Ditemukan 216 data
18 — 8
Memerintahkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit kapal Motor Pesiar Naruto-2 ; 1 ( satu ) lembar Pas kecil Kapal Motor Pesiar Nomor 651.21/174.B/dishub/2013 tanggal 23 September 2013 ; 1 ( satu ) lembar sertifikat kesempurnaan Nomor : 551.21/145.D/Dishub/2013 tanggal 23 September 2013 ; 1 ( satu ) lembar Surat keterangan Nomor 44/Hubla/05/2014 tanggal 05 Mei 2014 ; 1 ( satu ) lembar Surat keterangan Nomor 44/Hubla/05/2014 tanggal 20 Mei 2014 ; 1 ( satu
128 — 27
., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla, DIFLA OKTAVIANA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum Bagian Hukumdan KSLN Setditjen Hubla, JAN PITER DANIEL, Jabatan Kepala SeksiAdvokasi dan Diseminasi Pengawasan Keselamatan Pelayaran DirektoratKesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, HERRY YOSS PURWANTO PURBArS.
RAJAGUKGUK, S.H., M.H., Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla, RICARDO ALFRED S., S.H.
,Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum dan KSLNSetditjen Hubla, BHAYU INDRA KUSUMA, S.H., Jabatan Pengelola JaringanDokumentasi Informasi Hukum Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubladan KANDIK KURNIAWAN, S.H., Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum Setditjen Hubla, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:HK.006/1/5/DJPL.18 tanggal 19 Februari 2018, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Maret 2018 dibawahNomor 47/SK/2018/PN Dum;3.
88 — 7
Ditanda tangani diJuwana, 23 Juli 20122 (dua) lembar foto copy SURAT EDARAN DIRJEN HUBLA TENTANG DISPENSASIBUKU PELAUT DAN PENYNUILAN KAPAL LAYAR MOTOR No. UK 11/38/10/DJPL09. Dikeluarkan di Jakarta, 10 Desember 20091 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RADIO TELEKOMUNIKASI KAPALBERUKURAN 100 M3 850 M3 No. PK.002/1390/88/UPP.Jwn2012. Ditandatangani di Juwana, 30 Agustus 20121 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK KMN TRIMINA BAROKAH ( kapal penangkap ikan ) dengan pemilik KMN.
Ditanda tangani di Juwana, 23Juli 2012.2 (dua) lembar foto copy SURAT EDARAN DIRJEN HUBLA TENTANG DISPENSASI BUKUPELAUT DAN PENYUILAN KAPAL LAYAR MOTOR No. UK 11/38/10/DJPL 09. Dikeluarkandi Jakarta, 10 Desember 2009.1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RADIO TELEKOMUNIKASI KAPAL BERUKURAN 100M3 850 M3 No. PK.002/1390/88/UPP.Jwn2012. Ditanda tangani di Juwana, 30Agustus 2012.1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK KMN TRI MINABAROKAH ( kapal penangkap ikan ) dengan pemilik KMN.
Ditanda tangani diJuwana, 23 Juli 2012.f. 2 (dua) lembar foto copy SURAT EDARAN DIRJEN HUBLA TENTANG DISPENSASIBUKU PELAUT DAN PENYWILAN KAPAL LAYAR MOTOR No. UK 11/38/10/DJPL 09.Dikeluarkan di Jakarta, 10 Desember 2009.211 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RADIO TELEKOMUNIKASI KAPAL BERUKURAN100 M3 850 M3 No. PK.002/1390/88/UPP.Jwn2012.
132 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 69PK/TUN/2020Setditien Hubla Indonesia dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.006/2/9/DJPL17, tanggal 7 November 2017;ParaTermohon Peninjauan Kembali;3.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PT. Bososi Pratama Diwakili Oleh : DR. M. Yusuf, S.H., M.H.
982 — 524
BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;
- Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : - , terima dari : PT.
BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT.
BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal : Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;
- Foto Copy yang dilegalisir
BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X 382/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk membangu terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov.
Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : PP. 008/133/VII/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka
BOSOSI PRATAMA antaraDirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langaradengan PT.
BOSOSIPRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : POX 382/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT.BOSOSI PRATAMA untuk membangu terminal khusus pertambanganHalaman 33 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov.
Foto Copy yang dilegalisir Surat Dinen Hubla kantor UnitPenyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR16,perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;125. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit PenyelenggaraanPelabuhan Langara Nomor : PP.005/03/01/UPPLGR12, PerihalRekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;126.
BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;Foto Copy yang dilegalisir Surat KementerianPerhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr20167,perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSIPRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : , terima dari :PT.
BOSOSI PRATAMAantara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas IIIHalaman 93 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI124.125.126.127.128.129.130.131.Langara dengan PT.
NURUL AFIFAH ANA, SH
Terdakwa:
YASMIN Bin AHMAD NUR
57 — 21
melanggar aspek keselamatan Kapal, aspek Pencegahan Pencemaranperairan dari kapal, aspek pengawakan, aspek garis muat dan pemuatan, aspekkesejahteraan awak dan kesehatan Penumpang, aspek status hukum kapal,aspek manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal danaspek manajemen keselamatan keamanan kapal untuk berlayar didaerah tertentuserta dari aspek keselamatan kapal KM Ryan Jaya IV tersebut tidak memilikisertifikat radio dan sertifikat keselamatan perlengkapan yang dikeluarkan olehDirjen Hubla
PersetujuanBerlayar adalah Syahbandar sesuai dengan Pasal 209 huruf e (dalammelaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan Syahbandar menerbitkan SuratPersetujuan Berlayar) Undangundang Nomor 17 tahun 2009 tentang Pelayarandan diatur dalam PM.82 tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) huruf a (Setiap kapal yangberlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar);Bahwa ahli menerangkan kelengkapan dokumen yang harus dibawa diatas kapalKM Ryan Jaya IV yang berukuran GT 28 adalah :Surat Pas Besar yangdikeluarkan oleh Dirjen HUBLA
yang berisikan Nama kapal, tanda pendaftaran,tempat pendaftar, mesin penggerak utama dan pemilik kapal, Surat Ukur adalahSurat yang berisikan tentang pengukuran kapal : Panjang, Lebar, dalam, Tonagekotor tonage bersih yang dibuat ahli ukur yang diterbitkan oleh Dirjen HUBLA,Sertifikat Keselamatan Perlengkapan, Kontruksi dan radio, Sertifikat NasionalPencegahan Pencemaran yang berisikan alatalat pencegahan pencemaransesuai jenis dan ukuran kapal yang dikeluarkan Dirjen HUBLA, CrewList/Pengawakan
1.JOSUA TUA HAMONANGAN MANURUNG, S.H.
2.MUHAMAD BAYU SEPTIAN, S.H.
3.MUHAMMAD, S.H., M.H.
Terdakwa:
Suparman alias Arman bin Syafi'i (Alm)
35 — 19
dan Angkutan Laut;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 22704 dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Juli 2022 Kepala Departemen Operasi Klasifikasi;
- 1 (satu) lembar dokumen keselamatan pengawakan minimum Nomor: AL.504/20/KSOP.Sbg/2023 dengan Pelabuhan Pendaftaran di Belawan;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor: AL.601/1059/11/DK/2023 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 September 2023 oleh Dirjen Hubla
;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.601/1059/12/DK/2023 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 September 2023 oleh Dirjen Hubla;
- 1 (satu) lembar Fire Extinguisher Nomor: 017/FE-MAB/VI-23 dengan Next Inspection tanggal 9 Juli 2024 Kantor KSOP Kelas IV Sibolga;
- 1 (satu) lembar Inflatable Liferaft Nomor: 035/ILR-MAB/VI-23 dengan Next Inspection tanggal 9 Juli 2024 Kantor KSOP Kelas IV Sibolga;
- 1 (satu)
Elzha;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tekhnika Tingkat III Manajemen atas nama Machmudi Nomor: 6200425829S30318 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Agustus 2018 oleh Dirjen Hubla;
- 1 (satu) lembar Endorsement atas nama Machmudi Nomor: 6200425829SC0323 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Mei 2023 oleh Dirjen Hubla;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima dari Nakhoda TB.Elzha GT.100 kepada Chief Officer diterbitkan di Tambelan tanggal 07 Oktober 2023;
Yahya (Alm);
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV atas nama Suparman No: 6200475073N42422 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 11 Agustus 2022;
4. 1 (satu) lembar Endorsement atas nama Suparman Nomor: 6200475073ND2422 diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Agustus 2022 oleh Dirjen Hubla;
dikembalikan kepada Terdakwa;
1.TULUS ARDIANSYAH, S.H.
2.YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH
3.RAMA HADI, SH
Terdakwa:
CASWANDI alias IWAI
300 — 70
Maritim Samudera Indonesiasejak tahun 2015 dalam melakukan pengiriman ABK keluar negeri tidakmemiliki Ijin SIUPAK (Surat jin Usaha Perekrutan dan Penempatan AwakKapal) dari Ditjen Hubla.
Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan verifikasidokumen kepelautan dalam rangka menerbitkan Save Maning (batasminimal keselamatan awak kapal) dan dalam pelaksanaannya saksibertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasional KepelautanDirektorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Bapak Capt.
negeri memiliki tugasmengontrol dan memastikan hakhak dan kewajiban ABK yangditempatkannya terpenuhi sesuai dengan Sura Perjanjian Kerja di Laut(PKL) serta berkewajiban melaporkan kegiatan pengiriman ABK ke luarnegeri per tiga bulan ke Ditjen Hubla; Bahwa yang berhak mengeluarkan Basic Safety Training (BST) untukABK adalah Lembaga Pendidikan Profesi Pelaut baik negeri maupunswasta yang sudah diapprove oleh Ditjen Hubla Kemenhub RI; Bahwa bentuk approve yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla yaitu SertifikatApproval
yang berlaku selama lembaga pendidikan berjalan denganketentuan annual survelance setiap tahun; Bahwa saat ini terdapat 96 (Sembilan puluh enam) lembaga pendidikanyang diapprove oleh Ditjen Hubla dan Lembaga Pendidikan yang tidakdiapprove oleh Ditjen Hubla tidak diperbolehkan mengeluarkan BST (BasicSafety Training);Hal. 52 dari 120 hal.
dirinya saat terjadi musibah di atas kapal; bahwa yang berhak mengeluarkan Buku Pelaut adalah Syahbandar dibawah Ditjen Hubla; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara online danmengupload selurun dokumen persyaratan yang diminta system, dansetelah memenuhi persyaratan, Pemohon mendapatkan jadwal kehadirandi Syahbandar setempat.
32 — 7
Hubla tanggal16 Desember 1982 No.PM/13/JJBL/PHB/1982 tentang keharusan kelengkapankomunikasi kapal ukuran 100 m3 m3 ;Bahwa jarak tempuh KLM Sinar Sumekar sekitar 80 mil ;Bahwa saksi tanda tangan SPB tanpa ngecek dokumen dan suratsurat kapal terlebihdahulu ;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011, terdakwa sebagai Nahkoda KLM SinarSumekar melakukan pelayaran dari Kalianget menuju .................
97 — 34
2016/PT.BGLpelaksanaan PT.SKE mengajukan usulan addendum /Contract ChangeOrder (CCO).Bahwa atas Permohonan dari kontraktror PT.GSKE, PPK meneruskankepada KPA kemudian KPA menindaklanjuti dengan membentuk panitiapeneliti kontrak dengan surat Keputusan Nomor:HK.1071/16/KSOP.BKL12 tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan/pengangkatan PanitiaPeneliti kontrak pekerjaan dinding penahan gelombang pelabuhan pulaubaai bengkulu tahun anggaran 2012 yaitu: JIHSAN AHDATANJUNG,SE,MT (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla
) , TEGUH SUBEKTI (stafDitpeloeng Ditjen Hubla) dan ANDI HARDIANTO,S.Kom (staf DitpelpengDitjen Hubla), kemudian peneliti kontrak menyetujui pelaksanaanaddendum (CCO) tersebut, tetapi peneliti kontrak tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi pekerjaan diBengkulu dan tidak pernah melakukan rapatrapat terkait denganpenelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupa undangan rapat danBerita acara rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi, panitiapeneliti kontrak hanya melakukan
perpanjangan wakupelaksanaan PT.SKE mengajukan usulan addendum /Contract ChangeOrder (CCO).Bahwa atas Permohonan dari kontraktror PT.GKE, PPK meneruskankepada KPA kemudian KPA menindaklanjuti dengan membentuk panitiapeneliti kontrak dengan surat Keputusan Nomor:HK.1071/16/KSOP.BKL12 tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan/pengangkatan PanitiaPeneliti kontrak pekerjaan dinding penahan gelombang pelabuhan pulaubaai bengkulu tahun anggaran 2012 yaitu: JIHSAN AHDATANJUNG,SE,MT (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
DO atas nama PT SSP bulan April 2003.10.1 (Satu) bendel surat ijin berlayar bulan Juli 2001.11.4(empat) lIembar foto copy data catatan kapal milik PT Saba JayaMaritim.12.1 (satu) lembar foto copy surat Departemen Perhubungan Ditjen HublaNomor : AL.5914/1203 tanggal 8 Januari 2003.13.2 (dua) lembar foto copy skep PT Baruna Minantaka Persada Nomor :017/SK/BMPJKT12003 tanggal 6 Januari 2003.14.1 (Satu) lembar foto copy SIUPP SUS dari Ditjen Hubla Nomor : .BXXXV424/AL.58 tanggal 15 Pebruari 2002,15.1
(Satu) lembar foto copy SIUPP dari Dtjen Hubla Nomor : BXXV1050AL.58 tanggal 1 Juni 1999.16.11 (sebelas) lembar foto copy buku pengisian harian bunker kapalPertamina Depot Sorong.17.DO atas nama PT SSP periode tahun 2001 sampai dengan 2002.18.Surat Kuasa dari Sri Vachrida Siregar, BA (Manejer Kopana Jaya danNiaga) kepada Yoseph Renyut ( Direktur CV Bahtra Indah).19.
DO atas nama PT SSP bulan April 2003.10.1 (Satu) bendel surat ijin berlayar bulan Juli 2001.11.4 (empat) lembar foto copy data catatan kapal milik PT Saba JayaMaritim.12.1 (satu) lembar foto copy surat Departemen Perhubungan Ditjen HublaNomor : AL.5914/1203 tanggal 8 Januari 2003.13.2 (dua) lembar foto copy skep PT Baruna Minantaka Persada Nomor :017/SK/BMPJKT12003 tanggal 6 Januari 2003.14.1 (Satu) lembar foto copy SIUPP SUS dari Ditjen Hubla Nomor : .BXXXV424/AL.58 tanggal 15 Pebruari 2002,15.1
(Satu) lembar foto copy SIUPP dari Dtjen Hubla Nomor : BXXV1050AL.58 tanggal 1 Juni 1999.16.11 (sebelas) lembar foto copy buku pengisian harian bunker kapalPertamina Depot Sorong.17.DO atas nama PT SSP periode tahun 2001 sampai dengan 2002.18.Surat Kuasa dari Sri Vachrida Siregar, BA (Manejer Kopana Jaya danNiaga) kepada Yoseph Renyut ( Direktur CV Bahtra Indah).19.Surat ijin dari Departemen Kelautan dan Perikanan perihal pelabuhanpangkalan.20.
87 — 14
Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan No. 552.2/202/BID HUBLA. TT/V/2016 tanggal 2 Mei2016 berlaku sampai tanggal 2 Mei 2017, 3. Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) An. Mayhuddin Tanjung tanggal 3 Mei 2016 yang berlakusampai tanggal 3 Mei 2017, 4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) an.Mayhuddin Tanjung tanggal 3 Mei 2016 berlaku sampai tanggal 3 Mei2017, 5.
Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan No. 552.2/202/BID HUBLA. TT/V/2016 tanggal 2 Mei2016 berlaku sampai tanggal 2 Mei 2017, 3. Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) An. Mayhuddin Tanjung tanggal 3 Mei 2016 yang berlakusampai tanggal 3 Mei 2017, 4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) an.Mayhuddin Tanjung tanggal 3 Mei 2016 berlaku sampai tanggal 3 Mei2017, 5. Surat Keterangan Kecakapan sebagai Termakub sesuai Pasal111 (4) Peraturan Kapal 1935 (Lembaran Negara No. 344 An.
47 — 18
kompensasikepada pihak keluarga para Awak Kapal ;Selama 4 tahun tersebut tidak ada tindakan/ upayaupayalain yang dilakukan Para Tergugat terkecuali apabila darikeluarga ada yang menanyakan atau meneleponperusahaan mengingat para keluarga tinggal di daerahmaka jawaban dari perusahaan yang diperoleh hanyasabar dan bersabar terus tidak pernah ada jawaban lain,jadi hanya para keluargalah yang aktif untuk mencari danmencari keberadaan suami, anak, keluarga mereka yanghilang ;Bahwa, pada tanggal 8 Juni 2005 Dirjen Hubla
Baratrans (Penggugat) yang padabutir 2 menyatakan : Dengan ini diharapkan Saudaraselaku pimpinan perusahaan yang mengoperasikan kapaldan memperkerjakan ke 7 (tujuh) Awak Kapal tersebutagar bertanggung jawab atas hilangnya para Awak Kapaldimaksud dan segera menginformasikan ke DirektoratPerkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla tentang upayaupaya yang telah dilaksanakan oleh perusahaan Saudaraguna mencari para Awak Kapal tersebut.
TUNJUKKAN dan BAWALAH paraAwak Kapal yang hilang itu kepada keluarganya masingmasingkarena merekalah yang terpenting bagi keluarganya sehingga ParaPenggugatpun tidak perlu bersusah payah lagi untuk mencari danmembuat triktrik apa yang harus dilakukan untuk lepas daritanggungjawabnya terhadap kesemua keluarga korban yang hilangtersebut karena apabila para Awak Kapal (dhi.suami Tergugat) dapatdihadirkan oleh Para Penggugat dan memang ini menjadi kewajibanPara Penggugat sesuai dengan Surat dari Dirjen Hubla
Bahwa, selanjutnya meskipun Dirjen Hubla melalui suratnyatanggal 8 Juni 2005 No.HK.41/1/7/05 yang ditujukan kepadaTergugat Rekonpensi agar bertanggungjawab atas hilangnyapara crew/ABK TB.Christian dan BG.Flora tersebut akan tetapihal inipun tetap diabaikan oleh Para Tergugat Rekonpensi ;.
146 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
., (stafDitpelpeng Ditjen Hubla),Teguh Subekti (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla) danAndi Hardianto, S.Kom., (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla), kKemudian PenelitiKontrak menyetujui pelaksanaan addendum (CCO) tersebut, tetapi PenelitiKontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasipekerjaan di Bengkulu dan tidak pernah melakukan rapatrapat terkaitdengan penelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupa undangan rapatdan Berita Acara Rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi, PanitiaPeneliti
,(staf Ditpelpeng Ditjen Hubla),Teguh Subekti (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla)dan Andi Hardianto, S.Kom., (staf Ditpelpeng Ditjen Hubla), kemudianPeneliti Kontrak menyetujui pelaksanaan addendum (CCO) tersebut, tetapiPeneliti Kontrak tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan dilokasi pekerjaan di Bengkulu dan tidak pernah melakukan rapatrapat terkaitdengan penelitian kontrak tersebut, dan dokumen berupa undangan rapatdan Berita Acara Rapat dibuat hanya untuk melengkapi administrasi, PanitiaPeneliti
155 — 79
Ditpelpeng Ditjen Hubla) dan Andi Hardianto, S.Kom (Staf DitpelpengDitjen Hubla).Bahwa selanjutnya Panitia Peneliti kontrak menyetujui pelaksanaan addendum(CCO) tersebut, namun demikian Panitia Peneliti Kontrak tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan dilokasi pekerjaan di Bengkulu sertatidak pernah melakukan rapatrapat terkait.
Ditpelpeng Ditjen Hubla) dan Andi Hardianto, S.Kom (Staf DitpelpengDitjen Hubla).Hal 22 dari 215 Hal Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN BglBahwa selanjutnya Panitia Peneliti kontrak menyetujui pelaksanaan addendum(CCO) tersebut, namun demikian Panitia Peneliti Kontrak tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan dilokasi pekerjaan di Bengkulu sertatidak pernah melakukan rapatrapat terkait.
Hubla pada saat saksi menjabat sebagaiKasi Pedoman dan Rancangan Tehnis tersebut adalah Sadr. Ir.
Hubla).M. Widodo, ST.MT (Staf Perencanaan Ditjend.
212 — 253
Pst.Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil di KementerianPerhubungan sejak tahun 2006 dan sejak tahun 2012 s.d. saat iniditugaskan sebagai Staf Subdit Pengukuran dan Pendaftaran KapalDirektorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjend Hubla Kemenhub RI yangberalamat di lantai 12 Gedung Karya Jl.
Ditjen WHubla Kementerian Perhubungan Rl,semuanya bekerja sesuai dengan tupoksi masingmasing dan tidak semuapengurusan Surat / Sertifikat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan KapalBarang dan Peti Kemas ada uangnya, akan tetapi bila ada uangnya makamereka akan melaporkan kepada Terdakwa dikarenakan mereka mengetahuiTerdakwa selaku Kasie Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan KapalBarang dan Peti Kemas Subdit Pendaftaran dan Kebangsaan DirektoratPerkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kementerian
No.25/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan RI.
ABDI SABDA) sedangkan untuk sisanyasebesar Rp.40 juta dipergunakan untuk membayar iuran, gaji honorer &office boy, ATK, staf dan pribadi Terdakwa; Pada sekitar tanggal 23 September 2016, Terdakwa ditagih oleh SekretarisDirektur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla KementerianPerhubungan RI. Dan pada saat itu uang yang ada ditangan Terdakwasebesar Rp.10 juta yang kemudian Terdakwa serahkan langsung kepadaDirektur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla KementerianPerhubungan RI (Sdr.
SUGENG WIBOWO) Pada tanggal 7 Oktober 2016, Terdakwa menyerahkan uang untuk DirekturPerkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan RIHal 99 Put.
Terbanding/Terdakwa : SULAIMAN Bin H.IBRAHIM YAHYA
50 — 212
Tegalega Komplek Hubla No. 36 ART.0O7 Kel. Bukit Datuk Kec.
Maret2007 ;Kuitansi dengan nomor BKU No.49/535111 ~~ untukpembayaran pembebasan sebidang tanah termasuktanaman yang ada diatasnya yang terletak di KelurahanMundam Kecamatan Medang Kampai dengan luas 10.000meter persegi sejumlah Rp. 950.000.000, (Sembilan ratuslima puluh juta rupiah) yang diterima oleh DUL MANAB dariKepala Distrik Navigasi Kelas Dumai tanggal 27 April 2007 ;Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 708671E /120 / 114 / Tanggal 27 November 2007 kepada SULAIMANJalan Tegalega Komplek Hubla
Put.No.14/TIPIKOR/2013/PTR17.18.19.20.21.22.23.24.25:26.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 708672E/120/114 Tanggal 27 November 2007 kepada SULAIMAN JalanTegalega Komplek Hubla No. 36 A Dumai sebesar Rp.1.906.375.866, (satu milyar sembilan ratus enam juta tigaratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enamrupiah) ;Surat Perintah Membayar Nomor SPM00246/413225/LS/XI / 2007 Tanggal 22 November 2007 ;Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 226 / 413225 /LS/ XI/ 2007 Tanggal 22 November
28 Maret2007 ;Kuitansi dengan nomor BKU No.49/535111 ~~ untukpembayaran pembebasan sebidang tanah termasuktanaman yang ada diatasnya yang terletak di KelurahanMundam Kecamatan Medang Kampai dengan luas 10.000meter persegi sejumlah Rp. 950.000.000, (Sembilan ratuslima puluh juta rupiah) yang diterima oleh DUL MANAB dariKepala Distrik Navigasi Kelas Dumai tanggal 27 April 2007 ;Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor708671E/120 /114 Tanggal 27 November 2007 kepadaSULAIMAN Jalan Tegalega Komplek Hubla
Pasal 22 Finalatas Pengadaan Tanah di Medang Kampai sebesar Rp.99.855.525, (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratuslima puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 708672E /120/114 Tanggal 27 November 2007 kepada SULAIMAN JalanTegalega Komplek Hubla No. 36 A Dumai sebesar Rp.1.906.375.866, (satu milyar sembilan ratus enam juta tigaratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enamrupiah) ;Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00246/413225
160 — 73
Rahwardi selaku Ketua Umum tidakmelaksanakan kegiatan harian organisasi dan tidak bertanggungJawab atas pelaksanaan kegiatan organisasi, sesuai dengankeputusan Musyawarah Nasional Ke.VI (enam) di Batam, sepertitidak diikuti sertakannya Dewan Pengurus wilayah APBMI rapatpembahasan rancangan Keputusan Menteri Pengganti KM 142002 di Direjen Hubla pada tanggal 31 Mei dan 7 Juni 2013, tidakpro aktipmengatasi perselisihan DPW/DPC APBMI denagn BUPPELINDO di daerahdaerah , tidak aktifnya beberapa pengurus
Putusan No.43/Pdt.G/2014/PN.Jkt.UtRahmawardi secara tertulis dengan alasan alasan anatar lain tidakpro Akyifnya DPP APMI mengatasi perselisihan DPW atau DPCAPBMI dengan BUP PT.Pelindo di daerah, tidak aktifnya beberapapara pengurus APBMI dan bahkan para Pengurus mengundurkandiri, sehingga orgnisasi berjalan dengan baik , tidak diikut sertakannyaTim ADHOC APBMI dalam rapat pembahasan rancangan KeputusanMenteri Pengganti KM14/2002 di Direjen Hubla pada tanggal 31Mei dan 7 Juni 2013 di Kementerian Pembangunan
, DPC Banten , DPC Bengkulu, DPW Sumatera Selatan, DPWLampung, DPW Banten, DPC Sunda kelapa , DPW DKI, DPCKalimantan UtaraTarakan, DPW Sulawesi Selatan, DPC Kendari, danbebrapa anggota Munasluob APBMI 2013 mendapat rekomendasi dariPores Jawa Tengah dantelah mendapat pengesahan Korum MunaslubAPBMI oleh Pimpinan Rapat Sesuai dengan anggaran Rumah TanggaAPBMI Bab 7 pasal 24 ayat 5,6,7,8 dan telah mendapat persetujuandari peserta Munaslub APBMI 2013 yang dihadiri oleh Gubernur jawaTengah , Direjan Hubla
Membayar iuran anggota tetapi besarnya tdk seragam diantara semuaDPC, biaya dari DPW untuk DPP atas kesepakatan, biaya DPP untuk biayakesekretariatan, iuran biasanya tiap bulan tapi prakteknya ada yg dua bulan 3bin 4bIn.Setelah ada Munaslubn bagaimana....noone biaya ke DPP Batam masih berjalan sebagaimana mestinya,APBMI itu berinduk kemana...o Departement Dephub tempat berinduk APBMI ..Dephub sudahmengetahui, yg membidangi langsung Dirjen Hubla Dirlala,Tentang gugatan bagaimana ....Hal.27 dari 14
IWAN GUSTIAWAN, SH.
Terdakwa:
HARDI UDA'A, SE., MM.
231 — 46
YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; ------------------------------------------
- SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA?
YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; ----------------------------------------------------
- Pembayaran atas: --------------------------------------------------------------
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/........../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA?
YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; ------------------------------------------
- Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp. 142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr.
YONES TABANGGE selakuKepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpatanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr.HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untukRetribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negerisebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yangditandatangani oleh sdr. HARDI UDAA selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggaldan dibubuhi paraf sdr.
YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; 4.Pembayaran atas: Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor:552.12/.......... / DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selakuPetugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfosaat itu sdr. HARDI UDAYA senilai Rp. 14.700.000,00 (empatbelas juta tujun ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAHSAKTI UTAMA dan ada paraf dari sdr.
1.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
2.Aguslan, S.H.
3.GIDEON GULTOM, SH
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.ARBIN NU'MAN, SH
6.IRWAN BAHARUDDIN, SH
7.Syahrianto Subuki, SH
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
1121 — 1743
BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;
- Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : - , terima dari : PT.
BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT.
BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal : Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat
BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X 382/PP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk membangu terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 16 Juli 2012;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT.
Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : PP. 008/133/VII/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
- Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka
Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian PerhubunganDirjen Hubla, Nomor KU.207/. / ~=/UPP.Igr20167, perihal TagihanJasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23Januari 2017;120. Foto Copy yang dilegalisir Kwitansi Nomor : , terima dari : PT.BOSOSI PRATAMA, terbilang : tiga puluh enam juta Sembilan puluhlima ribu rupiah, tanggal 23 Januari 2017;121. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PASBESAR tanggal 8 Oktober 2013;122.
BOSOSI PRATAMA antaraDirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langaradengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr 2017;124. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor UnitPenyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: UM.003/103/11/UPP.LGR16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15Desember 2016;125.
Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian PerhubunganDirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor :PP. 008/133/VII/UPP.LGR12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS,tanggal 27 Juli 2012;131. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi TenggaraNomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal12 Juni 2012;132. Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan TeknisPertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT.
BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMANomor : PP.002/ / /Upp Lgr 2017;124. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit PenyelenggaraanPelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR16, perihal : SuratKeterangan, tanggal 15 Desember 2016;125.