Ditemukan 121 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 17-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/PDT.SUS/2008
DEKI SOPIANARA, Dkk.; KOPERASI PEGAWAI RS. PELNI PETAMBURAN SEHAT SEJAHTERA
3228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Faktanya ada jugavoucher dari karyawan yang dapat langsung ditukarkan dengan barang dikoperasi;Bahwa Penggugat setiap hari selalu melaporkan hasil penjualan toko diKoperasi kepada Pak Joko selaku Manager toko dan uang hasil penjualandisetorkan ke lou Winarti di bagian kKeuangan Koperasi;Selain itu Penggugat tidak mempunyai kewenangan dalam membukasystem blocking karena untuk membuka system blocking tersebut harusmenggunakan password, sedangkan yang mempunyai password tersebutadalah Pak Joko selaku
    Manager toko;Bahwa pada tanggal 30 November 2005, Tergugat telah melakukanpemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Penggugat dengan alasanPenggugat telah melakukan pelanggaran disiplin kerja berupa membukasystem blocking, pembatalan transaksi yang menyebabkan adanya selisihsehingga menimbulkan kerugian terhadap Tergugat;Bahwa perbuatan yang dimaksud Tergugat adalah pelanggaran beratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 sehinggadapat diPHkK;Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah
Register : 16-04-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN WONOSARI Nomor 57/Pid.B/2019/PN Wno
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.OPIK BARLIA, SH
2.WIJAYANTI,SH
Terdakwa:
HERMANSAH Bin KASMAN Alm
25886
  • kooperatif.Bahwa pada pasien (Saksi 1) tersebut telah Ahli lakukan pemeriksaandengan cara wawancara, ketika Ahli mengajukan beberapa pertanyaantentang perasaannya, Saksi 1 tampak acuh, pandangan kosong danjawaban tidak jelas, kadang diam.Bahwa gambaran umum saat dilakukan pemeriksaan terhadap seorangperempuan berambut pendek (Saksi 1), pakaian sederhana, tatapanmata kosong, tidak kooperatif; afek/mood tumpul/anhedonia; orientasiSulit dinilai; pembicaraan produktivitas sangat kurang, tidak lancar,blocking
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tahun 2008
429155
  • Tentang : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  • masyarakat.(2) Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang dapatmengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/ataupemirsa.(3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajibmemberikan kesempatan yang sama kepada PesertaPemilu dalam pemuatan dan penayangan iklankampanye.(4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayanganiklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak danlembaga penyiaran.Pasal 94(1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarangmenjual blocking
    segment dan/atau blocking time untukkampanye Pemilu.(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarangmenerima program sponsor dalam format atau segmenapa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklankampanye Pemilu.(3) Media...A7(3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan PesertaPemilu. dilarang menjual spot iklan yang tidakdimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepadaPeserta Pemilu yang lain.Pasal 95(1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu ditelevisi untuk setiap Peserta Pemilu
    dan/atau bohong; menonjolkanunsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkansuku, agama, ras, dan antar golongan; memperolokolokkan,merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilainilaiagama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubunganinternasional.Ayat (3)Yang dimaksud dengan kesempatan yang sama adalahpeluang yang sama untuk menggunakan kolom pada mediacetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semuapeserta kampanye.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 94Ayat (1)Yang dimaksud dengan blocking
    segment adalah kolom padamedia cetak dan subacara pada lembaga penyiaran yangdigunakan untuk keperluan pemberitaan bagi publik.Yang dimaksud dengan blocking time adalah hari/tanggalpenerbitan media cetak dan jam tayang pada lembagapenyiaran yang digunakan untuk keperluan pemberitaan bagipublik.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 95Cukup jelas.Pasal 96Cukup jelas.Pasal 97...
Putus : 23-11-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 K/PID/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — Domi Agus Purnomo als Domi bin Amat Toni, Dk
8240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kelenjar keringat) yangterjadi secara otomatis dan tidak dapat dikendalikan, dalam analisa chart,dari 4 sensor yaitu: sensor pola pernapasan dada, sensor polapernapasan perut, sensor pola kardio vaskuler (tekanan darah) dansensor pola tahanan kulit, ada beberapa ciri knusus perubahan chartketika menjawab pertanyaan Relevant yang menunjukkan adanya reaksiperubahan tubuh antara lain: terjadi supression (pemendekan gelombangchart), kenaikan baseline, decrease in cyrclerate (perenggangangelombang chart), blocking
Register : 08-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 8/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT Diwakili Oleh : Rustam Timbonga SH.,MH
Terbanding/Penggugat : PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA
260732
  • Bahwa Terungkap fakta dalam persidangan tentang adanya perubahankontrak/addendum yakni Addendum Surat Perjanjian yang isinya menundapembayaran dari tahun Anggaran 2016 ke Tahun anggaran 2017 yang didasariatas adanya penghematan anggaran self blocking (Bukti P3 dan T2) danMajelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah mempertimbangkannya dalamputusan a quo.e.
Putus : 30-01-2012 — Upload : 19-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus./TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 30 Januari 2012 — IMAS DIANASARI, SH., MH.
267144
  • menyarankan agar saksi ke Bandungdan disepakati pertemuan tanggal 8 Oktober 2010 di Restoran Suharti Bandung ;Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Ike yang mengatakan bahwa bisamembantu dan selanjutnya dikenalkan dengan Ibu Imas (terdakwa ) , yang olehsaksi ike dikatakan sebagai Hakim yang akan memutus perkara nya ;Bahwa selanjutnya yakni tanggal 21 Oktober 2010 saksi bersama saksiDarmawan , bertemu dengan terdakwa Imas dan saksi Ike dirumah makan Cibiuk ,pada saat itu saksi Ike sempat meminta uang blocking
    diputus tanggal 1 April 2011 dan Penggugat yang diwakilioleh saksi berada dalam posisi menang dan menurut saksi gugatan dimenangkan itubukan karena uang karena materi perkaranya cukup kuat dan bukti bukti cukupkuat serta saksi merasa kuat serta demo karyawan itu sifatnya illegal ;Bahwa setelah diputus , terdakwa pernah mengatakan akan mengawal bila dikasasidi Mahkamah Agung ;Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 saksi bertemu dengan terdakwa di Laponyo atasundangan terdakwa dan sempat meminta uang untuk blocking
    yang diwakili oleh saksi ODIH JUANDA untukmembahas perkara sengketa perburuhan dimaksud, dan diantara pertemuantersebut dihadiri pula oleh saksi Ike Wijayanto;Bahwa menurut keterangan saksi odih Juanda, saksi Ike Wijayanto telahmenerima amplop coklat berisi uang Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)dari dirinya;Bahwa saksi Teuku Darmanan melihat saksi Odih Juanda memberikan amplop coklatkepada saksi Ike Wijayanto;Bahwa saksi Odih Juanda menerangkan bahwa pemberian uang tersebut dimaksudkansebagai blocking
Putus : 21-10-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2816 K/Pdt/2012
Tanggal 21 Oktober 2014 — 1. Ny. RASMI YUWONO; 2. BAMBANG YUWONO; 3. NOVIYANTI NUR KOMARIAH VS 1. Ir. DARMANTO KUSUMADI, 2. S. KHAIRY WIJAYA, 3. PT BANK PERMATA, Tbk. dan 1. NOTARIS ALANG, S.H., 2. NOTARIS NINUK SUHARTI SUHANDRI, S.H.
7625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2007;Bahwa kekurang hatihatian dari Terlawan Ill sebagai Bank, sehinggamenyalahi standar prosedur operation yang diatur dalam PeraturanPerbankan, maka Para Pelawan telah menderita kerugian, setidaknyaapabila Para Pelawan bisa tahu lebih dini mengenai jumlah kredit yangditerima oleh Terlawan I, maka Para Pelawan bisa memohon untukdibatalkan;Bahwa itikad baik dari Para Pelawan untuk melunasi sebesarRp370.000.000,00 (tiga ratus tujun puluh juta rupiah) dengan telahmelakukan pembayaran melalui Blocking
Register : 15-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 61/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 9 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat IV : Doni Almujahidin Diwakili Oleh : Imansyah, SH
Pembanding/Penggugat II : Edi Norhidayat Diwakili Oleh : Imansyah, SH
Pembanding/Penggugat III : Azhar Diwakili Oleh : Imansyah, SH
Pembanding/Penggugat I : Suratmin Diwakili Oleh : Imansyah, SH
Terbanding/Tergugat II : Bupati Tanah Bumbu Cq Camat Sungai Loban Cq. Kepala Desa Sumber Sari
Terbanding/Tergugat III : Bupati Tanah Bumbu Cq Camat Sungai Loban Cq. Kepala Desa Dwi Marga Utama
Terbanding/Tergugat I : I Wayan Landap
10249
  • tersebutyang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan bahwapemilik lahan yang sebenarnya adalah Terbanding II /dahulu Tergugat IIberdasarkan bukti peta lahan transmigrasi tahun 1981 sedangkan dari ParaPembanding/ dahulu Para Penggugat tidak bisa menunjukkan buktiHalaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT BJMkepemilikan lahan seluas 134,5 hektar tersebut, adapun Para Pembanding /dahulu Para Penggugat menunjukkan lokasi berdasarkan peta kebun PT.Sajang Heulang yang merupakan blocking
Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 67/PID.SUS/TPK/2013/PN.MKS
Tanggal 9 Februari 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan IR. ABD. RACHMAN TINRI, M.SI
14740
  • Pada pemasangan beberapa komponen atau material join tidak sesuaidengan manual pemasangan (MSA.170 merk Pfisterer) tipe No. 10 dibawah support ring tidak dipasang. dimensi dan posisi sealing tape/ mastic tape, sehingga join tidakdijamin memiliki karateristik water blocking sesuai dengan yang17diharapkan oleh spesifikasi Pabrikan yang diharapkan jadimaksudnya adalah mastic secara dimensi harusnya 10 cm namunyang dipasang kurang dari 10 cm.2.
    Pada pemasangan beberapa komponen atau material join tidak sesuaidengan manual pemasangan (MSA.170 merk Pfisterer) tipe No. 10 dibawah support ring tidak dipasang. dimensi dan posisi sealing tape/ mastic tape, sehingga join tidakdijamin memiliki karateristik water blocking sesuai dengan yangdiharapkan oleh spesifikasi Pabrikan yang diharapkan jadimaksudnya adalah mastic secara dimensi harusnya 10 cm namunyang dipasang kurang dari 10 cm.2.
    Pada pemasangan beberapa komponen atau material joinTIDAK SESUAI dengan manual pemasangan (MSA.170 merkPfisterer) :119 tipe No. 10 dibawah support ring tidak dipasang. dimensi dan posisi sealing tape/ mastic tape, sehingga join tidakdijamin memiliki karateristik water blocking sesuai dengan yangdiharapkan oleh spesifikasi Pabrikan yang diharapkan jadimaksudnya adalah mastic secara dimensi harusnya 10 cmnamun yang dipasang kurang dari 10 cm.Pada bagian lapisan screen tembaga pada sisi kabel terdapatoksidasi
    Pada pemasangan beberapa komponen atau material joinTIDAK SESUAI dengan manual pemasangan (MSA.170 merkPfisterer) : tipe No. 10 dibawah support ring tidak dipasang. dimensi dan posisi sealing tape/ mastic tape, sehingga join tidakdijamin memiliki karateristik water blocking sesuai dengan yangdiharapkan oleh spesifikasi Pabrikan yang diharapkan jadimaksudnya adalah mastic secara dimensi harusnya 10 cmnamun yang dipasang kurang dari 10 cm.2.
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
398395
  • Dimana dalam teknis budidayaperkebunan di lahan gambut justru sangat perlu dibuat parit/kanalsebagai water management untuk menjaga level air sehinggakelembaban gambut terjaga dan menghindarkan dari bahaya kebakaran.Sehingga sebagaimana tahapan pembukaan lahan yang telah diuraikandi atas, setelah dilakukan blocking blok/rintis jalur, maka kemudiandibangun parit dan setelah itu baru dilakukan pembukaan lahan denganimas tumbang dan stacking/rumpuk/perun mekanis ;26.
    Maksudnya dariperusahaan pinjam alat seluruh kontraktor untuk membuat blocking/paritagar tidak meluas api itu. Kemudian Saksi telfon lagi pihak perusahaan,dan Saksi sampaikan boleh sewa alat dengan hitungan per meteruntukblocking Rp 20.000,/meter ;Bahwa alat excavator Saksi disewa sampai api padam. Kalau tidak salahsampai sekitar 5 hari ;Hal. 151 dari 230 hal. Put.
    No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelBahwa yang Saksi terima dari PT.SPS untuk pengerjaan blocking dalamrangka pemadaman tersebut tidak bisa kita hitung karena PT.SPS inihanya gajian per bulan. Jadi hasil bulanan itu, itulah yang kami terima.Namun kalau itu berapa, kemarin kita tidak kalkulasi.
    Karena alat kita kalau tidakdiganti mesin robin itu tidak berani untuk blocking karena berdekatandengan api. Seandainya api itu menjalar, kita agak susah, karenamasuknya ke dalam juga kita menggunakan seperti kayukayu itu Supayaalat kita tidak tenggelam. Jadi tetap kita menggunakan mesin robinseandainya ada api mendekat, kita semprot ;Bahwa yang diperbantukan untuk pemadaman sekitar 4 orang, 1pengawas, 3 operator kedua yang pegang robin.
    Saat membantu pemadaman kebakaran maka semuapekerjaan Saksi untuk melakukan land clearing terhenti, semua aktivitaske blocking api ;Bahwa Saksi waktu pertama kali ke lapangan/lokasi kebakaran tanggal19 Maret 2012. Waktu pertama saudara melihat ke lapangan di lokasiterbakar itu sudah ramai, tenaga pemadaman itu sudah seluruhnyabergerak. Termasuk mobilmobil yang ada di kantor PT.SPS kesana,juga ada mobil pemadam kebakaran, pusat camp di afdeling H, dan Saksilangsung ke sana.
Putus : 16-12-2019 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 16 Desember 2019 — LUCAS
1286946 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Re: ASTRO Proses Blocking Putusan SIACG. Re: LK (Lippo Karawaci) Group H. Re: LK (Lippo Karawaci) Group II. Re: LainLain J. Re: LainLain Il Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 K. Re: C4L. RE: GMTD Makassar (Handled by L Lucas)M. RE: GMTD Makassar (Handled by L Lucas) Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara; 6.
Putus : 09-02-2012 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 06 / G / 2011 / PTUN - PTK
Tanggal 9 Februari 2012 —
17191
  • Sawit milkPENGGUGAT oleh TERGUGAT dan diserahkannya Lokasi PerkebunanKelapa Sawit aquo kepada pihak lain, telah menimbulkan kerugian Investasi bagiPENGGUGAT sebesar lebih kurang Rp.15.626.005.500, (Lima Belas Milyarenam ratus dua puluh enam juta lima ribu lima ratus rupiah) kerugian manadiperinci sebagai berikut : Perizinan : 22 = 222222 nn nnn nn nnn one on ooo Pengurusan Izin : Rp. 2.500.000.000, Biaya Kunsultan AMDAL : Rp. 120.000.000, Biaya Sidang AMDAL 4 x Rp. 25.000.000, : Rp. 100.000.000, Blocking
Putus : 02-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1123 K/Pdt/2016
Tanggal 2 Agustus 2016 — HOWARD KANDIAWAN VS PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA
11476 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2016dicadangkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untukdibangun menjadi kebun plasma kelapa sawit masyarakat Desa BumiRapak, sebagaimana tertuang dalam Naskah Kesepakatan KerjasamaNomor : 001/LKUKSU RJ/MOU/III/2006 tanggal 7 Maret 2006;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh TimPemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertuang pada halamanke2 Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 4 Agustus 2006, makasejak tahun 2006 Tergugat telah mulai melakukan kegiatan blocking
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
30574653
  • Namun yang disayangkan jika ada blocking internetmaka kerja untuk mencari, menyimpan atau menyampaikan informasi itumenjadi lebin sulit dan mengganggu kerja jurnalistik. Dalam kacamataUndangUndang Pers blocking internet merupakan pelanggaran terhadapPasal 4 UndangUndang Pers.
    Blocking internet dampaknya besar terhadappers di tengah teknologi dimana pers memanfaatkan akses internet;Bahwa dengan tujuan untuk melindungi keamanan nasional bisa dibenarkanuntuk melaksanakan throttling dan harus tunduk kepada Pasal 4 ayat 3 danpasal 19 ayat (3) ICCPR, throttling untuk alasan keamanan bisa saja akantetap syarat yang digunakan untuk alasan national security lebin panjangharus notifikasi ke pemerintah dan ke PBB.
    Dalam Hukum HAMinternasional ada istilah Permissible Limitations dan tidak adaistilahpengecualian seperti pada pidana;Bahwa justifikasi throttling apalagi blocking tidak dibenarkan dalam hak asasimanusia dan jika tetap dilakukan throttling maka harus didapat informasi dariHalaman 174 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKTjajaran internalnya untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan termasuk jugainformasi pers.
    Apa batasannya dan apa tindakan pemerintahapa dalam arti aturannya harus mengatakan jika ini ditutup dampaknya akanbegini dan pemerintah akan melakukan apa misalnya dalam upayamemproses pemulihan keadaan atau kerugian;Bahwa throttling dan blocking melanggar HAM. Pemerintah mempunyalwewenang untuk melakukan;Bahwa wewenang hanya ada di pemerintah, karena diberi wewenang makadisitu harus bisa dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan wewenangtersebut.
    Wewenang yang digunakan harus dengan keputusan atau harusdengan aturan yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;Bahwa harus ada suatu forum yang menyatakan telah terjadinya perbuatanmelanggar hukum dan lembagalembaga yang memiliki wewenang sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan adalah PTUN, PN, KomnasHAM, di pemerintahan di Kominfo juga bisa atau di forum internasional;Bahwa internet blocking terjadi di Myanmar tidak banyak yang memahamibagaimana cara mengatasi persoalan
Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor 133/Pid.B/2013/PN.MBO
Tanggal 15 Juli 2014 — Ir.KHAMIDIN YOESOEF BIN MUHAMMAD YOESOEF
764160
  • 2nnonnnnannnnnnnnanannnannnnnnanennnnaanannnnsnsnnenesnnaansnnensnBahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KementerianLingkungan Hidup di Jakarta sehubungan dugaan terdakwapembukaan lahan areal dengan pembakaran di Suak BahungKecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya pada tahunBahwa saksi sebagai sub kontraktor yang bekerja sama denganPT.Kallista Alam dengan membuat perjanjian kerja sama ;Bahwa pihak PT.Kallista Alam diwakili oleh Terdakwa ;Bahwa pada saat perjanjian pekerjaan yang harus saksi kerjakanadalah Land Clearing (LC), blocking
    saksi jarang ketempattersebut ; Bahwa saksi mempercayakan kepada asisten saksi saja ;Bahwa tuduhan membakar lahan tidak benar, karena saksimelakukan /and clearing atau pembersihan dengan alat berat,sehingga lahan tersebut sudah bersih dan sangat tidak berfungsikalau dibakar ; Bahwa ketika merumpul kayu dalam areal 31,2 hektar kemudianrumpuk menjadi 16,2 hektar dan ada pula yang 16,6 hektar ;Bahwa awalnya areal yang masih hutan di imas denganmengunakan chains saw;Bahwa setelah selesai di imas di blocking
Putus : 16-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — PT. Ambawang Bumi Perkasa vs BUPATI KUBU RAYA, dkk
7140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dicabutnya izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit milikPenggugat oleh Tergugat dan diserahkannya Lokasi PerkebunanKelapa Sawit aquo kepada pihak lain, telah menimbulkan kerugianInvestasi bagi Penggugat sebesar lebih kurang Rp.15.626.005.500,(Lima Belas Milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ribu limaratus rupiah) kerugian mana diperinci sebagai berikut :Perizinan : Pengurusan Izin : Rp. 2.500.000.000, Biaya Kunsultan AMDAL :Rp. 120.000.000, Biaya Sidang AMDAL 4 x Rp. 25.000.000, :Rp. 100.000.000, Blocking
Register : 21-07-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN Bks
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
GUSTI RAI ADRIANI. SH.
Terdakwa:
ANGGIA MEISESARI Als ANGGI Binti SOEWARTO SOEKIDJO
906202
  • (satu) lembar Cek Bank BJB Nomor: DAA 01 088292 senilai Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP);
  • 1 (satu) lembar Kwitansi perihal kerjasama proyek Source Code License Agreement antara Thalath Resources sdh bhd dan PT.Busines Software Solution senilai Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar surat permohonan Supprot Blocking
Register : 19-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 73/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 9 Mei 2017 — PT. BATUBARA MANDIRI vs BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
6835
  • Bahwa semenjak dikeluarkannya izin prinsip tersebut pada point C butir ke 3,Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor 73/G/2017/PTUNPLGpengggugat telah melakukan kegiatan nya antara lain : Pembelian Lahan seluas 25.841 M2 yang terletak di Desa Gunung Megangdalam kecamatan Gunung Megang kabupaten Muara Enim.Survey dan blocking,sosialisasi Masyarakat,Forum Desa, Land Clearing ; Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Sekretaris Daerah mengeluarkan SuratPenjelasan Permohonan Izin Prinsip stockpile
Register : 03-07-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0817/Pdt.G/2017/PA.Bjm
Tanggal 17 Oktober 2017 —
110
  • Hal. 15 dari 43 Halamantermasuk orang yang biasa semuanya tertata rapi dan penuhpertimbangan dalam memutuskan sesuatu.Salah satunya urusan keberangkatan saudari penggugat dan anakkami ke Jakarta, semua sudah saya siapkan dengan matang,termasuk saya sudah siapkan blocking seat nya dimana, agar mudahdan tidak terganggu suara mesin pesawat, semua sudah sayasiapkan, namun saudari penggugat menolaknya.
Register : 14-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Terdakwa : LUCAS
Terbanding/Penuntut Umum : ABDUL BASIR
451816
  • rincian sebagai berikut:No.1NamaNilai Hash MD5Jenis FileSMS62811103644 2 6e3b7fddbcbcc6461f10 Softcopy0181204210913.pdfcc4b4597ff39SMS 1 (Satu) lembar draft surat dari Eddy Sindoro kepada Lucas tentanggugatan Kwang Yang Motor (KYM) di SIAC dengan memo tulisantangan dari Wresti Kristian Hesti S. 1 (Satu) bundel Bahan Diskusi 5 April 06 :oTANMIOD>SReRe: Kymco Proses Peradilan : Kymco Proses Peradilan IIKymco PidanaReReReRe:Re:Re:Re:: ASTRO Proses Hukum Perdata: ASTRO Proses Hukum Pidana: ASTRO Proses Blocking