UndangUndang ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasii /Jaksa / PenuntutUmum pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan dalammenjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang (hukum acara) dan tidak menerapkan peraturan hukum ataumenerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, yakni : Bahwa judex facti tidak berlandaskan Lex specialis derogate

No.1389 K/Pid.Sus/201 1Umum mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan Pasal 332 ayat (1) huruf1e KUHPidana jo Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No.3 Tahun 1997tentang Peradilan Anak dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umumpada surat tuntutannya telah membuktikan dakwaan Kesatu yang telahmemenuhi Lex specialis derogate lex Generalis ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi koroban bahwa sebelum melakukanhubungan badan saksi Terdakwa mengatakan berjanji untuk menikahisaksi korban dan berdasarkan Surat Visum Et

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis derogate lex generalis) bagiPenggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Bg), atau dapat diputus langsung tanpahadirnya Tergugat (verstek), apalagi jenis perkara ini (kewarisan) yang erathubungannya dengan benda (bezit) sehingga tidak perlu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalildalil gugatannya, pembuktian akan dimintapada waktu Tergugat mengajukan verzet, kecuali ada aturan khusus yangmewajibkan pembuktian, seperti perkara yang berhubungan dengan cerai,meskipun perkara diputus dengan verstek, kepada Penggugat diwajibkanuntuk membuktikan (lex specialis derogate

Putusan Nomor 433 B/PK/PJK/2012Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian PeraturanPerundangundangan, (Disertasi pada Universitas Indonesia), PT RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers), Jakarta, 2009, hlm. 257, yangmenyatakan (Bukti PK6):e) Pengertian yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Ketetapan MPRtersebut di atas adalah bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendahtidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (lexsuperior derogate legi inferior!)

Bertitik tolak dari tegakkannya hierarki peraturan perundangundangan,secara universal juga ditegakkan doktrin hukum yang mengajarkan: /exsuperior derogate legi inferior = Hukum yang lebih tinggi derajatnyamembatalkan hukum yang lebih rendah derajatnya;c. Oleh karena itu, sesuai dengan asas Lex Superior Derogate LegiInferior, Peraturan Menteri yang bersangkutan tidak boleh bertentangandengan ketentuan yang diatur dalam PP;d.

Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 7 ayat (5) danPenjelasannya yang mengatakan Peraturan Perundangundangan yanglebin rendah tidak boleh bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang /ebih tinggi jika substansinya mengatur halyang sama: penerapan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori mutlak harusditegakkan, jadi penerapan asas ini dalam kasus tersebut, bukan bersifatfakultatif, tetapi bersifat imperatif atau mandatory (dwingend);g.

Penerapan asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis, hanya dapatditegakkan antara 2 (dua) atau beberapa PeraturanPerundangundangan yang sama jenis dan hierarkinya satu segi, dansubstansi materiil yang diatur mengenai permasalahan lingkup hukumyang sama pada segqi lain;m.

Patokan penerapan asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis yangdijelaskan di atas, tidak sesuai dengan kenyataan objektif yang terdapatdalam kasus di atas, atas alasan: jenis dan hierarkinya/derajatnya tidak sama; yang satu jenis dan hierarkinya adalah PP di mana berdasar Pasal7 ayat (1) UU No. 10/2004 derajat dan hierarkinya berada padaurutan Ketiga, sedang Peraturan Menteri berada pada urutanhierarki yang jauh di bawah;n.

No. 8/G/2015/PHISby.Kabupaten Pasuruan nomor : 565/725/424.053/2014 tanggal 11 Mei 2014,mengatur hak dan kewajiban serta, mengikat para pihak pekerja danpengusaha yang merupakan hukum otonom/Lex Specialis Derogate LexGeneralis;4. Pada tanggal 22 Mei 2014, Tergugat mendapatkan suratperingatan (Il) pertama karena yang bersangkutan telahdengan sengaja dan dalam keadaan sadar menyuruhpekerja lain untuk mengerjakan pekerjaannya.

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

39 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2018/PN.JapMenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (lex specialis derogate

Negeri maupun Pengadilan Tinggi) telahkeliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukummaupun putusannya secara nyata tidak berdasar pada ketentuan hukumdengan benar dan baik, dan sama sekali tidak menyebutkan apakahperkara pidana tindak pidana Keimigrasian yang didakwakan kepadaPemohon Kasasi/Terdakwa adalah merupakan perkara pidana biasaataukah merupakan perkara pidana yang bersifat knusus karena UndangUndang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah bersifat LexSpecialist Derogate

hukum, karenaseharusnya menyatakan menolak dakwaan Penuntut Umum ataumenyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena dibuatberdasarkan hasil penyidikan dari Penyidik Polri (Polres Malang) yangmerupakan pihak tidak berkompeten dalam melakukan penyidikan terhadapperkara tindak pidana Keimigrasian sehingga hasil penyidikannyamerupakan penyidikan cacat hukum dan harus dinyatakan batal demihukum;Bahwa karena UndangUndang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasianyang bersifat Lex Specialist Derogate

Bahwa satusatunya Penyidik dalam perkara Keimigrasian adalah PPNS dariKeimigrasian yang merupakan azas Lex Specialist Derogate Legi Generalis,tidak dapat dibenarkan karena di dalam Pasal 104 Undang Undang Nomor11 Tahun 2011 mengatur Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukanberdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaituPenyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara, sedangkan Penyidik PPNS harusberkoordinasi dengan Penyidik Polri dalam menjalankan tugas Penyidik;6.

.95/2007 keduanya tanggal19 Februari 2007 yang beriraira Demi Keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa; dengan tegas telah ditentukan diperjanjikan sebagai berikut :Para Pihak dalam halhal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengansegala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan NegeriPurwakartaBahwa sesuai pasal 1338 ayat I KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secarasah berlaku sebagai UndangUndang bagi pihak yang membuatnya, danberdasarkan:1.Asas hukum Lex Posterior Derogate

Legi Priori : peraturan perundangundangan yang baru / yang berlaku kemudian mengalahkan perundangundangan yang lama / terdahulu;2 Asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori : peraturanperundangundangan yang lebih tinggi kedudukannyamengalahkan peraturan perundangundangan yang lebih rendah.3 Asas hukum Lex Specialis Derogate Lege Genarall (undangundang yang khusus mengesampingkan undangundang yangumum),Maka ketentuan tentan milihan domisili hukum yang termuat dalam pasal 4Akta Pemberian Hak

bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam memoribandingnya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri mengandungkekurangankekurangan yaitu tidak mencatat selengkapnya dan sebenarnyamengenai faktafakta dan keterangan/pengakuan saksisaksi yang terungkap dalampersidangan, putusan Pengadilan Negeri telah tidak mempertimbangkan fakta danpembuktian dengan saksama sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dantidak benar disamping itu Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum yaituazas lex specialis derogate

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Sandvik SMC dan pedoman hubungan industrial PT Sandvik SMC yang sudah disepakati antara PT Sandvik SMC dan PUK SP-KEP SPSI PT Sandvik SMC berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Sandvik SMC berlaku sebagai UndangUndang yang bersifat khusus (lex special derogate lex generalis) bagiPenggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat tanpaterkecuali dan wajib untuk di laksanakan sebagai mana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 1338alinea 1 KUHPerdata;Menyatakan bahwa Tergugat telan melakukan' pelanggaran kerjasebagaimana ketentuan Pasal 19.30 Jo Pasal 19.85 Pedoman HubunganIndustrial PT.

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Sandvik SMC dan pedomanhubungan industrial PT Sandvik SMC yang sudah disepakati antara PTSandvik SMC dan PUK SPKEP SPSI PT Sandvik SMC berlaku sebagaiHalaman 47 dari 49 halaman Putusan No: 5/Pdt.SusPHI/201 7/PN.Japundangundang yang bersifat khusus (/ex specialis derogate lex generalis)bagi Penggugat dan selurun karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Asas Lex specialis derogate legi generalis, bahwa ketentuanperundangaundangan yang bersifat knusus mengenyampingkanketentuan yang bersifat umum;b. Asas Lex posteriori derogate /egi priori, bahwa ketentuan yanglebih baru mengenyampingkan ketentuan yang lama;c. Asas Ultimum Remidium, bahwa sesuai perkembangan hukumsecara progresif, terhadap pilihan penerapan pidana adalahmenjadi pilinan atau jalan terakhir;d.

DalamRumah Tangga (PKDRT) tersebut, mengingat beberapa alasan yangdapat dikemukakan sebagai berikut : Bahwa UndangundangNo mor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),sebagai ketentuan yang bersifat knusus (Lex specialis) dankeberadaannnya relatif baru, diundangkan di Jakarta tanggal 22September 2004, LN RI tahun 2004 No mor 95 TLN RI tahun2004No mor 4419, (Posterior ), telah memenuhi syaratpenerapan asas Lex spesialis derogat legi generalis maupunasas lex posteriori derogate

kehidupan rumahtangganya Terdakwa/Pemohon Kasasi TRIYONO, SH dankorban RATNITA HANDRIYANI sering terjadi pertengkaran/percekcokan (halaman 41, Putusan Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Dpk), sehingga karenanya sudah sepatutnya dalam perkara aquo menerapkan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) UndangUndangRI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana telah dikemukakan dimuka( = asas Lex spesialisderogat legi generalis maupun asas lex posteriori derogate

Asas Lex Specialis Derogate L egi Generalis, bahwa ketentuanperundangaundangan yang bersifat knusus mengenyampingkanketentuan yang bersifat umum;Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/20172. Asas Lex Posterion Derogate Legi Priori, bahwa ketentuan yang lebihbaru mengenyampingkan ketentuan yang lama;3. Asas Ultimum Remidium" bahwa sesuai perkembangan hukumsecara progresif, terhadap pilinan penerapan pidana adalah menjadipilihan atau jalan terakhir;4.

Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tersebut,mengingat beberapa alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut : Bahwa Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sebagai ketentuan yangbersifat knusus (Lex Specialis) dan keberadaannnya relatif baru,diundangkan di Jakarta tanggal 22 September 2004, LN RI tahun2004 Nomor 95 TLN RI tahun 2004 Nomor 4419, (Posterion), telahmemenuhi syarat penerapan AsasL ex Spesialis D erogat LegiGeneralis maupun Asas Lex Posteriori Derogate

SALEH apabiladiposisikan dalam delik penyertaan terhadap saksi TRIYONO, SH,(Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah),memenuhi persyaratan melakukan delik penyertaan (bersamasamamelakukan tindak pidana dengan saksi TRIYONO, SH, Terdakwayang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga memenuhisyarat penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis maupunAsas Lex Posteriori Derogate Legi Priori,Bahwa dengan demikian berdasarkan alasanalasan tersebut di atas,cukup beralasan pula

Bertitik tolak dari tegakkannya hierarki peraturan perundangundangan, secara universal juga ditegakkan doktrin hukum yangmengajarkan: /ex superior derogate legi inferior = Hukum yang lebihtinggi derajatnya membatalkan hukum yang lebih rendah derajatnya;Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 410/B/PK/PJK/2012Oleh karena itu, sesuai dengan asas Lex Superior Derogate LegiInferior, Peraturan Menteri yang bersangkutan tidak bolehbertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PP;Jika terdapat pertentangan

Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun2004 dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 7 ayat (5) danPenjelasannya yang mengatakan Peraturan Perundangundanganyang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi jika substansinya mengaturhal yang sama:. penerapan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori mutlakharus ditegakkan;. jadi penerapan asas ini dalam kasus tersebut, bukan bersifatfakultatif, tetapi bersifat imperatif atau mandatory (dwingend);

Penerapan asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis, hanya dapatditegakkan antara 2 (dua) atau beberapa Peraturan Perundangundangan yang sama jenis dan hierarkinya satu segi, dan substansimateriil yang diatur mengenai permasalahan lingkup hukum yangsama pada segi lain;m.

Patokan penerapan asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis yangdijelaskan di atas, tidak sesuai dengan kenyataan objektif yangterdapat dalam kasus di atas, atas alasan:. jenis dan hierarkinya/derajatnya tidak sama,. yang satu jenis dan hierarkinya adalah PP di mana berdasarPasal 7 ayat (1) UU No. 10/2004 derajat dan hierarkinya beradapada urutan Ketiga, sedang Peraturan Menteri berada padaurutan hierarki yang jauh di bawah;n.

Dalam keadaan yang demikian menurut Pasal 7 ayat (1) danPenjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004:> jenis dan hierarkinya berbeda,> oleh karena itu yang harus ditegakkan secara mutlakadalah asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori, bukan asasLex Specialis;Pendapat ahli tersebut di atas sama sekali telah diabaikan oleh PengadilanPajak dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara a quo tanpaalasan yang jelas;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, seharusnya Pengadilan Pajaksebagai salah satu

Exceptio Error in Objectoberlandaskan pada asas "LexPosterior Derogat Legi Priori atau "Lex Posteriori Derogate LegiPrioriBahwa gugatan PENGGUGAT dalam Konpensi/TERGUGATdalam Rekonpensi terbukti Error in Objecto berlandaskanpada asas lex posterior derogat legi priori atau "lexposteriori derogate legi priori berdasarkan faktafakta dandalildalil sebagai berikut:(i)(ii)(iii)Bahwa menurut beberapa literatur, asas /Jex posteriorderogat legi priori atau lex posteriori derogate legipriori didefinisikan

PESANANtertanggal transaksi 17 Juni 2013 berlaku sah secarahukum karena TIDAK PERNAH DIBATALKAN OLEHPENGADILAN;Bahwa perjanjian yang berlaku kemudian/saat inisebagaimana tersebut dalam Bukti T21 yaitu SURATPERNYATAAN tertanggal 15 Desember 2015 berlakusah secara hukum karena telah memenuhi semua unsursahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320KUHPerdata;Hal 22 Perk.No.687/PDT/2019/PT.DKI(vill) Bahwa dengandemikian, dengan berlandaskan padaasas lex posterior derogat legi priori atau "lexposteriori derogate

Konsumen,batalnya klausula baku yang dilarang Tidakmengakibatkan batalnya seluruh perjanjian;Bahwa dengan demikian, berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 477/K/Sip/1976 Tanggal 13101976 dan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen makaperjanjian sebagaimana SuratPesanan Tertanggal 17 Juni2013 bukan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa selain daripada dalildalil tersebut di atas, denganberlandaskan pada asas lex posterior derogat legi prioriatau lex posteriori derogate

PENGADILAN;Bahwa Perjanjian yang berlaku kemudian/saat inisebagaimana tersebut dalam Bukti T21 yaitu SURATPERNYATAAN Tertanggal 15 Desember 2015 jugatelah memenuhi semua syarat sahnya perjanjiansebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdatabaik Syarat Subjektif maupun Syarat Objektif, dantimbul atau berasal dari perjanjian yang sah yangberlaku. sebelumnya yaitu SURAT PESANANTertanggal 17 Juni 2013;Bahwa dengan demikian, dengan berlandaskan padaasas "lex posterior derogat legi priori atau "lexposteriori derogate

Oleh karena Pemerintah Indonesia dengan PemerintahHongkong telah memiliki UndangUndang lebih khusus dalam halmelakukan penahanan sementara terhadap pelanggar Hukum yangmelarikan diri di Indoensia, sehingga Termohon tidak menggunakanketentuan dalam KUHAP untuk dasar hukum Penahanan sementaraterhadap Pemohon, hal ini sejalan dengan asas hukum, yakni LexSpecialis derogate legi generali (Peraturan yang lebih khususmengesampingkan peraturan yang bersifat lebin umum).

Bahwa, menurut ahli Red Notice adalah perintah untuk mencariseseorang ; Bahwa, kalau seseorang melakukan perbuatan ada RedNotice, menurut ahli yang berlaku adalah UndangundangEkstradisi ; Bahwa, Leks spesialis derogate leks generalis artinyaperaturan yang khusus mengkesampingkan peraturan yangumum ; Bahwa, asas Resiprositas adalah asas timbal balik, contohnyaantara negara Rumania dengan Indonesia tidak ada perjanjianbilateral ;Bahwa atas pendapat ahli pertama tersebut para pihak akanmenanggapi dalam

Gde MadeSuardana, SH.MH yang pada intinya kedua ahli tersebut berpendapat bahwaapabila terdapat peraturan perundangundangan yang memiliki kedudukanyang sama dan salah satu peraturan mengatur halhal yang bersifat umumdan yang lainnya mengatur yang bersifat knusus, maka berlaku asas hukumLex Specialis derogate legi generali yaitu Peraturan yang lebih khususmengesampingkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan Termohonuntuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat yaitu T1sampai dengan

PKL. telahmengemukakan halhal sebagai berikut Bahwa, gugatan ini didasarkan pada Pasal 18 UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, TentangPencantuman Klausula Baku ; IIBahwa, Undangundang No 8 Th 1999 Lex Spesialis Derogate legi Generalis(hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum) : Karena ini merupakan lex spesialis, yakni menyangkut hubungan antarakonsumen dan dan pengusaha, sehingga digunakan UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, Kami selaku Kuasa Hukum

akandapat menguasai terus terhadap kendaraan tersebut meskipun Penggugat tidakpernah melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya, hal ini terbuktiPenggugat secara berturutturut sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulanJanuari 2012 tidak membayar angsuran kendaraan tersebut ; Bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adaalah telahsesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338 KUH Perdata lebihlebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang merupakan LEXSPECIALIS DEROGATE

melakukanpembayaran angsuran bulanan atas kendaraan tersebut kepada tergugat ; Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka Romawi VII, olehkarena Tergugat tidak pernah mencantumkan klausula baku dalamPerjanjian Pembiayaan Bersama dengan penyerahaan hak milik secaraFidusia, karena perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan Tergugatadalah telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338KUH Perdata lebihlebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yangmerupakan LEX SPECIALIS DEROGATE

: Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, PenasihatHukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :1.Atas tidak sependapatnya Oditur Militer terhadap putusan MajelisHakim yang tidak menjatuhkan putusan pemidanaan pemecatanterhadap Terdakwa, kami akan menanggapinya dan berpendapatbahwa Majelis Hakim Militer Ill12 Surabaya sudah adil dalammemeriksa dan memutus perkara Terdakwa sesuai ketentuanundangundang secara formal, yang mana dikaitkan azas LexSpecialist Derogate

Dengan demikian berdasarkanazas Lex Specialist Derogate Lex Generalis dan Aspek legalitasmaka judex factie perkara Tedakwa sudah benar apabila tidak8menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan olehundang undang (dhi.

Asas hukum"lex superior derogate legi inferior" yang merupakan aturan yang bersifat universaljuga sesuai dengan tujuan hukum yang sangat mendasar, antara lain, kepastian hukum,ketertiban dan keadilan.

hukum berarti bahwa pengadilan seharusnya menerapkan peraturan yanglebih tinggi hirarkinya daripada peraturan yang lebih rendah;4 Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyatanyata Putusan Pengadilan Pajakdalam perkara a quo telah mendasarkan pada aturan yaitu Surat Direktur Jenderal PajakNomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 yang jelas bertentangan dengan Pasal 13ayat (6) UndangUndang PPN dan PPnBM juncto Pasal 1 KEP312/PJ./2001 tanggal 23April 2001, dan mengabaikan asas hukum "Jex superior derogate

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan33Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 harus dibatalkandemi hukum;5 Bahwa untuk mendukung uraianuraian tersebut di atas mengenai asas hukum"lex superior derogate legi inferior", Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)akan mengutip pula pendapatpendapat para sarjana mengenai asas hukum tersebut,yaitu:a Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, $.H., L.L.M. dan Dr. B.

Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Mengenai Hukum(Suatu Pengantar)", Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005,halaman 87, menyatakan:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR Nomor ITI/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu lex superior derogate legi inferior,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebihrendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

credit on the purchaser's inputs tothe tax paid by the purchaser, the invoice method may do moreto discourage fraudulent undervaluation of intermediate sales.Thus, in principle, invoice could be crosschecked to pick up anyoverstatement of credit entitlement";12 Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkanpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 telah mengabaikan asashukum "lex superior derogate

Terhadap alasan tersebut, Termohon tidak mengajukanbantahan, bahkan tidak hadir dipersidangan, padahal ia telah dipanggil/dengan sepatutnyasebanyak dua kali, sehingga dapat diduga bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalahbenar dan Termohon setuju bercerai dengan Pemohon; Namunoleh karena perkara ini adalahperkara perceraian, dan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk lebihmemberikan keyakinan kepada majelis dalam memutus perkara ini, dan sesuai pula dengan asaslex specialis derogate

menghadapkepersidangan dan sesuai relaas, kepadanya telah diserahkanturunan surat permohonan Pemohon, namun Termohon tidak hadir dantidak pula mengajukan eksepsi (bantahan), sehingga secara hukumTermohon dianggap mengakui dalil dalil yang dikemukakan olehPemohon dan Termohon setuju bercerai dengan Pemohon =; Namunoleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan denganalasan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk lebih memberikankeyakinan kepada majelis dan sesual pula dengan asas lexspecialis derogate