PT SWEET INDOLAMPUNG, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5,Jl. Jend. Sudirman Kav 28,Jakarta 10210, disebut sebagai PenggugatI;2. PT INDOLAMPUNG PERKASA, beralamat di Wisma GKBI, lantai5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, disebut sebagaiPenggugat II;3. PT GULA PUTIH MATARAM, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5,Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, disebut sebagai PenggugatIl ; Hal 2 dari 21 hal Put No. 75/PDT/2013/PT.DKI4. PT GARUDA PANCAARTA, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5,Jl. Jend.

Bank Central Asia, Tbk ("BCA") Cabang GKBI dengan nomor rekening 0063099799 tanggal 28 September 2012, tanggal 2 November 2012, tanggal 30 November 2012, tanggal 8 Januari 2013 dan tanggal 28 Januari 2013 dengan total nilai transfer Rp. 50.250.000 (Lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Kaswati pemilik rekening PT.

Bank Central Asia, Tbk ("BCA") Cabang GKBI; ------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwanngsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap; --------------------------------------------------------------------------------6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; --------------------7.

Bank CentralHal 2 dari 17 hal Putusan No. 385/Pdt.G/2013/PN.Jkt.PstAsia, Tok ("BCA") cabang GKBI dengan nomor rekening 0063099799, tetapiatas permintaan dari Penggugat tersebut di tolak oleh Tergugat, denganalasan harus melalui Putusan Pengadilan terlebih dahulu;.

Bank Central Asia, Tbk ("BCA")Cabang GKBI dengan nomor rekening 0063099799 tanggal 28 September2012, tanggal 2 November 2012, tanggal 30 November 2012, tanggal 8Januari 2013 dan tanggal 28 Januari 2013 dengan total nilai transfer Rp.50.250.000 (Lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekeningKaswati pemilik rekening Tergugat (PT.

BankCentral Asia, Tbk ("BCA") Cabang GKBI;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwanngsom) sebesarRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila terlambatmelaksanakan isi Putusan ini;6.

Bank Central Asia, Tok ("BCA")Cabang GKBI dengan nomor rekening 0063099799 tanggal 28 September2012, tanggal 2 November 2012, tanggal 30 November 2012, tanggal 8Januari 2013 dan tanggal 28 Januari 2013 dengan total nilai transfer Rp.50.250.000 (Lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekeningKaswati pemilik rekening PT.

Bank Central Asia, TokHal 15 dari 17 hal Putusan No. 385/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst("BCA") cabang Gunung Sahari dengan nomor rekening 0030068751 kenomor rekening 0063099799 atas nama Penggugat selaku nasabah PT.Bank Central Asia, Tok ("BCA") Cabang GKBI; 5.

Sudirman Nomor 28, Wisma GKBI Suite 3902, Lantai39, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Sunardi,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112237.15/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember

Jend.Sudirman No.28, Wisma GKBI Suite 3902 Lt.39, Tanah Abang, JakartaPusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: 1 Penghasilan Netto Rp 77.766.331 .028,002 Kompensasi Kerugian Rp 0,003 Penghasilan Kena Pajak Rp 777.766.331.028 ,004 Pajak Penghasilan Terutang Rp 19.441.582.750,005 Kredit Pajak Rp 14.941.513.247,006 PPh Kurang/(Lebih) Bayar Rp 4.500.069.503,007 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 1.980.030.581,32 Halaman 2 dari 9 halaman.

Sudirman No.28, Wisma GKBI Suite 3902Lt.39, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terkait sengketa a quo adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;1.3.

PT STYRONINDONESIA), beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20,Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Bendungan Hilir,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210 (alamat korespondensidi Wisma GKBI Suite 3902, Jalan Jenderal Sudirman,Nomor 28, Lantai 39, Bendungan Hilir, Tanah Abang,Jakarta Pusat 10210), yang diwakili oleh Sunardi, jabatanDirektur PT Trinseo Materials Indonesia (d.h.

PT Styron Indonesia), NPWP01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20 JalanJenderal Sudirman, Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, JakartaPusat 10210 (alamat korespondensi di Wisma GKBI Suite 3902, JalanJenderal Sudirman, Nomor 28, Lantai 39, Bendungan Hilir, Tanah Abang,Jakarta Pusat 10210), sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:Ekspor Rp 19.937.922.137,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU248/PJ/2020, tanggal 16 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRINSEO MATERIALS INDONESIA, beralamat diWisma GKBI

Trinseo MaterialsIndonesia, NPWP 01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite3902 It 39 Jl.

Putusan Nomor 3520/B/PK/Pjk/2020tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00060/207/12/052/17tanggal 6 Februari 2017 Masa Pajak Oktober 2012, atas nama PTTrinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7052.000,beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 Lt. 39 Jalan JenderalSudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00060/207/12/052/17tanggal 6 Februari 2017 Masa Pajak Oktober 2012, atas nama PTTrinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7052.000,beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 Lt. 39 Jalan JenderalSudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2955/PJ/2017, tanggal 1 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PFIZER INDONESIA, beralamat di Wisma GKBI

Putusan Nomor 1274/B/PK/Pjk/2021di Wisma GKBI Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta10210, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut :URAIAN Jumlahdan Jasa PPN :2.496.532.986,harus sendiri 75.992.707.203,oleh PPNtidak dibebaskan dari PPNJumlah 78.489.240.189,dan JasaJumlah Seluruh 78.489.240.189,Pemanfaatan JKP dari Luar PabeanPPNKKeluaran harus sendiri 7.599.270.719,Masukan = 4.826.167.2138,STPNPWP sendiri 2.773.103.506,LainlainJumlah 7.599.270.719,lah PPNke MasaPPNSanksi Administrasi

perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP598/WPJ.07/2013 tanggal 05 April 2013 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00014/207/09/052/12tanggal 16 Januari 2012 Masa Pajak November 2009 atas namaPT Pfizer Indonesia, NPWP : 01.000.095.8052.000, beralamat diWisma GKBI

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3278/PJ/2018, tanggal 19 Juli 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DOW AGROSCIENCES INDONESIA, beralamat diWisma GKBI

yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01291/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 September2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00073/406/13/052/15 tanggal 12Juni 2015 Tahun Pajak 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor108956.15/2013/PP, atas nama PT Dow Agrosciences Indonesia, NPWP01.001.714.3.052000, beralamat di Wisma GKBI

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01291/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 September 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Nomor 00073/406/13/052/15 tanggal 12Juni 2015 Tahun Pajak 2013 adalah telah memenuhi ketentuanformal penerbitan surat ketetapan pajak yang terdaftar dalamberkas sengketa Nomor 108956.15/2013/PP, atas nama PT DowAgrosciences Indonesia, NPWP 01.001.714.3.052000, beralamatdi Wisma GKBI 20th Floor Suite 2001

PT STYRONINDONESIA), beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, TanahAbang, Jakarta Pusat 10210 (alamat korespondensi diWisma GKBI Suite 3902 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28Lantai 39 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat10210), yang diwakili oleh Sunardi, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,

PT Styron Indonesia), NPWP01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20 JalanJenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210 (alamat korespondensi di Wisma GKBI Suite 3902 Jalan JenderalSudirman Nomor 28 Lantai 39 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat10210), sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Rp = 12.651.771.955,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp

PUTUSANNo. 179 PK/Pdt/2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauankembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PT BANK BUMIRAYA UTAMA (BPPN), dahuluberkedudukan di Wisma GKBI Suite UG 02, Jalan Jend. SudirmanNo. 28 Jakarta, sekarang berkedudukan di Wisma BankDanamon Lt. 24 & 30 Jalan Jend. Sudirman Kav. 4546Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra Yusuf,SH., LLM., MBA., MMgt., dan Zulfikar Judge, SH., CN.

No. 179 PK/Pdt/2004Bahwa Penggugat selaku pengelola Wisma GKBI Suite UG 02 terletakdi Jl. Jend.

Menyatakan putus hubungan sewa menyewa antara Penggugat danTergugat atas ruangan suites UG 02 Wisma GKBI dan tempat parkirberdasarkan Perjanjian Sewa tanggal 12 Mei 1995, First Amendment toLease Agreement (Perubahan Pertama Perjanjian Sewa) tanggal 13 Maret1996 dan Second Amendment to Lease Agreement (Perubahan KeduaPerjanjian Sewa) tanggal 13 Maret 1996 dan Car Parking LicenseHal. 9 dari 24 hal. Put.

Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat denganPerjanjian Sewa atas ruangan Suites UG 02 Wisma GKBI dan tempat parkirberdasarkan Lease Agreement (Perjanj ian Sewa) tertanggal 12 Mei 1995,First Amendment to Lease Agreement (Perubahan Pertama PerjanjianSewa) tanggal 13 Maret 1996 dan Second Amendment to Lease Agreement(Perubahan Kedua Perjanjian Sewa) tanggal 13 Maret 1996 dan CarParking License Agreement (Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Parkir);3.

Menyatakan putus hubungan sewa menyewa antara Penggugat danTergugat atas ruangan Suites UG 02 Wisma GKBI tersebut terhitung sejaktanggal 24 April 1998 dengan segala akibat hukumnya;4. Menyatakan sah tindakan Penggugat untuk menahan barangbarangTergugat yang semua dipakai Tergugat di ruangan Suite UG 02 WismaGKBI dan tempat parkir serta mengijinkan Penggugat untuk menjualbarangbarang tersebut untuk diperhitungkan dengan sisa kewajibanpembayaran sewa Tergugat ;5.

hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU826/PJ/2020, tanggal 10 Februari 2020;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syukron,jabatan Penelaan Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Februari2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT SINGAPORE PETROLEUM SAMPANG, LTD,beralamat di Wisma GKBI

sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor KEP02708/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 1November 2018, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal26 Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00013/104/13/081/15 tanggal 9 Juni2015, atas nama BUT Singapore Petroleum Sampang Ltd, NPWP02.410.020.8081.000, beralamat di Wisma GKBI

Putusan Nomor 4104/B/PK/Pjk/2020Permohonan Wajid Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2013 Nomor00013/104/13/081/15 tanggal 9 Juni 2015, atas nama BUTSingapore Petroleum Sampang Ltd, NPWP 02.410.020.8081.000,beralamat di Wisma GKBI Lt.39 Suite 3901, Jalan JenderalSudirman, Nomor 28 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2013 Nomor 00013/104/13/081/15 tanggal 9 Juni 2015, atas namaBUT Singapore Petroleum Sampang Ltd, NPWP 02.410.020.8081.000, beralamat di Wisma GKBI Lt.39 Suite 3901, JalanJenderal Sudirman, Nomor 28, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4065/PJ/2019, tanggal 23 September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT MOBIL EXPLORATION INDONESIA, INC, beralamatdi Wisma GKBI

,NPWP 01.001.289.6081.000, alamat Wisma GKBI Lantai 2730, JalanJenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta,10210, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak USD310,183, 700.00Pajak Penghasilan terutang USD 31,018,370.00Kredit Pajak USD 31,018,370.00PPh yang kurang/(lebih) dibayar USD 0.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Desember 2010, Nomor 00001/246/10/081/14tanggal 1 Juli 2014 atas nama BUT Mobil Exploration IndonesiaInc., NPWP 01.001.289.6081.000, alamat Wisma GKBI Lantai 2730, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, TanahAbang, Jakarta, 10210, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

,NPWP. 01.001.289.6081.000, alamat Wisma GKBI Lantai 2730,Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, TanahAbang, Jakarta, 10210, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 10 halaman.

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2756/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, beralamat diWisma GKBI

, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00458/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2013 Nomor 00083/207/13/059/16 tanggal 23 Desember2016, atas nama: PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, NPWP02.116.254.0059.000, beralamat di Wisma GKBI

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00083/207/13/059/16 tanggal 23 Desember2016, atas nama PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, NPVWP02.116.254.0059.000, beralamat di Wisma GKBI Lt.30 Suite3001, Jalan Jend.

tanggal 16 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP02116/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16Juli 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor: 00033/207/14/054/17 tanggal 22 Juni 2017, atas nama: PTCentral Proteina Prima Tbk, NPWP 01.002.946.0054.000, beralamat diWisma GKBI

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP02116/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00033/207/14/054/17 tanggal 22 Juni 2017, atasnama: PT Central Proteina Prima Tbk, NPWP 01.002.946.0054.000,beralamat di Wisma GKBI Lt. 19, Jalan Jend.

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014Nomor 00033/207/14/054/17 tanggal 22 Juni 2017, atas nama: PTCentral Proteina Prima Tbk, NPWP 01.002.946.0054.000,beralamat di Wisma GKBI Lt. 19, Jalan Jend.

Sudirman Nomor: 28, Wisma GKBI Suite 2001 LT. 20,Jakarta, yang diwakili oleh Fenny Wangsaputri, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.89562/PP/M.XIIB/15/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan

Sudirman Nomor: 28, Wisma GKBI Suite 2001 LT. 20, Jakarta10210, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 menjadi:Keterangan Jumlaha (USD $)Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 140.694.984,22Harga Pokok Penjualan 107.427.734,00 Halaman 3 dari 9 halaman.

Jenderal Pajak Nomor:KEP00030/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 Februari 2016,tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00028/206/12/052/14 tanggal 14 November 2014 Tahun Pajak2012 sebagaimana telah dibetulkan denganKEP00007/Nkeb/WPJ.07/KP.0203/2016 tanggal 2 Februari2016 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:151031792012 atas nama: PT Dow Agrosciences Indonesia,NPWP 01.001.714.3.052000, beralamat di Jalan Jend.Sudirman Nomor: 28, Wisma GKBI

hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU824/PJ/2020, tanggal 10 Februari 2020;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syukron,jabatan Penelaan Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Februari2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT SINGAPORE PETROLEUM SAMPANG, LTD,beralamat di Wisma GKBI

November 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor KEP02443/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5Oktober 2018, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak September 2013 Nomor 00127/106/13/081/15 tanggal 9Juni 2015, atas nama BUT Singapore Petroleum Sampang Ltd, NPWP02.410.020.8081.000, beralamat di Wisma GKBI

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal25/29 PPh Badan Masa Pajak September 2013 Nomor00127/106/13/081/15 tanggal 9 Juni 2015, atas nama BUTSingapore Petroleum Sampang Ltd, NPWP 02.410.020.8081.000,beralamat di Wisma GKBI Lt.39 Suite 3901, Jalan JenderalSudirman, Nomor 28, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3590/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, beralamat diWisma GKBI

gugatan Penggugat atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP08576/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29November 2016, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama: PT.Exxonmobil Lubricants Indonesia, NPWP: 02.116.254.0059.000, alamat:Wisma GKBI

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP085/76/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November2016, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 karenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Exxonmobil LubricantsIndonesia, NPWP 02.116.254.0059.000, alamat Wisma GKBI

Gabungan Koperasi Batik Indonesia Investment (GKBI) telah tepatdan sesuai prosedur sebagaimana tertuang dalam UndangUndang PokokAgraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972, No. 5 Tahun 1973,No. 5 Tahun 1974 dan No. 1 Tahun 1975, Peraturan Menteri NegaraAgraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1992, No. 12Tahun 1992 dan No. 2 Tahun 1993, serta Peraturan Pemerintah No. 40Tahun 1996;Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak

Gabungan Koperasi Batik Indonesia Investment (GKBI) denganGambar Situasi No. 3956/1995 tanggal 22081995 sudah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku karena telah sesuaidengan tahapantahapan sebagaimana yang tertuang dalam PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan adalahterpenuhinya kelengkapan persyaratan dokumen yang dibutuhkan dimanakesemua

Gabungan Koperasi Batik Indonesia Investment(GKBI) adalah prosedur yang ditempuh/dilakukan oleh PT.

Gabungan Koperasi Batik Indonesia Investment (GKBI);Bahwa penolakan penerbitan/balik nama Sertifikat yang TermohonanPeninjauan Kembali adalah tepat karena sertifikat yang akan dimintakanpenerbitan/balik nama tersebut masih atas nama pewaris sedangkanpewaris memiliki anak beberapa orang anak. Perbuatan penjualan/pembelian sepihak ini melanggar Pasal 852 KUH Perdata;Bahwa dalam Pasal b (Novum) yang berbunyi yaitu.

Gabungan Koperasi BatikIndonesia Investment (GKBI) dimana lokasi Hak Guna Bangunan tersebutterbaca dalam gambar situasi No. 3956/1995 tanggal 22081995Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2013dan terletak diantara gambar a dan b, dimana a memiliki luas 21.055 m2dan b memiliki luas 13.565 m2 sehingga luas gabungan tanah tersebutadalah 34.620 m2, yang diperoleh melalui Akta Pelepasan HakNo. 01/Plumbon/1995 tanggal 16101995 dihadapan CamatPlumbon dimana yang melepaskan Hak adalah Ir.

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2136/P J/2019, tanggal 30 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanBUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV, beralamat diGedung Wisma GKBI

M.VIIIA Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2274/WPJ.07/2015 tanggal10 Juli 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Pajak Pajak 2012 Nomor00003/216/12/081/14 tanggal 25 April 2014, atas nama BUT KufpecIndonesia (Natuna) BV, NPWP 02.410.225.3081.000, alamat GedungWisma GKBI

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP2274/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00003/216/12/081/14 tanggal 25 April 2014, atas nama BUTKufpec Indonesia (Natuna) BV, NPWP 02.410.225.3081.000,alamat Gedung Wisma GKBI Lantai 15 Suite 1502, JalanJenderal Sudirman Nomor 28 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat10210, adalan telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

PT STYRONINDONESIA), beralamat di Wisma GKBI Suite 2001, lantai 20Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, TanahAbang, Jakarta Pusat 10210 (alamat korespondensi WismaGKBI Suite 3902, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Lantai30, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210), yangdiwakili oleh Sunardi, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat

PT Styron Indonesia), NPWP01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20 JalanJenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210 (alamat korespondensi di Wisma GKBI Suite 3902 Jalan JenderalSudirman Nomor 28 Lantai 39, Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat10210), sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:Ekspor Rp 18.274.539.581,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 64.634.301.930,00Penyerahan

Putusan Nomor 2477/B/PK/Pjk/2018Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210 (alamatkorespondensi di Wisma GKBI Suite 3902 Jalan JenderalSudirman No.28 Lantai 39 Bendungan Hilir Tanah Abang JakartaPusat 10210), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3591/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, beralamat diWisma GKBI

gugatan Penggugat atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP08593/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 30November 2016, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama: PT.Exxonmobil Lubricants Indonesia, NPWP: 02.116.254.0059.000, alamat:Wisma GKBI

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP08593/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 November2016, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 karenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Exxonmobil LubricantsIndonesia, NPWP 02.116.254.0059.000, alamat Wisma GKBI