Kejaksaan Negeri Kota Batam adalah sebagaimana tertuang dalamsurat balasan pihak Kejaksanaan Negeri Batam yang menyetujui pemberianbantuan hukum untuk penagihan dana Tunjangan Komunikasi Intensifdimaksud dengan surat Kejaksaan Negeri Batam Nomor : 1861/N.10.11/Gs. 1/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (Bukti P11), dan Surat Kuasa KhususNomor SKK269/HK/VIII/2014 dari Sekretaris DPRD Kota Batam kepadaKepala Kejaksaan Negeri Batam (Bukti P12);9.

Eksepsi Tentang Lega/ Standing Penggugat Tidak Jelas;Bahwa dalam Gugatan yang disebut sebagai Penggugat adalahPemerintah Kota Batam/Walikota Batam (dibaca Pemerintah Kota Batamgaris miring Walikota Batam, dan diartikan dengan Pemerintah Kota Batamatau Walikota Batam);Bahwa Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, berbunyi : Pemerintah daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah;Bahwa Kota Batam adalah daerah / daerah

Dari dalil itu, diketahui bahwa yang memiliki hubungan hukumadalah Tergugat dan Pemerintah Kota Batam, bukan Tergugat denganPemerintah Kota Batam atau Walikota Batam;Bahwa oleh karena Pemerintah Kota Batam terdiri dari 2 (dua), yaitu : 1kepala daerah Kota Batam, dan 2. perangkat daerah Kota Batam,sementara itu kepala daerah Kota Batam yaitu Walikota Batam yangmempunyai tugas dan wewenang mewakili daerah Kota Batam di dalamdan di luar pengadilan menurut Pasal 25 UndangUndang Nomor 32 tahun2004, maka

DAMERIA NADAPDAP vs PEMERINTAH KOTA BATAM/WALIKOTA BATAM

DAMERIA NADAPDAP, bertempat tinggal di Taman AsriBlok A Nomor 12 Tiban, Sekupang, Batam, dalam hal inimemberi kuasa kepada Manner Lubis, S.H., dan kawan, paraAdvokat Manner Lubis dan Rekan, berkantor di Bukit IndahBatuaji Blok A1 Nomor 37, Kelurahan Kibing, KecamatanBatuaji, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 September 2016;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanPEMERINTAH KOTA BATAM/WALIKOTA BATAM,berkedudukan di Jalan Engku Puteri Nomor 1 Batam Center,Kota

Nomor 88 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat Tidak Jelas;Bahwa dalam gugatan yang disebut sebagai Penggugat adalah PemerintahKota Batam/Walikota Batam (dibaca Pemerintah Kota Batam garis miringWalikota Batam, dan diartikan dengan Pemerintah Kota Batam atau WalikotaBatam);Bahwa Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, berbunyi:

Batam.

Dari dalil itu, diketahui bahwa yang memiliki hubungan hukumadalah Tergugat dan Pemerintah Kota Batam, bukan Tergugat denganPemerintah Kota Batam atau Walikota Batam;Bahwa oleh karena Pemerintah Kota Batam terdiri dari 2 (dua), yaitu: 1.Kepala Daerah Kota Batam, dan 2.

pada itu juga tidak pasti siapa Penggugat, apakah kepala daerah KotaBatam bersamasama dengan perangkat daerah Kota Batam atau apakahhanya Walikota Batam selaku Pemimpin Daerah Kota Batam.

PT.Takwindo Batam (Tergugat)

Takwindo Batam, bertempat tinggal di BengkongPermai Blok C No. 4 RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Bengkong Laut,Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau Nomor HP 08136478 5800, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanPT. Takwindo Batam, dalam hal ini diwakili oleh Chern Chiap Chin, selakuDirektur, beralamat di Komp.

Puri Industri Park 2000 Blok B No.1 Batam Centre, Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada .Edy Hartono, SH, 2.NurWafiq Warodat, SH, 3.Yohanes Hariyanto, SH,4. Bintoro ArifWaskito, SH, 5.

Elly Idayaty Z, SH, 6.Elia Monalisa, SH,kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada EdyHartono & Warodat Law Firm beralamat di Jalan Gajah Mada,Komplek Tiban Centre Blok C No.4 Batam, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 29 Pebruari 2016, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah RegisterNo: 152/SK/II/2016 tanggal 16 Maret 2016 selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinangtersebut;Setelah membaca

Sembilan) hari;Bahwa pada bulan Desember 2013 Penggugat meminta kenaikan gaji karenasebelumnya pada bulan Agustus 2013 Tergugat telah menjanjikan kenaikangaji tersebut pada proyek baru;Bahwa pada bulan Desember 2013 Penggugat mengajukan Cuti kepadaTergugat untuk pulang kampung, namun karena cuti yang diajukan cukup lama,Tergugat meminta Penggugat untuk mengundurkan diri yang mana hal inidisampaikan langsung oleh ibu Riana selaku HR pada perusahan Tergugat padasaat mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Takwindo Batam tertanggal 7 Agustus2013, nomor 33;2 T2; foto copy surat pengunduran diri atas nama Penggugat, tertanggal 14Desember 2013;3 T3; foto copy Surat Perjanjian Kerja Jangka Waktu Tertentu (Kontrak ke I) atasnama Penggugat periode 20 Januari 2014 19 Oktober 2014;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadapihak Tergugat untuk mengajukan bukti saksi, namun Tergugat tidak mengajukanbukti saksi;Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyampaikan Kesimpulannya padatanggal Juni

BATAM BERSATU APPAREL BATAM (Tergugat)

Batam Bersatu Apparel Batam, Umur 38tahun, Bertempat Tinggal di Komplek Lucky GardenNo. 15 Seraya, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam,bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yangselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LAWANPT.

BATAM BERSATU APPAREL BATAM, Berkedudukan di Komplek CammoIndustrial Park Blok F No.1 Batam Center, Kota Batam Indonesia Telp. 0778 460301/460302 Fax. 0778 460305,yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya denganSurat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2013, yaituJOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH., SYLVANAAGNETHA, SH. dan RAMINDA UNELLY M.SEMBIRING, SH. adalah Advokad pada Firma HukumADNAN KELANAN HARYANTO & HERMANTO(AKHH) beralamat di Chase Plaza, 18'* Floor

Fotocopy Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Batam Nomor :B.2695 / TK4 / X / 2012 tertanggal 11 Oktober 2012, yang diberi tandadengan P 4;7. Fotocopy Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kota BatamNomor : KEP.255 / TK4 / X / 2010 tertanggal 05 Oktober 2010 tentangPengesahan Peratruran Perusahaan PT. Batam Bersatu Apparel, yang diberitanda dengan P 5;8.

Batam Bersatu Apparel Periode 01Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012, diberi tanda T 4;5.

Batam BersatuApperal Batam yang bekerja sejak tanggal 13 Agustus 2002, dengan Jabatanterakhr adalah PAYROLL dengan Upah pokok sebesar Rp. 3.800.000; perular 5 = ene ne eee ce nee nee cee nnnBahwa sejak tanggal 25 Juli 06 Agustus 2012 Penggugat sering dipanggil HRDkarena dianggap melakukan Kesalahan Berat karena dianggap telah melakukankesalahan perhitungan THR di tahun 2011, sehingga pada tanggal 10 Agustus2012 Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), padahal perhitungandalam memasukkan data

PEMBANGUNAN BATAM UTAMA, dahulu bernama PT. PEMBANGUNAN BATAM ; vs. KEPALA SATUAN PELAKSANA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM di BATAM, cq. OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

WALIKOTA BATAM., II. PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM (PT. PLN BATAM);

WALIKOTA BATAM, tempat kedudukan di Jalan EngkuPutri, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau,Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Demi HasfinulNasution, SH.,M.Si. 2. Iman Setiawan, SH. 3. Siti Juahir, SH.4. Safni Hadiah, SH. Kesemuanya Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Daerah Kota Batam berkedudukan diKantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1 BatamCenter, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: SKK21/HK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dandiwakili pula oleh Yusron, SH.

Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT. PLN Batam)berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 3 Batam Center Batam, Selanjutnya memberikan kuasas kepada : AbdulKadir, S.H., M.H., kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat pada kantor ABDUL KADIR & Partners, yangberalamat di Jalan. Jend. Sudirman Ruko Mega LegendaBlok A3 No : 18 Batam Center Kota Batam, berdasarkanHalaman 1 dari 13 halaman.

PLN Batam telah menyetujuiusulan PT. PLN Batam untuk menaikan tarif listrik yang pada gilirannyaakan membebani dan atau merugikan Penggugat sebagai salah satupelanggan jasa listrik dari PT. PLN Batam secara finansial;d.

PLN Batam yang isinya persetujuanpenyesuaian tarif listrik PT PLN Batam, tanpa adanya surat Walikota Batamtersebut pun berdasarkan pasal 50 ayat (3) Perda Kota Batam Nomor 3tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan, akan dianggap disetujui permohonanpenyesuaian tarif listrik Batam dari PT. PLN Batam tersebut. Sehinggaapabila surat Walikota Batam tersebut tidak ada atau tidak dikeluarkan olehWalikota Batam, maka berdasarkan pasal 50 ayat (3) Perda Kota BatamHalaman 7 dari 13 halaman.

Selain itu Surat Walikota Batam Nomor: 018/Perindagesdm/V1/2014, tanggal13 Juni 2014 Perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Listrik PT.PLN Batamdikeluarkan oleh Walikota Batam setelah mendapat persetujuan dariDPRD Kota Batam, berdasarkan surat dari DPRD Kota Batam Nomor :21/170/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 perihal Penyesuaian Tarif ListrikPT.PLN Batam.