di rumah orang tua Pemohon di Cilacap dari Maret 2012 sampaiAQUSIUS 201 O paa=a2 neem teenie cineBahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohontelah melakukan hubungan kelamin (bada dhukul) dan belum dikaruniBahwa semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun sejakApril 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadipertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga disebabkan:Masalah ekonomi karena Termohon tidak transparan dan jujur sehinggaselalu defisit

Sesuai hasil Laporan Auditor Independen Budiman,Wawan, Pamuji dan Rekan dalam Tahun 2009 terhadap PDAUMB diberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer).Dalam perkembangannya meskipun tetap beroperasi namun sampaipelaporan keuangan per 30 Nopember 2013 PD AUMB sudahberada dalam tahap kebangkrutan dari sisi aset perusahaan, karenamodal yang defisit semakin membesar dan adanya pernyataantunggakan pajak yang dihitung dengan Official assesment oleh KPPPratama Banjarbaru dengan nominal Rp 13.816.489.194,00

Asas going concernorganisasi perusahaan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karenakondisi managemen dan organisasi yang sudah tidak berfungsi,keuangan perusahaan yang defisit, modal/ekuitas negatif karenaakumulasi kerugian yang berstruktur, aspek legal dari sisiadministrasi negara yang memungkinkan adanya pemindahan hakdan kewajiban PD AUMB ke Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.26.Bahwa tindakan para Tergugat yakni Tergugat ; Tergugat Ill; danTergugat Ill; yang melakukan likuidasi terhadap Perusahaan

, modal/ekuitasnegatif Karena akumulasi kerugian yang berstruktur, aspek legal dari sisiadministrasi negara yang memungkinkan adanya pemindahan hak dankewajiban PD AUMB ke Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor.36/Pdt.G/2016/PN.Pli.33.Kemudian Hasil penilaian Tim Pendamping Likuidasi PD AUMB bahwaPD AUMB Kabupaten Tanah Laut sejak Tahun 2009 secara ekonomisudah tidak prospektif, karena berdasarkan indikator keuanganmenunjukan sudah mengalami defisit modal

Dalam perkembangannya meskipun tetapberoperasi namun sampai pelaporan keuangan per 30 Nopember 2013PD AUMB sudah berada dalam tahap kebangkrutan dari sisi asetperusahaan, karena modal yang defisit semakin membesar dan adanyapernyataan tunggakan pajak yang dihitung dengan Official assesmentoleh KPP Pratama Banjarbaru dengan nominal Rp 13.816.489.194,00(Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Empat RatusDelapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).34.Kemudian Bahwa dalam

Dalam perkembangannya meskipun tetapberoperasi namun sampai pelaporan keuangan per 30 Nopember2013 PD AUMB sudah berada dalam tahap kebangkrutan dari sisiaset perusahaan karena modal yang defisit semakin membesar danadanya pernyataan tunggakan pajak yang dihitung dengan Officialassesment oleh KPP Pratama Banjarbaru dengan nominal Rp13.816.489.194,00.Bahwa yang jelas proses dan terjadinya Likuidasi PD AUMB olehTergugat dan tergugat Il tidak ada hubungan dan keterkaitan samasekali atas hubungan hukum

Asuransi Jiwa Jaminan1962;4Setelah perseroan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 berjalan dan investasidana telah dilakukan, ternyata pada setiap perhitungan akhir tahunperseroan PT.Asuransi Jiwa Jaminan 1962 bukannya semakin sehat tetapijustru selalu defisit.

VenturaCakrawala Investama hal ini diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanhalaman 41 poin kedua yang menyatakan bahwa walaupun telah dilakukansuntikan dana segar antara lain dengan jalan menjual saham perusahaansebagai investasi, pada setiap perhitungan akhir tahun PT Asuransi JiwaJaminan 1962 bukan bertambah sehat melainkan semakin defisit;217.Bahwa tindakan Indra Wiguna dan PT.

Ventura CakrawalaInvestama selaku pemilik saham yang baru dan bukan bagian dari tanggungjawab Pemohon Peninjauan kembali ;Bahwa terjadi defisit bukan menjadi tanggung jawab dari PemohonPeninjauan Kembali hal ini terjadi karena Termohon Peninjauan Kembalitidak melakukan suntikan dana sebagaimana yang disampaikan olehPemohon Peninjauan Kembali V sebagai Aktuaria Internal akan tetapimelakukan penjualan asset milik Indra Wiguna dan PT. Ventura CakrawalaInvestama;10.

Bahwa untuk menutupi kerugian atau defisit yang terjadi maka pada tanggal11.26 Februari 2007 Termohon Peninjauan Kembali memberikan data berupa 5(lima) file worksheet (microsoft excel) sebanyak 66.807. (enam puluh enamribu delapan ratus tujuh) portofolio polis asuransi perorangan kepadaAktuaria Independen yaitu PT.

Tergugat) mengalamidefisiv/kerugian biaya operasional secara keseluruhan sebesar Rp414.580.982,00 (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribusembilan ratus delapan puluh dua rupiah) pada tahun 2019, dan kerugian(defisit) tersebut tetap masih berlanjut pada periode Januari 2020 s/d Juni2020 yang tercatat sebesar Rp 72.869.470,01 (tujuh puluh dua juta delapanratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah satu sen),oleh sebab itu dalil posita gugatan Penggugat, bertanggal

Kemudian akibat dari Pandemik Covid19 ini Tergugat mengalami defisit,kondisi ini diperparah dengan ketidakmampuan Penggugat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seperti di dalam Surat PerjanjianKerja No. 002/SPK/YPJSM/VIII/2019 bertanggal 3 Agustus 2019 antaraPenggugat dengan Tergugat pada halaman 2 butir ke10 mengenaiATURAN DAN TEKNIS KERJA;c.

Fakta hukum kondisi keuangan Tergugat memang sudah mengalamidefisit secara berkelanjutan semenjak tahun 2018 sampaisekarang ini, dimana Tergugat mengalami deficit / kerugian sebesarRp 439.256.049,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus limapuluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah) pada tahun 2018 danRp 414.580.982,00 (empat ratus empat belas juta lima ratus delapanpuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) pada tahun 2019serta kerugian (defisit) tersebut tetap masih berlanjut

Tergugat);Tergugat adalah sebuah badan hukum bertujuan sosial dan bersifatnirlaba, yang melakukan kegiatan (mengabdi) di bidang pendidikanmembantu Pemerintahan Republik Indonesia mencerdaskan kehidupanbangsa, dan saat ini sedang mengalami kerugian (defisit) yang diakibatkan oleh berkurangnya jumlah murid (peserta didik) sebab ada banyakpilinan sekolah dan ditambah kondisi Pandemik Covid19 yang dinyatakan sebagai Bencana Nasional, dimana lingkungan Yayasan PerguruanJenderal Sudirman Medan (ic.

Sebaliknya atas ketidakmampuan Penggugat dalam melaksanakantugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Sekolah SMA, pihak Tergugat mengalami defisit, ditambah lagi dengan adanya Pandemik Covid19 yang dinyatakan sebagai Bencana Nasional, dimana lingkungan disekitar Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman Medan (ic. Tergugat)dinyatakan termasuk salah satu Zona Merah Covid19 oleh Gugus TugasCovid19 Kota Medan memperparah kondisi kKeuangan Tergugat;.

Bahwa surat Nomor B/352/X1I/2016 tanggal 16November 2016 tentang kegiatan TMMD ke99 yangdiajukan ke Pemda Tulang Bawang Barat, mendapatjawaban dari Bupati Tulang Bawang Barat yangmenerangkan bahwa Pemda Tulang Bawang Baratbelum menganggarkan untuk kegiatan TMMD ke99dikarenakan sedang mengalami defisit anggaran sesuaidengan surat Nomor 050/430/111.02/TUBABA/2017tanggal 19 Januari 2017.f.

Bahwa dengan adanya jawaban surat dari Bupati TulangBawang Barat bahwa Pemda Tulang Bawang tidakmenganggarkan anggaran untuk kegiatan TMMD ke99karena mengalami defisit anggaran sehingga Terdakwamemindahkan/mengalihkan kegiatan TMMD ke99 diwilayah Kodim 0412/LU yang seharusnya dilaksanakandi Kab. Tulang Bawang Barat menjadi di Desa MaknibaiKec. Sungkai Baral Kab.

Bahwa dengan adanya jawaban surat dari Bupati TulangBawang Barat bahwa Pemda Tulang Bawang tidakmenganggarkan anggaran untuk kegiatan TMMD ke99karena mengalami defisit anggaran sehingga Terdakwamernindahkan/mengalihkan kegiatan TMMD ke99 diwilayah Kodim 0412/LU yang seharusnya dilaksanakandi Kab. Tulang Bawang Barat menjadi di Desa MaknibaiKec. Sungkai Barat Kab.

Bahwa proposal yang diajukan ke Pemkab TulangBawang Barat dijawab oleh Bupati Tulang BawangBarat dengan surat Nomor050/430/111.02/TUBABA/2017 tanggal 19 Januari 2017tentang Pemkab Tulang Bawang Barat belummenganggarkan untuk kegiatan TMMD ke99dikarenakan masih mengalami defisit anggaran.7.

TulangBawang Barat dikarenakan defisit anggaran makadialinkan kegiatan TMMD ke99 ke Kab. LampungUtara yang menyuruh menghentikan ialah Kapten InfSuroto (Saksi1) atas perintah Terdakwa.9. Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menggantiadminstrasi perencanaan dari Karya Bhakti menjadiperencanaan TMMD ke99 ialah atas perintah Terdakwamelalui Saksi1.10.

berupahalusinasi auditorik/oendengaran yang merupakan kelompok gangguan psikotik.Gejala psikotik tersebut mungkin saja merupakan bagian dari suatu gangguanskizofrenia paranoid sebagai salah satu gangguan dalam rumpun gangguan psikotik.Akan tetapi perlu penulusuran lebih lanjut untuk memastikan diagnosis mengingatbeberapa temuan klinis yang kurang sesuai, misalnya belum dapat dipastikan adanyagangguan isi pikir (waham) atau kekacauan pikiran sebagai gejala pendukung lainnyaserta adanya kemungkinan defisit

Asuransi Jiwa Jaminan 1962 bukannya semakin sehattetapi justru selalu defisit. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perseroan menunjuk AktuarisIndependen untuk menghitung dan mereview perseroan;6. Bahwa berdasarkan Pernyataan Aktuaris Independen yang dalam hal iniadalah PT.

Defisit keuangan terjadi setelah Perseroan berada ditanganpemilik baru, sehingga tentu saja penyebabnya adalah bukan karenakesalahan TERGUGAT melainkan kesalahan Pemegang Saham baru (INDRA WIGUNA dan PT.

AJJ selalu defisit merupakan alasan yangdibuatbuat;. Bahwa oleh karena TERGUGAT ILIIIV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka posita gugatan ke 9, 10 dan 11 a quo tidak relevan sebagaidasar gugatan ini, TERGUGAT ILIV tidak melakukan kesalahan apapunsepanjang mengenal dalil yang dijadikan alasan oleh PENGGUGAT dalamgugatannya ini.

AsuransiJiwa Jaminan 1962 berada dalam keadaan defisit karena sebagaimana termuatdalam laporannya Cadangan Premi atas portopolio polis asuransi peroranganpertanggal 31Desember2000 pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 adalahsejumlah Rp.22.902.443.000, untuk 32.681 pemegang Polis, denganperhitungan demikian PT.

Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tetap selalu defisit;*Menimbang, bahwa hingga akhirnya PT.

Pengguna Anggaran;Bahwa baik Terdakwa, saksi AHMAD SIDIK maupun PPK dan KuasaPengguna Anggaran secara sadar dan mengetahui bahwa pengadaanpupuk pada tahun 2009 tidak pernah dilaksanakan oleh rekanan, dalam halini saksi AHMAD SIDIK selaku Direktur CV Mega Zanur, akan tetapi segaladokumen atau daftar atau bukubuku untuk keperluan administratifpengajuan permintaan anggaran diajukan pada akhir tahun 2009, yakni dibulan Desember 2009, namun dikarenakan ketersediaan anggaran padatahun 2009 tidak ada (APBD defisit

kepentingan dalam proyek tersebut,akhirnya Terdakwa menguruskan administrasi lelang atau dokumen lelangCV Mega Zanur, yang nantinya administrasi tersebut merupakan syaratadministrasi pengajuan pembayaran proyek;Bahwa setelah ditandatangani segala dokumen lelang tersebut, kemudianpihak CV Mega Zanur mengajukan permintaan pembayaran ke pihakkeuangan pada akhir Desember 2009, namun permintaan pembayarantersebut tidak terealisasi pada tahun 2009, mengingat keuangan atauanggaran Pemkab Mamuju mengalami defisit

Namun dikarenakan pada tahun 2009anggaran APBD Kabupaten Mamuju defisit, akhirnya proyek pengadaanpupuk tersebut dialinkan pembayarannya ke tahun berikutnya, yakni 2010,dan benar adanya pada tahun 2010, dana atas proyek yang tidak pernahdilaksanakan oleh rekanan kucur ke rekening perusahaan rekanan;Bahwa setelah dana masuk ke dalam rekening rekanan, Terdakwakemudian menelepon saksi FATMAWATY agar memberitahu ke saksiAHMAD SIDIK untuk penyerahan dana proyek yang telah cair agardiserahkan kepada saksi

No. 619 K/Pid.Sus/2015Bahwa Terdakwa menemui AHMAD SIDIK, Direktur CV Mega Zanur, danmeminjam perusahaannya untuk ikut pengadaan lelang proyek DishutbunKabupaten Mamuju dalam pengadaan pupuk anorganik tahun 2009sebanyak 215,9 ton seharga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh jutarupiah) setelah dipotong pajak dan CV Mega Zanur ditetapkan sebagaipemenang;Bahwa proyek ini di tahun 2009 tidak terlaksana, karena defisit anggaran,baru terlaksana di tahun 2010.

Jumlah Belanja Rp. 861.437.500.Surplus/Defisit Rp. 51.249.700.3. Pembiayaan Desaa. Penerimaan Pembiayaan Rp. 106.249.700.b.

Bidang Tak Terduga. 7.000.000.Jumlah Belanja Rp.Surplus/Defisit 1.108.271.700.Rp.51.249.700.3 Pembiayaan Desaa. Penerimaan Pembiayaan Rp.b.

Rp.e.Bidang Tak Terduga. 7.000.000.Jumlah Belanja Rp.Surplus/Defisit 1.108.271.700.Rp.

Jumlah Belanja Rp.Surplus/Defisit 861.437.500.Rp5.249.700. 3 Pembiayaan Desaa.Penerimaan Pembiayaan Rp.b.Pengeluaran Pembiayaan 106.249.700.Selisih Pembiayaan (ab) Rp.

Bidang Tak Terduga.Jumlah Belanja Rp.Surplus/Defisit 1.108.271.700.Rp.51.249.700.3 Pembiayaan Desac.Penerimaan Pembiayaan Rp.d.Pengeluaran Pembiayaan 55.000.000.Selisih Pembiayaan (ab) Rp.106.249.700. 8.

Akan tetapi perlu penulusuran lebih lanjut untuk memastikandiagnosis mengingat beberapa temuan klinis yang kurang sesuai, misalnya belumdapat dipastikan adanya gangguan isi pikir (waham) atau kekacauan pikiransebagai gejala pendukung lainnya serta adanya kemungkinan defisit fungsi kognitifyang justru tidak lazim pada skizofrenia.

keseimbanganharta tersebut dibagi dua sehingga Penggugat dan Tergugat masingmasing medapat bagian 2 x Rp. 386.373.903 = Rp. 193.186.951, ; bahwa akhirnya pembagian harta bersama seperti rumah dan tanah dalamgugatan Penggugat, jika dengan nilai tertinggi pada draft Tergugat yaitu Rp.168.000.000, (lihat draft mediasi sub B angka 4 draft mediasi tanggal 29Agustus 2016, maka pembagiannya adalah : nilai jual rumah = harta bersama = Rp. 168.000.000. pembagian harta bersama Tergugat = Rp. 193.186.951. defisit

pembagian harta bersama Tergugat) =Rp. 25.186.951, pembagian harta bersama Penggugat setelah dikurangi pembagian hartabersama Tergugat terjadi defisit Rp. 25.186.951, tentunya Penggugatterhutang terhadap Tergugat, sehingga bagian Penggugat adalah nihil,artinya Penggugat terhutang kepada Tergugat sejumlah Rp. 25.186.951,; bahwa sangat ironis, tidak manusiawigg harta bersama Penggugatterhadap Tergugat adalah karena adanya WIL, yang telah menelantarkananakanaknya yang belum dewasa dan masih bersekolah

Akan tetapi perlu penulusuran lebih lanjut untuk memastikandiagnosis mengingat beberapa temuan klinis yang kurang sesuai, misalnya belumdapat dipastikan adanya gangguan isi pikir (waham) atau kekacauan pikiransebagai gejala pendukung lainnya serta adanya kemungkinan defisit fungsi kognitifyang justru tidak lazim pada skizofrenia.

Bidang Tak Terduga Rp. 975.000Jumlah Belanja Rp. 1.119.230.000,Surplus/ (Defisit) Rp. 42.62.000, Pembiayaan Desa1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 42.620.000,2, Pengeluaraan Pembiayaan Fs samme seen s anaSelisin Pembiayaan (ab) RD. ecece eee eeeeeeagtBahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 di Desa Taeboneterdiri dari : Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesarRp.175.000.000,(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Tak Terduga FAB casesseeemmasaes secsJumlah Belanja Rp. 1.209.220.400,Surplus/ (Defisit) Rp. 26.124.900,c. Pembiayaan Desa1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 26.124.900,2. Pengeluaraan Pembiayaan Rp. 35.250.000,Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2018terdiri dari : Pekerjaan embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,(enam ratustujuh puluh lima juta rupiah).

Tak Terduga RD. wee eee eect eee eee eetJumlah Belanja Rp. 1.625.811.670,Surplus/ (Defisit) Rp. 46.698.670,c. Pembiayaan Desa1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 46.698.670,2.

Tak Terduga FAB casesseeemmasaes secsJumlah Belanja Rp. 1.209.220.400,Surplus/ (Defisit) Rp. 26.124.900,c. Pembiayaan DesaiL, Penerimaan Pembiayaan Rp. 26.124.900,2. Pengeluaraan Pembiayaan Rp. 35.250.000,Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2018terdiri dari : Pekerjaan embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,(enam ratustujuh puluh lima juta rupiah).

Tak Terduga Rp.Jumlah Belanja Rp.Surplus/ (Defisit) Rp.c. Pembiayaan Desa1.

No. 1623 K/PID.SUS/2009Skenario : Belanja administrasi umum dikurangi dengan 50 % dari PAGU2003 kemudian semua kegiatan lain termasuk buku dan alkes dialokasikanresiko defisit sebesar Rp. 25.835.798.820, ;Skenario Il : Sama dengan skenario dikurangi belanja pakaian dinas, THR,Pembekalan Purna Tugas, pengurangan bantuan pendidikan sebesar 50% dari PAGU 2003, bantuan infrastruktur pedesaan dialokasikan Rp. 1,5milyar namun buku dan alkes tetap masuk, resiko defisit sebesar Rp.13.350.661.520, ;Skenario

Ill : Sama dengan skenario Il namun buku dan alkes tidakdialokasikan, resiko defisit Rp. 1.850.661.520, ;Bahwa, atas telaahan tersebut Bupati Purworejo H.

No. 1623 K/PID.SUS/2009 Skenario : Belanja administrasi umum dikurangi dengan 50 % dariPAGU 2003 kemudian semua kegiatan lain termasuk buku dan alkesdialokasikan resiko defisit sebesar Rp. 25.835.798.820, ;@ Skenario Il : Sama dengan skenario dikurangi belanja pakaian dinas,THR, Pembekalan Purna Tugas, pengurangan bantuan pendidikansebesar 50 % dari PAGU 2003, bantuan infrastruktur pedesaandialokasikan Rp. 1,5 milyar namun buku dan alkes tetap masuk, resikodefisit sebesar Rp. 13.350.661.520, ; Skenario

Bahwa terdapat dalam proses pendampingan jualbeli perusahaan denganpara calon investor/pembeli, Penggugat telah memberikan pelayanan extra(berlebih), diluar spesifikasi/diskripsi tugasnya selaku Konsultan, sebagai buktikomitmen dan tanggung jawab moral demi suksesnya proses jualbellidimaksud, dalam hal ini, mengatasi masalah defisit anggaran modal kerjayaitu :1. Membantu menjualkan property di Sentul City;Hal 4 Putusan No. 484/PDT/2019/PT.DKI2.

Indosurya Finance;Dimana kedua usaha bantuan diatas akhirnya tidak dilanjutkan, karena setelahkonsultasi dengan calon investor/pembeli (Kino), defisit diatas ditangani (takeover) oleh mereka dan akan diperhitungkan dengan nilai jualbeli akhir;Bahwa berdasarkan faktafakta diatas, maka Penggugat mengajukan invoicetagihan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2016 dantanggal 9 September 2016 dengan tagihan sejumlah Rp.3.125.000.000, (tigamilyar seratus dua puluh lima juta rupiah) bersih

Sukma Raya Persada selaku dealerdalam keadaan defisit/ terhutang kepada PT. Sejati Unggul selaku maen dealer;Bahwa pada tahun 2010, Terbanding/Penggugat selaku pemilik PT. Sejati UnggulPersada memanggil Pembanding/Tergugat 2, dalam pertemuantersebutTerbanding/Penggugat menunjuk Pembanding/Tergugat 2 untuk meneruskankegiatan pada PT. Sukma Raya Persada sebagai dealer sepeda Motor Suzukidan Spare Parts;Bahwa oleh karena PT.

Sukma Raya Persada mengalami permasalahankeuangan (defisit) maka Pembanding/Tergugat 2 meminjam uang pada Bank BNIsebesar Rp. 1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah), pinjamantersebut digunakan sebagai modal usaha perusahaan tersebut (PT.

Sukma Raya Persada selakuHalaman 25 dari 29 Putusan Nomor 110/PDT/2018/PT PDGdelaler dalam keadaan defisit/terhutang kepada PT. Sejati Unggul selaku MainDealer ;Bahwa pada tahun 2010, Terbanding/Penggugat selaku pemilik PT. Sejati UnggulPersada memanggil Pembanding/Tergugat 2, dalam pertemuantersebutTerbanding/Penggugat menunjuk Pembanding/Tergugat 2 untuk meneruskankegiatan pada PT. Sukma Raya Persama sebagai dealer sepeda Motor Suzukidan Spare Parts ;Bahwa oleh karena PT.

Sukma Raya Persada mengalami permasalahankeuangan (defisit) maka Pembanding/Tergugat 2 meminjam uang pada Bank BNIsebesar Rp.1.800.000.000, (Satu milyar delapan ratus juta rupiah), pinjamantersebut digunakan sebagai modal usaha perusahaan tersebut (PT.

Putusan Nomor 60 P/HUM/201811.12.13.yang diterbitkan itu berkenaan dengan persoalan Defisit Anggaran,seyogyanya tidak kemudian mengintervensi bagaimana Doktermalaksanakan profesinya sesuai dengan sumpah, kode etik danperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan:Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan olehberlakunya peraturan

Peraturan tersebut dikeluarkan tidak mengikuti tata carapenyusunan peraturan perundangundangan (UU No. 12 Tahun2011);Bahwa melihat perkembangan persoalan yang terjadi yang manajuga ditanggapi oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJSKesehatan sendiri melalui berbagai media massa, Direktur JaminanPelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan menyatakan salah satunyatentang persoalan Defisit Anggaran sehingga menjadi landasankemudian BPJS Kesehatan menerbitkan Peraturan tersebut:Bahwa jika yang dipersoalkan

adalah persoalan defisit angaran,harusnya tidak kemudian mengorbankan sebahagian peserta BPJSyang setiap bulannya membayar iuran maupun PBI JaminanKesehatan (Katagori fakir miskin dan tidak mampu) dengan harapanHalaman 19 dari 64 halaman.

Bahwa pada tahun 2017, BPJS mengalami defisit cash flowtahun 2017 sebesar + Rp. 6.230.000.000.000 (enam triliun duaratus tiga puluh milyar rupiah), sedangkan tagihan masuk padatahun 2017 untuk pembayaran melakukan pembayaran adalahsebesar Rp. 4.400.000.000.000 (empat triliun empat ratus milyarrupiah) dan rencana suntikan dana sebesar kurang lebih Rp.3.600.000.000.000 .

Pengendalian Defisit cash flow BPJS Kesehatan pada tahun2017, telah dilakukan pembahasan antar tingkat Kementerianantara lain Menteri Keuangan; Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Direktur UtamaBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,Kementerian Kesehatan; Kementerian Dalam Negeri; DeputiBidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan danPerlindungan Sosial; Kementerian Koordinator BidangHalaman 36 dari 64 halaman.

Selanjutnya dalam pemeriksaan ditemukan dalamdaftar pemeriksaan kas (C3) tertanggal 31 Juli 2010 oleh Pemeriksa saksiPITER J.GASPERS dan TAMRIN SALEH antara laporan yang diterimasaksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tualdengan kondisi di lapangan terdapat temuan, yaitu :1. terdapat pertanggung jawaban tanpa naskah dengan peinciansebesar Rp.115.000.000, (seratus lima belas juta rupiah) yangmenurut pengakuan saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala KantorPos Cabang Pembantu Tepa) merupakan defisit

Perbedaantersebut yaitu terdapat pertanggung jawaban tanpa naskah denganpeincian sebesar Rp.115.000.000, (seratus lima belas juta rupiah) yangmenurut pengakuan ELIAS MANGAR yang adalah Kepala Kantor Pos Tepasaat itu merupakan defisit ketika ELIAS MANGAR meninggalkan kantoruntuk sementara dan digantikan oleh almarhum W.DASKUNDA;Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang tunai dariKas Kantor Pos Cabang Tepa yang dikirim ke kantor pos cabang Saumlakitanpa bukti pendukung dan untuk

Terdapat pertanggung jawaban tanpa naskah dengan peinciansebesar Rp.115.000.000, (seratus lima belas juta rupiah) yangmenurut pengakuan saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala KantorPos Cabang Pembantu Tepa) merupakan defisit ketika saksi ELIASHalaman 39 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2018/PN AmbMANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tepa)meninggalkan kantor untuk sementara dan digantikan oleh almarhumW.DASKUNDA;2.

adalahpenentuan harga penyelesaian yang ditetapkan oleh Pemohon II atastransaksi tertanggal 18 November 2010 yang dianggap berbeda dariharga pasar fisik, yaitu menunjukkan kecenderungan naik, Sementaraharga pasar fisik turun sebagaimana dikutip dalam Putusan Arbitrase aquo halaman 13 (tigabelas) angka 6 (enam) sebagai berikut:6) bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010, TERMOHON I danTERMOHON II membuat Harga Penyelesaian yang tidak sesuaidengan harga pasar...sehingga PEMOHON tidak bersedia mem bayarkekurangan (defisit

bahwa setelan mencermati Gugatan Penggugatdihubungkan dengan Jawaban Tergugat atas Gugatan tersebut , makapersoalan Pokok antara Penggugat dengan Tergugat adalah berkenaandengan Tindakan Tergugat yang tidak lagi mempekerjakan Penggugat;Menimbang, bahwa beranjak dari hal tersebut diatas ,maka masalahYuridis yang harus dijawab adalah : apakah Tindakan PemutusanHubungan Kerja yang dilakukan Tergugat , yang menyatakan bahwapekerjaan pada Jobsite PT RCIABKL Bakungan telah Berakhir diikutidengan Kondisi defisit

PKWT dan Terakhir diangkat sebagai Pekerja permanen atautetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) padatanggal 01 Mei 2017 sebagai Driver Dump Truk (DT) dengan Gaji2.715.750,perbulan ditambah premi retasi; Bahwa , berdasarkan bukti P8 Penggugat telah diputus hubungankerja dengan Tergugat oleh Tergugat semenjak 31 Desember 2018dengan alasan berakhirnya pekerjaan pada Jobsite PT RCIABKLHalaman 35 dari 43 Putusan Nomor 43/Padt.SusPHI/2019/PN SmrBakungan serta diikuti dengan kondisi defisit

keuangan padaPerusahaan CV Rental Jong Brathers (Tergugat); Bahwa, berdasarkan bukti T1 s/d T27 , Laporan Keuangan internTergugat mengalami Defisit; Bahwa , dalam perundingan bipartite Penggugat menuntut Pesangondan HakHak lainnya berdasarkan masa kerja semenjak awal mulaibekerja yaitu semenjak ditandatanganinya PKWT yang pertama yaitusemenjak 15 Oktober 2014 sampai desember 2018, sedangkanperusahaan hanya menyanggupi memberikan uang kebijakan sebesarRp 13.000.000, Bahwa , perselisihan mengenai

, sehingga MajelisHakim berpendapat hanya menghitung masa Kerja semenjak DitandaTanganinya PKWTT antara Penggugat dengan Tergugat yaitu semenjak 01Mei 2017 sampai 31 Desember 2018 masa kerja 1 tahun 7 bulan ;Menimbang,bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Yang dilakukanoleh Tergugat terhadap Penggugat sebenarnya telah sepakat PHK semenjak31 Desember 2018, yang belum disepakati adalah besaran jumlahpesangonnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 S/d T27 Tergugatmenyatakan Tergugat dalam keadaan defisit

kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efesiensi , dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2) , uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa terhadap buktibukti yang dajukan Tergugatmengenai defisit