Ditemukan 43 data

Urut Berdasarkan
 
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2001825
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  • Setelah masa jabatan sebagaiHakim PP berakhir tidak jelas masa depannya sebagai PNS.Dan haltersebut tidak memberikan dorongan/motivasi bagi para akademisidan praktisi untuk menjadi hakim pengadilan pajak.Materi ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf chanya menarik bagi para pejabat dilingkungan DJP, DJBC dan DinasPendapatan Daerah.Terbukti dari 47 Hakim, ternyata 45 Hakim berasal dari KementerianKeuangan dan hanya 2 hakim yang dari luar Kementerian Keuangan.2.
Register : 13-03-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Mkd
Tanggal 19 Nopember 2015 — ACHMAD SUROSO HINDARTO atas PEMKAB MAGELANG, DKK
21065
  • Apabila B tidak memberikan informasi yang jelas kepada C atas obyekyang diperjaniikan maka peranjian menjadi tidak sah;Bahwa atas obyek perjaniian maka C harus komitmen mengikuti perjanjianyang dilakukan oleh A dan B apabila terjadi jual beli antara B dan C sehinggaapabila ada kerugian atas perjanjan yang dibuat antara B dan C maka Chanya bisa menuntut B;Undangundang memberikan perindungan kepada pihak yang dirugikandalam peraniian dalam bentuk dapat menuntut ganti rugi.
Register : 12-10-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 554/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 30 Maret 2021 — MYLANDI SUSANA, SH (JPU) ANDY TEDIARJO THE TERDAKWA)
343119
  • Terus yangkedua, sertipikat atas nama A dijual ke B nah itu pemeliharaan datajuga, intinya sertipikatnya udah ada tapi datadata yuridisnya maudirubah mau dialinkan atau dipecah atau ternyata mengalamipemekaran atau dipakai mengenai fasum fasus kaya gjitu, itunamanya pemeliharaan data, pemeliharaan data ini sertipikatnyaudah ada tapi ini dirubah isinya, rubahnya pun ada dasar tidakmentang misalnya ujugujug lbu namanya AB tapi tambahin Chanya mengajukan doang tentunya kantor pertanahan minta suratpenetapan