Ditemukan 49 data

Urut Berdasarkan
 
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6062 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Logeman dan G.J. Resink menyatakan bahwapada umumnya setiap manusia mempunyai kewenangan hukum. Hukum perdatapositif kita memberikan kepada manusia wewenang hukum yang lengkap, sementarakepada badan hukum suatu wewenang yang terbatas pada hukum kekayaan danhukum acara. Mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban tidak selalu berartimampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya tersebut.
    Logeman dan G.J. Resink"Pada umumnya, setiap manusia mempunyai kewenangan hukum. Hukum perdatapositif kita memberikan kepada manusia wewenang hukum yang lengkap, sementarakepada badan hukum suatu wewenang yang terbatas pada hukum kekayaan danhukum acara. Mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban tidak selalu berartimampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya tersebut.
    Logeman dan G.J. Resink, Zentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Jakarta: IchtiarBaruVan Hoeve, 1975.112 R. Subekti, R.
    UniversitasSumatera Utara.Logeman, J.H.A. dan G.J. Resink. 1975. Tentang Teori Suatu Hukum Tata NegaraPositif. Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve.i 52 Daftar Pustaka isi8.indd 152 42/13/2010 9:31:16 PLumban Tobing, GHS. 1992. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.M.L.C.C. de BruijnLuckers. 2004. Minderjarigen als volwaardige procespartij?! in:Meesterlijk groot voor de kleintjes: opstellen aangeboden aan professor mr. J. E.Doek ter gelegenheid van zijn emeritaat.
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 17-12-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.KPG
Tanggal 17 Desember 2013 — RUDY EBENHAEZER OEMATAN lawan - NY. GREETJE JEANE KOAMESAH RONDO - BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG - JAYA SUPRANA
124 — 81
  • Foto copy surat ucapan terimakasih dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I NTTkepada Ibu G.J. KoamesahRondo, diberi tanda bukti TI21;22. Foto copy Surat Keterangan Nomor W17.DB.HT.04.10747 yang ditandatangani olehKetua Pengadilan Negeri Kupang, Mulkan Lutfi, SH., diberi tanda bukti TI22;23.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-04-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2724 K/Pdt/2014
Tanggal 28 April 2015 — NY. GREETJE JEANE KOAMESAH RONDO vs RUDY EBENHAEZER OEMATAN, Dkk
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2724 K/Pat/2014Terima Kasih dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat NTTkepada ibu G.J.
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 19/PDT/2016/PT AMB
Tanggal 29 Juni 2016 — JIMMY HATEYONG, PENGGUGAT– II/TERGUGAT INTERVENSI–II M e l a w a n : 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI RISET, TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), Cq. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, DKK. TURUT TERBANING-III, semula PENGGUGAT– IV/TERGUGAT INTERVENSI–IV
107 — 49
  • No. 70, tanggal 09 Juni 1971 atas nama AMELIA PETRONELLALOPULISSA isteri dari G.J. LATUMAHINA seluas 15.000 m2.HAK PAKAI No. 23, tanggal 06 Juni 1994 atas nama DEPARTEMENPERTANIAN RI, seluas 19.687 m2,Den Zipur 5 seluas 40.000 m? atau 4. hektareSMA Negeri 3 Ambon seluas + 11495 m?
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 127 / Pdt / 2015 / PT.Mtr.
Tanggal 30 Nopember 2015 — GUNAWAN ALIAS AMAQ JUN Melawan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur cq Bupati Lombok Timur, Dkk.
70 — 38
  • menyatakan bahwa obyek tanah sengketaadalah Pipil atas nama Papug Djamilah, pada tahun 1983 dibagibagikan kepadaKepala Dusun dan pada waktiu itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalahAibul Akbar, dan pada saat itu saksi dengan para ahli waris Papuq Djamilahkeberatan dan menyatakan bahwa tanah yang dibagikan itu bukan tanah Pecatu,dan atas keberatan tersebut tidak jelas penyelesaiannya ;Menimbang, bahwa jika dihubungkan bukti surat P 1, P 2, P 3 dan P 4dengan keterangan saksisaksi Penggugat yaitu saksi G.J
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 16-04-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 35/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. SEVEN ENERGI INDONESIA di wakili oleh YOUNG JU SHIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
Intervensi:
1.Drs. H.ABDUL GAFFAR PATAPPE
2.CIENDRAFURI GANDHATAMA
218 — 102
  • G.J.
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 13-06-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN BATULICIN Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bln
Tanggal 1 Juli 2019 — Pemohon:
HENDRA JAYADI S AP bin H RUSLI EFFENDI
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR TANAH BUMBU
83 — 37
  • G.J. De Boerdalam bukunya Penuntun Berita Acara mengatakan bahwa pada umumnyayang disebut sebagai berita acara ialah Suatu surat umum yang dibuat olehpegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telahdidapati oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti, dan berturutturut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihalyang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain (saksi, pemberitahu,pengadu, tersangka dan sebagainya), sedangkan W.H.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN AMBON Nomor 199/Pdt.G/2014/PN. Amb
Tanggal 23 Desember 2015 — HANS HATEYONG (DAHULU HAN HO AN), Umur 73 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI I ; 2. JIMMY HATEYONG, Umur 40 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT II/TERGUGAT INTERVENSI II ; 3. ELIZABETH HATEYONG, Umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT III/TERGUGAT INTERVENSI III ; 4. EDWARD HATEYONG, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai :PENGGUGAT IV/TERGUGAT INTERVENSI IV ; Seluruh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut : PARA PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I, TERGUGAT INTERVENSI II, TERGUGAT INTERVENSI III dan TERGUGAT INTERVENSI IV ; M e l a w a n : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI RISET, TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), Cq. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, Berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI V ; M e l a w a n : JACOBUS HATULESILA, umur 59 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Wailela Atas RT. 001/RW. 013, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI ;
150 — 79
  • No. 70, tanggal 09 Juni 1971 atas nama AMELIAPETRONELLA LOPULISSA isteri dari G.J. LATUMAHINA seluas15.000 m2.HAK PAKAI No. 23, tanggal 06 Juni 1994 atas namaDEPARTEMEN PERTANIAN RI, seluas 19.687 m?,Den Zipur 5 seluas 40.000 m? atau 4. hektareSMA Negeri 3 Ambon seluas + 11495 m?
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4754 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • G.J.