Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 435.B/SP/2007tanggal 20 September 2007, tentang Kode Etik Civitas Akademika danKaryawan Administratif Universitas Negeri Jakarta ;Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No.257/5FIS/SK/2015tersebut dalam pertimbangannya secara khusus berdasar pada ketentuanUndangUndang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasionaljuncto Undang Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosenjuncto Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 205

Nomor 554 K/TUN/20163.Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa mengenai kewajiban danpemberhentian seorang Dosen/Pendidik secara khusus telah diatur dalamUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim PendidikanNasional juncto Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen juncto Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:205/0/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) junctoKeputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Nomor 435.B/SP/2007tentang Kode Etik Civitas

2016Bahwa dalil Penggugat ini sama sekali tidak berdasar, karena Tergugatmengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 257/5FIS/SK/2015tersebut, adalah berdasarkan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistim Pendidikan Nasional juncto UndangUndang RI Nomor14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juncto Keputusan Menteri Pendidikandan Kebudayaan RI No: 205/0/2003 tentang Statuta Universitas NegeriJakarta (UNJ) jyuncto Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ)Nomor435.B/SP/2007 tentang Kode Etik Civitas

., sebagai Rektor UnsratManado secara eksplisit maupun secara implisit menyatakan kepadabeberapa orang (civitas academika Unsrat) tentang begitulah nasibbawahan yang melawan atasannya. Bahwa yang dimaksud Prof. Dr.Donald Rumokoy, SH.

BuktiP23.A :Unsrat dari Civitas Akademika Unsrat, (fotokopi darifotokopi) ; Surat Kabar Harian Manado Post tertanggal 19 Juli 2012perihal Ucapan Selamat kepada Prof. Dr. Donald Rumokoy,S.H.,M.H., atas Perpanjangan masa jabatan sebagai RektorUnsrat dari Pimpinan & Staff Magister IImu EkonomiPembangunan, (fotokopi dari fotokopi) ; Surat Kabar Harian Manado Post tertanggal 20 Juli 2012perihal Ucapan Selamat kepada Prof. Dr.

Bukti P 33tentang Penghilangan Hak Konstitusi oleh Rektor Unsrat(surat tertanggal 14 September 2010, diterima Tergugat padatanggal 19 September 2010 diterima oleh Nurhayati StafTergugat), (fotokopi sesuai dengan aaslinya) ;Surat Pengaduan Civitas Academika Universitas SamRatulangi kepada Presiden RI tentang tindakan pembiaranTergugat atas berbagai tindakan maladministrasi,pelanggaran dan perbuatan melawan hukum oleh RektorUniversitas Sam Ratulangi (Tergugat II Intervensi) tertanggal28 Oktober 2012

DonaldRumokoy, SH, MH ; 2 222 nnn nnn nnn nnnBahwa semua civitas akademi Unsrat tahu surat perpanjangan Rektor tersebut ;Bahwa Saksi tahu perkara itu sebelumnya di PTUN Manado ; Bahwa Saksi tahu tentang Putusan yang dilaksanakan Rektor, karena pada awaltahun 2009, Ketua PTUN Manado pernah menelepon Saksi bahwa ada yang perludibicarakan dan pada saat itu dia menyampaikan pada Saksi bahwa ada PutusanPTUN antara Dr. Ir.

Dengan demikian, maka KERUGIAN MATERIIL yang dideritaPENGGUGAT adalah sebesar : Rp. 78.839.712, (Tujuh puluhdelapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus duabelas rupiah) Rp. 398.000, (Tiga ratus Sembilan puluh delapan riburupiah) = Rp. 78.441.712, (Tujuh puluh delapan juta empat ratusempat puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah).KERUGIAN IMMATERIIL : Timbulnya rasa malu dan tercemarnya nama baik PENGGUGATsebagai tenaga pengajar baik di hadapan civitas akademikmaupun mahasiswa

Purwakarta, tetapi Tergugat II Intervensi tidak pernah memberikancopy surat keputusan yang diterbitkan Tergugat maupun menunjukkan copyAkta Nomor 17 tahun 2011 kepada Penggugat, karena tidak adakepentingannya, lagipula Penggugat bukan pihak yang berkompeten terhadapberlakunya surat keputusan maupun Akta No. 17 Tahun 2011,aquo, yangdilakukan tergugat II Intervensi adalah memberikan copy Surat Keputusan yangditerbitkan Tergugat kepada Rektor Universitas Purwakarta, sebagai wujudsosialisasi agar seluruh civitas

Tahun 2011tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan yangmemutuskan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan PurnawarmanNo. 17 tanggal 17 Januari 2011 terhadap civitas akademika UniversitasPurwakarta dan SMK Purmawarman agar diketahui bahwa YayasanPendidikan Purnawarman yang sah dan berhak mengelola Universitas Purwakarta dan SMK Purnawarman adalah yayasan yang diketuai TergugatII Intervensi ; b Bahwa tidak benar sejak Tergugat II Intervensi melakukansosialisasi terjadi kakacauan, dan

kalaupun terjadi kakacauan, hal tersebutdiduga hasil rekayasa Penggugat yang melakukan hasutan dan provokasi dikalangan civitas akademika Universitas Purwakarta dan SMKPurnawarman, yang patut diduga pula sebagai upaya kamuflase untukmenutupi tindakan Penggugat selama mengelola kedua lembaga pendidikantersebut dalam hal keuangan, karena Penggugat merasa khawatir jikaPengelolaan diambil alih oleh Tergugat II Intervensi maka penyelewengankeuangan yang diduga dilakukan Penggugat akan terungkap ; Bahwa

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milk Civitas Academica Hukum Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum (jalan pulau lada) ;Bahwa sejak Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br Tarigan meninggal duniatanah warisan tersebut dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat secarabersamasama dan belum pernah dialihkan kepada pihak manapun juga ;9.

Etik Mahasiswa sanksi skorsing merupakan kategori jenis sanksi ataspelanggaran kode etik yang bersifat sedang (vide bukti T.6);Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (4) huruf b Surat Keputusan RektorUniversitas Teknokrat Indonesia No. 002/UTI/B.3.16/III/2017 Tentang KodeEtik Mahasiswa yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik bersifatsedang ialah merokok dan minumminuman keras, melakukan perjudian danperjokian, membawa pihak luar ke dalam kampus sehingga menimbulkankeributan, menjanjikan hadiah kepada civitas

No.134 PK/Pdt/2011perbuatan melawan Hukum dan melawan hak dimana akibat dariperbuatan tersebut seluruh Civitas Akademika UniversitasKristen Indonesia Tomohon mengalami kerugian baik materimapun immaterial;Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilmengakibatkan proses administrasi Akademik dan prosesbelajar mengajar mengalami gangguan dan kerugian;Bahwa dengan adanya dualisme kepemimpinan, maka telahterjadi berbagai hambatan dalam hal proses administrasiakademik.

Bahwa awal mulanya pertemuan antara Pemohon dengan Termohonterjadi sekitar Bulan february pada tahun 2002 tepatnya di Kampus tempatPemohon kuliah, bahwa pada saat itu bersamaan dengan akan diadakanpentas kesenian yang mana dalam Pentas tersebut melibatkan dan/ataumengikutsertakan unsur masyakat lain di luar civitas akademisi;Bahwa dikarenakan sebelum pentas haruslah diadakan latinan terlebihdahulu, maka dari disanalah sering terjadi pertemuan antara Pemohondengan Termohon, adapun salah satu factor

;Berita tertangkapnya Penggugat dimuat dalam media cetak danelektronik baik skala daerah dan nasional meresahkan warga masyarakatdan khususnya civitas akademika Institut Seni Indonesia Yogyakarta. ;25 Mei 2018, Rektor ISI Yogyakarta mengeluarkan Keputusan Rektor ISIYogyakarta Nomor : 2911/IT4/KP/2018 yang memberhentikan sementaraPenggugat dari tugas jabatannya terhitung mulai tanggal 1 Februari2018. ;27 Agustus 2016, Rektor ISI Yogyakarta, a.n.

berdasarkansurat Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta NomorSP.Han/42/VIII/2016Resnarkoba tanggal 8 Agustus 2016. ; Barang buktiyang ditemukan di rumah Penggugat adalah 1 (satu) buah tas plastik isiganja kurang lebih 253 gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip isi ganjakurang lebih 2 gram, 1 (Satu) linting ganja kurang lebih 0,4 gram dan 1(satu) buah paper,Berita tertangkapnya Penggugat dimuat dalam mediacetak dan elektronik baik skala daerah dan nasional meresahkan wargamasyarakat dan khususnya civitas

Bahwa Terdakwa sebagai seorang guru seyogianya menjadi panutan,digugu dan ditiru oleh masyarakat, bukan sebaliknya memberi contohburuk kepada masyarakat yang pada gilirannya akan mengurangikepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan Civitas Akademika.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 8 sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum dalam surat alternatif pertama, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebutdikabulkan

. 30 Tahun 2006 tentang PenetapanUniversitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara telahmengakibatkan perubahan yang sangat drastis dan substansial bagiUniversitas Airlangga, baik yang menyangkut status kelembagaan,kewenangan pejabat lembaga, sistem penyelenggaraan lembaga, tugaspokok dan fungsi kelembagaan, penatalaksanaan kelembagaan, statusdosen dan karyawan, pengelolaan keuangan lembaga, sistempertanggungjawaban, proses rekruitmen pejabat lembaga, serta berbagaidampaknya terhadap semua civitas

sebagai Warga CivitasAkademica Universitas Airlangga yang berkepentingan terhadap PeraturanPemerintah No. 30 Tahun 2006 tentang penetapan Universitas Airlanggasebagai Badan Hukum Milik Negara karena dengan berlakunya PeraturanPemerintah tersebut telah mengakibatkan perubahan yang drastis dansubstansial bagi Universitas Airlangga maupun kepentingan Para Pemohonselaku Guru Besar tetap di Universitas Airlangga ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah Guru besar tetapsekaligus sebagai Warga Civitas

Kerugian immateriil berupa kehilangan kepercayaan atas diri Penggugat dari1.500 civitas academica STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitungmaupun dari masyarakat Bangka Belitung ; d.

adalah pertimbangan yang tidak mendasardimana Tergugat/Pembanding dalam hal ini telah mengajukan bukti bukti surat(T4a1 s/d T8a, T8b) dimana anak anak mereka telah mendapatkanpendidikan didalam maupun diluar sekolah dan mengenai penurunan nilaiakademik bukanlah suatu hal keharusan yang mutlak dimana bakat dankemampuan si anak haruslah diukur dari nilai kebahagiaan anak itu sendiri danserta melihat dari perkembangannya pastinya fluktuatif sehingga banyak contohkasus mengenai dunia pendidikan didalam civitas

Diketahui menurut Hukum, bahwasemua PTS yang ada di Indonesia bukanlah Badan Hukum/bukan SubyekHukum, sehingga semua kepentingan hukum dari Civitas Akademika darikeenam PTS itu harus dilaksankan oleh Penggugat/Pengurus YayasanTrisakti. Ini adalah kerugian besar bagi : keenam PTS tersebut , Civitasakademika dari keenam PTS yang mahasiswanya +45.000 orang danPenggugat sebagai badan penyelenggara.

Faktanya, penggugat atau YayasanTrisakti masih bisa mengelola Sekolah Tinggi lainnya (kecuali UniversitasTrisakti, karena adanya penolakan dari civitas akademika). Oleh karena itutidaklah beralasan, dalil penggugat yang menyatakan bahwa tindakan tergugatmerupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan pasal 31 UndangUndang Dasar 1945.

Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum yang harus dibatalkan.Bahwa meskipun Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum, Para Penggugat telah memberikan peringatan (Somasi) kepadaPara Tergugat pada Tanggal 29 April 2019 guna memberikan klarifikasi,akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya dan terkesanmengabaikan peringatan yang Para Penggugat sampaikan.Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telahmenimbulkan kegaduhan dan keresahan dilingkungan civitas

akademikaUISU yang tentunya membawa dampak negatif bagi Yayasan UISU sebagaiUniversitas tertua dipulau Sumatera.Bahwa keresahan dan kegaduhan dilingkungan civitas akademika UISUtentunya membawa dampak negatif juga terhadapkelangsungan UISU saatHalaman 8 dari 53 hal Perkara Nomor 247/Pdt/2020/PT Mdn15:1617.sekarang dan kedepan, apalagi tindakan Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan oleh para Tergugat bertepatan dengan penerimaan MahasiswaBaru dilingkungan UISU.Bahwa dengan demikian tentunya akibat

salah seorang pembina.Dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu, karenamasalah tersebut masalah organ yayasan bukan masalah pribadil agi pulaorgan pembina yayasan bersifat kolektif kolegial;Bahwa, terhadap dalil Para Penggugat angka 13 perlu ditegaskansebagaimana juga telah diuraikan di atas, tidak terbukti adanya PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sebaliknya ParaPenggugatlah yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kegaduhan dankeresahan di lingkungan civitas

Bahwa dalil para Penggugat pada angka 8,9,10,11,12, tidak beralasanhukum hal tersebut didasarkan uraian sebagai berikut;Bahwa Tergugat dengan seizing YPPM ADHI GUNA mengeluarkan suratpanggilan klarifikas(SP1) dan surat klarifikasi(SP2) kepada para penggugatuntuk dibicarakan secara kekeluargaan namun ditolak oleh para penggugatkemudian para penggugat melakukan mogok mengajar sehingga apa yangdilakukan oleh para penggugat dengan tidak mengajar mengakibatkanmahasiswa dirugikan sehingga merusak citra civitas

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2018/PN.PALKemudian tindakan para penggugat tidak mau melaksanakan tugas TridarmaPerguruan Tinggi, jelas telah merugikan civitas akademik YPPM ADHI GUNAsehingga berimplikasi rusaknya citra perguruan tinggi yang diselenggarakanoleh YPPM ADHI GUNA bersama dengan Tergugat,sehingga apa yangdilakukan oleh YPPM ADHI GUNA sudah tepat dan benar serta beralasanhukum, maka dengan demikian dalil para Penggugat pada angka 8,9,10,11dan 12 beralasan hukum untuk ditolak

Bahwa kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademikmerupakan kebebasan yang dimiliki olen anggota civitas akademikauntuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri;.

sebagai pusot penyelenggara pendidikan tinggi,penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat".Angka 8:"Bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwanmempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkandan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan senimelalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat (Pasal 1 angka 2 Undang Undang RI Nomor 14Tahun 2005)".Angka 11:"Bahwa dengan demikian Pembantah sebagai lembagapendidikan tinggi yang di dalamnya terdapat komponen dosenselaku civitas

Bahwa selama menjadi Kepala BiroAdministrasi Umum = Penggugat telahmenjalankan..........menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kerjamaupun di lingkungan civitas Akademika UPN VeteranYogyakarta 5 . Bahwa selama menjalankan tugasnya Penggugat juga tidakpernah melakukan tindakan yang melawan hukum = maupuntindak pidana yang melanggar ketentuan hukum yang berlakudiIndonesia. ; 8.

Sehingga tidak mungkin yang bersangkutanmembatalkan keputusan yang terdahulu;Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2001, di hadapan SenatMahasiswa dan Civitas Akademika Akademi Pariwisata Makassar yangdiupacarakan dihadiri oleh Kepala Badan Penelitian Pengembangan danPendidikan Pelatihnan (lbu A. Widyastuti Purwoto, SH.) disaksikan olehKepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Kebudayaan danPariwisata serta Sdr. Prof. Dr.

Bahwa adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan secaratidak langsung yang merupakan Civitas Akademika FakultasTeknik Universitas Bengkulu untuk mendapatkan kesempatanmenjadi Wakil Dekan Definitif sebagai akibat keluarnya ObjekSengketa ini menjadi dasar bagi Penggugat memiliki kedudukanhukum (legal standing) untuk menjadi Penggugat dalam GugatanIV. KEPENTINGANPutusan Perkara Nomor :19 /G/2020/PTUNBKL, Hal. 7 dari 96 halaman1.

.;2.Kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan keluarnya ObjekSengketa ini adalah kepentingan tidak langsung karenaPenggugat yang merupakan Civitas Akademika Fakultas TeknikUniversitas Bengkulu yang memenuhi syarat seperti yang diaturdalam Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun2013 Tentang Statuta Universitas Bengkulu~ kehilangankesempatan untuk diangkat dalam jabatan Wakil Dekan FakultasTeknik Universitas Bengkulu.;3.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanyakepentingan Penggugat yang dirugikan secara tidak langsungyang merupakan Civitas Akademika Fakultas TeknikUniversitas Bengkulu untuk mendapatkan kesempatanmenjadi Wakil Dekan definitif sebagai akibat keluarnya Objeksengketa adalah dalil yang mengadaada dan didasarkan padailusi Penggugat semata karena :Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa adalahKeputusan tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas WakilDekan Bidang Akademik, Pelaksana Tugas Wakil DekanBidang

(1) bukanjabatan struktural; 0000000 000000 nnnn nnn nen en nn nnn nnen=Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 TentangStatuta Universitas Bengkulu mengatur bahwa Wakil Dekan diangkatoleh Rektor atas usul Dekan.Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Gugatan dan buktidari Penggugat diketahui pada pokoknya yang menjadi dasar Penggugatmerasa memiliki kKepentingan untuk mengajukan Gugatan dikarenakanPenggugat merupakan Civitas