Ditemukan 22581 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-04-2012 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 B/PK/PJK/2012 Tanggal 14 Februari 2013 — SAIMODA GARMINDO VS DIRJEN PAJAK;
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAIMODA GARMINDO VS DIRJEN PAJAK;
Register : 12-09-2012 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 B/PK/PJK/2012 Tanggal 14 Februari 2013 — POLFIN CANGGIH VS DIRJEN PAJAK;
44 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
POLFIN CANGGIH VS DIRJEN PAJAK;
Pajak Per19/PJ/2008 surat edaran Dirjen Pajakromawi huruf F, huruf F 2 angka 1, 4 dan 8, namun hal ini diabaikanoleh Majelis Pengadilan Pajak dimana kemudian Majelis PengadilanPajak menggunakan Pasal 13 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yangmenjelaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali berhak menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 10 tahunsesudah saat Pajak Terhutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian TahunPajak
Putusan Nomor 536/B/PK/PJK/2012(3) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatberdasarkan laporan atas hasil Penelitian, Pemeriksaan,Pemeriksaan Ulang atau Pemeriksaan Bukti Permulaan;Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per19/Pj/2008 Tanggal 2 Mei 2008tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan LapanganPasal 3(1) Surat Perintah Pemeriksaan diterbitkan untuk satu ataubeberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atauTahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajakatau Tahun Pajak
terhadap satu Wajib Pajak;Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se10/Pj.04/2008 Tanggal 31Desember 2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk MengujiKepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;l.
Jenis Dan Batas Waktu Penyelesaian Pemeriksaan Serta SanksiSurat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE10/PJ.04/2008 Tanggal 31DesemberKepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; Kebijakan UmumC. Jenis Pemeriksaan1. Jenispemeriksaandipengaruhioleh bobot2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Mengujirisikoketidakpatuhan dari Wajib Pajak yang diperiksa sertaruang lingkup pemeriksaan;2.
berindikasi adanya rekayasa transaksi keuanganyang memerlukan pengujian yang lebih mendalam sertamemerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangandilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;(4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteriasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), jangka waktupemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaianpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;Peraturan Dirjen
Register : 03-11-2010 — Putus : 14-10-2011 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 569 B/PK/PJK/2010 Tanggal 14 Oktober 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. METEC SEMARANG;
88 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. METEC SEMARANG;
Register : 30-08-2010 — Putus : 28-11-2011 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 B/PK/PJK/2010 Tanggal 28 Nopember 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. BLOM NUSANTARA;
33 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. BLOM NUSANTARA;
Register : 05-10-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 622 B/PK/PJK/2011 Tanggal 20 Juni 2012 — CAHAYA TIARA VS DIRJEN PAJAK;
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
CAHAYA TIARA VS DIRJEN PAJAK;
Register : 01-10-2012 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 10-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 B/PK/PJK/2012 Tanggal 1 Agustus 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. CANDRA ASRI;
52 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. CANDRA ASRI;
Putus : 25-03-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 857 B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Maret 2013 — VICTOR JAYARAYA vs DIRJEN PAJAK;
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTOR JAYARAYA vs DIRJEN PAJAK;
Register : 07-02-2013 — Putus : 29-04-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 C/PK/PJK/2013 Tanggal 29 April 2013 — MELINDO DIPTA VS DIRJEN PAJAK;
43 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MELINDO DIPTA VS DIRJEN PAJAK;
Register : 16-09-2011 — Putus : 24-11-2011 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586 B/PK/PJK/2011 Tanggal 24 Nopember 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. DATACRAFT INDONESIA;
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. DATACRAFT INDONESIA;
Register : 24-08-2010 — Putus : 27-02-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 B/PK/PJK/2010 Tanggal 27 Februari 2012 — MERLASANKTI ABADI VS DIRJEN PAJAK;
42 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
MERLASANKTI ABADI VS DIRJEN PAJAK;
Register : 18-02-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 C/PK/PJK/2013 Tanggal 2 Mei 2013 — MELINDA DIPTA VS DIRJEN PAJAK;
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MELINDA DIPTA VS DIRJEN PAJAK;
Putus : 11-12-2012 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 B/PK/PJK/2012 Tanggal 11 Desember 2012 — PERKEBUNAN BANONGAN vs DIRJEN PAJAK;
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKEBUNAN BANONGAN vs DIRJEN PAJAK;
Register : 07-02-2013 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 B/PK/PJK/2013 Tanggal 13 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. NESIC BUKAKA;
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. NESIC BUKAKA;
Register : 14-12-2011 — Putus : 27-06-2012 — Upload : 10-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788 B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Juni 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
40 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
Register : 12-07-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 B/PK/PJK/2012 Tanggal 27 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. DUPONT INDONESIA;
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. DUPONT INDONESIA;
Register : 25-06-2012 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 B/PK/PJK/2012 Tanggal 1 Agustus 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. AVICOP SOLUTION;
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. AVICOP SOLUTION;
Register : 19-12-2012 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 880 B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Maret 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
Putus : 27-06-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576/B/PK/PJK/2012 Tanggal 27 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK vs. PT. HYATT INDONESIA
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK vs. PT. HYATT INDONESIA
Register : 07-09-2004 — Putus : 27-10-2004 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 C/PK/PJK/2004 Tanggal 27 Oktober 2004 — BENNY BUDI SETIAWAN VS DIRJEN PAJAK;
92 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BENNY BUDI SETIAWAN VS DIRJEN PAJAK;
Register : 18-04-2012 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 B/PK/PJK/2012 Tanggal 19 Februari 2014 — HENKEL INDONESIEN VS DIRJEN PAJAK;
165 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENKEL INDONESIEN VS DIRJEN PAJAK;