Dalam hal ini, walaupun paraPemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl/ (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang

Dalam hal ini, walaupun paraPemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl/ (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang

Dalam hal ini, walaupun paraPemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl/ (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang

Dalam halini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangankarena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebin memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesualdengan magashid asyar'ah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang

mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkanPemohon dan Pemohon II serta anakanak keturunan mereka pada masayang akan datang, karena di Negara Indonesia banyak sekali uruSanurusanadministrasi sangat terkait dan menghendaki adanya Buku Kutipan Akta Nikah.Apabila permohonan Pemohon dan Pemohon II tidak diakomodir, menurutMajelis Hakim akan menimbulkan kemudharotan yang lebih besar bagiPemohon dan Pemohon II dan anak keturunannya, dan hal tersebut tidaksesuai dengan magashid asyariah yaitu hifzul

Dalam hal ini, walaupun paraPemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl/ (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang

Dalam hal ini, walaupun paraPemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang

Dalam hal ini, walaupun paraPemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl/ (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang

mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkanPemohon dan Pemohon II serta anakanak keturunan mereka pada masayang akan datang, karena di Negara Indonesia banyak sekali urusanurusanadministrasi sangat terkait dan menghendaki adanya Buku Kutipan Akta Nikah.Apabila permohonanPemohon dan Pemohon Il tidak diakomodir,menurutMajelis Hakim akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar bagiPemohon dan Pemohon II dan anak keturunannya, dan hal tersebut tidaksesuai dengan magashid asyariah yaitu hifzul

Putusan No.128/Pdt.G/2019/PA.JUPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratifuntuk menjaga ketertiban (mas/ahat) administrasi perkawinan, sedangkan disisi lain melindungi hakhak warga negara adalah bagian dari hak

Dalam hal ini, walaupun paraPemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl/ (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang

Dalam halini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangankarena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir makaakan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohondan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan magashidasyariah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa disamping halhal yang telah Majelis Hakimpertimbangkan tersebut di atas, hal

Dalam halini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangankarena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir makaakan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohondan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan magashidasyariah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa disamping halhal yang telah Majelis Hakimpertimbangkan tersebut di atas, hal

akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak danhal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang.Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor UrusanAgama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai denganmagashid asyariah yaitu hifzul

Dalam halini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangankarena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir makaakan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohondan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maqgashidasyarlah yaitu hifzul annashl!

Dalam halini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangankarena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir makaakan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohondan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maqgashidasyarlah yaitu hifzul annashl!

mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkanPemohon dan Pemohon II serta anakanak keturunan mereka pada masayang akan datang, karena di Negara Indonesia banyak sekali urusanurusanadministrasi sangat terkait dan menghendaki adanya Buku Kutipan Akta Nikah.Apabila permohonan Pemohon dan Pemohon II tidak diakomodir, menurutMajelis Hakim akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagiPemohon dan Pemohon II dan anak keturunannya, dan hal tersebut tidaksesuai dengan magashid asyariah yaitu hifzul

Dalam hal ini, walaupun paraPemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl!

Dalam halini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangankarena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir makaakan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohondan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan magashidasyariah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa disamping halhal yang telah Majelis Hakimpertimbangkan tersebut di atas, hal

Dalam hal ini, walaupun paraPemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesualdengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl!