Sekitar pada bulan Pebruari 2020 PENGGUGAT datang kelokasi Objek /Tanah yang ditawarkan kepada PENGGUGAT dengan tujuan untuk ChekTanah tersebut yang berada dialamat sekarang yaitu Kelurahan Marunda,Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKIJakarta;4. Setelah itu PENGGUGAT berminat untuk membelinya dan PENGGUGATminta untuk ditemukan dengan Ahli Waris Hj.

Menyatakan secara Hukum bahwa TERGUGAT telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum dengan cara menempati dan membangunGubuk / Bedeng diatas Tanah milik PENGGUGAT yang terletak dikenaldengan alamat sekarang Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, KotaJakarta Utara, DKIJakarta dengan dasar Girik/C No. 699, Blok 102, Persil25 S.Ill dengan luas sekitar 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atasnama Dul Serin;Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr6.

UtrS.Ill dengan luas sekitar 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas namaDul Serin, yang letak keseluruhannya dikenal dengan alamat sekarangKelurahnan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKIJakarta,Adalah sah Tanah milik PENGGUGAT;Menimbang, bahwa apakah tanah tersebut adalah sah tanah milikPenggugat?

Utr(lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Dul Serindan Girik/C No. 699, Blok 102, Persil 25 S.IIl dengan luas sekitar 20.000 M2(dua puluh ribu meter persegi) atas nama Dul Serin, yang keseluruhannyaterletak dikenal dengan alamat sekarang Kelurahan Marunda, KecamatanCilincing, Kota Jakarta Utara, DKIJakarta;4.

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengancara menempati dan membangun Gubuk/Bedeng diatas Tanah obyeksengketa yang terletak dikenal dengan alamat sekarang KelurahanMarunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKIJakarta dengandasar Girik/C No. 699, Blok 102, Persil 25 S.IIl dengan luas sekitar 20.000M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Dul Serin;5.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri,menikah di Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKIJakarta, pada tanggal 26 Januari 2001 dan dapat dibuktikan denganKutipan Akta Nikah Nomor: 72/72/I/2001, tanggal 26 Januari 2001 yangdikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan,Propinsi DKIJakarta;Hal. 1 dari 13 hal Putusan No.134/Pdt.G/2018/PA.Sjj.2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Perjaka;3.

Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumahtangga di rumah orang tua kandung Tergugat di Kabupaten Sijunjung lebihkurang 10 tahun lamanya setelah itu pindah ke rumah kontrakan diKabupaten Sijunjung selama lebih kurang 5 tahun lamanya setelah itupindah ke rumah orang tua kandung Penggugat di Kecamatan Setia Budi,Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKIJakarta selama lebih kurang 2 tahunlamanya setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Sijunjungdan telah bergaul sebagaimana layaknya

dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat tidak pernahhadir ke persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatanPenggugat tertanggal 13 April 2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankanoleh Penggugat tanpa ada perubahan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:72/72//2001, tanggal 26 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh PPN/KUAKecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKIJakarta

Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidakberhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudPERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalahbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejakmenikah pada tanggal 26 Januari 2001 di Kecamatan Setia Budi, Kota JakartaSelatan, Propinsi DKIJakarta

di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulisHal. 7 dari 13 hal Putusan No.134/Pdt.G/2018/PA.Sjj.P dan dua orang saksi yang bernama Muhammad Yunus bin Abdullah danErlinda Yeni binti Saleh yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukanPenggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi KutipanAkta Nikah Nomor: 72/72/l/2001, tanggal 26 Januari 2001 yang dikeluarkanoleh PPN/KUA Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKIJakarta

PENETAPANNomor 27/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat bandingtelah mengambil suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : ALEX USMAN, S.Sos, SH., MM.Tempat lahir : PadangUmur / Tgl.

tanggal 12 September 2018 ;Menimbang, bahwa pencabutan banding perkara a quo adalahmerupakan hak dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dilarangoleh suatu aturan perundangundangan, dan perkara tersebut Sampai saatsekarang ini belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,maka pencabutan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding a quo telah tercatatdalam Register Induk Kepaniteraan Khusus Tipikor Pengadilan Tinggi DKIJakarta

Jakarta,untuk selanjutnya mengirimkan berkas perkara tersebut ke PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Selasatanggal 25 September 2018 oleh kami Ester Siregar, SH., MH, sebagai HakimKetua Majelis, Nyoman Sutama, SH., MH, James Butar Butar, SH., M.Hum,Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta serta

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan kurang pihakkarena tidak mengikutsertakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKIJakarta dalam gugatan tersebut, yang notabene Kepala Dinas Provinsi DKIJakarta adalah atasan langsung dari Tergugat I.Bahwa dikarenakan gugatan tersebut KURANG PIHAK, maka sangat jelasbahwa gugatan aquo tidak berdasarkan hukum (Onrechtmatige ofongegrond), sehingga selayaknya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).DALAM

P7 = Foto Copy Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKIJakarta Nomor :1825/1.711.37 tanggal 21Oktober 2014, Hal meneruskansurat ;8. P8 = Keterangan Perhitunagn material dan immaterial atas tanah di Kel.Duri, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat ;9. P9 = Foto Copy hasil Pint out dari media online Berita Jakarta.Com,tanggal 9 Oktober 2015;10. P9.1 = Foto Pertemuan Audensi dengan Wakil Gubernur Provinsi DKIJakarta, tanggal 19 April 2013 ;11.

P9.2 = Foto Pertemuan Audensi Il dengan wakil Gubernur Provinsi DKIJakarta, tanggal 21 Nopember 2013 ;12. P9.3 = Foto Pertemuan Audensi Ill dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta,tanggal 16 September 2014 ;13.

P9.4 = Fotofoto Pertemuan Audensi NM dengan Wakil gubernur DKIJakarta, tanggal 7 oktober 2015 ;14.P9.5 = Foto Copy Surat Undangan Rapat Audensi dengan YayasanPendidikan Umum Dewi Sartika Nomor :910/079.43, tanggal 8 April 2013,Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 658/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT.ditanda tangani Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKIJakarta ;15. P9.6 = Foto Copy Notulen Rapat Pertemuan Ketua Yayasan PendidikanUmum Dewi Sartika dengan Wakil Gubernur Provinsi DK!

Bukti P6, Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepadaKepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No.4087/ 076.7 tanggal 6Oktober 2014, Perihal; Penyelesaian Permasalahan dengan Yayasan DewiSartika ;Bukti P7, Surat dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKIJakarta kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKIJakarta No. 1825/.1.711, tanggal 21 Oktober 2014 yang isinyamenyampaikan arahan Bapak Wakil Gubernur pada pertemuan tanggal 16September 2014 agar lahan Yayasan

DKIJakarta, No. TN.1.03/00002/02.05, yang ditandatangani oleh Bachri Anuar,selaku Kepala Dinas Perumahan, an. Gubenur Kepala DKI Jakarta, tertanggal27 Maret 2002, untuk mendiami perumahan yang masih dikuasai Gubernur DKIJakarta, No. Formulir 07165, kepada RM. Basuki, alamat Jl. Gondangdia LamaNo. 13, berlaku s/d tanggal 19 Februari 2005 ;Surat Izin Perumahan (S.I.P.) dari Kantor Dinas Perumahan Pemprov. DKIJakarta, No. TN.1.03/00002/02.08, yang ditandatangani oleh Ir.

DKIJakarta, tertanggal 9 Nopember 2004, untuk pembayaran bulanOktober 2004 s/d Bulan Desember 2004 = 3 bulan, kepada RM.Basuki ;Tanda Terima Pembayaran sewa rumah Jalan Gondangdia LamaNo. 13, Jakarta, yang ditandatangani oleh Drs. Azwan Safrani,selaku Kasubag Kuangan, an. Kepala Dinas Perumahan Prop. DKIJakarta, tertanggal 17 Februari 2005, untuk pembayaran bulanJanuari 2005 s/d Bulan Maret 2005 =3 bulan, kepada RM. Basuki;35.

DKIJakarta, tertanggal 11 Januari 2006, untuk pembayaran bulanJanuari 2006 s/d Bulan Maret 2006 = 3 bulan, kepada RM. Basuki39. Bukti P39 : Tanda Terima Pembayaran sewa rumah Jalan Gondangdia LamaNo. 13, Jakarta, yang ditandatangani oleh Drs. H. Omas Miharja,selaku Kasubag Keuangan, an. Kepala Dinas Perumahan Prop. DKIJakarta, tertanggal 28 April 2006, untuk pembayaran bulan April2006 s/d Bulan Juni 2006 = 3 bulan, kepada RM. Basuki ;40.

DKIJakarta, tertanggal 19 Januari 2007, untuk pembayaran bulanJanuari 2007 s/d Bulan Maret 2007 = 3 bulan, kepada RM.Basuki ;Tanda Terima Pembayaran sewa rumah Jalan Gondangdia LamaNo. 13, Jakarta, yang ditandatangani oleh Drs. H. Omas Miharja,selaku Kasubag Keuangan, an. Kepala Dinas Perumahan Prop. DKIJakarta, tertanggal 18 April 2007, untuk pembayaran bulan April2007 s/d Bulan Juni 2007 = 3 bulan, kepada RM.

DKIJakarta, tertanggal 28 Nopember 2007, untuk pembayaran bulanJanuari 2008 s/d Bulan Maret 2008 = 3 bulan, kepada RM.Basuki ;Tanda Terima Pembayaran sewa rumah Jalan Gondangdia LamaNo. 13, Jakarta, yang ditandatangani oleh Drs. H. Omas Miharja,selaku Kasubag Keuangan, an. Kepala Dinas Perumahan Prop. DKIJakarta, tertanggal 27 Februari 2008, untuk pembayaran bulanApril 2008 s/d Bulan juni 2008 = 3 bulan ;48.

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah SuratNomor 4640/086.41 Tanggal 19 November 2014 tentang PelaksanaanKontrak Pekerjaan, yang berkaitan dengan Pembatalan PelaksanaanPekerjaan Pengadaan Meubeler Gedung Blok H Balaikota yangditerbitkan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi DKIJakarta atau Tergugat;2.

Multi Langgeng sebagai Calon Pemenang Cadangan 2dengan nilai penawaran Rp. 27.534.817.750. dua puluh tujuhmilyar, lima ratus tiga puluh empat juta, delapan ratus tujuhbelas ribu, tujuh ratus lima puluh rupiah;Bahwa sebagai tindak lanjut daripada BAHP kemudian ULP DKIJakarta menetapkan Penggugat sebagai pemenang tender ProyekHalaman 4 dari 39 halaman.

DKIJakarta dan selanjutnya kepada Penggugat diberikan SPPBu,maka semua itu haruslah pula diartikan telah disadari olehTergugat dengan segala akibat hukum yang timbul untuk itu ;Halaman 11 dari 39 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/20164.6. Bahwa sepulangnya Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2014dari hadapan PPK Biro Umum Setda Prov.

DKIJakarta secara terang, jelas, dan tegas menyatakan :Saya sanggup melaksanakan pekerjaan selama 30 hari kalender !diulang sekali lagi, Saya sanggup melaksanakan pekerjaanselama 30 hari kalender titik ;Bahwa dengan demikian alasanalasan dalam Surat Pembatalanmelulu hanya berdasarkan justifikasi atas perasaan dan perkiraandari dalam diri atau nalar Tergugat sendiri.

DKIJakarta adalah menyerahkan SPPBJ kepada Penggugat ;Dari tindakan dan perbuatan PPK Biro Umum Setda Prov.DKI Jakarta telah pula tercermin kepatuhan terhadap AzasTertib Penyelanggara Negara, dimana sesaat setelah PPKBiro Umum Setda Prov. DKI Jakarta menerima Hasil Lelangyang di dalamnya disebutkan sebagai pemenang tenderadalah Penggugat maka PPK Biro Umum Setda Prov.

en nnn nnn nnn nnn ee nn nn nee ene rene Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia ; Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuanyang bernama SUAMI Pemohon, Bogor, 17 Nopember 2006 ; Bahwa pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki yangbernama ANAK Pemohon adalah anak pertama yang lahir di Jakarta,pada tanggal 23 Oktober 2007 ; Bahwa karena kelalaian pemohon, kelahiran anak pemohon tersebutbelum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKIJakarta

; 22+ n= 22 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nen nnn nee ne eens Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon yang terlambattersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKIJakarta harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yangberwewenang ; nnn nnn nnn nee nn ene ne nee en nn ne nee ce nn ce nn ee nnnMaka berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, pemohon mohonkepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untukberkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKIJakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 24Nopember 2009 Nomor : 5021/1.755.21, perihal PermohonanPenetapan Pencatatan Kelahiran yang Terlambat ; 2. Surat Keterangan dari Lurah Tanjung Duren Utara Nomor 827/1.842.00/2009 tanggal 17 November 2009 atas nama Sugianto ; 3.

Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKIJakarta, (3). Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi DKI Jakarta, (4). Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakamanprovinsi DKI Jakarta, (5).

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013, Kami telah mengirimkan suratkepada Tergugat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKIJakarta, Cq.

Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),dengan nomor surat : 036/LSMAMPUH/SKSL/VIII/2013, perihalPermohonan Informasi seputar Sisitem Tata Air di sekitar RusunaPurl Park View yang berlokasi di Jalan Pesangrahan/PerjuanganKelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ; 14145.2.5.3.Bahwa dalam surat permohonan informasi publik ini, Kami memintakepada Tergugat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKIJakarta untuk memberikan informasi berupa : Apa koordinasi yangdilakukan

Penjabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) ; Bahwa karena Pemohon tidak mendapatkan penjelasan/tanggapanatas surat yang telah dilayangkan terhadap Tergugat, maka padatanggal 2 September 2013 Kami telah mengirimkan surat kembalikepada Tergugat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKIJakarta, Cq.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKIJakarta.

Bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuanbernama FAUZIAH ARGUBIE MAILOA, yang lahir di Jakarta padatanggal 29 Agustus 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.3988/KLT/JT/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil DKIJakarta tertanggal 16 April 2018.3.

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas,Pemohon menyatakan mengaku anak perempuan yang bernamaFAUZIAH ARGUBIE MAILOA yang lahir di Jakarta pada tanggal 29Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3988/KLT/JT/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil DKIJakarta tertanggal 16 April 2018 adalan benar anak kandung dariPemohon dan Pemohon Il menyetujui pengakuan anak yangbernama FAUZIAH ARGUBIE MAILOA oleh Pemohon (Vide Pasal284 KUH Perdata).8.

Menerima Pengakuan Pemohon atas anak perempuan bernamaFAUZIAH ARGUBIE MAILOA yang lahir di Jakarta pada tanggal 29Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3988/KLT/JT/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil DKIJakarta tertanggal 16 April 2018 adalah anak dari GLEN F. MAILOA.3.

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untukmencatatkan Pengakuan dan Pengesahan anak lakilaki bernamaFAUZIAH ARGUBIE MAILOA pada Kutipan Akta Kelahiran No.3988/KLT/JT/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil DKIJakarta tertanggal 16 April 2018 dan/atau pada Kutipan AktaPerkawinan No. 07/CS/2006 yang diterbitkan oleh Kantor CatatanSipil Kota Ambon tertanggal 5 Januari 2006.6.

Menerima Pengakuan Pemohon atas anak perempuan bernamaFAUZIAH ARGUBIE MAILOA yang lahir di Jakarta pada tanggal 29Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3988/KLT/JT/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil DKIJakarta tertanggal 16 April 2018 adalah anak dari GLEN FERDERICKMAILOA..

Dalam perkenalantersebut Saksi12 menawarkan kepada Terdakwa apabilaada family atau saudara yang mau jadi PNS di Pemda DKIJakarta maka Saksi12 dapat membantu dengan biayasebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta) rupiah.Kemudian sekitar bulan Februari 2010 Saksi12mengenalkan Terdakwa kepada Ibu Suhartanti dan IbuDian sebagai PNS Pemda DKI Jakarta yang berkantor diJl.

Bahwa pada bulan Februari 2011 sekira pukul 17.00Wib Terdakwa menerima dari ibu Dian foto copy SK(surat keputusan) pengangkatan PNS Pemda DKIJakarta dengan NIP (nomor induk pegawai) atas namaSdr. Sasongko Aji Widodo dan Sdri.

Suci Wulandari.Selanjutnya pada bulan Maret 2011 Terdakwamenyerahkan Skep pengangkatan PNS Pemda DKIJakarta kepada salah seorang calon atas nama Sdri.Suci Wulandari dirumah Terdakwa dengan Nomor :1102/2011 tanggal 30 April 2011 lengkap denganlampirannya dan lampiran tersebut tertulis Gol/Nip II/A19770827.201104.2.004 atas nama Suci Wulandari.7.

Siti Marfuah menjadi PNS Pemda DKIJakarta, telah dikembalikan kepada Saksi4 sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan sisa yang belumdikembalikan sebesar Rp 36.500.000 (tiga puluh enam jutalima ratus ribu rupiah).5) Saksi5 Sdr. Wasidi menyerahkan uang kepadaTerdakwa sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) untuk biaya administrasi mengurus Sdr.

Selanjutnya pada bulan Maret 2011Terdakwa menyerahkan Skep pengangkatan PNS Pemda DKIJakarta kepada salah seorang calon atas nama Sdri. SuciWulandari dirumah Terdakwa dengan Nomor : 1102/2011 tanggal30 April 2011 lengkap dengan lampirannya dan lampiran tersebuttertulis Gol/Nip II/A 19770827.201104.2.004 atas nama SuciWulandari.9.

Rw.05, KelurahanTanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Baratdengan batas batas sebagai berikut :e Sebelah utara dengan Jalan Raya Tanjung Duren ;e Sebelah selatan dengan Gan Lian B ;e Sebelah Timur dengan jalan Delima Raya ;e Sebelah barat dengan Moh.Husin ;Adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui pembelianmenggunakan uang upah pungutan Kantor Inspeksi IPEDA DKIJakarta ;4.

ASMADI (alm)melakukan pembayaran tanah 12 kapling tersebut yangterletak di Tanjung Duren dengan menggunakan dana taktisyang berasal dari upah pungutan kantor Inspeksi lpeda DKIJakarta sebesar Rp. Rp.661.695,00 (enam ratus enam puluhsatu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut,maka tanah 12 kapling tersebut milik para pegawai InspeksiIPEDA DKI Jakarta, yang salah satunya adalahPenggugat.5.

Bahwa seandainya (quad non)Penggugat tetap meyakini dalil dalamposita gugatan di atas merupakan dalilyang benar dan dijadikan dasar dalammengajukan Gugatan, Penggugatsesungguhnya telah mengakui sendiribahwa Penggugat tidaklah berhak atastanah dimaksud atau setidaktidaknyabukan hanya Penggugat yangberkepentingan atas tanah dimaksudyang terbukti pada adanya frasa tanah12. kapling tersebut milik parapegawai Inspeksi IPEDA DKIJakarta..

, maka perluTergugat tegaskan bahwadana taktis yang berasaldari upah pungut kantorInspeksi IPEDA DKIJakarta bukanlah milikpribadi dari pegawaimelainkan merupakandana yang digunakanuntuk mendukungoperasional KantorInspeksi IPEDA DKIJakarta.12.

Menerima Eksepsi Tergugat khususnya mengenaigugatan kurang pihak karena tidak dijadikannya pihakdalam perkara ini Para Pegawai Inspeksi IPEDA DKIJakarta ;Dalam Pokok Perkara :1. Menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima ;2. Menghukum Penggugat untukmembayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapkansejumlah Rp.1.916.000, (Satujuta sembilan ratus enam belasribu rupiah ) ;Telah membaca:1. Akte Permohonan Banding .

JUBAEDAH, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Jembatan, RT 012 RW 006,Kelurahan Cipinang Besar Selatan, KecamatanJatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta, pekerjaan lbu Rumah Tangga;BUDI HARYANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Jembatan RT 012 RW 006,Kelurahan Cipinang Besar Selatan, KecamatanJatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta, pekerjaan Wiraswasta;NOGO BOEDI SOEGIARTO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kampung Jembatan

RT 012RW 006, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, KecamatanJatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta, pekerjaan Wiraswasta;FEBRIYANA PURNAMA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Jembatan RT 012 RW 006,Kelurahan Cipinang Besar Selatan, KecamatanJatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta, pekerjaan Mahasiswi:ARDENTO BUDI KUSUMO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Jembatan RT 012 RW 006,Kelurahan Cipinang Besar Selatan, KecamatanJatinegara

, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta, pekerjaan Pelajar, (dalam hal ini ARDENTOHalaman 1 dari 10 halaman.

NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDENREPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI DKIJAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka SelatanBlok 89, Jakarta Pusat:. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSIDKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih, Nomor18, Jakarta Pusat;Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/20188. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DKIJAKARTA cq DIREKTUR UTAMA PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukan di Jalan Penjernihan II, Pejompongan, JakartaPusat:9.

Menetapkan dan memerintahkan Tergugat V/Gubernur Provinsi DKIJakarta dan Tergugat VII/Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKIJakarta untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa pengalihankepemilikan dan/atau penjualan aset milik Perusahaan Daerah Air MinumProvinsi DKI Jakarta selama gugatan ini berlangsung hingga terdapatputusan berkekuatan hukum tetap;2.

Menyatakan Para Tergugat telah merugikan Pemerintah Daerah DKIJakarta dan masyarakat DKI Jakarta;. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dibuat dan ditandatanganioleh Direktur PDAM Provinsi DKI Jakarta dengan PT. PAM LyonnaiseJaya pada tanggal 6 Juni 1997 sebagaimana telah diubah dan dinyatakankembali dalam Perjanjian Kerjasama Tertanggal 28 Januari 1998, 22Oktober 2001, beserta seluruh addendumnya batal dan tidak berlaku;.

Mencabut Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3126/072tertanggal 24 Desember 1997 dan Surat Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor S684/MK.01/1997 tertanggal 26 Desember 1997;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKIJakarta dengan Putusan Nomor 588/PDT/2015/PT DKI, tanggal 12 Januari2016, yang amarnya sebagai

Menyatakan Para Tergugat telan merugikan Pemerintah Daerah DKIJakarta dan masyarakat DKI Jakarta;5. Memerintahkan Para Tergugat untuk:a. Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI:b. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakartasesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 danperaturan perundangundangan lainnya;c.

Sekretaris Daerah Provinsi DKIJakarta, terdapat Cap Salinan/Photo Copy Sesuai aslinya diperiksadan ditandatangani oleh Drs.

DKIJakarta an. Ir.

DKIJakarta dengan PT.

DKIJakarta Nomor : 22/PPBJ/BA/FILLER/IX/2007 tanggal 14September 2007, yang ditandatangani oleh Panitia PengadaanBarang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKIJakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWANSATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris, ISMIYATUN, SH,Endang SUMARDI, SH, KM.

DKIJakarta Nomor : 20/PPBJ/BA/GH/X/2007 tanggal 25 Oktober2007, yang ditandatangani oleh Panitia PengadaanBarang/Jasa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKIJakarta an. MADE SUARJAYA, SH selaku Ketua, IWANSATYOPRODJO, SH, MM selaku Sekretaris,ISMIYATUN, SH, Endang SUMARDI, SH, KM.

No. 4171 K/Pid.Sus/2019 Bahwa dokumen pertanggungjawaban keuangan dana hibah untukmobilitas Komisioner yang telah disusun oleh Endin Raminudin selakuBendahara Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut telahditandatangani oleh Terdakwa dan sebelum ditandatangani Terdakwatelah pula mempertanyakan apakah pertanggungjawaban tersebut telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang dijawaboleh Endin Raminudin selaku Bendahara Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta sudah sesuai dengan peraturan

dan kebiasaan yang berlaku; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yangterungkap di persidangan tersebut penggunaan dan pelaporan ataspenggunaan dana hibah tersebut sudah sesuai dengan Pasal 25 danPasal 90 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun2013 tanggal 20 Juni 2013, begitu pula dengan perjanjian antaraPemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta tentang pemberian hibah dalam bentuk uang tanggal 10 Juni2014 yang substansinya sama

dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKIJakarta Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013: Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umumselebihnnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan.

KrisnaHarahap, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta bersamasama Farhan Yunus Basyarahil (Ketua KomisiInformasi Provinsi DKI Jakarta) Yulianto Widirahardjo selaku KomisionerKomisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan Siti Mariam (Wakil KetuaKomisi Informasi Provinsi DK!

Jakarta) telah menerima biaya mobilitasKomisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebesarRp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk tahap pertamaterhitung sejak Januari sampai dengan Juni 2014 karena berdasarkankesepakatan dan persetujuan Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta akan dibagikan tunai kepada seluruh Komisioner KomisiInformasi Provinsi DKI Jakarta; Bahwa selama Tahun 2014 biaya mobilitas Komisioner yang digunakanuntuk kepentingan pribadi Terdakwa berjumlah Rp99.000.000,00

Bahwa Putusan tersebut pada butir 6 diatas, mempersoalkan aktaeigendom verponding No.6334, yang pada saat itu, ahliwarisRatoewulandari pernah menjual kepada seorang yang bernama YuwonoBudiman dengan akta Pemindahan dan Penyerahan hak No. 89 tanggal13 September 1990 dari ahliwaris Raotewulandari, sebelum Pemda DKIJakarta) memperolehsertifikat hak pakai No. 538/Kel SungaiBambu,Kec.

Siswoyo, Bahwapada prinsipnya Pemda DKI Jakarta sampai saat ini belum pernahmembebaskan tanah dimaksud, maupun menerima hibah dari pihak lainserta tanah tersebut tidak tercatat sebagai inventarisasi asset Pemda DKIJakarta, karena sertifikat hak pakai No.538 atas nama Pemda DKIJakarta dapat segera dibatalkan;11.

Bahwa asal usul tanah dan perolehan Pemerintah Provinsi DKIJakarta adalah sebagai berikut :a. Berdasarkan Salinan Surat keputusan Menteri Dalam NegeriNo.261/HGB/DA/76, Menteri Dalam negeri memutuskanmemberikan kepada PT.ASTRA INTERNASIONAL Hak GunaBangunan selama 20 (dua puluh) tahun atas tanah seluas 27.760m2, terletak di Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok.

terkena pelebarantrace Jalan Yos Sudarso dan Jalan Tol CawangTanjung Priok olehJasa Marga Departemen Pekerjaan Umum RI yang ganti ruginyatelah diserahkan/dibayarkan kepada Pemerintah Provinsi DKIJakarta eq: BP3L Sunter (videSurat Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 07 Pebruari 2003,No.196/II/PTIP/2/2003;Terbukti bidang tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 19 Rt.009 /06, Kel. Sungai Bambu Kec.

Terhadap bangunanbangunan tanpa ijin tersebut adalah wewenang Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta dalam hal ini adalah Tergugat untuk melakukanpenertiban, tindakan menegakkan Peraturan Daerah Provinsi DKIJakarta.

AHMAD ZAKIR AZHARI beralamat dan bertempat tinggal di JalanPisangan Baru Tengah IV Rt.08 Rw.04 Kelurahan PisanganKecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKIJakarta.

KH AZHARI ABDUL beralamat dan bertempat tinggal terakhir diJalan Kayumanis IV Lama Rt.008 Rw.001 Kelurahan Pisangan Baru,Kecamatan Matraman, Kota Admnistrasi Jakarta Timur Provinsi DKIJakarta. Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Tergugat ;2. Ny.

YULININGSIH, beralamat dan bertempat tinggal terakhir di JalanKayumanis IV Lama Rt.008 Rw.001 Kelurahan Pisangan Baru,Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta, Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Tergugat II;3. RYAN BAYU CANDRA, S.H.

Tergugat) selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah kerja Kota Administrasi JakartaTimur tentang Jual beli atas Hak Milik atas sebidang tanah VerpondingIndonesia (VI) Nomor: 85/677 Tahun 19601964 seluas lebih kurang 90 M2(sembilan puluh meterpersegi) dengan bangunan yang berdiri diatasnyaberupa bangunan rumah permanent yang terletak dan setempat dikenal olehumum di Jalan Pisangan Baru Tengah IV RT.08 RW.04 Kelurahan PisanganBaru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKIJakarta

Kelurahan PuloGebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, ProvinsiDKI Jakarta:AGUS SULAIMAN, Warga negara Indonesia, memilihdomisili hukum pada kantor kuasanya berkantor di JalanRawa Kuning, Nomor 32, RT. 06, RW. 02, Kelurahan PuloGebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, ProvinsiDKI Jakarta:SISWO, Warga negara Indonesia, memilin domisili hukumpada kantor kuasanya berkantor di Jalan Rawa Kuning,Nomor 32, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Pulo Gebang,Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta

;DICKI, Warga Negara Indonesia, memilih domisili hukumpada kantor kuasanya berkantor di Jalan Rawa Kuning,Nomor 32, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Pulo Gebang,Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta;ANDRIYAN, Warga Negara Indonesia, memilih domisilihukum pada kantor kuasanya berkantor di Jalan RawaKuning, Nomor 32, RT. 06, RW. 02, Kelurahan PuloGebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, ProvinsiDKI Jakarta:GALIH SUDRAJAT, Warga Negara Indonesia, memilihHalaman 1 dari 10 hal.

RW. 02, KelurahanPulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,Provinsi DKI Jakarta;SULANDI, Warga Negara Indonesia, memilih domisilihukum pada kantor kuasanya berkantor di Jalan RawaKuning, Nomor 32, RT. 06, RW. 02, Kelurahan PuloGebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, ProvinsiDKI Jakarta:IRWAN, Warga Negara Indonesia, memilih domisili hukumpada kantor kuasanya berkantor di Jalan Rawa Kuning,Nomor 32, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Pulo Gebang,Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta

SusPHI/2021Kuning, Nomor 32, RT. 06, RW. 02, Kelurahan PuloGebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, ProvinsiDKI Jakarta:Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin, S.H.dan kawankawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan CabangDPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur, yang berkantor di JalanRawa Kuning, Nomor 32, RT. 006, RW. 002, Kelurahan PuloGebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei2020;Para Pemohon Kasasi;LawanPT BUMI AGUNG PERKASA

INDAH, berkedudukan di JalanInspeksi PAM, Raya Cakung Cilincing, Kelurahan CakungBarat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta, diwakili oleh Linda Kusuma selaku Direktur, dalam halini memberi kuasa kepada Susi Anggeresi, Manager HRD danGA/Karyawan PT Bumi Agung Perkasa Indah, berkantor diJalan Inspeksi PAM, Raya Cakung Cilincing, KelurahanCakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusustanggal 3 Juli 2020;Termohon

Hakim yang memeriksapermohonan ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:1Mengabulkan permohonan Pemohon;Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu :WILLIAM SOUISA menjadi WILLIAM HIOE;Memerintahkan Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prop DKIJakarta untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersediauntuk itu;Menetapkan biaya menurut hukum;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, dansetelah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut :1Foto copy Kartu Keluarga No.5401.002308, atas nama kepala keluarga Aramli Hioe,tertanggal 16 April 2005, (diberi tanda P1);Foto copy Penetapan No.454/Pdt/P/1985/PN.Jkt.Tim, atas nama Soei Nyanditetapkan tanggal 8 Agustus 1985; (diberi tanda P2);Foto copy Akta Kelahiran No.333/JT/1990, atas nama William Souisa, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKIJakarta

, tertanggal 12 Juni 2013, (diberi tanda P3);Foto copy Akta Kelahiran No.333/JT/1990, atas nama William Souisa, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKIJakarta, tertanggal 12 Juni 2013, (diberi tanda P2);Foto copy Kartu Tanda Penduduk,. atas nama William NIK..3175031804900008,tanggal Maret 2013, , (diberi tanda P4);Suratsurat bukti P1 s/d P5, berupa foto copy tersebut telah diberi bea materaisecukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan

Senopati Dalam II/35 Rt 003/ Rw 002,Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKIJakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174071004610003.. MAMAT ROJALI, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 05051965, beralamat di Jl. Senopati Dalam II/30 Rt 003/ Rw 002,Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKIJakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070505650018..

Senopati Dalam II/31 Rt 003/ Rw 002,Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKIJakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072901730001.Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan NOMOR 114/PDT/2021/PT DKIDalam hal ini diwakili Kuasa Hukum JATINO SIMANULLANG, SH.,GUNARTO SIMANJUNTAK, SH., SELAMET GIONO, SH., Warga NegaraIndonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum NR&B yangberalamat di Jin.

27Nopember 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbandingdan Para Turut Terbanding, masingmasing tanggal 2 Desember 2020, 8 Desember2020, dan 16 Desember 2020;Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telahmenyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Barat tanggal 18 Desember dan telah diberitahukan dan diserahkankepada Para Terbanding tanggal 4 Januari 2021;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKIJakarta