Ditemukan 697 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : insa in03 inti indo in04 inop inap insi inst
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 27/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat:
Drs. DAGUT, SH., MT
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
226 — 131
  • No. 27/G/2019/PTUN.PLK7.10.Bahwa adanya Surat Panggilan Nomor : 01/Panggilan/2018 kepada Penggugatuntuk hadir pada tanggal 03 September 2018 terkait dugaan pelanggaran disiplinPNS terkait tindakan ikut serta dalam politik praktis (vide bukti Surat T13); Bahwa adanya Surat Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor700/412/IV.b/2018/INSP Perihal : Permintaan Data tertanggal 19 September 2018kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (vide bukti surat T16dan keterangan saksi TEGUH DAYANTO
    surat T18), KTA atas nama Penggugat dari Partai Hanura yangdikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2017 sesuai Kartu Anggota Partai Hanura No.62.71.03.1001.001805 (vide bukti surat T19), dan Surat Pernyataan Pengundurandiri dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tertanggal 9 Juli 2018 (videbukti Surat P6=T20); 2922222 nnn nnn nnn nnn anne nnn nena n eneBahwa pada bukti surat T21 dan Keterangan Saksi TEGUH DAYANTO, SE yakniSurat Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor700/423/IV.b/INSP
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 27-06-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PA PALEMBANG Nomor 391/Pdt.P/2013/PA.Plg
Tanggal 25 September 2013 — PEMOHON
49 — 8
  • PENETAPANNomor: 0391/Pdt.P/2013/PA.PlgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkaraTertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :Masnah binti Janudin Zulkarnain bin Muhamad Nuh, umur 52, Agama Islam,pendidikan terakhir , pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggaldi Jalan Insp. Marzuki Komp.
    Alamsyah bin H.Nang Hasan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,tempat kediaman di Jalan Insp. Marzuki Komp.
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 22-09-2017 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 931/Pdt.G/2017/PA.LLG
Tanggal 13 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 7
  • Bahwa, Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin perceraian NoO5/KPTS/INSP/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh WalikotaLubuklinggau.8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yangdemikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinahmawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;9. berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui MajelisHal. 2 dari 10 hal.
    No. 931/Pdt.G/2017/PA.LMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangpokok perkara terlebin dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadiranTergugat di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 05/KPTS/INSP/2017 yangdikeluarkan oleh Walikota Lubuklinggau, tanggal 23 Maret 2017, sehinggaPenggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 01-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 35/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 18 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I MADE SANTIAWAN, SH.
Terbanding/Terdakwa : ANDERIAS ATIUPBESI
106 — 43
  • XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan KeuanganDaerah, , Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab.V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK InspektoratKabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 20172018 NomorO2/INSP.1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal 04 Desember 2020 dengan rinciansebagai berikut:Audit Inspektorat
    Sesuai dengan Dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor TengahSelatan) Tahun Anggaran 20172018 Nomor02/INSP.1/LHP/KHS2020 tanggal26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020tanggal 04 Desember 2020.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.
    Sesuai dengan DenganLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten TimorTengah Selatan) Tahun Anggaran 20172018 Nomor02/INSP.1/LHP/KHS2020tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal 04 Desember 2020.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.
    .1/LHP/KHS2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor12/INSP.1/2/LHP/KHS2020 tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp. 722.159.663,(tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enampuluh tiga rupiah).Sebagai seorang Kepala Desa, terdakwa Anderias Atiupbesi yang menjabatsebagai Kepala Desa Taebone berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor TengahSelatan Nomor : 230/K6EP/HK/2016 tentang Pengesahan pemberhentian KepalaDesa atau Penjabat Kepala Desa dan pengangkatan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 28-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 36/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 8 Desember 2015 — NAZARUDDIN B KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XII PEKANBARU
121 — 34
  • Hal ini sejalan dengan LaporanKhusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat No.700/INSP/LKHP/12 tertanggal 30 Maret 2015, hal. 4 dan 5; 19.
    (foto copysesuai dengan aslinya); "Fotocopy Surat Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP)Inspektorat No. 700/INSP/LKHP/12 tertanggal 30 Maret20015. (copy dari foto copy); Fotocopy Surat Penetapan Angka Kredit: Nomor: 00254/860/AK/2002 tanggal 30 Juni 2001; Nomor: 01235/109.2c/AK199 tanggal 30 Juni 1997 (fotocopy sesuai dengan aslinya); Fotocopy Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan PekerjaanTanda Tanggan /Pembatalan Surat pernyataan.
    BuktiTl9 : Fotocopy Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan InspektoratKabupaten Kampar Nomor 700/INSP/LKHP/12 tertanggal30 Maret 2015 tentang Status Kepegawaian Sadr.Nazaruddin B NIP 19541231 198309 1 025 (foto copysesuai dengan aslinya); 10. Bukti T 10 : Fotocopy Surat Nota Dinas dari Inspektur KabupatenKampar kepada Bupati Kampar Nomor 700/INSP/LKHP/12Halaman 25 dari 53 halaman.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 132 /Pdt/G/2010/PN.BB
Tanggal 24 Maret 2011 — Tn. CUCU Bin MAD-DAPI Melawan Ny. SUSAN SUGIONO,dkk
151 — 28
  • A. 54/Insp/HM/70 Tanggal 24 Maret 1970, tidak mempunyai kekuatan hukum.Menyatakan penetapan tanah obyek sengketa sebagai tanah Negara dan pemberiannya sebagai hak milik kepada Tergugat V, VI, VII dan VIII, batal demi hukum;Menyatakan hibah dari H. Sanusi kepada Karta Obong berdasarkan Surat Hibah Tanggal 10 Juli 1950 sah menurut hukum;3.
    Sk.A.54/Insp.
    Sk.A.54/Insp./HM/70, tanggal24 Maret 1970.Ps 3 Fotocopy dari fotocopy Surat Hibah tertanggal 10Juli 1950, dengan tulisan tangan dalam bahasa Sunda, yangditanda tangani H.
    T.XII 9: Fotocopy dari asili Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Djawa Barat Atas Nama GubernurPropinsi Jawa Barat No.: Sk.A.54/Insp/HM/70, yangmenjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.9/Desa Padalarang, No.10/Desa Padalarang, No. 11/DesaPadalarang dan No. 12/Desa Padalarang.
    Sk.A.54/Insp/HM/70 Tanggal 24 # Maret1970, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak tanah milikadat atas tanah obyek sengketa atas nama H. Sanusi dan pemberianhaknya kepada Tergugat V, VI, VII dan VIII, dinyatakan batal demihukum dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Baratatan nama Gubernur Propinsi Djawa Barat No.
    A. 54/Insp/HM/70Tanggal 24 Maret 1970, tidak mempunyai kekuatan hukum.Menyatakan penetapan tanah obyek sengketa sebagai tanah Negaradan pemberiannya sebagai hak milik kepada Tergugat V, VI, VII danVIII, batal demi hukum;Menyatakan hibah dari H. Sanusi kepada Karta Obong berdasarkanSurat Hibah Tanggal 10 Juli 1950 sah menurut hukum;3.
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama Perceraian
Register : 17-04-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 0327//Pdt.G/2014/PA.LLG
Tanggal 3 Juni 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 0
  • Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dariWali kota Lubuk Linggau (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraiandengan Surat Keterangan Nomor: 700/10/Insp/2014, tanggal 28 Maret 2014;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadirdipersidangan, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembalidengan Termohon
    olehKantor Urusan Agama Kecamatan LubuklinggauTimur I atas nama Pemohon danTermohon yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah dinazegelen(bukti P.), oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak pihak yangberkepentingan, berkedudukan dalam kapasitas yang sah sebagai persona standiin yudicio dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Wali Kota Lubuklinggau(Pejabat yang berwenang) dengan Surat Keterangan Nomor: 700/10/Insp
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 24-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
ABDUL GANI JAMAL, S.Pd.,M.Pd
191 — 133
  • Laporan Hasil Pemeriksaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 Nomor : 700.04/INSP/2018 tanggal 22 Januari 2018 berserta lampirannya.
  • 1 (satu) jilid Tanda Bukti Kas beserta lampirannya tahun 2017.
  • Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

    • Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHTAR DENI, S.IP.

    copy Tanda Bukti Kas tahun2017 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 14.566.000, +Rp. 24.850.000, = Rp. 39.416.000, + pengembalian sebesar Rp.31.127.750,26) 26 (dua puluh enam) lembar nota dari RumahMakan ZHALIFIYA alamat Kompleks Kantor DPRD Kolaka Timur denganjumlah total sebesar Rp. 25.271.000, (dua puluh lima juta dua ratus tujuhpuluh satu ribu rupiah).27) Laporan Hasil Pemeriksaan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017Nomor : 700.04/INSP
    perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwasendiri dan memperkaya orang lain yaitu saksi MUHTAR DENI, S.Ip. dan saksiADRIANI DAUD, SE, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara sebesar Rp.814.479.870,00 (delapan ratus empat belas juta empat ratustujuh puluh sembilan delapan ratus tujuh puluh rupiah) sebagaimana Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Kolaka TimurNomor: 700.04/04/LHPKKN/INSP
    KdiHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Inspektorat KabupatenKolaka Timur Nomor: 700.04/04/LHPKKN/INSP/2018 tanggal 02 Nopember 2018,dengan kesimpulan adanya pengeluaran belanja rutin Sekretariat DPRDKabupaten Kolaka Timur TA. 2016 yang terindikasi fiktif SebesarRp.373.467.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuhribu rupiah), dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL GANIJAMAL,S.Pd., M.Pd. bersamasama saksi ADRIANI DAUD, SE sehubungandengan
    lain dari yang telahditetapbkan dalam APBD serta Pasal 132 Permendagri No 13 tahun 2016menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah, yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebesar Rp.814.479.870,00 (delapan ratus empat belas jutaempat ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus tujuh puluh rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat KabupatenKolaka Timur Nomor: 700.04/04/LHPKKN/INSP
    Dasar sebagai Ahli dalam perkara ini didasarkan Surat Tugas dari KepalaInspektorat Kabupaten Kolaka Timur sesuai Surat Tugas Nomor700.090/073/INSP/2018 tanggal 17 Nopember 2018. Ruang lingkup penugasan Ahli bersama Tim melakukan audit yaitu dalamrangka menghitung kerugian kKeuangan negara terhadap penggunaan danarutin Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Timur.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-12-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/Pdt/2014
Tanggal 19 Desember 2014 —
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (saat itu) telah kelirumenerbitkan Surat Keputusan KINAG Propinsi Jawa Barat Nomor V/B.54/INSP/65,tanggal 16 Desember 1965 Nomor Minut 258 atas nama Arih bin Liih Jo. SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Direktorat AgrariaNomor 592.1.3/SK.64/Ditag/1986, tanggal 17 November 1986, selanjutnyaditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1020/Pancoran Mas, GambarSituasi tanggal 18 Februari 1988 Nomor 5064/1988, luas 8.720 m?
    atas nama Arih bin Liih, danpencabutan Surat Keputusan KINAG Propinsi Jawa Barat Nomor V/B.54/INSP/65,tanggal 16 Desember 1965 Nomor Minut 258 atas nama Arih bin Liih Jo. SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq.
    sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 18Februari 1988 Nomor 5064/1988, tertulis atas nama Arih bin Liih yangterletak di Desa Pancoran Mas, Kotif Depok, Kabupaten Daerah TingkatII Bogor, serta menyatakan sertifikatnya tidak berlaku lagi sebagai tandabukti hak atas tanah yang sah serta mengembalikan status tanahnya padakeadaan seperti semula;: Mencabut Surat Keputusan KINAG Propinsi Jawa Barat Nomor V/B.54/INSP/65, tangagal 16 Desember 1965 Nomor Minut 258 atas nama Arihbin Liih Jo.
    bidangtanah a quo tetap dikuasai dan terusmenerus dipertahankan oleh ahli waris Arih binLiih (Mohammad Bin Arih dkk) yakni Para Tergugat, dengan cara menyuruh Syarip(Turut Tergugat I) selaku menantu dari Muhammad bin Arih (Tergugat I) menghunirumah yang diririkan di atas persil tersebut;Bahwa, meski SHM Nomor 1020/Pancoran Mas, Gambar Situasi tanggal 18Februari 1988 Nomor 5064/1988, luas 8.720 m2 atas nama Arih bin Liih telah11.dibatalkan dan Surat Keputusan KINAG Propinsi Jawa Barat Nomor V/B.54/INSP
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-03-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 12/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 13 Juli 2020 — Penggugat:
HAKMAN
Tergugat:
Bupati Nagan Raya
246 — 125
  • apakah dapat diangkat kembali setelah dilakukanpemberhentian sementara atau harus diberhentikan tetap denganberbagai pertimbangannya, dimana melihat kondisi dan Situasimasyarakat di Gampong Pasi Luah dan sama sekali tidak dilaksanakanperintah yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor42/LHPR/INSP/2018 tanggal 12 September 2018 serta adanya surat dariCamat Tadu Raya Nomor 141/271/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentangUsulan Perpanjangan SK Pejabat Keuchik Pasi Luah, maka TERGUGATmengambil
    Bukti T2Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiNagan Raya Nomor: 141/41/Kpts/2019, Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan PenjabatKeuchik Gampong Pasi Luah Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor:42/LHHalaman 25 dari 51 HalamanPutusan Perkara Nomor:12/G/2020/PTUN.BNA3.4.5.6.7.8.9.Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9PR/INSP/2018 tanggal 12 September 2018 dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya (selanjutnya disebut sebagai LHPR
    (Selanjutnya disebut sebagai SK Tuha Peut);Fotocopy sesuai dengan aslinya, Keputusan BupatiHalaman 26 dari 51 HalamanPutusan Perkara Nomor:12/G/2020/PTUN.BNA10.11.12.13.Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Nagan Raya Nomor: 141/26/Kpts/2018 tanggal 27November 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong (selanjutnya disebut sebagal SK Pemberhentian Sementara);Fotocopy sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan khusus Nomor 19/INSP/LHPK/2018 tanggal 7 Mei 2018 dari Inspektorat
    Bahwa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah melakukanpemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan yang dituangkan dalamLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Gampong Pasi Luah Kecamatan TaduRaya Kabupaten Nagan Raya Nomor 19/INSP/LHPK/2018 tanggal 7 Mei2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Gampong Pasi LuahKecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Nomor 42/LHPR/INSP/2018tanggal 12 September 2018 (vide bukti T10, bukti T2, dan Keterangansaksi Aja Fitriah dipersidangan);4.
    42 dari 51 HalamanPutusan Perkara Nomor:12/G/2020/PTUN.BNAMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap diPersidangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwaPenggugat dilaporkan oleh sebagian besar masyarakat Gampong Pasi Luahkepada Tergugat melalui Tuha Peuet Gampong Pasi Luah, karena Penggugattidak menindaklanjuti / memperbaiki kekeliruan dan kesalahan yang termuatdalam temuan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Reguler Nomor 42/LHPR/INSP
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-06-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 29 Juli 2013 — Pembanding/Terdakwa : Drs. EKO PURWOKO, Mpd
Terbanding/Jaksa Penuntut : RINI YULIANI, SH
88 — 26
  • Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 04 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bengkulu;
  • Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu Nomor 120/ND/IV/Insp perihal Laporan Hasil Pemantauan dan Posko Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
  • Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insp tanggal 16 Juli 2012;<
    Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu Nomor120/ND/IV/Insp perihal Laporan Hasil Pemantauan dan PoskoPengaduan Masyarakat dalam Rangka Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) pada Sekolah Negeri di lingkunganPemerintah Kota Bengkulu;4. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insp tanggal16 Juli 2012;5. Fotocopy Laporan No : 421.3/3224/V.Diknas tanggal 11 Agustus2013 tentang Laporan atas Instruksi Walikota Nomor 2083 tahun2012;6.
    Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu Nomor120/ND/IV/Insp perihal Laporan Hasil Pemantauan dan PoskoPengaduan Masyarakat dalam Rangka Penerimaan Peserta DidikBaru (PPDB) pada Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah KotaBengkulu;. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insp tanggal16 Juli 2012;. Fotocopy Laporan No : 421.3/3224/V.Diknas tanggal 11 Agustus2013 tentang Laporan atas Instruksi Walikota Nomor 2083 tahun2012;.
    Fotocopy Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu) Nomor120/ND/IV/Insp perihal Laporan Hasil Pemantauan dan PoskoPengaduan Masyarakat dalam Rangka Penerimaan Peserta DidikBaru (PPDB) pada Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah KotaBengkulu;. Fotocopy Surat Perintah Tugas No : 134/SPT/KH/V/Insp tanggal 16Juli 2012;. Fotocopy Laporan No : 421.3/3224/V.Diknas tanggal 11 Agustus2013 tentang Laporan atas Instruksi Walikota Nomor 2083 tahun2012;.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 16-12-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 22/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 6 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : AKHMAD RIFANI SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : WULANDARI Binti SUDARYO
127 — 119
  • Verry Anggriyandi tentang kesanggupan untuk mengembalikan kerugian Negara;

    7) Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan Jalan Tani RT.13, RT.12, RT.06, dan RT.05);

    8) Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nomor : 700/184/LHP-Irbanwil IV/INSP/2018 tanggal 30 November 2018 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

    9) 1 (satu) bundel SK terdiri dari SK Bendahara

    Tala Muda Cipta Konsultan terdapat perbedaanatau selisin yaitu material terpasang kurang dari desain rencanaatau volume Pekerjaan tidak terpenuhi.Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomo 22/Pid.SusTPK/2021/PT BJM Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Kabupaten Tanah LautNomor : 800/849/Insp/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihalLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(PPKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PekerjaanJalan Usaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 Pada DesaAmbawang
    hanya menggunakan alat berat berupa motor grader sebanyak 2(dua) kali mobilisasi dan demobilisasi yaitu sebesar Rp2.500.000,00 x 4kali = Rp10.000.000,00,Bahwa berdasarkan Gambar Kerja dan volume yang tertuang dalamRancangan Anggaran Biaya yang dibuat Oleh Konsultan Perencana CV.Tala Muda Cipta Konsultan terdapat perbedaan atau selisih yaitu materialterpasang kurang dari desain rencana atau volume Pekerjaan tidakterpenuhi.Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Nomor :800/849/Insp
    negara yang dilakukan olehInspektorat Kabupaten Tanah Laut selaku Aparat pengawasan InternPemerintah (APIP) dengan dibantu oleh Ahli dari Dinas PekerjaanUmum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (DPUPRP) KabupatenTanah telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara (PPKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiPekerjaan Jalan Usaha Tani RT. 05, RT. 06, RT. 12 dan RT. 13 PadaDesa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut TahunAnggaran 2017 dengan Nomor : 800/849/Insp
    Verry Anggriyandi tentang kesanggupanuntuk mengembalikan kerugian Negara;Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan JalanTani RT.13, RT.12, RT.06, dan RT.05);Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaNomor : 700/184/LHPIrbanwil IV/INSP/2018 tanggal 30 November2018 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar KabupatenTanah Laut;1 (Satu) bundel SK terdiri dari SK Bendahara, SK TPK, dan SK PPH;1 (Satu) bundel Tindak Lanjut LHP;1 (Satu) bundel Desain Gambar terdiri dari 2 (
    Verry Anggriyandi tentang kesanggupanuntuk mengembalikan kerugian Negara;Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan JalanTani RT.13, RT.12, RT.O6, dan RT.05);Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaNomor : 700/184/LHPIrbanwil IV/INSP/2018 tanggal 30 November2018 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar KabupatenTanah Laut;1 (Satu) bundel SK terdiri dari SK Bendahara, SK TPK, dan SK PPH;1 (Satu) bundel Tindak Lanjut LHP;1 (Satu) bundel Desain Gambar terdiri dari 2 (
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama Perceraian
Register : 19-05-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.LLG
Tanggal 8 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
12 — 1
  • keadaan tersebut tidakpernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membinarumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harusditempuh;6 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikianini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddahwarahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;7 Bahwa, Pemohon selaku PNS memperoleh surat izin bercerai berdasarkan suratketerangan Walikota Lubuklinggau Nomor : 700/04/Insp
    Saksi:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/17/X/2014 tanggal 27 Oktober2014 yang dkeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Lubuklinggau, dan telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi materai dan dicap pos,diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;Asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Upaya Perceraian yang dikeluarkanoleh Walikota Lubuklinggau Nomor 700/04/Insp/2016 tanggal 27 April 2016,diberi kode P.2;1. saksi I Pemohon, Musi Rawas, 14 Juli 1950/umur 66 tahun, agama Islam,pendidikan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 3 Februari 2016 — MIKAEL NERA Alias MIKAEL
60 — 41
  • (GDIK) dari bulan Agustus-bulan Desember 20134 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Seltan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.20) 1 (satu) jepit Berita Acara Serah Terima Beras dari bula Agustus-bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013 desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19 Desember 2013.21) 1 (satu) exsemplar Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor : INSP
    20134 serta bulan ke13, ke14 dan bulan ke15 tahun 2013 desaPaan Waru Kecamatan Elar Seltan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19Desember 2013.20) 1 (satu) jepit Berita Acara Serah Terima Beras dari bula AgustusbulanDesember 2013 serta bulan ke13, ke14 dan bulan ke15 tahun 2013 desaHal. 4 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.SusTPK/2015/PN.KpgPaan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tanggal 19Desember 2013.21) 1 (satu) exsemplar Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Nomor> INSP
    TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke13 , 14, 15 TA.2013 Desa Paan Waru , berdasarkan Surat Perintah tugas BupatiManggarai Timur Nomor : INSP.700 / 24 / Ill / 2014 , tanggal 21 Maret 2014 ,bersama sama dengan saudara BONAVENTURA A.
    THADEUS ENGGUR memberikan keterangan sebagai ahlisaat sekarang ini sesuai surat Bupati Manggarai Timur Nomor: INSP.700 / 24 / Ill /2014, tanggal 21 Maret 2014 ;Bahwa benar, dasar ahli Drs. THADEUS ENGGUR melakukan audit sehubungandengan pendistribusian raskin tahap Il periode bulan agustus s/d bulan desemberTA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 , 14 , 15 TA.2013 desa Paan Waruadalah :1.
    Surat perintah tugas Bupati Manggarai Timur Nomor : INSP.700 / 16 / Ill / 2014, tanggal 17 Maret tentang Pelaksanaan Koordinasi dengan team PenyidikTindak Pidana Korupsi Polres Manggarai untuk mengetahui data dan dokumenserta fakta yang di perlukan dalam perhitungan kerugian kKuangan Negara .daerah di Desa Paan Waru mengenai masalahan Raskin Tahap Il periodebulan agustus s/d bulan desember TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke 13 ,14,15TA.2013 ;3.
    TA.2013 dan raskin tambahan bulan ke13 , 14 , 15 TA.2013 Desa Paan Waru , berdasarkan Surat Perintah tugas BupatiManggarai Timur Nomor : INSP.700 / 24 / Ill / 2014 , tanggal 21 Maret 2014 ,bersama sama dengan saudara BONAVENTURA A.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 03-03-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 21/G/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Maret 2015 — Dra. BAHAGIA BR. GINTING; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
62 — 37
  • Pada tanggal 7 Maret 2013, PENGGUGAT mendapat Surat Panggilan Nomor: 18/S/INSP/IIV2013, tertanggal 7 Maret 2013 dari Ketua TimPemeriksa Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya PENGGUGATmenghadiri panggilan tersebut dan PENGGUGAT hanya disarankan keDepartemen Dalam Negeri RI untuk mencari foto copy Tiket Pesawatsaat keberangkatan dan kepulangan PENGGUGAT saat melakukantugas pengawasan kegiatan Ujian CPNS T.A. 2004 di Kabupaten Karo; b.
    Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor124/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang memutuskanmemperkuat jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut di dalam SuratKeputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/13/2013tanggal 16 Desember 2013 berupa Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri sebagai PNS, karena Penggugat berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) tanggal 19 Maret 2013 dan Tanggal 22 April 2013serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 107/S/INSP
    Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 huruf c, d, e dan f tidak bisa diterimadan harus ditolak karena pada tanggal 24 November 2004 setelah acarapengarahan kepada panitia pelaksanaan ujian telah selesai Penggugat bukanhanya meminta surat SPPD tetapi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan(BAP) tanggal 19 Maret 2013 dan Tanggal 22 April 2013 serta Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Nomor : 107/S/INSP/IX/2013 tanggal 24 September 2013Penggugat menerima Lembar Jawaban Komputer (LUK) melalui serah terimaLembar
    GINTINGNomor : 107/S/INSP/X/2013 tanggal 24 September 2013 (foto copy sesuai dengan asili);: Surat Panggilan Il No. Pol : S. Pgl/1924.A/XII/2006/Dit. Reskrimtanggal 11 Desember 2006 kepada Dra. BAHAGIA Br. GINTINGuntuk datang ke kantor Dit Reskrim Polda Sumut, guna untukmendengar keterangannya sebagai TERSANGKA (foto copysesuai dengan asli); : Surat Panggilan No. Pol : S. Pgl/806/IV/2009/Dit.Reskrimtanggal 29 April 2009 kepada Dra. BAHAGIA Br.
    Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa, karenaPenggugat terbukti melakukan pelanggaran Disiplin Tingkat Berat,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 19 Maret 2013 dantanggal 22 April 2013 serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor :107/S/INSP/X/2013 tanggal 24 September 2013, berupa : telah menerimaLembar Jawaban Komputer (LUK) Ujian Pengadaan CPNS Kabupaten KaroHim. 59 dari 70 him. Put. No.21/G/2014/PT.TUN.
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama Perceraian
Register : 19-03-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.LLG
Tanggal 28 Mei 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
9 — 1
  • Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari Wali kota Lubuklinggau berdasarkan suratnya Nomor:700/89/Insp/2015, tanggal 18 Maret 2015;Bahwa,pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohonhadir dipersidangan, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembalidengan Termohon namun tidak
    tetap tidak mau diceraikan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadasemua hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin untuk melakukan perceraian dari Wali Kota Lubuklinggau dengan Suratnya Nomor700/89/Insp
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 16/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN.
142 — 86
  • Boejasin Pelaihari TahunAnggaran 2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah LautInspektorat No. 700/30LHP IRBANWIL II/INSP/2021 tanggal 16 Februari 2021,yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi dr.
    EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dalam penggunaandana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernahn membuat laporanpertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari PemerintahDaerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalamInstruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUDHadji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal initerlinat dari:e Dana
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 23-11-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 2783/Pdt.G/2016/PA.Mr
Tanggal 20 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 6
  • Tanah Pertanian bekas gogolan berdasarkan Surat KeputusanPenegasan Konversi Kepala Insp.
    Tanah Pertanian bekas gogolan berdasarkan Surat KeputusanPenegasan Konversi Kepala Insp. Agraria Propinsi Jawa Timur tanggal1091964, , seluas : 810 M2, terletak di Desa Gemekan, KecamatanSooko, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat HakMilik (SHM), Gambar situasi tanggal 1681996, semula tercatat atasnama XXXXX (Penggugat), dengan batas batas sebagai berikut: Batas sebelah Utara : Tanah bekas Gogolan; Batas sebelah Selatan : Tanah bekas Gogolan; Batas sebelah Barat > Sungai.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-12-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
IWAN NUZUARDHI, S.H.
Terdakwa:
ANDI HERYULIS, S.Sos Bin Alm ANDI NASIR
80 — 38
  • Maningo Rahmat, M.Sisebesar Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan jutarupiah);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atasPenggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa PattojoKecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 dariInspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor14 15710/17/INSP/V1I/2018 tanggalpengadaan bahan material dan upah tukang yang digunakan untuk29 Juni2018, diperoleh jumlahpembangunan fisik yang telah dibayarkan oleh terdakwa sebagai berikut :
    00, (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribulima ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga masih terdapatkerugian negara sebesar Rp. 213.137.000,00, (dua ratus tigabelas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau sekurangkurangnya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan HasilPemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Desa dan AlokasiDana Desa pada Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja KabupatenSoppeng Tahun Anggaran 2016 dari Inspektorat Daerah KabupatenSoppeng Nomor : 710/17/INSP
    Maningo Rahmat, M.Sisebesar Rp. 148.000.000,00 (Seratus empat puluh delapan jutarupiah);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atasPenggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa PattojoKecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 dariInspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor710/17/INSP/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, diperoleh jumlahpengadaan bahan material dan upah tukang yang digunakan untukpembangunan fisik yang telah dibayarkan oleh terdakwa sebagaiberikut : Hasil
    di InspektoratKabupaten Soppeng adalah melakukan reviu, pemantauan,monitoring dan evaluasi, audit kinerja/operasional/ ketaatandan audit tujuan tertentu yang meliputi Audit Investigatif, AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara, Audit PenyesuaianHarga, Klaim dan Hambatan Kelancaran Pembangunan,Pemberian Keterangan Ahli serta tugas audit lainnya sesuaipenugasan pimpinan;Bahwa ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan ahli olehInspektur Daerah Kabupaten Soppeng dengan surat tugasNomor : 700.X/46/Insp
    ,MH No. 700/09/Insp/II/2018 tanggal 14Pebruari2018;Bahwa ruang lingkup audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakuppenggunaan ADD dan Dana Desa pada pelaksanaan kegiatanPembangunan Fisik di Desa Pattojo Kecamatan LiliriajaKabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016,yang didugaterdapat penyimpangan yang ~merugikan keuangannegara/daerah;Bahwa prosedur audit dalam rangka audit investigatif atasdugaan penyalahgunaan tersebut, adalah sebagai berikut :1) Melakukan penelaahan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-07-2019 — Putus : 20-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 376/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 20 September 2019 — Pembanding/Penggugat : MARALIH
Terbanding/Tergugat I : PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
101 — 77
  • SuratKeputusan Nomor : 39/HPL/BPN/2000/A/11 tanggal 03 Mei 2001 dan berdasarkan kolompenunjuk Sertifikat tidak menunjukan adanya Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaJawa Barat No.206/VIIID/51/1965 tanggal 16 Maret 1965/ Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat No. 47/VIII/Insp : C/51/1964 tanggal 21 September 1967 danSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No.134/D/VIII.51/1964 tanggal 10Desember 1964 sebagai dasar Penerbitan Sertifikat, maka klaim Penggugat yangmenyatakan
    Kinagberdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 206/VIIID/51/1965tanggal 16 Maret 1965, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No.47Mll/Insp : C/51/1964 tanggal 21 September 1967 dan Surat Keputusan Kepala InspeksiAgraria Jawa Barat No. 134/D/VIII.51/1964 tanggal 10 Desember 1964 dan ternyata dalamSurat Keputusan tersebut diatur beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh yangnamanya disebutkan dalam SK.
    Kinag tersebut belummelakukan pendaftaran hak atas tanah di Sub Direktorat Agraria sampai dengan saat ini;Bahwa oleh karena nama nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala InspeksiAgraria Jawa Barat No. 206/VIIID/51/1965 tanggal 16 Maret 1965, Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Jawa Barat No. 47/VIll/Insp : C/51/1964 tanggal 21 September 1967 danSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 134/D/VIII.51/1964 tanggal 10Desember 1964 tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud
    Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 21 September 1964,No. 47/Vill/Insp C/51/1964, tercatat dan terdaftar untuk atas nama: emad;Bahwa Penggugat Mendalilkan memiliki bidangbidang Tanah berdasarkan pemindahandan Penyerahan Hak, yang terletak dahulu dikenal setempat dengan Kelurahan SegaraMakmur, Kec.
    Bahwa Tergugat II terbitkan Setifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/Marunda, Surat UkurNomor: 09.02.05.04.00201/2001 tanggal 29 November 2000 bukan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 206/VIIID/51/1965 tanggal 16 Maret1965, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 47/VIll/Insp: C/51/1964tanggal 21 September 1964 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa BaratNo.134/D/VIII.51/1964 tanggal 10 Desember 1964, yang klaim Penggugat aquo;Bahwa berdasarkan