mentransferkan uang hasil penjualan tanggal 19 Juni 2018 dantanggal 20 Juni 2018 untuk outlet Richeese Factory Sudirman dankodenya BPO2 dan terdakwa mengakui jika uang hasil penjualan tanggal19 Juni 2018 dan tanggal 20 Juni 2018 tersebut belum terdakwa setorkanBahwa prosedur penerimaan uang di Outlet Richeese Factory SudirmanBalikpapan yaitu saksi IRWAN sesuai dengan Jobdesk atau WalkInstruction sebagai Supervisor adalah menerima uang hasil penjualan dariKasir ke Leader beserta dengan Money and Sales Handling

Report,Hal. 4 dari 23 Putusan NO. 645/Pid.Sus/2018/PN.Bppsetelah itu diberikan kepada saksi IRWAN beserta dengan uang hasilpenjualan, kemudian saksi IRWAN menghitung uang hasil penjualan,setelah sesuai jumlahnya saksi IRWAN menandatangani Money andSales Handling Report, kemudian uang tersebut saksi berikan kepadaterdakwa selaku Asisten Store Manager dan dihitung ulang, setelah ituterdakwa menandatangani Money and Sales Handling Report, kKemudianuang dimasukkan ke dalam brankas, lalu keesokan harinya

Report,setelah itu diberikan kepada saksi IRWAN beserta dengan uang hasilpenjualan, kKemudian saksi IRWAN menghitung uang hasil penjualan,setelah sesuai jumlahnya saksi IRWAN menandatangani Money andSales Handling Report, kemudian uang tersebut saksi berikan kepadaterdakwa selaku Asisten Store Manager dan dihitung ulang, setelah ituterdakwa menandatangani Money and Sales Handling Report, kKemudianuang dimasukkan ke dalam brankas, lalu keesokan harinya apabila tidakdalam hari libur maka terdakwa

Report, kemudian uangtersebut saksi berikan kepada terdakwa selaku Asisten StoreManager dan dihitung ulang, setelah itu terdakwa menandatanganiMoney and Sales Handling Report, kKemudian uang dimasukkan kedalam brankas, lalu keesokan harinya apabila tidak dalam hari liburmaka terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan ke Rekening BankMandiri PT.

bendel kartu stock Fisik Gudang PT BGR Karangasem jenis pupuk NPK Agro, dari Bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Januari 2017;

IN) pupuk dari bulan Januari 2016 sampai dengan Mei 2019;

) bendel foto copy legalisir Akta perubahan PT PKT Nomor: 43 tanggal 21 Desember 1978;

IN) pupuk dari bulan Februari 2015 sampai dengan Desember 2015;

BGRberdasarkan Berita Acara Rampung Pembongkaran/DO.GD Jasri SubaganKarangasem (Handling Out) periode tanggal 1 Mei 2016 s/d 30 April 2019adalah sebanyak 9.944.000 kg ; Bahwa total pupuk urea subsidi yang tersisa di gudang PT.

BGR adalahsebanyak 244.000 kg atau 4.880 zakatau 244 ton ; Bahwa pupuk urea non subsidi jenis PRILL NS yang masuk ke gudang PT.BGR sesuai dengan Berita Acara Rampung Pembongkaran/DO.GD JasriSubagan Karangasem (Handling In) periode tanggal 1 Mei 2016 s/d 30 April2019 berjumlah 40.000 kg ; Bahwa jumlah pupuk urea non subsidi jenis PRILL NS yang keluar darigudang PT.

BGR sesuai Berita Acara Rampung Pembongkaran /DO.GDJasri Subagan (Handling Out) periode tanggal 1 Mei 2016 s/d tanggal 20April 2019 berjumlah 32.450 kg ; Bahwa total pupuk urea non subsidi yang tersisa di gudang PT. BGRadalah sebanyak7.550 kg atau 151 zak atau 550 ton ; Bahwa dalam periode tahun 2016 s/d 2019 terdakwa Komang DediSuhendra selaku Kepala Gudang PT.

IN) pupuk dari bulan Februari 2015 sampai denganDesember 2015;50. 1 (satu) bendel BARP/DO GD Jasri SubaganKarangasem(Handling Out) pupuk bulan Januari, Februari, Agustus, September,Oktober, Nopember 2015;51. 1 (Satu) bendel BARP/DOGD Jasri Subagan Karangasem(Handling Out) pupuk bulan Februari 2015 s/d Desember 2015 ;52. 1 (satu) bendel BARP/DOGD Jasri Subagan Karangasem(Handling Out) pupuk bulan Januari, Gebruari, Agustus, September,Oktober dan November 2015 ;53. 1 (Satu) zak pupuk subsidi jenis

Putusan Nomor 1279/B/PK/Pjk/2021sebesar Rp86.053.350,00 dianggap Terbanding sebagai objek PPh Pasal4 ayat (2) yang belum dilaporkan yang tidak disetujui Pemohon Banding,karena menurut Pemohon Banding merupakan biaya pembongkaran,penanganan masuk, penanganan keluar, dan pengendalian inventaris(unstuffing, handling in, handling out dan inventory control);Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakahbenar terdapat objek Pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) berupa biaya atassewa tanah sebesar

Menimbang, bahwa Judex Facti sudah benar, karena untukmenentukan apakah biayabiaya sebesar Rp86.053.350,00 Masa PajakMaret 2016 merupakan biaya atas sewa tanah atau biaya pembongkaran,penanganan masuk, penanganan keluar, dan pengendalian inventaris(unstuffing, handling in, handling out dan inventory control) merupakanpenilaian atas fakta yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benaroleh Judex Facti, sehingga diambil alin menjadi pertimbangan PeninjauanKembali a quo;Menimbang, bahwa dengan demikian

(Pemohon Banding) bayarkan kepada Pihak Ketiga(Supplier/Forwarder), artinya tidak ada Markup biaya;bahwa biaya biaya tersebut diatas merupakan tanggungan pihakkedua sebagai pemilik barang seperti diatur dalam penawaran(quotation) yang disetujui oleh pihak kedua;Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 472 B/PK/PJK/2015bahwa berikut Rincian Biaya Penggantian (Reimbursment/Suspense) dalamakun Other Receivable (O/R) atas jasa inward dan outward sebesar Rp.5.977.57.253,00;No Koreksi Total1 Air Cargo Handling

Charges in Jakarta 648.675.827,002 Import Cost (Custom) 5.148.890,003 Courier Charges 2.066.678,004 Insurance (Asuransi Mitsui) 515.774.618,005 Material Transportation & Others 2.295.917.050,006 Inland Charges Overseas and Others 1,063.393.571,007 Bank charges for PSECI 1.444.249.619,008 PMI Bank charges 2.353.000,00Total Koreksi 5.977.579.253,00 Penjelasan Other Receivable atas jasa Inward dan Outward :1) Air Cargo Handling Charges in Jakarta sebesar Rp. 648.675.827,00;bahwa Other Receivable atas

Air Cargo Handling Charges in Jakartamerupakan transaksi reimbursement biaya Air freight/ Currency Air Freight /Storage charges di airport yang Pemohon Banding bayarkan kepada forwarderdan atas nilai keseluruhan biaya tersebut Pemohon Banding taginkan kembalikepada Customer Pemohon Banding :PT.

Panasonic Manufacturing Indonesia tanpa adanya Pertambahan Nilai;Rincian Air Cargo Handling sebesar Rp. 648.675.827,00 terdiri dari : No Transaksi Jumlah Keterangan1 Air Freight Rp. 554.212.680 Atas biayabiaya tersebut ditagihkan pada PT2 (Air Freight Rp. 998.436 Panasonic Shikoku Elektronics dan PtAir Freight Rp. 99.843 Panasonic Manufacturing sebesar At cost2 Storage (DPP) Rp. 60.916.756 (tanpa dinaikan) dan apabila Pemohon BandingStorage (VAT) Rp. 6.091.692 dikenakan Pajak Pertambahan Nilai oleh4

data dan administrasi yang jelas dalam pembukuan PemohonBanding yang membuktikan bahwa tagihan biaya tersebut merupakanpenggantian (Suspense); terdapat pembuktian bahwa Biaya tersebut bukan merupakan kepentinganPemohon Banding; Pemohon Banding tidak setuju atas keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP2564/WPJ.07/2011 tanggal 17 Oktober 2011;bahwa adapun jumlah yang Pemohon Banding mohonkan banding adalahsebagai berikut : No Koreksi Terbanding Jumlah Banding Pemohon KeteranganBanding1 Air Cargo Handling

Seharusnya pembuktian penyerahanterutang PPN ini menjadi kewajiban pemeriksa hingga pemeriksa memperolehkeyakinan bahwa buktibukti telan memadai;Bahwa pada saat tim peneliti keberatan meminta penjelasan kepada pemeriksaatas cara gross up PPh Pasal 22 Impor dan atas pernyataan pemeriksa bahwabukti tidak memadai, pemeriksa mengakui bahwa dalam tahun 2009 kegiatanusaha yang Pemohon Banding lakukan hanya mewakili perusahaan lain untukmelakukan impor (Handling Impor) dan Pemohon Banding mendapatkansejumlah

fee/komisi dari customer atas jasa handling impor tersebut;Bahwa atas temuan Pemeriksa mengenai penyetoran PPh Pasal 22 Imporsehubungan dengan pembelian impor atas nama Pemohon Banding sendiri yangjuga dijadikan dasar oleh pemeriksa untuk menetapkan penyerahan terutangPPN, Pemohon Banding tegaskan bahwa ada dua hal yang memberatkanPemohon Banding, Pertama: bahwa temuan ini tidak bisa untuk menetapkanpenyerahan PPN karena penyerahan terutang PPN berhubungan denganpenjualan sedangkan penyetoran PPh

Kedua: Pemohon Banding telah menjelaskan dalam pembahasankeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan mengenai hal inidiantara bulanbulan pada tahun 2009 ada perubahan peraturan yang tidakmembolehkan penggunaan QQ, sehingga untuk mempertahankan kelangsunganusaha, Pemohon Banding harus dan terpaksa menggunakan nama sendiri dalambeberapa penyetoran PPh pasal 22 Impor meskipun pada faktanya usahaPemohon Banding tetap merupakan jasa handling impor.

Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atassengketa a quo sebagaimana tertuang dalam putusan a quo halaman 19sampai dengan halaman 20 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhnadap berkas sengketa, penjelasanpara pihak dan buktibukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikansebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa bidangusahanya sematamata hanya sebagi penyedia jasa handling impor,sehingga seluruh barang yang diimpor

Putusan Nomor 1198/B/PK/PJK/20153.2.3.3.3.4.Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menyatakan hanya handling impor;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak bisa menerima alasan cara penetapan penyerahan terutangPPN dengan menggross up PPh pasal 22 Impor yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) hanya karenaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatbahwa buktibukti yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tidak

berpendapat karena Pemohon Bandingtelah mengkreditkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor, maka nilai pengkreditan iniseharusnya dilaporkan sebagai nilai penghasilan bruto pada pelaporan PPh Badan yangmerupakan bagian dari nilai yang ditagihkan kepada indentor bersama dengan unsur lainyang ditagihkan seperti: harga barang, CIF, Bea Masuk, Laba Impor , Denda Administrasi,PNBP;bahwa Pemohon Banding menagihkan kembali (reimburse) seluruh biaya yang dikeluarkandalam rangka impor kepada indentor ditambah handling

Atas sistem penagihanmenimbangmenimbangmengingatMemutuskantersebut, Pemohon Banding sebagai importir memperoleh penghasilan impor lainnya yangberasal dari PPh Pasal 22 impor, PPN Impor, Denda Administrasi dan PNBP;bahwa Majelis beRp endapat bahwa Pemohon Banding seharusnya menetapkan DPP PPNsebesar Harga Jual yaitu semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjualkarena penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu Nilai Impor dan Handling Fee ditambahsemua biaya yang ditagihkan kepada Indentor

bahwa PPh Pasal 22 dan PPN Impor adalah tambahanpenghasilan bagi Pemohon Banding karena PPh Pasal 22 dan PPN Impor yang seharusnyamenjadi beban Pemohon Banding dialihkan bebannya kepada indentor dengan caramenagihkan (reimbursement), sedangkan Pemohon Banding telah memanfaatkan fasilitaspengkreditan pajakpajak tersebut, demikian pula dengan denda administrasi dan PNBPkarena termasuk dalam unsur harga jual, maka harus ditambahkan dalam DPP, sehinggaDPP PPN adalah sebesar harga jual ( Nilai Impor dan Handling

berpendapat karena Pemohon Bandingtelah mengkreditkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor, maka nilai pengkreditan iniseharusnya dilaporkan sebagai nilai penghasilan bruto pada pelaporan PPh Badan yangmerupakan bagian dari nilai yang ditagihkan kepada indentor bersama dengan unsur lainyang ditagihkan seperti: harga barang, CIF, Bea Masuk, Laba Impor , Denda Administrasi,PNBP;bahwa Pemohon Banding menagihkan kembali (reimburse) seluruh biaya yang dikeluarkandalam rangka impor kepada indentor ditambah handling

Atas sistem penagihantersebut, Pemohon Banding sebagai importir memperoleh penghasilan impor lainnya yangberasal dari PPh Pasal 22 impor, PPN Impor, Denda Administrasi dan PNBP;menimbangmenimbangmenimbangmengingatMemutuskanbahwa Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding seharusnya menetapkan DPP PPNsebesar Harga Jual yaitu semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjualkarena penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu Nilai Impor dan Handling Fee ditambahsemua biaya yang ditagihkan kepada

bahwa PPh Pasal 22 dan PPN Impor adalah tambahanpenghasilan bagi Pemohon Banding karena PPh Pasal 22 dan PPN Impor yang seharusnyamenjadi beban Pemohon Banding dialihkan bebannya kepada indentor dengan caramenagihkan (reimbursement), sedangkan Pemohon Banding telah memanfaatkan fasilitaspengkreditan pajakpajak tersebut, demikian pula dengan denda administrasi dan PNBPkarena termasuk dalam unsur harga jual, maka harus ditambahkan dalam DPP, sehinggaDPP PPN adalah sebesar harga jual ( Nilai Impor dan Handling

.0100/2011 tanggal 6 Januari 2011 dan Kertas Kerja pemeriksaan diketahuibahwa koreksi Pemeriksa atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yangdilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah berdasarkanmetode reimbursement yang diterapkan perusahaan jasa forwarding yang mana DasarPengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dilaporkan Pemohon Bandingadalah peredaran usaha badan dikurangi unsur harga pokok penjualan yang terdiri atas COSfreight/terminal handling

Nomor: 527/KMK.03/2003 tentangJasa Di Bidang Angkutan Umum Di Darat dan Di Air Yang Tidak Dikenakan PajakPertambahan Nilai mengatur bahwa atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan diMenurut Majelisair tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;bahwa menurut Terbanding berdasarkan metode reimbursement yang diterapkan perusahaanjasa forwarding, objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemeriksa adalah sebagai berikut: Peredaran usaha Rp 94.081.789.714,00Harga Pokok Penjualan COS Freight/Terminal Handling

Charge Rp 80.854.240.553,00 COS total reimbursement costs Rp 4.700.411.994,00 Adjustment reimbursement costs Rp (48.787.727,00) Rp (85.505.864.820,00Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp. 8.575.924.894,00 bahwa menurut Terbanding berdasarkan metode reimbursement cost yang diterapkan olehPerusahaan jasa freightforwarding, seharusnya Dasar Pengenaan Pajak Pajak PertambahanNilai yang dilaporkan adalah peredaran usaha badan dikurangi unsur harga pokok penjualanyang terdiri atas COS freight/terminal handling

.0100/2011 tanggal 6 Januari 2011 dan Kertas Kerjapemeriksaan diketahui bahwa koreksi Pemeriksa atas Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa Pajak PertambahanNilai adalah berdasarkan metode reimbursement yang diterapkan perusahaan jasa forwardingyang mana Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dilaporkanPemohon Banding adalah peredaran usaha badan dikurangi unsur harga pokok penjualan yangterdiri atas COS freight/terminal handling

KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 menyatakan"Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalamdaerah pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan(Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara Importir denganIndentor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, bea, pajakmaupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi bebanIndentor dan sebagai balas jasa Importir memperoleh komisi ("handling

berpendapat karena PemohonBanding telah mengkreditkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor, maka nilaipengkreditan ini seharusnya dilaporkan sebagai nilai penghasilan bruto padapelaporan PPh Badan yang merupakan bagian dari nilai yang ditaginkan kepada*indentor bersama dengan unsur lain yang ditagihkan seperti: harga barang, CIF,Bea Masuk, Laba Impor , Denda Administrasi, PNBP;bahwa Pemohon Banding menagihkan kembali (reimburse) seluruh biaya yangdikeluarkan dalam rangka impor kepada indentor ditambah handling

bahwa PPh Pasal 22 dan PPN Impor adalah tambahanpenghasilan bagi Pemohon Banding karena PPh Pasal 22 dan PPN Impor yangseharusnya menjadi beban Pemohon Banding dialihkan bebannya kepada indentordengan cara menagihkan (reimbursement), sedangkan Pemohon Banding telahmemanfaatkan fasilitas pengkreditan pajakpajak tersebut, demikian pula dengandenda administrasi dan PNBP karena termasuk dalam unsur harga jual, maka harusditambahkan dalam DPP, sehingga DPP PPN adalah sebesar harga jual ( NilaiImpor dan Handling

Dengan demikian maka tergugat berpendapat bahwa apayang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 13 gugatan aquo tidak didasaripada pemahaman yang benar terhadap ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa keterangan Penggugat pada poin 17 gugatan aquo yang menyatakanbahwa telah terjadi pertemuan pada tanggal 10 Maret 2015 diadakanpertemuan antara Penggugat, Asosiasi Pelabuhan Panjang dan Tergugat,namun juga dihadiri unsur kepolisian dan kejaksaan membahas tentangpenyelesaian share handling bongkar

Untuk tidakmenimbulkan arti lain maka kami (Tergugat) menyadur isi kesepakatan poin Halaman 15 dari 30PutusanNomor15/Pdt./2016/PTTJK.19.163 tersebut terkait piutang share handling PT. Pelabuhan Indonesia Il(Persero) cabang Panjang terhadap anggota APBMI! Lampung, pihak DPWAPBMI Lampung akan melakukan / mendaftarkan gugatan pengadilan atasperjanjian share handling yang telah disepakati antara PT.

Darisaduran notulen tersebut tampak jelas bahwa Penggugat dalam dalilgugatannya sengaja mengaburkan makna dari isi notulen pada poin 3 (tiga),pada kalimat Penggugat dalam dalil gugatan yang menggunakan kalimat .....yang dianggap piutang memberi makna bahwa Penggugat tidak mengakuidengan belum dipenuhinya kewajiban share handling atas konsekuensikesepakatan bersama aquo sebagai piutang Tergugat, padahal secara nyatadan jelas hal tersebut dibahas dalam rapat dan diakui sebagai piutang.

No. 15 Tahun 2014Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 6 Tahun 2013Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 39 Tahun 2014tidak ada ketentuan tentang pungutan biaya share handling.

Memerintahkan kepada Tergugat (Terbanding) untuk tidak lagimemungut biaya Share Handling kepada Para Penggugat(Pembanding).4. Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk mengembalikan uang ParaPenggugat (Pembanding) sebesar Rp. 5.472.282.136 (Lima Milyarempat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribuseratus tiga puluh enam rupiah). .....5.

ANGIOGRAPHY MERK SIEMENS TIPE AXIOM ARTIS DFC Alat Angiography Axiom Artis dfc Rp.5.358.611.265, PPN Impor Rp. 535.861.126,50 PPH Impor Rp. 133.965.281,63 Diagnostic Windows Rp. 32.000.000, Injector Rp. 185.000.000, Laser Printer Rp. 270.000.000, Presure transduser kit Rp. 8.750.000, Biaya pemasang alat Rp. 180.000.000," Handling cost Rp. 50.000.000, Biaya pengiriman Jakarta Samarinda Rp.100.000.000, Asuransi Jakarta Samarinda Rp. 33.770.938,37 Biaya garansi 1 tahun termasuk spare partdan 3 tahun

Handling cost.5. Biaya garansi 1 tahun termasuk spare part dan 3 tahunservice.6. Biaya Perjalanan Tim Survey.7. Biaya Perjalanan Tim Sales.8. Biaya Marketing dan promosi termasuk presentasi.9.

lumena(8 PressureTransducer Rp. 14 ) Set Kit 3.956.969 ,40(9 Biaya Pasang Alat Rp.) 180.000.000,00(1 Handling Cost Rp.0) 50.000.000,00(1 Biaya pengiriman Rp.1) Jakarta 65.732.800,00Samarinda(1 Asuransi Jakarta Rp.2) Samarinda 0,5 % 33.770 .938,37(1 Garansi 7 tahun Rp.3) spare part, 3. 877.000.000,00tahun service(1 Biaya training Rp.4) dokter, perawat, 95500.000,00operator, teknisi(1 Biaya Training Rp.5) Lanjutan 0,00(1.

ALAT ANGIOGRAPHY MERK SIEMENS TIPE AXIOM ARTIS DFC Alat Angiography Axiom Artis dfc Rp.5.358.611.265, PPN Impor Rp. 535.861.126,50 PPH Impor Rp. 133.965.281,63 Diagnostic Windows Rp. 32.000.000, Injector Rp. 185.000.000, Laser Printer Rp. 270.000.000,26 Presure transduser kit Rp. 8.750.000, Biaya pemasang alat Rp. 180.000.000, Handling cost Rp. 50.000.000, Biaya pengiriman Jakarta Samarinda Rp.100.000.000, Asuransi Jakarta Samarinda Rp. 33.770.938,37 Biaya garansi 1 tahun termasuk spare partdan 3

Handling cost.5. Biaya Garansi 1 tahun termasuk spare part dan 3 tahunservice.6. Biaya Perjalanan Tim Survey.7. Biaya Perjalanan Tim Sales.8. Biaya Marketing dan promosi termasuk presentasi.9.

100014011 01/05/2004 0421000700 Marine Rentals = 29.157.71100014011 01/05/2004 0421000700 Marine Rentals 1.984.377.1900026451 05/05/2004 0422000500 Handling & 4.000.000,Transportation1900026456 05/05/2004 0421602000 Safety Equipment300.000,01900026463 06/05/2004 0420301000 Security/Guard 3.191.489,Services1500002099 06/05/2004 0001013048 260.690.6:100013863 10/05/2004 0421201000 Copier Expense 750.000,01100013863 10/05/2004 0421201000 Copier Expense 750.000,01100013863 10/05/2004 0421201000 Copier

Expense 750.000,01100013863 10/05/2004 0421201000 Copier Expense 750.000,01100013863 10/05/2004 0421201000 Copier Expense 750.000,01100013862 10/05/2004 0421201000 Copier Expense 550.000,01100013859 10/05/2004 0422000500 Handling & 400.000,0(Transportation1900026485 10/05/2004 0422000500 Handling & 300.000,01Transportation100013897 11/05/2004 0421207900 Fabrication 11.060.001Onshore100013905 11/05/2004 0421201000 Copier Expense 2.020.000.1900026493 11/05/2004 0422000500 Handling & 300.000,01Transportation1500002107

12/05/2004 0001013083 Hutang Sigma 13.960.18CU1900026495 17/05/2004 0001013094 Hutang Varuna 810.000,01TP1900026502 17/05/2004 0001013094 Hutang Varuna 7.200.000.TP1900026505 17/05/2004 0001013094 Hutang Varuna 11.250.001TP1900026494 17/05/2004 0001013094 Hutang Varuna 4.050.000.TP1900026503 17/05/2004 0001013094 Hutang Varuna 4.320.000.TP1900026497 17/05/2004 0001013094 Hutang Varuna 3.915.000.TP1900026599 18/05/2004 0422000500 Handling & 300.000,01Transportation100013991 19/05/2004 0421207900

Number Doc Date Account Code Account Name Jumlah (R100013838 05/05/2004 0420500700 Business Travel 2.400.000.100013839 05/05/2004 0420500700 Business Travel 950.000,01100013967 06/05/2004 0420502400 Auto/Vehicle 20.400.001Expense1900026625 06/05/2004 0422000500 Handling & 3.000.000.Tranportation100013846 10/05/2004 0420502400 Auto/Vehicle 8.000.000.Expense100013848 10/05/2004 0420502400 Auto/Vehicle 26.400.001Expense100013900 11/05/2004 0420395000 Miscellaneous = 2.622.800,100013901 11/05/2004 0420300200

Seharusnya pembuktian penyerahanterutang PPN ini menjadi kewajiban pemeriksa hingga pemeriksa memperolehkeyakinan bahwa buktibukti telah memadai;Bahwa pada saat tim peneliti keberatan meminta penjelasan kepada pemeriksaatas cara gross up PPh Pasal 22 Impor dan atas pernyataan pemeriksa bahwabukti tidak memadai, pemeriksa mengakui bahwa dalam tahun 2009 kegiatanusaha yang Pemohon Banding lakukan hanya mewakili perusahaan lain untukmelakukan impor (Handling Impor) dan Pemohon Banding mendapatkansejumlah

fee / komisi dari customer atas jasa handling impor tersebut;Bahwa atas temuan Pemeriksa mengenai penyetoran PPh Pasal 22 Imporsehubungan dengan pembelian impor atas nama Pemohon Banding sendiriyang juga dijadikan dasar oleh pemeriksa untuk menetapkan penyerahanterutang PPN, Pemohon Banding tegaskan bahwa ada dua hal yangmemberatkan Pemohon Banding, Pertama: bahwa temuan ini tidak bisa untukmenetapkan penyerahan PPN karena penyerahan terutang PPN berhubungandengan penjualan sedangkan penyetoran

Setelah itukoper tersebut korban masukan dalam bagasi melalui petugas check indimana sebelumnya koper tersebut sudah korban gembok terlebin dahuludan saat itu korban di tanya apakah korban memiliki barang berharga didalam koper tersebut dan korban menjelaskan bahwa di dalam kopertersebut terdapat handphone lalu korban percayakan barang korban kepadapetugas bandara dan korban disodorkan kertas dan korban tanda tangan;Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bertugas sebagaiGround Handling

Setelah itu kopertersebut korban masukan dalam bagasi melalui petugas check in dimanasebelumnya koper tersebut sudah korban gembok terlebih dahulu dan saatitu korban di tanya apakah korban memiliki barang berharga di dalam kopertersebut dan korban menjelaskan bahwa di dalam koper tersebut terdapathandphone lalu korban percayakan barang korban kepada petugas bandaradan korban disodorkan kertas dan korban tanda tangan; Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bertugas sebagaiGround Handling

Roni Balango, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi bertugas sebagai Ground Handling yang bertanggungjawabuntuk menaiikan dan menurunkan bagasi milik penumpang didalamcompartemen pesawat, tetapi saksi hanya dibagian gerobak mengambil danmenyerahkan barang keatas kepada Usman, Supratman dan Sumitro ;Bahwa saksi mengetahui saat diperiksa di Kantor Polisi ;Bahwa yang bertugas bersama dengan Terdakwa yaitu Usman danSupratman Djahuno

melihat handphone bersama dengan dosnya namundosnya Terdakwa tinggalkan didalam compartemen ; Bahwa sesuai prosedur setelah melakukan bongkar muat bagasi akandilakukan pemeriksaan oleh security tetapi pada saat itu hanya 1 (satu)orang security dan saat itu security sibuk mengawasi penumpang sehinggaTerdakwa tidak sempat diperiksa badan ; Bahwa handphone tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dengan hargaRp.100.000, (Seratus ribu rupiah) kepada Wawan teman Terdakwa ; Bahwa Terdakwa bekerja diground handling

dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabilasalah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang diajukan olehPenuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakuiperbuatannya dan barang bukti dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum : Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wita didalambagasi Pesawat Lion Air dengan tujuan Gorontalo Makasar, Terdakwaselaku petugas ground handling

Seharusnya pembuktian penyerahanterutang PPN ini menjadi kKewajiban pemeriksa hingga pemeriksa memperolehkeyakinan bahwa buktibukti telah memadai;Bahwa pada saat tim peneliti keberatan meminta penjelasan kepadapemeriksa atas cara gross up PPh Pasal 22 Impor dan atas pernyataanpemeriksa bahwa bukti tidak memadai, pemeriksa mengakul bahwa dalamtahun 2009 kegiatan usaha yang Pemohon Banding lakukan hanya mewakiliperusahaan lain untuk melakukan impor (Handling Impor) dan PemohonBanding mendapatkan sejumlah

Bahwa pertimbangan hukum, pendapat maupun putusan Majelis HakimPengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 17 sampaildengan halaman 18 putusan a quo yang antara lain berbunyi sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas sengketa,penjelasan para pihak dan buktibukti yang diserahkan dalampersidangan, diuraikan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa bidangusahanya sematamata hanya sebagi penyedia jasa handling impor,sehingga seluruh barang yang diimpor

yang terutang PPN yang belum dilaporkan olehTermohon Peninjauan Kembali pada SPT Masa PPN;Bahwa Dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali yangmenyatakan bahwa terdapat penyerahan yang terutang PPN yangbelum dilaporkan tersebut diperoleh dengan cara menggross uppenyetoran PPh Pasal 22 impor tahun 2009 dengan alasan tidakadanya buktibukti memadai dan terdapat indikasi adanyatransaksi impor yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali sendiri sedangkan Termohon Peninjauan Kembalimenyatakan hanya handling

Pertimbangan Majelis yang menyatakan Termohon PeninjauanKembali dapat membuktikan bahwa bidang usahanya sematamata hanya sebagai penyedia jasa handling impor, sehinggaseluruh barang yang diimpor bukan merupakan barang milikTermohon Peninjauan Kembali melainkan milik para identoryang menggunakan jasanya tidak dapat diterima karena buktibukti yang dipermasalahkan Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 10 dari 16 halaman.

Bahwa berdasarkan fakta di sidang Pengadilan terbukti kegiatan usahaTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah di bidangpenyedia jasa handling impor, bukan sebagai indentor impor, dan atas jasatersebut Pemohon Banding memperoleh fee yang telah dilaporkannyadalam SPT PPh Tahun 2009. Dengan demikian koreksi positif dan koreksinegatif Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Banding atas peredaranusaha tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;c.

Bukan obyek Biaya Meeting distributorSENACLAN Ott 6243603=+ Tineeting 23 PPir 23726164 JAYA REAL 3/31/2 PO Sponsorsh 6.000.000 680.04 664/API/23/ Diakui sebagai objek PPh PasalPROPERFY, fo 6+ 6254403+ ip T20++ 23PT 165 NIPPON 2/9/20 PO Handling 9.928.000 1,096.

Bukan obyek Biaya promosiEXPRESS tt 10390211 import t7 PPh 23726INDONESIA, PT materialpromosi660 NIPPON 172872 PO 0100211000Handiing 7453927 S012 Bukan obyek TB mengakut sebagai objek PPNEXPRESS O11 00799011 026643 import PPh 23/26 MasukanINDONESIA, PT 1 materialpromest67 NIPPON 1/28/2 PO 010.00011.00 Handling 495.400 54.69 Bukan obyek TB mengakui sebagai objek PPNEXPRESS O11 00804011/000008 import PPh 23/26 MasukanINDONESTA PF 4 saterietpromosi68 NIPPON 1/28/2 PO Handling 3.406.396 376.10 Bukan

T3108SCOR003B A01,For Civil Works Area Coal Handling System and Auxiliary SystemPLTU 2 Jawa Barat, 3x350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumitertanggal 22 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai Addendum1.e Amendment to Contract Agreement No. T3108SCOR003B A01,For Civil Works Area Coal Handling System and Auxiliary SystemPLTU 2 Jawa Barat, 3x350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumitertanggal 9 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai Addendum2",e Amendment to Contract Agreement No.

T3108SCOR003B A01,For Civil Works Area Coal Handling System and Auxiliary SystemPLTU 2 Jawa Barat, 3x350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumitertanggal 14 September 2012, selanjutnya disebut sebagaiAddendum 3.3.

T3108SCOR003B A01, For Civil Works AreaCoal Handling System and Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3x350MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi tertanggal 22 Juni 2010, danAmendment to Contract Agreement No. T3108SCOR003B A01, ForCivil Works Area Coal Handling System and Auxiliary System PLTU 2Jawa Barat, 3x350 MW, Pelabuhan Ratu, Sukabumi tertanggal 9 Juni2012;4.

Pasal31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan LambangNegara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa) (vide poin 32 sampaidengan 39 Permohonan Arbitrase) dengan alasan sebagai berikut:Contract Agreement For Civil Works Coal Handling System andAuxialiary System (Package Il & Package Ill) S/C No.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakanPerjanjian Contract Agreement For Civil Works Coal Handling System andAuxiliary System (Package II & Package ll S/C No.

BADARUDIN;

., LLMberupa biaya Airport Handling sebesar Rp 4.800.000, (empat jutadelapan ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 20 Januari 2018Terdakwa meminta biaya pajak sebesar Rp 6.000.000, yangkemudian dibayar oleh MALINDA EKA YUNISA, S.H., LLM melaluitransfer.

Selanjutnya pada tanggal13 Desember 2017 Terdakwa meminta tambahan biaya kepada saksiMALINDA EKA YUNISA, S.H LLM berupa biaya Airport Handling sebesarRp 4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan pada tanggal20 Januari 2018 Terdakwa meminta biaya pajak sebesar Rp6.000.000, yang kemudian dibayar oleh MALINDA EKA YUNISA, S.H.,LLM melalui transfer.

;Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10/PID /2020/PT YYK 1 (satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 16.700.000,00 (enambelas juta tujuh ratus ribu rupiah rupiah) tanggal 13 Juli 2017bermaterai 6000 untuk pembayaran pendaftaran umrah subsidiDesember 2017 untuk 1 (satu) jamaah yang diberikan kepada Sadr.BADARUDIN; 1 (Satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 2.860.000,00 (dua jutadelapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2017bermaterai 6000 untuk pembayaran pembayaran Vaksin,Phaspor, Airpotax Handling

BADARUDIN; 1 (satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 2.860.000,00 (dua jutadelapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2017bermaterai 6000 untuk pembayaran pembayaran Vaksin, Phaspor,Airpotax Handling+perlengkapan untuk umrah yang diberikan kepadaSdr. M Hasyim Ichsanudin.Dikembalikan kepada saksi M. Hasyim Ichsanudin 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan Bank BCA asli NoRekening1691696257 a.n.

BADARUDIN;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/PID /2020/PT YYK 1 (satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 2.860.000,00 (dua jutadelapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2017bermaterai 6000 untuk pembayaran pembayaran Vaksin,Phaspor, Ajrpotax Handling+perlengkapan untuk umrah yangdiberikan kepada Sdr. M Hasyim Ichsanudin.Dikembalikan kepada saksi M. Hasyim Ichsanudin 8(delapan) lembar Rekening Tahapan Bank BCA asli NoRekening1691696257 a.n.

Untuk proses pemindahan (handling) ini,Pemohon Banding telah menunjuk PT. Pakita Mitra Sejati (PT.PMS) sebagai surveyor independen untuk mengawasi dan mensupervisi kegiatan handling tersebut antara lain Melaminetersebut dipindahkan ke container yang mana, kondisi Melaminedan jumlah Melamine. Selanjutnya, setiap bulannya PT.

PMSakan mengirimkan laporan kegiatan handling tersebut (MonthlyReport of Container Inspection and Supervision of Stuffing) kePemohon Banding, dimana di dalam laporan tersebut akandilaporkan berbagai informasi antara lain: Nomor container pada saat Melamine dikirimkan dariBontang; Nomor container Melamine tersebut dipindahkan untukdikirimkan ke pembeli; Volume barang yang dikirim; Tujuan pengiriman container tersebut, dan lainlain;Untuk Melamine yang akan dikirim ke pembeli di dalam negeri: Bahwa

Meratus Line dan tetapmenggunakan container yang dikirimkan dari Bontang sehinggatidak perlu dilakukan proses handling;Bahwa sedangkan untuk Melamine yang dikirim ke pembeliyang berlokasi di daerah yang tidak berada di dalam rutepelayaran PT. Meratus Line, maka Melamine tersebut akanHalaman 6 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 161/B/PK/PJK/2015dikirimkan dengan menggunakan perusahaan pelayaran lain(misalnya perusahaan pelayaran TEMAS untuk pengiriman kePontianak) dan proses handling tetap dilakukan;c. Berdasarkan laporan kegiatan handing dari PT. PMS untuk bulanFebruari, Maret dan April 2007, terlinat bahwa sebagian besarMelamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya selama bulanFebruari 2007 telah dipindahkan ke container lain untuk dikirimkanke pembeli di luar negeri (ekspor);d.

formulir aplikasiinasabah menandatangani perjanjian programDynafes yang mencantumkan: jenisjenis transaksi, minimal jumlah biaya transaksiper bulan; Transaksitransaksi yang berhubungan dengan program Dynafes adalahGuarantee Fee, Commission on Opening LUC, Other UC Commission, Commissionon UC Amendment, Commission on UC Confirmation, Commission on UC Advising,Other Commission on Export UC, Guarantee Fee on Import UG, P1B & RevolvingUC Comm Other Commission on Import, Acceptance Comm on Export Bills,Handling

Commission on Export Bills, Commission on Bills without UC, OtherCommission on Export, Handling Commission on T/C, Incoming Foreign RemittanceCommission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage on Forex, CableCharge, Foreign Cash Withdrawal Commission, Correspondent Charge, Commissionon Domestic Remittance, Deposit Related Fees, Safe Deposit Commission, Cheque& Other Forms Commission;Selanjutnya nasabah melakukan transaksi harian sebagai dasar perhitungan cashrewards;bahwa berdasarkan halhal