Cekli. IskandarNurlisa. Fatimah. Haji Herman> 2 Q0 5 Parulian. Dahmana> . Yamini. Tiurma;.Di beri tanda Bukti TI.Surat Keterangan Ahli Waris Tentang Ahli Waris Mendiang Goi Djutekdengan Tan Koei Lin, yang telah memiliki 9 (Sembilan) orang anak, yangterdiri dari :Halaman 49 dari 96 putusan Nomor 187/PDT/2021/PT MDN. Cekli. IskandarNurlisa. Fatimah. Haji Herman> 0 Q20 0d Parulian. Dahmana> . Yamini.

;Bahwa dalam laporan penelitian berjudul Penjelasan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum AdministrasiNegara yang ditulis olen Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65,menyebutkan bahwa Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnyamengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuksenantiasa selalu bertindak hatihati, yaitu dengan caramempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspekdari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi wargamasyarakat.

pelanggaran hakhak korban, khususnya hak ataspengungkapan kebenaran dan hak untuk mendapatkan keadilan, hakuntuk memperoleh reparasi, serta hak untuk memperoleh jaminanterhindar dari pengulangan peristiwa Serupa di masa depan.Pasal 2 paragraf 3 (a) Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil danPolitik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melaluiUndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa negara anggotaharus memastikan setiap orang yang dilanggar haknya bisa memperoleh' Cekli

Hal ini turutmengafirmasi fakta bahwa proses peradilan atas pelanggaran HAM beratperistiwa Semanggi dan II berlangsung berlarutlarut selama 21 (duapuluh satu) tahun yang tidak kunjung memberikan ketidakpastian hukum.* Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, dkk., op.cit., hlm. 54 Ibid., him. 55 Philipus M. Hadjon, dkk., 2011, Pengantar Hukum Administrasi Negara, UGM Press, Yogyakarta, hlm.273274.

CEKLI SUPRIYANTO, beralamat di Desa Banjar Dewa KecamatanBanjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT III ;4.

2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Enrico Simajuntak, Perdebatan Hukum Administrasi : SebuahKompilasi Artikel hukum Administrasi, (Bekasi : GramataPublishing, 2018) halaman 91 (fotocopy sesuai denganfotocopy) ;Halaman 53 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.Mdo44,45.46.47.48.42.50.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP44P45P46P47P48P49P50Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No.07/G/2014/PTUNSRG tanggal 3 Juni 2014, Halaman 112 dan113 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Cekli

, yangDiumumkan oleh BPN Pidie Tanggal 29 Oktober 2019;: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi Serah Terima UangSebesar Rp. 900.000, (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) DariMaimun Vibi Kepada Cekli Husni, Tanggal 26 Desember 1992,Tentang Ganti Rugi Tanaman Yang Ada Diatas TanahTersebut, Beserta Lampiran surat tanahnya.: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi Serah Terima UangSebesar Rp. 200.000,(Dua Ratus Ribu Rupiah) Dari MaimunVibi dan Zulkarnain Kepada Ahmad Saladin dan Diketahui olehKepala Desa

Adapun yang dimaksud dengan asas kepastianhukum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) hurufa UU Adpemadalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.Bahwa, dari makna penjelasan asas kepastian hukum dalam UU Adpemsebagaimana dimaksud di atas, menurut Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M.

Asas Keterbukaan.Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruff UU Adpem menyebutkan,Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayanimasyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yangbenar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahandengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan, dan rahasia negara.Bahwa dari makna penjelasan asas keterbukaan dalam UU Adpemsebagaimana dimaksud di atas, menurut Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M.

yakni :asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atauTindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yanglengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusandan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkandan/atau dilakukan.Bahwa dalam laporan penelitian berjudul Penjelasan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara yangditulis oleh Cekli

yakni :asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atauTindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yanglengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusandan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkandan/atau dilakukan.Bahwa dalam laporan penelitian berjudul Penjelasan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara yangditulis oleh Cekli

Bahwa dalam laporan penelitian berjudul Penjelasan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara yang ditulisoleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65, menyebutkan bahwa Asaskecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagipara pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hatihati, yaitudengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenapaspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi wargamasyarakat.

urusan pemerintahandesa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan:Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengannama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa,Bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, Tergugatsebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa dalammengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedomanpada AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);b) Bahwa Cekli

urusan pemerintahandesa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan:Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengannama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa,Bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, Tergugatsebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa dalammengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedomanpada AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);b) Bahwa Cekli

huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014menyebutkan:Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yangmelayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperolehinformasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalamHalaman 51 dari 88 halaman, Putusan Nomor 136/G/2020/PTUNJKTpenyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;Bahwa dari makna penjelasan asas keterbukaan dalam UU Nomor 30Tahun 2014 sebagaimana dimaksud di atas, menurut Cekli

Bahwa dalam laporan penelitian berjudul Penjelasan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negarayang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65, menyebutkanbahwa Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatusikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindakhatihati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensifmengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkankerugian bagi warga masyarakat.

Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yangbersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atauTindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.Bahwa dalam laporan penelitian berjudul Penjelasan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara yangHalaman 26 dari 127 halaman / Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.BDG17.18.19.ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65, menyebutkan bahwaAsas kecermatan (carefullness) sesungguhnya mengandaikan suatusikap bagi

;Bahwa dalam laporan penelitian berjudul Penjelasan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara yangditulis olen Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65, menyebutkan bahwaAsas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatusikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindakhatihati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensifmengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidakmenimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa dalam laporan penelitian berjudul Penjelasan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum AdministrasiNegara yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65,menyebutkan bahwa Asas Kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusanuntuk senantiasa selalu bertindak hatihati, yaitu dengan caramempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspekdari materi kKeputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi wargamasyarakat;10.Asas kecermatan

Bahwa PENGGUGAT sepakat dengan pendapat CEKLI SETYA PRATIWI, SH,LL.M Tergugat telah melanggar asas proporsionalitas hendaknya KTUNyang diterbitkan oleh pejabat memperhatikan aspek prosudural, sehingga apayang dilakukan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas AsasUmum Pemerintahan yang baik/AAUPB.bertindak sesuai dengan peraturan perundangundangan (wetmatigheid)kesesuaian tersebut menyangkut wewenang, prosedur, dan substansikeputusan; 2). tidak menyalagunakan wewenang untuk tujuan lain; 3).bertindak

Bahwa dalam laporan penelitian berjudul Penjelasan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum AdministrasiNegara yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65,menyebutkan bahwa Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnyamengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuksenantiasa selalu bertindak hatihati, yaitu dengan caramempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspekdari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi wargamasyarakat.

Rachmat Riandy, M.Si (tidak ditandatangani);