Ditemukan 45 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : h.a.m huat huit h.a.t h.l.t h.b.t h.p.t h.ut h.m.t h.f.t
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H;
523 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum danPolitik, Seminar Nasional H.U.T. IKAHI Ke 62, Hotel Mercure,Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015 (BUKTI P9);1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi KeDepan (Pasca UndangUndang Administrasi Pemerintahan), Dr.D. ANDHI NIRWANTO, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar NasionalH.U.T.
    Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, SeminarNasional H.U.T Ikahi Ke 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26Maret 2015 (BUKTI P9);1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi KeDepan (Pasca UndangUndang Administrasi Pemerintahan), Dr.D.
    Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum danPolitik, Seminar Nasional H.U.T. Ikahi Ke 62, Hotel Mercure,Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015 (BUKTI P9);1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi KeDepan (Pasca UndangUndang Administrasi Pemerintahan),Dr. D. Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar NasionalH.U.T. Ikahi Ke 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 Maret2015 (BUKTI P10);Hal. 139 dari 394 hal.
    Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/201750.Politik, Seminar Nasional H.U.T. IKAHI Ke 62, Hotel Mercure,Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015 (BUKTI P9);j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi KeDepan (Pasca UndangUndang Administrasi Pemerintahan), Dr.D. ANDHI NIRWANTO, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar NasionalH.U.T.
    Zudan Arif Fakrulloh,SH., M.H., Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, SeminarNasional H.U.T Ikahi Ke 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26Maret 2015 (BUKTI P9);1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi KeDepan (Pasca UndangUndang administrasi Pemerintahan), Dr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Maret 2016 — Pidana Korupsi - GATOT PUJO NUGROHO - EVY SUSANTI
1050 — 1288
  • Andhi Nirwanto, Wakil JaksAgung RI, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke 62, HoteMercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P10).k. 5 (lima) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksan BadarPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporar Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara UntulTahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104/SXVIILLMDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTP11).7 (tujuh) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksan BadarPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas LaporarKeuangan Pemerintah Provinsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 127 /Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Januari 2016 — Pidana Korupsi - AMIR FAUZI
373 — 225
  • Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, SeminarNasional H.U.T Ikahi Ke 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26maret 2015 (BUKTI P9).j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi KeDepan (Pasca UndangUndang administrasi Pemerintahan), Dr.
    Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, SeminarNasional H.U.T lIkahi Ke 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26maret 2015 (BUKTI P9).1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi KeDepan (Pasca UndangUndang administrasi Pemerintahan), Dr.
    Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, SeminarNasional H.U.T kahi Ke 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26maret 2015 (BUKTI P9). ;1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi KeDepan (Pasca UndangUndang administrasi Pemerintahan), Dr.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HENDRIK FAYOL, SH
Terdakwa:
MELINDA PATRISIA, SE
99 — 25
  • Berdasarkan hal diatas, penyalahgunaankewenangan tersebut merupakan kesempatan karena adanya kewenngan dalammengambil suatu keputusan karena jabatan tertentu (Makalah D.Andhi Nirwanto dalamSeminar Nasional dalam rangka H.U.T IKAHI Ke62).Bahwa sesuai dengan fakta yang yang terungkap di persidangan, bahwa sesuai denganketerangan saksisaksi demikian juga bukti surat dipersidangan, jelas Terdakwa tidakmempunyai kewenangan karena proses pencairan pinjaman dari kelompok UPK adalahditentukan oleh tim yang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
509 — 353
  • implementasikebijakan tersebut dilaksanakan oleh Direksi dalam internal PDAM kotaMakassar khususnya mengenai penandatanganan kontrak kerjasama.Dalam kaitan itu, tidak ada kesalahan dan /atau penyalahgunaanwewenang yang dilakukan oleh Pemohon dalam kerjasama dimaksud.Tindakan Pemohon hanyalah mendinamisasi norma dalam rangkamelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai WalikotaMakassar.Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Prof.DR.HM.LaicaMarzuki, SH (Mantan Hakim Agung RI, Seminar nasional H.U.T