bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti ,dengan seksama , berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan NegeriMedan tanggal 20 Mei 2015, Nomor :200 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mdn dan telahmembaca dan memperhatikan Memori banding terdakwa , maka Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa sebagaimana 25 telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah sudah sangat tepat karena telahdiolah dalam acuan norma norma yuridis dan filosofis yang dipadu

banding yang diajukan oleh Penuntut Umumyang terdiri dari 3 (tiga) halaman, setelah Majelis Hakim Tingkat bandingmembaca secara seksama ternyata tidak ada halhal baru yang perludipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dariapa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karena itumemori banding tersebut dikesampingkan;Menimbang, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh PengadilanTingkat Pertama adalah sudah tepat, karena telah memenuhi normanormayuridis yang dipadu

perkara inidi tingkat banding ;Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam memori bandingpenasihat hukum Terdakwa dan memori banding Jaksa Penuntut Umum sertaKontra) Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa masingmasingmenyatakan bahwa pada pokoknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwabelum memenuhi rasa keadilan ;Hal 29 dari 32 hal Put.No.04/Tipikor/2013/PTRMenimbang, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh PengadilanTingkat Pertama adalah sudah tepat, karena telah memenuhi normanormayuridis yang dipadu

Sama seperti kita diberikan hati, akal sertafikiran oleh Tuhan YME apabila tidak dipadu padankanakan menjadi tidak seimbang dan berakhir padakesesatan. Benang merahnya adalah jangan pernahmelihat sesuatu permasalahan berdasarkan dari posturtubuh seseorang, jangan dikarenakan tampang wajahyang sedikit agak kriminal pasti seorang tersebutmelakukan kesalahan, belum tentu ! memangnya kita inisiapa ? yang dapat menjudge seseorang berdasarkantampang serta postur tubuh.

Tinggi mempelajari berkas perkara serta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 November 2014 Nomor:663/Pid.Sus/2014 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontramemori banding dari Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya, Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tingkat Banding berpendapat dengan memberikanpertimbangan sebagai berikut: Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan TingkatPertama adalah sudah tepat, karena telah diolah dalam suatu acuannormanorma yuridis yang dipadu

Termohon pada bulanAgustus 2019 sebagaimana yang disampaikan oleh saksi 1 Pemohon, olehkarena ada 2 (dua) orang saksi yang mengetahui langsung adanyapertengkaran fisik dan dalam timing (waktu) yang bersamaan, makamenurut Majelis hakim bahwa keterangan saksi yang awalnya dari pihakPemohon bersifat unnus testis nullus testis dapat berubah sebagai sebuahpostulat hukum bahwa jumlah saksi tidak harus bersifat dogmatik harusmasingmasing pihak membuktikan, namun keterangan saksi Pemohondan Termohon dapat dipadu

SUTRISNO yang pada pokoknya saksi menerangkan: bahwa benar, saksi sebagai anggota biasa dalam panitia pengangkatanperangkat desa di Desa Kedung Waru Lor Kecamatan KaranganyarDemak di bagian pendaftaran; bahwa benar, saya mengikuti proses awal pendaftaran sampai akhirsaat pelantikan perangkat desa; bahwa dari proses pendaftaran sampai penilaian dan pengumumanhasil nilai adalah setelah selesai tes kemudian panitia mengambilhasil penilaian dari Unissula dipadu dengan nilai dari Kecamatan dikantor Kecamatan

PKPUsetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan eksepsi tersebut diatas maka Termohon telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalampetitumnya;Halaman 66 dari 74 Putusan No. 35/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga SbyMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah eksepsi Termohon PKPU beralasan hukumataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim menemukanadanya 2 sistem peradilan khusus yang dipadu

Dapat termasuk pengatur dalam bentuk sirkitterpadu dan komponen pasif khusus, seperti kKapasitor dan resistor;b) Istilah "smart card" berarti kartu yang dipadu dengan satu atau lebihsirkit elektronik terpadu (mikroprosesor, random access memory(RAM) atau read only memory (ROM)) dalam bentuk chip.

Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi menggunakanprosedur lain agar terlaksana.Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dibuktikandan atau harus terbukti dari rangkaian perbuatan terdakwa yang tidak melakukanatau mengusahakan mekanisme koordinasi kerja yang tidak dipadu dengan baik,sehingga perbuatan materil terdakwa secara

kewenangan, kesempatan atau sarana jugaakan lepas atau hilang, dengan demikian tidak mungkin ada menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yangsudah tidak dimiliki (Vide : Adami Chazaw, hal. 53) ;Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dibuktikandan atau harus terbukti dari rangkaian perbuatan terdakwa yang tidak melakukanatau mengusahakan mekanisme koordinasi kerja yang tidak dipadu

Danapabila dipadu padankan dengan pengertian diatas dengan kata jual lepasakan didapat kata sebagai berikut jual lepas hilang karena ..... , Jual lepas tidakberlaku lagi karena...... , Jual lepas buntu karena...... , menghapus jual lepaskarena....., membasmi jual lepas karena...... ;Bahwa apabila ditafsirkan demikian maka akan timbul penafsiran bahwajual lepas (putta) tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan....

Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi menggunakanprosedur lain agar terlaksana.Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dibuktikan danatau harus terbukti dari rangkaian perobuatan terdakwa yang tidak melakukan ataumengusahakan mekanisme koordinasi kerja yang tidak dipadu dengan baik,sehingga perbuatan materil terdakwa secara

Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi menggunakanprosedur lain agar terlaksana.Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dibuktikan danatau harus terbukti dari rangkaian perbuatan terdakwa yang tidak melakukan ataumengusahakan mekanisme koordinasi kerja yang tidak dipadu dengan baik,sehingga perbuatan materil terdakwa secara

Indofarma Global Medika sebagaipemenang lelang, tanoa melakukan atau mengusahakan mekanisme koordinasikerja yang tidak dipadu dengan baik, sehingga perbuatan materil terdakwa secarayuridis bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 6huruf b dan huruf c, serta Pasal 17 ayat (2)huruf e dan huruf f Peraturan PresidenNomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Dengandemikian perbuatanterdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakankewenangan yang ada padanya

Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi menggunakanprosedur lain agar terlaksana.Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dibuktikandan atau harus terbukti dari rangkaian perbuatan terdakwa yang tidak melakukanatau mengusahakan mekanisme koordinasi kerja yang tidak dipadu dengan baik,sehingga perbuatan materil terdakwa secara

Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalangunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi menggunakanprosedur lain agar terlaksana.Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dibuktikandan atau harus terbukti dari rangkaian perbuatan terdakwa yang tidak melakukanatau mengusahakan mekanisme koordinasi kerja yang tidak dipadu dengan baik,sehingga perbuatan materil terdakwa secara

.> Usulan masyarakat dan RENJA SKPD dipadu serasikan kedalamRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian terbitlahPeraturan Bupati bengkalis tentang RKPD Kab. Bengkalis TA. 2012.> Sebelum RKPD diterbitkan Peraturan Bupati nya, Pemerintah Daerahtelah menyampaikan surat ke DPRD Kab.

ADITYAWIGUNA KENCANA dengan Surat Nomor: 445 / 1566.B /IX / 2012 tanggal 10 September 2012 Hal Permintaan daftar harga,berikut lampirannya berupa daftar barang.Setelah menerma surat balasan dari ketiga perusahaan tersebutberupa daftar harga Alkes kemudian harga harga tersebut dirata ratakan kemudian ditambah keuntungan 15% setelah itu dijumlahkankemudian ditambah PPn 10%.Untuk pembuatan Spesifikasi Teknis setelah menerima surat balasan dariketiga Distributor tersebut dipadu dengan settingan dari

Pihak Turut Tergugat V (Bupati Muaro Jambi) tentangkaidah larangan pengalihan Kawasan Budidaya Pertanian (incasu areal/iahan izin perkebunan) menjadi areal HutanTanamanan Industri karena bertentangan denganhukum/dilarang oleh undangundang, yaitu melanggar ketentuanPasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, RencanaTata Ruang Wilayah Propinsi Jambi (RTRWP), Rencana TataRuang Wilayah Daerah Tingkat Il Kabupaten Batang Hari(RTRWD) yang telah dipadu

danPihak Turut Tergugat V (Bupati Muaro Jambi) tentang kaidah laranganpengalihan Kawasan Budidaya Pertanian (in casu areal/lahan izinperkebunan) menjadi areal Hutan Tanamanan Industri karena bertentangandengan hukum/dilarang oleh undangundang, yaitu melanggar ketentuanPasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 Tentang HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri, Rencana Tata Ruang WilayahPropinsi Jambi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tingkat IIKabupaten Batang Hari (RTRWD) yang telah dipadu

Kepala Daerah10 tahun kemudian sudah Pensiun, kalau untuk diperiksa bisa, tetapididalam pemutusan penentuan Kerugian Daerah tadi ini yang kita harusperhatikan, dalam memutuskan suatu keputusan kerugian daerah, kalaukita lihat UndangUndang Perbendaharaan No.1/2004 pada Pasal 59,Pasal 60, Pasal 61 dan dalam Pasal 61 menyatakan sebenarnyabahwa yang bisa langsung pada saat itu BPK hanya terhadapBendaharawan, diluar Bendaharaan ada unsur atau indikasi kerugianNegara atau kerugian daerah, maka disitu dipadu