Ditemukan 55 data
81 — 21
telahmenetapkan dan menentukan bahwa untuk mengajukan gugatan,haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapatmenarik yang bersangkutan sebagai pihak tergugat dalam suatu prosesperadilan.Bahwa ketentuan adanya hak yang dilanggar sebagai bukti adanyaperselisihan hukum untuk mengajukan gugatan secara tegas dankonsisten tetap ditegakkan dalam Jurisprudensi Tetap, sebagaimanatermuat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958No. 4 K/Sip/1958 dalam perkara antara Moehati alias Djaroh
Terbanding/Penggugat I : AMAH
Terbanding/Penggugat II : KINAN BIN ASIM
Terbanding/Penggugat III : SIMAN BIN ASIM
Terbanding/Penggugat IV : AMAN BIN ASIM
Terbanding/Penggugat V : MUNGGA BIN ASIM
Terbanding/Penggugat VI : SOFIAH
Terbanding/Penggugat VII : NIMAH
Terbanding/Penggugat VIII : SURYAMIN
Terbanding/Penggugat IX : YANTIH
Terbanding/Penggugat X : MAYA
Terbanding/Penggugat XI : ABDULLAH
Terbanding/Penggugat XII : LEM BIN LEMAN
Terbanding/Penggugat XIII : AMI BIN LEMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : DAUD BIN TAIMUN
Terbanding/Turut Tergugat III : TOHA BIN KANUNG
Terbanding/Turut Tergugat IV : RUHIJAT
Terbanding/Turut Tergugat V : LURAH KEMBANGAN SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat VI : CAMAT KEMBANGAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : Ketua rt nol dua
Terband
77 — 32
yang diajukanPara Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap TurutHalaman 35 dari 59 Putusan Nomor 383/Pdt/2018/PT.DKI.Il.d.Tergugat XIill adalah error in personakarena Turut Tergugat XIIIbukan pihak yang layak di gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, tanggal 13121958No. 4 K/Sip/1958menyatakan :Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilanadalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;Dalam perkara : Moehati alias Djaroh
47 — 31
Badan Pertanahan Nasional,otomatis memindahkan kewenangan Turut Tergugat Ill dan semua dokumendokumenpertanahan kepada Badan Pertanahan Nasional.Dengan demikian sekali lagi dapat dinyatakan, bahwa Turut Tergugat Ill tidak tepat untukdimasukan sebagai Pihak, dalam perkara a quo.Id.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 13121958 No. 4 KISip/1958menyatakan,"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";Dalam perkara: Moehati alias Djaroh
1.Kusnadi
2.Ludi Antoko
3.Samidi
4.Miseman
5.Purwanto
6.Kasdu
7.Piyanti
8.Sunami
9.Legimin
10.Sugeng Moh. Soleh
Tergugat:
10.Direktur Utama PTPN XII (PERSERO) dahulu bernama PTPN XIII Cq Manager PTPN XII Kebun Pancursari Kab. Malang
11.MENTERI DALAM NEGERI
12.Menteri BUMN
13.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil Pertanahan Jawa Timur Cq Kepala Badan Pertanahan Kab. Malang
165 — 139
Mahkamah AgungRI melalui Yurisprudensinya, tanggal 13121958 No. 4 K/Sip/1958menyatakan,Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilanadalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.8.
SANDUR BETTY MAULI BAKARA
Tergugat:
PT. GENERASI SULUH INDONESIA atau Taman Kanak Kanak Mutiara
138 — 35
Bahwa ketentuan adanya hak yang dilanggar sebagai bukti adanyaperselisihan hukum untuk mengajukan gugatan secara tegas dankonsisten tetap ditegakkan dalam Jurisprudensi Tetap, sebagaimanatermuat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.4 K/Sip/1958 dalam perkara antara Moehati alias Djaroh lawan Gustaafdkk, yang kaidah hukumnya menyatakan : Syarat mutlak untuk menuntutseseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antarakedua pihak dan Putusan Mahkamah Agung No. 4.K
Terbanding/Penggugat : Raminten
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT
Turut Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI
102 — 66
perselisihan hukum.Bahwa dikarenakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV tidakmemiliki hubungan hukum, maka beralasan menurut hukum surat gugatanPENGGUGAT ditolak dan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.Bahwadalam perkara aquo, TERGUGAT IV hanya mempunyai hubunganhukum sebatas dengan TERGUGAT , TERGUGAT II dan TERGUGAT III,tidak dengan PENGGUGAT.Bahwa karenanya terbukti surat gugatanPENGGUGAT bertentangandengan:@ Yurisprudensi MA RI No.4 K/Sip/1958, dalam perkara antara Moehatialias Djaroh
pasti TERBANDINGTIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING untuk menuntut Hak Atas Tanah.Halaman 132 dari 183 halaman Putusan Perdata No. 378/PDT/2019/PT.BDG.13.14.15.16.if.18.Bahwa berdasarkan dengan fakta yuridis diatas terbukti Pengadilan NegeriBandung telah salah menerapkan hukum, maka secara hukum patut untukdibatalkan.ANTARA PENGGUGAT (TERBANDING) DENGAN TERGUGAT IV(PEMBANDING IV) TIDAK ADA PERSELISIHAN HUKUM ;Bahwa berdasarkan :@ Yurisprudensi MA RI No.4 K/Sip/1958, dalam perkara antara Moehatialias Djaroh
NAHROWI
Tergugat:
1.TOLI
2.AGUS SOPYAN
3.Kombes Purn Polisi SUPARMO
142 — 78
Dalam perkara Moeharti alias Djaroh VS Gustaabdkk.Oleh karenanya sudah sepatutnya Surat Gugatan PENGGUGATTidak Dapat Diterima2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONALYang dimaksud gugatan PENGGUGAT Error In Personal adalah,Gugatan penggugat salah orang atau Subjek Hukum, karena:a. Pada gugatan PENGGUGAT halaman 2 (dua alenia pertama,PENGGUGAT menempatkan TERGUGAT Ill dengan subjekhukum Kombes Pol. (Purn.) SUPARMO yang beralamat di JalanPepaya Gang VI no. 29 Rt 002 /Rw. 015 kel.
129 — 64
Kaidah hukum tersebut tercantum dalam PutusanMahkamah Agung tgl.13121958 No.4 K/Sip/1958 dalam perkaraperdata antara Moehati alias Djaroh melawan Gustaafdkk.(RY,II,1977,hal.206):Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilanadalah adanya perselisihan antara kedua pihak1.3.
Bregas Bayuardhi, S.PT
Tergugat:
PT BANK SYARIAH MANDIRI PERSERO Tbk.KANTOR CABANG TASIKMALAYA
Turut Tergugat:
BANK INDONESIA Cq. BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN TASIKMALAYA
300 — 209
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung PutusanNo.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 perkara antara Moehatialias Djaroh melawan Gustaaf,dkk., dinyatakan bahwa syarat mutlakuntuk menggugat suatu pihak di depan Pengadilan adalah adanyaperselisinan hukum antara kedua pihak;b. Dalam perkara a quo, Penggugat tidak mampu menjelaskanadanyaperselisihan hukum antara Bank Indonesia i.c. TurutTergugat denganPenggugat;c.
BENNY TJOKROSAPUTRO
Tergugat:
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Turut Tergugat:
1.CITIBANK NA dalam kurung BANK KUSTODIAN
2.PT FICOMINDO BUANA REGISTAR dalam kurung Biro Administrasi Efek
557 — 329
., padahal syaratmutlak yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan harus adaperselisinan di antara para pihak sebagaimana dengan tegasdinyatakan tegas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dalam Perkara antaraMoehati alias Djaroh melawan Gustaf dkk. :Halaman 52 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 618/Pat.G/2016/PN Jkt.Sel.Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilanadalah adanya perselisihan di antara kedua belah pihak2.9.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Negara Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Menteri Dalam Negeri R.I.
Terbanding/Tergugat III : Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat IV : Walikotamadya Jakarta Timur
Terbanding/Tergugat V : Kepala Wilayah Kecamatan Makasar
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Wilayah Kelurahan Lurah Cipinang Melayu
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kelurahan Halim Perdana Kusuma
Terbanding/Tergugat VIII : Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
Terbanding/Tergugat IX : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan DKI Jakarta Raya
Terbanding/Tergugat X : Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur
Terbanding/Tergugat XI : Menteri Keuangan Republik Indoensia
Terbanding/Tergugat XII : Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia BUMN
Terbanding/Tergugat XIII : PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI
Terbanding/Tergugat XIV : PT. Kereta Cepat Indoensia China KCIC
Terbanding/Tergugat XV : PT. Adhi Karya
Terbanding/Tergugat XVI : PT. Waskita Karya
Terbanding/Tergugat XVII : Panglima TNI AU
Terbanding/Tergugat XVIII : Komandan Pangkalan TNI AU
235 — 232
Mahkamah Agung RI melaluiYurisprudensinya, tanggal 13121958 No. 4 K/Sip/1958 menyatakan:Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilanadalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, Tanggal 2811976 No.201 K/Sip/1974 menyatakan:Putusan Hakim pertama yang menyangkut 14 orang tergugat, yangselama sidang berlangsung, diluar sidang persoalannya telah selesaldengan pihak Penggugat
49 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mohon perkenan Majelis Hakimmempertimbangkan pula Yurisprudensi (putusan MahkamahAgung tanggal 13 Desember 1958 No.4 K/Sip/1958 dalamperkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk).Sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalamperkara ini;Bahwa Tergugat menolak gugatan para Penggugat karenagugatan para Penggugat premature karena diajukan pada saathak yang dimiliki oleh Tergugat untuk menjawab anjurandari Disnakertrans Kab.
1.PT Bumi Nyiur Swalayan
2.PT. Varia Kencana
3.PT. Aditya Persada Mandiri
4.Jusuf Hosea
5.Agus Angriawan
6.Donny Salim
7.Iwan Teddy
8.Sudono Angkawijaya
9.Akas Ang
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3.Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
5.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Sulawesi Tengah
Turut Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
254 — 595
Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI, tanggal 13121958 No. 4 K/Sip/1958 yang menyatakan,Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepanPengadilan adalah adanya perselisihan hukum antarakedua belah pihak;Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup alasanhukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugatditolak (ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat
1.Taman
2.Eah Robiah
3.H.Sukari
4.Dayinah
5.Casmad
6.Hj. Wayem
7.Tarisah
8.Enah
9.Salamah
10.Hj. Wasjem
11.Rustam Bin Sapan
12.Tursinah
13.Katmah
14.Rustam
15.Sartinah
16.Sarwa
17.Rahmat, SPD
18.Dani
19.Kusrita
20.Kasnawi
21.Mamat Rahmat
22.Rasmu
23.Inoh Tursinah
24.Ini Kartini
25.Dawen
26.Karsih
27.Iin Warsini
28.Ecoh Anisah
29.Dokom
30.Ilah Tursilah
31.Rusdi
32.Dodo Suanda
33.Cewen Caswan
34.Wiyatno
35.Krisna Sonjaya
36.Saepul Bahri
37.A'ah Wati'ah
38.Iksan
39.Engkun Kurniasih
40.Iin Casiah
41.Danuwan dan atau H. Omo
42.Duraji
43.E. Karmilah
44.Hj Inih Casinah
45.Fatmah
46.Hj. Siti Sopyah
47.D. Djaedi Usman
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri
2.Gubernur Provinsi Jawa Barat
3.Pemerintah Kabupaten Majalengka
4.Team Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek Palimanan II
5.Panitia Pengadaan TanahPemerintahKabupaten Majalengka, Kantor Sekda Kabupaten Majalengka
Turut Tergugat:
1.Menteri PUPR
2.PT. LINTAS MARGA SEDAYA
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka
108 — 32
Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya,tanggal 13121958 No. 4 K/Sip/1958 menyatakan,Halaman 30 dari 152 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN MlSyarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilanadalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pithak;Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.5.
Terbanding/Tergugat I : Doktorandus RUDI ALAMSYAH alias Drs. H. RUDI ALAMSJAH
Terbanding/Tergugat II : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat III : HANI ROSTIKA
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat V : ANI MARYANI
Terbanding/Tergugat VI : DUDI SUMANTRI
Terbanding/Tergugat VII : HS ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat VIII : Hj. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat IX : DRA NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat X : H.AA GUMILAR SE
Terbanding/Tergugat XI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat XIV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat XV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVII : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPTEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA DPRD KABUP
239 — 158
quo mengingat belum adakepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat XII atau dengankata lain tidak ada perbuatan Tergugat XII yang telah merugikanPenggugat, sehingga Tergugat Xlllayak dimasukan sebagaiHalaman 69 dari 198Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT.BDG.pihak.Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, tanggal 13121958 No. 4 K/Sip/1958 menyatakan,Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalahadanya perselisinan hukum antara kedua belah pihak;Dalam perkara : Moehati alias Djaroh