Bukti tersebuttelah dinazzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf;4.Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, NomorKP.409/DJPL/2019 tentang Pemberhentian Sementara Dari JabatanNegeri Atas Nama QM, sopada tanggal 07 Mei 2019.Hal. 18 dari 59 hal. Put. 155/Pdt.G/2019/PA.

Oleh MajelisHakim bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sertarelevan dengan perkara ini, sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Keputusan Direktur JenderalPerhubungan Laut, Nomor KP.409/DJPL/2019), telah bermeterai cukup,dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Atas Nama

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/XXIV.2/III/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 2012 melanggar Keputusan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: UM.008/41/2/ DJPL-11, Nomor : 93/DJPPK/XII/2011, Nomor : 96/SKB/DEP.1/

Keputusan bersama Direktur Jenderal Pelabuhan Laut, DirekturJenderal Pembiaan Pengawasan Ketenaga kerjaan dan Deputibidang kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor : UM.008/4.1/DJPL.11, Nomor : 93/DJPPK/XII/2011, dan Nomor : 96 /SKB/DEP.1/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang pembinaandan penataan koperasi TKBM di pelabuhan pasal 2 ayat (4)bahwa pada setiap pelabuhan di bentuk 1 (satu) Koperasi TKBMpelabuhan dan wajib mendapatkan rekomendasi daripenyelenggara pelabuhan ;2.

Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelabuhan Laut, DirekturJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan DeputiBidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor: UM.008/4.1/DJPL.11. Nomor : 93/DJPPK/XII/2011 dan Nomor : 96/SKB/ DEPJ/XII/2011...242011 tanggal 29 Desember 2011 tentang pembinaan dan penataankoperasi TKBM dipelabuhan, pasal 2 ayat (4) bahwa pada setiappelabuhan di bentuk 1 (satu) koperasi TKBM pelabuhan dan wajibmendapatkan rekomendasi dan penyelenggara pelabuhan;b.

Pid.Sus/200884.85.86.87.88.89.90.91.92.93.Sebidang tanah seluas 350 M2 di Desa Jatimakmur, Kecamatan PondokGede Bekasi dengan SHM No. 632/Jatimakmur, berikut bangunandiatasnya ;Sebidang tanah seluas 330 M2 di Desa Jatimakmur, Kecamatan PondokGede Bekasi dengan SHM No. 941/Jatimakmur, berikut bangunandiatasnya ;Sebidang tanah seluas 356 M2 di Desa Jatimakmur, Kecamatan PondokGede Bekasi dengan SHM No. 1355/Jatimakmur, berikut bangunandiatasnya ;Asli Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 88/DJPL

segala peraturan yang lazim danketentuanketentua yang ada untuk menjamin kesanggupan berlayar dankeamanan kapal, kemanan para penumpang dan pengakutan muatannya; Bahwa yang dimkasud dengan Kelaiklautan Kapl ialah keadaan kapalyang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pemuatan,kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapalmanejemen kemanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu; Bahwa dasar hukum persyaratan bagi Kapal Layar Motor (KLM) ialahSurat Keputusan DJPL

Foto copy Surat tanda tamat Pelatihnan Keterampilan Khusus Pelaut NomorPH.34/1/19/DJPL.08 tanggal 16 Mei 2013 telah bermeterai cukup dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yangdiberi tanda P.2;3.

Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjiantidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya,tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian itu diharuskanoleh kepatutan, kebiasaan atau Undangundang, sedangkan padakenyataannya Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban untuk membayarPajak, Royalti, DKTM, DJPL termasuk tidak memperpanjang izinizin usahapertambangan Kepada pihak Negara yang merupakan kewajiban ParaTergugat sebesar US$ 532.333,49

./2016/PTTJIK.PP 001 /2/3/DJPL tanggal 11 November 2011 tentang PenetapanKemampuan Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan PanjangProvinsi Lampung dan Terbitnya Surat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia ll(Persero) Nomor .

Panjang : 12 Meter;

1. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.494 TAHUN 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan di tetapkan di JAKARTA pada tanggal 07 November 2013;
2. Asli 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.104 / 163 / 6 / DJPL 13 di tetapkan di JAKARTA pada tanggal 12 November 2013;
3. Asli 1(Satu)

lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.104 / 163 / 7 / DJPL 13 di tetapkan di JAKARTA pada tanggal 12 November 2013;

milik HASANUDIN (KKM), 1 (satu) buah buku kesehatan kapal, 1 (satu) buah buku Sijil Awak Kapal, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor AA.3/UPP.II/903/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019, 1 (satu) lembar Surat Laporan Keberatan Kapal Nomor 143/LPBLBH/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nahkoda, tanggal 17 Oktober 2019, 1 (satu) lembar Surat Daftar Anak Buah Kapal (ABK), tanggal 17 Oktober 2019, 1 (satu) lembar Basic Safety Training (BST) Nomor PH.34119/DJPL

BMI di perbolehkan operasi kembali berdasarkanSK Bupati Karimun No. 450/Distamben/VI/230/2008, dengan persyaratanbahwa menyanggupi untuk perbaikan kondisi dilapangan dan dengan adanyabukti penyetoran dana jaminan pegelolahan lingkungan (DJPL).e Berdasarkan pemantauan tahun 2008, PT. BMI diminta untuk membuat revisiAMDAL disesuaikan dengan kondisi yang ada.e PT.

BMI di perbolehkan operasi kembali berdasarkanSK Bupati Karimun No. 450/Distamben/VI/230/2008, dengan persyaratan19bahwa menyanggupi untuk perbaikan kondisi dilapangan dan dengan adanyabukti penyetoran dana jaminan pegelolahan lingkungan (DJPL).e Berdasarkan pemantauan tahun 2008, PT. BMI diminta untuk membuat revisiAMDAL disesuaikan dengan kondisi yang ada.e PT.

Bukit Merah Indah dalam melaksanakan kegiatan juga memenuhikewajiban kepada pemerintah dalam bentuk pajak dan retribusi, yaitumembayar royalti kepada Pemerintah Pusat, selain itu ada membayar kepadaPemkab Karimun berupa sumbangan pihak ketiga sebesar Rp. 3000, (tiga riburupiah) tiap ton Bauksit yang diekspor, DKTM (dana kemanusiaan terhadapmasyarakat) sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah) tiap ton bauksit yangdiekspor, DJPL (dana jaminan pemeliharaan lingkungan), dan pemberianbantuan langsung kepada

Indah dalam melaksanakan kegiatan juga memenuhikewajiban kepada pemerintah dalam bentuk pajak dan retribusi, yaituPutusan perkara pidana No: 201/Pid.B/2010/PN.TBK; Halaman 95 dari 150 halaman.membayar royalti kepada Pemerintah Pusat, selain itu ada membayar kepadaPemerintah Kabupaten Karimun berupa sumbangan pihak ketiga sebesar Rp.3000, (tiga ribu rupiah) tiap ton Bauksit yang diekspor, DKTM (danakemanusiaan terhadap masyarakat) sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah) tiapton bauksit yang diekspor, DJPL

Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/20175.238.5.239.5.240.5.241.5.242.5.243.5.244.5.245.5.246.5.247.terkait pekerjaan Kajian Pengembangan InfrastrukturTelekomunikasi TA. 2012 di Provinsi Papua pada BadanPengelpaan Infrastruktur Provinsi Papua.1 (satu) lembar Fotocopy KTP saudara ACHMAD FURQON, SE.Specimen tandatangan saudara ACHMAD FURQON, SE pada 3(tiga) lemabr fotokopi surat perjanjian Jasa Konsultasi Nomor:02/K/PPKSKPD/DJPL/V/20091(satu) Lembar Specimen Stempel PT.

Multi GunaReka Sedaya tidak pernah mengikuti proses lelang terkait pekerjaanKajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi TA. 2012 diProvinsi Papua pada Badan Pengelpaan Infrastruktur Provinsi Papua1 (satu) lembar Fotocopy KTP saudara ACHMAD FURQON, SE.Specimen tandatangan saudara ACHMAD FURQON, SE pada 3(tiga) lemabr fotokopi surat perjanjian Jasa Konsultasi Nomor:02/K/PPKSKPD/DJPL/V/20091(satu) Lembar Specimen Stempel PT. Gapura Nirwana AgungKonsultanHal. 78 dari 83 hal.

Unsur Yang Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar;Menurut ketentuan Pasal 1Angka 2 Surat Keputusan Direktur JenderalPerhubungan Laut Nomor: DK.11/17/13/DJPL.10 tentang PedomanPencetakan, Pengisian dan Pelaporan Blanko Surat Persetujuan BerlayarPengertian Surat Persetujuan Berlayar adalah Dokumen Negara yangdikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayarmeninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautankapal dan kewajiban lainnya;Bahwa berdasarkan faktafakta

Bahwa dalil Penggugat pada Gugatan aquo point 2 dan 3 terkaitditerbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor :PP 001 /2/3/DJPL tanggal 11 November 2011 tentang PenetapanKemampuan Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan PanjangProvinsi Lampung dan Terbitnya Surat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II(Persero) Nomor . UT.02/1/19/PL.

berdasarkan Undang Undang No.17 Tahun 2008 domain pengukurankapal ada dalam kewenangan Departemen Perhubungan;Bahwa untuk kapalkapal kayu Presiden menginstruksikan agar kapal kapalkayu harus dilakukan pengukuran ulang dan pemilik harus buat suratpermohonan;Bahwa Pemerintah menginstruksikan untuk pendaftaran ulang paling lambatsampai dengan Desember 2017 agar semua kapal kecil/kapal kayu dilakukanpengukuran sebagaimana PM No.8/2013;Bahwa Surat Edaran Menteri Perhubungan Laut yang tertuang UM.003/47/16/DJPL

Specimen tandatangan saudara ACHMAD FURQON, SE pada3 (tiga) lembarfotocopy surat perjanjian Jasa Konsultasi Nomor:02/K/PPKSKPD/DJPL/V/2009;5.240. 1(satu) Lembar Specimen Stempel PT. Gapura Nirwana AgungKonsultan;5.241. 2(dua) lembar Surat Pernyataan saudara SATIMAN selaku stafadministrasi PT. Citra Murni Semesta bahwa PT.

Specimen tandatangan saudara ACHMAD FURQON, SE pada3 (tiga) lembarfotocopy surat perjanjian Jasa Konsultasi Nomor:02/K/PPKSKPD/DJPL/V/2009;6.240. 1(satu) Lembar Specimen Stempel PT. Gapura Nirwana AgungKonsultan;6.241. 2(dua) lembar Surat Pernyataan saudara SATIMAN selaku stafadministrasi PT. Citra Murni Semesta bahwa PT.

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) KeputusanBersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Deputi BidangKelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NomorUM.008/41/2/DJPL=11, Nomor 93/DJPPK.

dalammemberikan keterangan Ahli kepada Penyidik TNI AL dalam pemeriksaansebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kantor unitPenyelenggara Pelabuhan Kelas II Tual Nomor : KP.101/3/14/KUPP.TL2020Bahwa Ahli menerangkan bahwa dasar Ahli ditunjuk sebagai Ahli untukmemberikan keterangan kepada Penyidik TNI AL serta apa keAhlian Saksisehingga Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam memberikan keterangan Ahlikepada Penyidik TNI AL adalah Surat dari Direktur Kesatuan Penjagaan Lautdan Pantai Nomor : AL.812/20/20/DJPL

Bayar DKTM dan DJPL, BBMsebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah). sedangkansebagiannya lagi sebesar Rp.340.000.000. ( Tiga ratus empat puluh jutarupiah) telah saksi kembalikan kepada pihak PT. Symindo Tirta Kimia atasdasar permintaan pihak PT. Symindo Tirta Kimia. Sehingga uang hasilpenjualan bijin bauksit tersebut telah habis atau tidak ada lagi samasaksi;Bahwa untuk mengeluarkan dana pada rekening PT.

Membayar DTKM (Dana Kepedulian terhadap masyarakat) dan DJPL(Dana jaminan pengelolaan lingkungan);4.

diangkut menggunakan angkutan lautberupa Tongkang yang harus dipenuhi oleh pihak pengangkut di bidangpertambangan terdiri dari melampirkan photo copy IUPOP, danMelampirkan photo copy IUPOP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;Bahwa Dibidang pelayaran, dokumen yang dimiliki untuk mengangkutbauksit terdiri dari Bukti penyetoran Royalty (luran Produksi) yangdikeluarkan oleh Bank Pemerintah (BNI, Mandiri, BTN dan BRI ); BuktiPenyetoran DKTM yang dikeluarkan oleh Kas Daerah (Bank BPR); BukitPenyetoran DJPL

Lobindo melainkan untuk digunakanmembayar pajak, royalty, DKTM (Dana Kepedulian TerhadapMasyarakat), DJPL (Dana Jaminan Penghijauan Lingkungan) dan biayaadministrasi lain nya yang nantinya akan dibayarkan oleh saksi WeidraAls Awe sendiri atas nama PT. Lobindo dikemudian hari;Bahwa dana yang dianggap sebagai keuntungan 10% tersebut sudahdiserahkan kepada saksi Weidra Als Awe sendiri melalui cek tunai ketikadia melakukan penagihan kepada PT.

ANDREAS SRIJONO (diajukan dalam berkastersendiri) ;Selanjutnya, pada bulan Nopember 2006, yaitu ketika pekerjaan proyekCousewaytahap I mencapai sekitar 80 %, ada surat dari DJPL yangmemberitahukan bahwa pelabuhan Pelra Kalianget mendapat tambahan dana/anggaran sebesar + milyard, untuk pekerjaan lanjutan dari tahap I dan DJPLjuga memerintahkan percepatan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaranmelalui Surat Perintah Percepatan, sehingga Kepala Adpel Kalianget SUKO, SHselaku Kuasa Pengguna Anggaran

., dimana Terdakwa telah didakwadengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR:27 Bahwa ia Terdakwa SARJANTO Bin SARDI SARWONO, Pegawai Negeri Sipil(PNS) Pada Distrik Navigasi Kelas I Semarang pada Stasiun Radio Pantai Pekalongan(berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorUK19/89/16/DJPL.10 tanggal 16 April 2010), antara bulan Juli tahun 2010 sampaidengan Januari tahun 2011, atau setidaktidaknya antara tahun 2010 sampai dengantahun 2011, bertempat di Perusahaan Daerah Badan Kredit

dan diancamdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa 1a Terdakwa SARJANTO Bin SARDI SARWONO, Pegawai Negeri Sipil(PNS) Pada Distrik Navigasi Kelas II Semarang pada Stasiun Radio PantaiPekalongan (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan LautNomor : UK19/89/16/DJPL

BKK Pekalongan Utara Kota Pekalongan,padahal berdasarkan Surat Keputusan DirekturJenderal Perhubungan Laut Nomor : UK19/89/16/DJPL.10 tanggal 16 April 2010 TerdakwaSARJANTO Bin SARDI SARWONO terhitungmulai tanggal 01 April 2010 menjabat sebagaiOperator Radio Pelayaran Stasiun Radio PantaiPekalongan yang mempunyai tugas pokokmelakukan koordinasi serta memonitor kerja untukkeselamatan pelayaran, kemudian Terdakwamengkoordinir para Pegawai Negeri Sipil (PNS)Distrik Navigasi Kelas II Semarang pada StasiunRadio

sebagai berikut :105a Menyerahkan surat permohonankredit dengan dilampiri :e Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)e Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlakue Fotocopy SK Kepegawaian terakhira Menyerahkan Daftar PerincianPenerimaan Gaji bulan terakhir.b Menyerahkan Surat KuasaPemotongan Gaji.c Menyerahkan Surat PenjaminanKredit dari Kepala/Pimpinan.d Surat huruf b s/d d ditanda tanganioleh Bendahara Gaji dan Kepala/Pimpinan.4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorUK19/89/16/DJPL

BKKPekalongan Utara, Kota Pekalongan, maupun berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, ternyata Terdakwa SARJANTO Bin SARDI SARWONO., seorangPegawai Negeri Sipil (PNS) pada Distrik Navigasi Kelas I Semarang, yang bertugassebagai Operator Stasiun Radio Pantai Pekalongan, berdasarkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UK19/89/16/DJPL.10, Tanggal 16 April2010, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi serta memonitor kerjauntuk keselamatan pelayaran;Menimbang