Ditemukan 7523 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 20/PID.TPK/2019/PT MKS
Tanggal 11 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUH. RUSDI LANTONG Bin LANTONG Diwakili Oleh : IRWIN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FADLY.A. SAFAA,SH
11847
  • NOMOR 20/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS288.289.290.291.292.293.1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 35/KSPMETRO/HRD/VII/2013,tanggal 29 Juli 2013, Kepada : Sdr. Muh. Rusdi Lantong, Dari : Muh.
    ALDRIN UMAR, ST.1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 51/KSPMETRO/KP/MKS/X/2012,tanggal, 22 Oktober 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSPMetro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : PembayaranSubsidi Jamsostek & DPLK, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an.MUH. ALDRIN UMAR, ST.1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 46/KSPMETRO/KP/MKS/IX/2012,tanggal, 26 September 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSPMetro, Dari : Ir. Muh.
    ALDRIN UMAR, ST.1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 35/KSPMETRO/HRD/VII/2013,tanggal 29 Juli 2013, Kepada : Sdr. Muh. Rusdi Lantong, Dari : Muh.
Register : 12-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 21/PID.TPK/2019/PT MKS
Tanggal 11 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN Diwakili Oleh : Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FADLY.A. SAFAA,SH
11851
  • ALDRIN UMAR, ST.1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 35/KSPMETRO/HRD/VII/2013,tanggal 29 Juli 2013, Kepada : Sdr. Muh. Rusdi Lantong, Dari : Muh.
    ALDRIN UMAR, ST.1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 33/KSPMETRO/HRD/VII/2013,tanggal 19 Juli 2013, Kepada : Sdri. BESSE WAHIDA, Dari : Muh. AldrinHALAMAN 46 DARI 89 HAL. PUT.
    ALDRIN UMAR, ST.1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 042/KSPMETRO/KP/MKS/IX/2012,tanggal, 06 September 2012, Kepada : Sdr. SYAHRUL YALI, Dari : Muh.HALAMAN 47 DARI 89 HAL. PUT.
    ALDRIN UMAR, ST.1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 51/KSPMETRO/KP/MKS/X/2012,tanggal, 22 Oktober 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSPMetro, Dari : Ir. Muh. Aldrin Umar, selaku Ketua, Perihal : PembayaranSubsidi Jamsostek & DPLK, ditandatangani oleh Ketua KSP METRO an.MUH. ALDRIN UMAR, ST.1 (satu) Lembar MEMO INTERN No. 46/KSPMETRO/KP/MKS/IX/2012,tanggal, 26 September 2012, Kepada : Seluruh Pimpinan Cabang KSPMetro, Dari : Ir. Muh.
Putus : 07-10-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 PK /Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Oktober 2013 — LIM KIONG HIN
8768 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sinar Kakap5 Nota Intern No. W.12 /5.2/025/ NI 27.01.2003 xX 1 4Perihal : Talangan Asuransi 6 Nota Intern No. W.12 /5.2/026/ NI 21.08.2003 x 1 5Perihal : Penutupan Asuransi7 Nota Intern No. W.12 /5.2/024/ NI 27.01.2003 x 1 4Perihal : Pengusulan Disposisi PencairanJaminan8 LPPK Triwulan I Tahun 2003 20.05.2003 x 1 5Perihal Perkembangan PenyelamatanTriwulan I / 2003 atas nama PT. SinarKakap9 LPPA Triwulan I Tahun 2003 20.05.2003 x 1 710 Nota Intern No.
    Rek : 023.000381498.002 s/dMata Uang : USD 30.06.2002Il FILE RITEL :No Dokumen No & Tgl Perihal JmlhDokumen Hal1 2 3 4 51 Nota Intern No. Tgl. 09.07.2001 Pemberian Kredit 6KMK Non KUKRp 750.000.0002 MAK PAKO!1 C/2 No. 045 / MAK / PRC Tambahan KI dari 10Tgl. 03.08.2001 Rp 750 jutamenjadi 4,5 milyarKMK Rp 500 juta Hal. 19 dari 54 hal. Put.
    Sinar Kakap5 Nota Intern No. W.12 /5.2/025/ NI 27.01.2003 xX 1 4Perihal : Talangan Asuransi6 Nota Intern No. W.12 /5.2/026/ NI 21.08.2003 x 1 5Perihal : Penutupan Asuransi7 Nota Intern No. W.12 /5.2/024/ NI 27.01.2003 x 1 4Perihal : Pengusulan Disposisi PencairanJaminan8 LPPK Triwulan I Tahun 2003 20.05.2003 xX 1 5Perihal Perkembangan PenyelamatanTriwulan I / 2003 atas nama PT. SinarKakap9 LPPA Triwulan I Tahun 2003 20.05.2003 x 1 710 Nota Intern No.
    No. 293 PK /Pid.Sus/2012 44 5 Nota Intern No. W.12 /5.2/025 / NI 27.01.2003 xX 1 4Perihal : Talangan Asuransi6 Nota Intern No. W.12 /5.2/026/NI 21.08.2003 x 1 5Perihal : Penutupan Asuransi7 Nota Intern No. W.12 /5.2/024/ NI 27.01.2003 x 1 4Perihal : Pengusulan Disposisi PencairanJaminan8 LPPK Triwulan I Tahun 2003 20.05.2003 x 1 5Perihal Perkembangan PenyelamatanTriwulan I / 2003 atas nama PT. SinarKakap9 LPPA Triwulan I Tahun 2003 20.05.2003 xX 1 710 Nota Intern No.
    FILE RITEL:No Dokumen No & Tgl Perihal JmlhDokumen Hal1 2 3 4 51 Nota Intern No.
Putus : 07-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 272/Pdt.Sus-PHI/ 2015/PN.JKT.PST
Tanggal 7 April 2016 — YUNIARDI KUSUMA PERWIRA >< PT. PRODIA WIDYAHUSADA
8251
  • Tepat dan benar Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 13Oktober 2014 No. 005/Intern/SP/Dirum/X/14 terhadap PenggugatKonpensi. Dan;f. PKB periode 2008 2010 tetap berlaku sampai PKB yang barudisepakati. Dengan demikian terbukti jelas alasan dan dasar hukum pemberian SuratPeringatan Ketiga tertanggal, 8 Oktober 2014, No. 001/IA/Sp/X/2014 danSurat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 13 Oktober 2014 No.005/Intern/SP/Dirum/X/14.
    Dikarenakan Penggugat Konpensi tidak pernah mengembalikanpembayaran kompensasi PHK maka sesuai Surat Pemutusan HubunganKerja tertanggal 13 Oktober 2014 No. 005/Intern/SP/Dirum/X/14, terhitungsejak 13 Oktober 2014 hubungan kerja antara Tergugat Konpensi danPenggugat Konpensi berakhir.
    Tepat dan benar Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 13Oktober 2014, No. 005/Intern/SP/Dirum/X/14 terhadap TergugatRekonpensi. MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM bahwa Tergugat Rekonpensi telahmenerima dan menikmati kompensasi PHK atas dirinya.
    Bukti T20 : Foto copy Surat Tertanggal 7 Juni 2014 No.18/HI/Intern/V 1/14 Perihal: Informasi ;21. Bukti T21 : Foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. ProdiaWidyahusada periode 20082010; 22.
    Bahwa karena Penggugat tetaop membicarakan halhal yang tidak pantasmengenai atasan Penggugat kepada rekan kerjanya maka berdasarkanPasal 54 ayat (2) angka 2.1 PKB jo Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun2003 Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat melalui SuratPemutusan Hubungan Kerja tertanggal 13 Oktober 2014 No.005/Intern/SP/Dirum/X/14; 4.
Putus : 03-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1954 K/Pdt/2017
Tanggal 3 Oktober 2017 — PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA (PROVINSI SUMATERA UTARA) VS PT BANK MEGA Tbk.
10639 Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara efektifdengan berpedoman pada persyaratan dan tata carasebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentangpenugasan direktur kepatuhan (compliance direktor) danpenerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum;(2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektifbank membentuk satuan kerja audit intern yang independentterhadap satuan kerja operasional:(3) Satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, system
    danprosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesiatentang penugasan direktur kepatuhan (compliance direktor) danpenerapan standar fungsi audit intern bank umum;Bahwa dalam melaksanakan fungsinya, bank wajib menjalankansystem pengendalian Intern guna mengurangi dampak keuangan ataukerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau Fraund, danpelanggaran aspek kehatihatian sebagaimana diatur dalam StandarPedoman Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum Lampiransurat Edaran Nomor 5/22/DPNP
    secara efektfdengan berpedoman pada persyaratan dan tata carasebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentangpenugasan Direktur Kepatuhan (compliance direktor) danpenerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum;(2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektifBank membentuk satuan kerja audit intern yang independentterhadap satuan kerja operasional:Halaman 43 dari 46 hal.
    Nomor 1954 K/Pdt/2017(3) Satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksudpada ayat (2)wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, system danprosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesiatentang penugasan Direktur Kepatuhan (compliance direktor)dan penerapan standar fungsi audit intern bank umum.Bahwa dalam melaksanakan fungsinya, Bank wajib menjalankansystem pengendalian Intern guna mengurangi dampak keuangan ataukerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau fraund, danpelanggaran
    aspek kehatihatian sebagaimana diatur dalam StandarPedoman Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum LampiranSurat Edaran Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003;Bahwa dengan menerapkan system pengendalian Intern yang baikTermohon Kasasi seharusnya telah dapat mendeteksi secara dini atasadanya pencairan dana deposito berjangka milik Pemohon Kasasisebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) yangdilakukan tanpa perintah dan sepengetahuan Pemohon Kasasi:d.
Putus : 29-09-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1378 K/PID.SUS/2013
Tanggal 29 September 2014 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember >< Ir. SOERYANDARI, MBA
5457 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BA 11/10/2003.Nota Intern No. 028/PRMKEU/10/2003 tgl 14102003.ua fF & BfMemo Kadivkum ke Direksi SDM dan Umum tgl. 24 Desember2003.Surat Kadivre Jember tgl. 29 Oktober 2003.7. Surat Camat Kaliwates No. 593/866/436.535/2003 itgl.31102003.8. Surat Kuasa Dirut Perum Bulog No. SK45/11/2003 TGL3112003.9. Nota Intern No. 225/S.97/20/10/2003 tgl. 1 Oktober 2003.@10.Kronologis pending hutang piutang M.
    BA 11/ 10/ 2003(Asii)Nota Intern No. 028/PRMKEU/10/2003 tgl 14102003(copy legailisir)Memo Kadivkum ke Direksi SDM dann Umum tgl. 24 December 2003ao fF oC hf(copy legalisir)6. Surat Kadivre Jember tgl. 29 Oktober 2003(copy legaiisir)7. Surat Camat Kaliwates no. 593/866/436.535/2003 tgl 31102003(Asli)8. Surat Kuasa Dirut Perum Bulog no. SK45/11/2003 TGL 3112003(Asli)9. Nota Intern no. 225/S.97/20/10/2003 tgl. 1 Oktober 2003 (copy legalisir)10. Kronologis pending hutang piutang MOCH.
    Nota Intern Kadivkum 194/5.97/20/08/2003 tgl 14082003. (copy)14.SPPT PBB th. 2003 NOP: 35.09 720.005.0090019.0 a.n. MOCH. GHOZI(copy)15. Surat Kadivre Jatim no. 322/ 1/ VIII/ 2003 tgl. 682003(copy)16.SPPT PBB th. 2003 NOP: 35.09 720.001.0040020.0 a.n. MOCH. GHOZI(copy)17.Nota Intern kadiv Hukum no. 136/597/20.6/03 tgl. 20 Juni 2003(Asli)Hal. 49 dari 73 hal. Put. No. 1378 K/PID.SUS/20135018.Surat Keterangan pendaftaran tanah no. 251/2003 tg;. 682003 (KantorPertanahan Jember)/ (copy)19.
    BA 11/10/2003.Nota Intern No. 028/PRMKEU/10/2003 tgl 14102003.a Pp & DNMemo Kadivkum ke Direksi SDM dan Umum tgl. 24 Desember2003.Surat Kadivre Jember tgl. 29 Oktober 2003.7. Surat Camat Kaliwates No. 593/866/436.535/2003 tgl. 31102003.8. Surat Kuasa Dirut Perum Bulog No. SK45/11/2003 TGL3112003.9. Nota Intern No. 225/S.97/20/10/2003 tgl. 1 Oktober 2003.oe7810.Kronologis pending hutang piutang M.
    Nota Intern Kadivkum 194/S.97/20/08/2003 tgl 14082003.14.SPPT PBB th. 2003 NOP : 35.09 720.005.0090019.0 a.n. MOCH.GHOZI.15. Surat Kadivre Jatim No. 322/1/VIII/2003 tgl. 682003.16.SPPT PBB th. 2003 NOP : 35.09 720.001.0040020.0 a.n. MOCH.GHOZI.17.Nota Intern kadiv Hukum No. 136/S97/20.6/03 tgl. 20 Juni 2003.18. Surat Keterangan pendaftaran tanah No. 251/2003 tgl. 06082003(Kantor Pertanahan Jember).19. Peta bidang tanah tgl. 682003.20.Nota Permintaan Droping dari Kadiv. Umum No.
Register : 28-04-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 27-05-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 12/G/2015/PTUN-PTK
Tanggal 22 Juni 2015 — HARI LIEWARNATA MELAWAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
222174
  • Pemerintah jo PeraturanMenteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit AparatPengawasan Intern Pemerintah.14.1.114.1.214.1.3Bahwa Pasal 49, Ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008FEN YCDLUTKQNT0nannnannenennannanasnnnnenanannnnn(1) Aparat pengawasan intern pemerintahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)IGIGIP QIAS?
    Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secarafungsional melaksanakan pengawasan intern;c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/kKota.
    Bahwa sesuai Pasal 49, Ayat (1) PP Nomor 60 Tahun2008 tersebut diatas maka BPKP adalah AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP).Bahwa Pasal 53 PP Nomor 60 Tahun 2008menyebutkan:.(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakanaparat pengawasan intern pemerintah, disusunstandar audit. (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan auditHal. 17 dari 212 halaman Putusan Perkara No. 12/G/2015/PTUNPTK14.1.4sesuai dengan standar audit sebagaimanadimaksud pada ayat
    Pemerintah.Bahwa sesuai Diktum Kedua Peraturan Menteri PANNomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar AuditAparat Pengawasan Intern Pemerintah disebutkan:Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahsebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajibdipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIPdalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat auditMAaSINQGMASINO ; $nBahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri PANNomor: PER/05/M.PAN/03/2008, disebutkan:Audit investigatif adalah proses = mencari,menemukan,
    KarenaPenjelasan Pasal 53, Ayat (3), Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 sudah cukup tegas tentangpendelegasian wewenang kepada Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara untuk mengaturpedoman yang ditetapkan pemerintah berupa StandarAudit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.14.1.12 Bahwa dari dalildalil hukum diatas, terbukti bahwaOBJEK GUGATAN aquo telah melanggar StandarAudit seperti yang diatur pada PP Nomor 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahjo Peraturan Menteri Negara
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — DR.HM. Hary Djatmiko, SH., M.S; H.Yulius, SH., MH
128106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena masih bersifat intern dan belumlah bersifal final, maka surat Tergugat/Pembanding tersebut belum dapat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat/Terbanding;Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara tersebut adalah merupakan suatu. kekhilafan atau kekeliruanyang nyata, dengan alasan sebagai berikut :a.
    Bahwa dampak dari objek sengketa (Surat Direktur JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, selakuKuasa Pengguna Anggaran Nomor 586/PL.210/B/2012 tanggal 14Agustus 2012) tidak hanya dirasakan secara intern, namun terimbaspada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh objek sengketa sangatmerugikan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi selaku Pemenang Lelang,karena surat tersebut pada akhirnya diikuti oleh Panitia Pengadaaan, dan PanitiaPengadaan akhirnya
    membatalkan lelang yang telah dilakukan dengan alasanyang tidak jelas.Jadi, walaupun surat objek sengketa bersifat intern, namun akibatnya sangatmerugikan Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan Majelis HakimBanding yang hanya melihat dari sisi intern surat objek sengketa adalah sebuahkekhilafan yang harus diperbaiki, dan Kami mohon agar Majelis Hakim Kasasimembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut danpada akhirnya menguatkan Putusan Pengadilan Tala Usaha Negara
    Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual danfinal yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 tersebut, maka tidak ada alasan objek sengketaharus bersifat intern atau ekstern, sehingga pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menganulir danmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 169/G/ 2012/PTUNJKT tertanggal
    29 Januari dengan alasan Surat Tergugat/ Pembandingtersebut masih bersifat intern (pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta halaman 8 alinea terakhir) adalah keliru dan bertentangandengan Pasal 1 butir 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, karena pada hakekatnya objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negaraadalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Putus : 10-12-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2524 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 10 Desember 2012 — INDRA SUYANTO, SH., MM. ;
4020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2524 K/Pid.Sus/2011Divisi Akuntansi, Terderkwa Indra Suyanto, SH., MM., selaku Kepala DivisiHukum yang menjadi Notulis rapat, Kepala Divisi Umum, Kepala DivisiPersediaan dan Perawatan dan Kepala Satuan Pengawas Intern telah sepakatdengan menyetujui tindakan pengecekan kembali Sertifikat Tanah atas namaMoch. Ghozi, melakukan penelitian kembali apakah masih ada sisa hutangMoch.
    Soeryandari, MBA menerbitkan Nota Intern No.NI452/DS400/10.2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang pada pokoknya menyatakanPerum Bulog perlu melakukan pembelian tanah dengan terlebih dahulumelakukan Klarifikasi dan Negosiasi untuk mendapatkan harga yang wajar ;Bahwa selanjutnya saksi Ir. Muharto, MSc melakukan penawaran hargatanah milik saksi Moch.
    Nota Permintaan Droping No. : DRP23/DS403/12/2004 tanggal 2Desember 2004 ;Faximili Direksi SDM dan Umum Bulog No.F1660/12302003 ;Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi No.BA 11/10/2043 ;Nota Intern No.028/PRMKEU/10/2003 tanggal 14102003 ;a fF WY NDMemo Kadivkum ke Direksi SDM dan Umum tanggal 24 Desember2003;Surat Kadivre Jember tanggal 29 Oktober 2003 ;Surat Camat Kaliwates No.593/866/436.535/2003 tanggal 31102003 ;Surat Kuasa Dirut Perum Bulog No.SK45/1 1/2003 tanggal 3112003 ;Nota Intern
    Nota Intern No.028/PRMKEU/10/2003 tanggal 14102003 (copylegalisir) ;5. Memo Kadivkum ke Direksi SDM dann Umum tanggal 24 December2003 (copy legalisir) ;6. Surat Kadivre Jember tanggal 29 Oktober 2003 (copy legalisir) ;7. Surat Camat Kaliwates No.593/866/436.535/2003 tanggal 31102003(Asli) ;8. Surat Kuasa Dirut Perum Bulog No.SK45/11/2003 tanggal 3112003(Asli)9. Nota Intern No.225/S.97/20/10/2003 tanggal 1 Oktober 2003 (copylegalisir) ;10. Kronologis pending hutang piutang Moch.
    Nota Intern Kadivkum 194/5.97/20/08/2003 tanggal 14082003 (copy) ;14. SPPT PBB Tahun 2003 NOP : 35.09 720.005.0090019.0 a.n. Moch.Ghozi (copy) ;15. Surat Kadivre Jatim No.322/1/VIII/ 2003 tanggal 682003 (copy) ;Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/201 116.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.20,30.31.32.33.34.35.SPPT PBB Tahun 2003 NOP : 35.09 720.001.0040020.0 a.n.
Register : 25-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PA MENTOK Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.MTK
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3624
  • Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat 3 huruf a Peraturan Anggota DewanGubernur Intern Nomor 23/18/PADG Intern/2021 Tentang PerubahanAtas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 22/2/PADGIntern/2020 Tentang Remunisasi Pegawai Bank Indonesia yangmenyatakan Pegawai Pria harus menyerahkan sebagian gaji, yaituhasil perkalian antara gaji pokok dan IKK kepada mantan isteri dan /atau anak, kecuali karena hal tertentu yang diatur dalam ketentuanBank Indonesia mengenai kode etik dan pedoman perilaku;11.Bahwa
    Nomor 23/18/PADG Intern/2021 TentangPerubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor22/2/PADG Intern/2020 Tentang Remunisasi Pegawai Bank Indonesiayang menyatakan Pegawai Pria harus menyerahkan sebagian gaji, yaituhasil perkalian antara gaji pokok dan IKK kepada mantan isteri dan / atauanak kecuali karena hal tertentu yang diatur dalam ketentuan BankIndonesia mengenai kode etik dan pedoman perilaku; Halaman 27 dari 32 halamanPutusan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.MtkMenimbang, bahwa berdasarkan
    Maka berdasarkanPasal 18 ayat 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor23/18/PADG Intern/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan AnggotaDewan Gubernur Intern Nomor 22/2/PADG Intern/2020 TentangRemunisasi Pegawai Bank Indonesia.
    Maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwamengabulkan Permohonan Pemohon tersebut dan untuk selanjutnyamenyatakan bahwa Termohon tidak berhak atas penghasilan atau gaji dariPemohon selaku Pegawai Bank Indonesia karena Termohon dinilai olehmajelis hakim adalah isteri yang nusyuz, pendapat majelis hakim ini telahsesuai Sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat 3 huruf a PeraturanAnggota Dewan Gubernur Intern Nomor 23/18/PADG Intern/2021 TentangPerubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern
    Nomor22/2/PADG Intern/2020 Tentang Remunisasi Pegawai Bank Indonesiayang menyatakan Pegawai Pria harus menyerahkan sebagian gaji, yaituhasil perkalian antara gaji pokok dan IKK kepada mantan isteri dan / atauanak kecuali karena hal tertentu yang diatur dalam ketentuan BankIndonesia mengenai kode etik dan pedoman perilaku;Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006dan
Register : 08-10-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 26 Februari 2016 — ISNAIN MUSLIMIN
4030
  • Perusahaan Daerah Air Minum.38) Peraturan Bupati Halamhera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.39) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.40) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara.41) Hasil Pemeriksaan Intern
    PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada PDAM IKK Kao No. 001/ LHP/ PDAM-HU/ V/ 2013 tanggal 2 Mei 2013.42) Hasil Pemeriksaan Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada PDAM IKK Kao No. 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014.43) Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 708/ 167 tentang Pembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) Perusahaan Daerah Air Minum Kab.
    PDAM Kabupaten Halmahera Utarapada PDAM IKK Kao No. 001/ LHP/ PDAMHU/ V/ 2013 tanggal 2Mei 2013.Hasil Pemeriksaan Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utarapada PDAM IKK Kao No. 002/ SPIPDAM Halut/ V/ 2014 Mei2014.Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air MinumKabupaten Halmahera Utara Nomor /708/ 167 tentangPembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) Perusahaan DaerahAir Minum Kab.
    di Tobelo, kemudian dikurangkan dengan Fisik Rekening Air yangdapat dipertanggungjawabkan sehingga terdapat selisih Rekening Airyang tidak dipertanggungjawabkan ; Bahwa dari hasil Audit Intern yang telah dilaksanakan tanggal 01 Mei2013, yang bertanggungjawab terhadap selisin Rekening Air adalah EMIHARIHAYA selaku Pelaksana Kas dan Penagihan PDAM IKK Kao ; Bahwa Untuk mengumpulkan data yang lebih akurat lagi, dibentuk TimSatuan Pemeriksa Intern (SPI) PDAM Kab.
    ABAHAK ( Anggota SPI)Bahwa Laporan hasil Audit dalam dokumen Pemeriksa Intern PDAMKabupaten Halmahera Utara Nomor: 001/LHP/PDAMHU/V/2013Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 25PID.SUSTPK2015PN Ttetertanggal 02 Mei 2013 selesai dibuat pada tanggal 16 September 2013,dan telah disampaikan kepada Saudari EMI HARIHAYA bulan Oktober Bahwa setelah terbentuknya Tim SPI tersebut, belum dilakukanpemeriksaan kembali terhadap hasil Pemeriksa Intern PDAMsebelumnya, lalu Direktur PDAM Kab.
    Dituangkan dalam Pemeriksaan Intern pada PDAM Unit IKK KaoNomor: 001/SPIPDAM Halut//2014 tertanggal 23 Januari 2014. Bahwa perhitungan selisin rekening air dibagi menjadi 2 masakepemimpinan ;Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 25PID.SUSTPK2015PN Tte1. Kepemimpinan HARSONI MAKPAL (periode Juni 2007 s/d April 2010) No. Uraian Lembar Rek. Jumlah(Rp)1. Saldo Awal Piutang (saldo 447 Lbr Rp. 8.769.550,Akhir Piutang masaOKTAVIANUS HOATA)2.
    Halmahera Utara, sedangkan bukti no. 6 dan 7disimpan di Unit IKK Kao ; 2222222 222 202 22 ==Bahwa dari hasil Audit Intern yang telah dilaksanakan tanggal 01 Mei2013, yang bertanggungjawab terhadap selisin Rekening Air adalah EMIHARIHAYA selaku Pelaksana Kas dan Penagihan PDAM IKKKao.Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lagi, tetapi Saksi sudah tidakdilibatkan lagi, yang masuk dalam tim tersebut adalah HAMISYAABDULLAH dan JOFERDON GAGALI.
Register : 03-08-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Tjk
Tanggal 19 Agustus 2020 — Pemohon:
NURHADI
Termohon:
Kepolisian Daerah Propinsi Lampung, Cq. Kapolda Lampung,
13439
  • Dalam hal iniyang berhak melakukan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaanWewenangadalahAparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) haltersebut telah ditegaskan dalam Undangundang No. 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;8. Bahwa Termohon dalam hal ini menetapkan Pemohon sebagaiTersangka harus berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yangdidukung barang bukti.
    Terdapat kesalahan administratif yangmenimbulkan kerugian keuangan negara.(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintahberupa terdapat kesalahan administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindaklanjutdalam bentuk penyempurnaan administrasi sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangandan;Hal 15 dari 45 Putusan No.6/Pid.Pra/2020/PN Tjk(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintahberupa terdapat kesalahan adminstratif yang merugikankeuangan negara sebagaimana
    Pemerintah;(2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wayjib disampaikankepada BPK.5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 46 Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,menyatakan:Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah inspektorat jenderalkementerian, unit pengawas lembaga pemerintah nonkementerian,inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.6) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun
    (Videhalaman 8182 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms).8) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yangmengatur apabila ada dugaan perbuatan hukum penyalahgunaanwewenang, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah harusmelakukan pengawasan intern melalui audit.
    Sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan PemerintahHal 17 dari 45 Putusan No.6/Pid.Pra/2020/PN TjkNo. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahmengatur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukanpengawasan intern melalui Audit.9) Bahwa sampai dengan sejauh ini Aparat Pengawasan InternPemerintah(APIP) yaituInspektorat Kabupaten/Kotabelummengeluarkan surat keputusanatauhasil audit yang dilakukanolehAparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) yaituInspektoratKabupaten
Register : 28-10-2008 — Putus : 02-04-2009 — Upload : 23-12-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 49/G/2008/PTUN.Smg.
Tanggal 2 April 2009 — SRI BUDIARTI Melawan BUPATI KEBUMEN
7139
  • Sri Budiarti, Jabatan Satuan Pengawas Intern pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen;-------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 539/448/KEP/2008, tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr.
    Sri Budiarti, Jabatan Satuan Pengawas Intern pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen sebagai Karyawan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut, dan merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan sebagai pegawai PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dan selanjutnya menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru yang berisi penjatuhan salah satu hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Permendagri
Register : 14-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Amb
Tanggal 1 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ARSITO DJOHAR,SH
2.ROZALI AFIFUDIN, SH
3.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
KALVIN TOMALUWENG alias KEVIN
289168
  • Berdasarkan pembentukan rekening piutang intern karena kasusPemimpin Unit Kerja dapat mengajukan permohonan pembentukanrekening piutang intern karena kasus Kepada Pejabat Pemutus sesualkewenangan dan karena permasalahan yang terjadi berada padaKantor Cabang maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam hal2122 SE.3/DIR/KPD/07/2018, maka kewenangan memutuspembentukan rekening piutang intern kasus pada Kantor Cabangdengan limit > Rp.500 Juta s/d Rp.5.Milyar adalah Pemimpin Wilayah (dalam hal ini untuk
    Bahwa Yang menjadi dasar penggunaan Rekening Piutang Intern karenaKasus oleh PT. BRI (Persero) Tok Cabang Ambon yakni :a. Berdasarkan aturan internal berupa Surat Edaran Direksi PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tok. Nomor : SE.3/DIR/KPD/07/2018,tanggal 11 Juli 2018 tentang Penggunaan dan penyelesaian rekeningpersekot, Piutang intern, Piutang Ekstern, Saldo rekeningmenggantung, dan piutang intern/ Ekstern karena kasus.b. Dalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tok.
    Bahwa Yang menjadi dasar penggunaan Rekening Piutang Intern karenaKasus oleh PT. BRI (Persero) Tok Cabang Ambon yakni :a. Berdasarkan aturan internal berupa Surat Edaran Direksi PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tok. Nomor : SE.3/DIR/KPD/07/2018,tanggal 11 Juli 2018 tentang Penggunaan dan penyelesaian rekeningpersekot, Piutang intern, Piutang Ekstern, Saldo rekeningmenggantung, dan piutang intern/ Ekstern karena kasus.b. Dalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.
Putus : 17-06-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Juni 2014 — ARMIN SAPIDING bin AHMAR SAPIDING
547379 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JUNAEDY INDRAYANA melakukantransfer dana dari rekening titipan intern (persekot BRI) milik Bank BRICabang Panakkukang Makassar ke nomor rekening milik saksi LILIKKELANA PUTRI dan nomor rekening milik Lk.
    JUNAEDY INDRAYANAmelakukan transfer dana dari rekening titipan intern (persekot BRI) milikBank BRI Cabang Panakkukang Makassar ke nomor rekening milik saksiLILIK KELANA PUTRI dan nomor rekening milik Lk.
    (persekot intern) milik Bank BRI ke rekeningTitipan Klaim Asuransi yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh TerdakwaARMIN SAPIDING sebesar Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah) sebanyak30 (tiga puluh) kali hingga berjumlah sebesar Rp.30.000.000.000, (tigapuluh milyar rupiah), selanjutnya setelah ditransfer/dipindahkan ke rekeningTitipan Klaim Asuransi tersebut, kemudian dana sebesarHal. 6 dari 25 hal.
Putus : 08-04-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 23/PID/2016/PT TJK
Tanggal 8 April 2016 — M. SEPTINAL Bin SUGENG WAKIJAN
2611
  • hubungan kerja atau karena pencarian atau karenamendapat upah untuk itu, perouatan tersebut dilakukan oleh Terdakwaantara lain sebagai berikut : sonennene= Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Bahwa iaTerdakwa Septinal Bin Sugeng Wakijan diangkat menjadi Kepala GudangPUSRI GPP Tegineneng dengan alamat Dusun Haduyang Induk KecamatanNatar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat dari Area ManajerPPD Lampung HAIRUL LIZANO, Badge 84.0745, Nomor : 00958 /JB.122.000.KU/2012, Perihal Penunjukan Intern
    Pusri Palembang merekomendasikan ke SPI(satuan pengawasan intern) dan dibentuk lah tim audit SPI untuk melakukanpemeriksaan Gudang GPP Tegineneng dengan surat tugas nomor03/ST/K/BB000,PE/2013, tertanggal 29 April 2013, yang terdiri antara lainsebagaiberikut :1. SyahrulKhoiri :PenanggungJawab ;2. Firdaus : PengendaliMutu ;Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid./2016/PT. TJK.3 M. Abduh : PengendaliTehnis ;4. Arif Satya K : Ketua Team ;5.
    Pusri Palembangmerekomendasikan ke SPI (satuan pengawasan intern) yang terdiri dariSaudara Arif Kusuma dan Saudara Aman untuk melakukan audit di GPPTegineneng, berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan perbedaan stokyang tercatat di PT. Pusri Palembang PPD Lampung dengan stok riil yangada di gudang penyimpanan pupuk Lini Ill Tegineneng dengan rinciansebagai berikut; a.
    SEPTINAL BIN SUGENWAKUWAN berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun dikurangkanselurunnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadengan perintah agar terdakwa tetap ditahanMenyatakan barang bukti berupa :Surat Penunjukkan Intern PPD Lampung Nomor : 00958 / JB.122.000KU/2012, tertanggal 3 Agustus 2012 atas penunjukkan Sadr. Hairul Lizanoebagai Area Manager PPD Lampung kepaa Septinal yang menjabat Ka.Gudang Penyimpanan Pupuk Tegineneneng ;Surat Keputusan Direksi PT.
    Menetapkan barang bukti berupa : Surat Penunjukkan Intern PPD Lampung Nomor : 00958 / JB.122.000KU/2012, tertanggal 3 Agustus 2012 atas penunjukkan Sdr. Hairul Lizanosebagai Area Manager PPD Lampung kepada Septinal yang menjabatKa. Gudang Penyimpanan Pupuk Tegineneneng ; Surat Keputusan Direksi PT. Pupuk Sriwijaya Palembang NomorSK/DIR/012/2012 tentang mutasi / penunjukkan pejabat di lingkunganPT. Pupuk Pusri Sriwijaya Palembang tanggal 6 januari 2012 tentangmutasi M.
Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/PID.SUS/2009
Para Terdakwa; Nazaruddin, dkk
5532 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Berkalikali dilakukan rapat intern Panitia Anggaran dan rapat koordinasia ptepimpinan fraksi yang dilakukan masih antara bulan Nopember 2003 s.d.Desember 2003 namun belum juga tercapai kesepakatan mengenaibesaran Uang Penghargaan, sehingga forum rapat mengamanatkan agardikembalikan kepada Panitia Anggaran;Kemudian hasil rapatrapat tersebut di atas oleh Panitia Anggaranditindaklanjuti dengan diselenggarakannya rapat intern Panitia Anggaranpada hari Senin, tanggal 29 Desember 2003, bertempat di Gedung
    Syalthut Aridloi, SE, dan Terdakwa 13.Anderias Neno, SE, MM, dengan Acara Koordinasi Intern Panitia AnggaranHal. 6 dari 68 hal. Put. Nomor 150 K/Pid.Sus/2009tentang RAPBD DPRD dan Sekretariat DPRD TA 2004, pada rapat tersebutbelum juga membuahkan kesepakatan mengenai besaran uangpenghargaan.
    Jadibukan tidak menyetujui, hanya perlu dicatat*;Akhirnya Rapat Paripurna intern DPRD menetapkan Keputusan DPRD KotaYogyakarta Nomor : 30/K/DPRD/2003, tanggal 30 Desember 2003, tentangAnggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja SekretariatHal. 8 dari 68 hal. Put.
    ;Berkalikali dilakukan rapat intern Panitia Anggaran dan rapat koordinasi2a +pimpinan fraksi yang dilakukan masih antara bulan Nopember 2003 s.d.Desember 2003 namun belum juga tercapai kesepakatan mengenai besaranUang Penghargaan, sehingga forum rapat mengamanatkan agardikembalikan kepada Panitia Anggaran;Kemudian hasil rapatrapat tersebut di atas oleh Panitia Anggaranditindaklanjuti dengan diselenggarakannya rapat intern Panitia Anggaranpada hari Senin, tanggal 29 Desember 2003, bertempat di Gedung
    Sebab antara putusan panitia anggarandan putusan rapat paripurna intern maupun rapat paripurna penetapanRAPBD menjadi APBD merupakan hal yang berbeda apa yang dilakukanoleh para Terdakwa pada saat penganggaran uang penghargaan dalampanitia anggaran adalah merupakan pengajuan draf, sedangkan padarapat Paripurna intern maupun paripurna Penetapan RAPBD merupakanputusan kelembagaan DPRD menyetujui atau tidak menyetujui draf yangdiajukan oleh panitia anggaran dimana para Terdakwa sebagaiHal. 53 dari 68
Register : 08-10-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 26 Februari 2016 — HARSONNY MAKPAL
4915
  • Perusahaan Daerah Air Minum.38) Peraturan Bupati Halamhera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.39) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.40) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara.41) Hasil Pemeriksaan Intern
    PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada PDAM IKK Kao No. 001/ LHP/ PDAM-HU/ V/ 2013 tanggal 2 Mei 2013.42) Hasil Pemeriksaan Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada PDAM IKK Kao No. 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014.43) Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 708/ 167 tentang Pembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) Perusahaan Daerah Air Minum Kab.
    PDAM Kabupaten Halmahera Utarapada PDAM IKK Kao No. 001/ LHP/ PDAMHU/ V/ 2013 tanggal 2Mei 2013.Hasil Pemeriksaan Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utarapada PDAM IKK Kao No. 002/ SPIPDAM Halut/ V/ 2014 Mei2014.Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air MinumKabupaten Halmahera Utara Nomor /708/ 167 tentangPembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) Perusahaan DaerahAir Minum Kab.
    Hetharia (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ; Bahwa pernah dilakukan pembentukan tim Audit atau yang dikenaldengan nama Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dikeluarkan olehDirektur PDAM yakni Jerry Joel, BE, SE berdasarkan Surat KeputusanDirektur PDAM Kab. Halmahera Utara Nomor 708/ 167 tentangPembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PDAM Kab. HalmaheraUtara tanggal 26 Agustus 2013 yang isinya menetapkan :1. HAMISYA ABDULLAH : sebagai Kepala SPI.2.
    WARDI ABAHAK : sebagai Anggota.Bahwa tugas dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) BerdasarkanPeraturan Bupati No. 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Struktural danNon Struktural PDAM Kab. Halmahera Utara Pasal 99 yaitu :1. Menyusun berita acara pemeriksaan dan laporan hasilpemeriksaan bersama anggota.2. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak lanjutuntuk disampaikan kepada Direktur.Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi alasan pembentukan SatuanPengawasan Intern (SPI) adalah :1.
    Intern (SPI) PDAM Kab.
    WARDI ABAHAK ( Anggota SPI)Bahwa Laporan hasil Audit dalam dokumen Pemeriksa Intern PDAMKabupaten Halmahera Utara Nomor: 001/LHP/PDAMHU/V/2013tertanggal 02 Mei 2013 selesai dibuat pada tanggal 16 September 2013,dan telah disampaikan kepada Saudari EMI HARIHAYA bulan OktoberBahwa setelah terbentuknya Tim SPI tersebut, belum dilakukanpemeriksaan kembali terhadap hasil Pemeriksa Intern PDAMsebelumnya, lalu Direktur PDAM Kab.
Register : 17-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 165/Pdt.G.S/2019/PN Jbg
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
PT. BPR Bhapertim Persada diwakili oleh direkturnya TOTO ARI WIBOWO
Tergugat:
IDA MIFTAKHUN NIKMAH
7910
  • Juli 1973) ;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati dalildalilgugatan Penggugat, maka Hakim memperoleh fakta bahwa dalildalil yang tidakdisangkal, sehingga dalildalil tersebut merupakan dalil tetap dan tidak perludibuktikan kebenarannya yaitu : Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugatsebesar Rp.240.000.000,00 ( dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimanatelah tertuang didalam Pengakuan Hutang Nomor pada tanggal 18 Desember2015 sesuai Perjanjian Kredit Intern
    Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahTergugat telah melakukan wanprestasi terhadap kredit yang dituangkan dalamSurat Pengakuan Hutang Nomor pada tanggal 18 Desember 2015 sesuaiPerjanjian Kredit Intern Nomor 7158/PT/XII/2015 ?
    Melakukan sesuatu hal didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu foto copy Surat PengakuanHutang Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat sesuaiPerjanjian Kredit Intern Nomor 7158/PT/XII/2015 sejumlah Rp.240.000.000,00( dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan pokok pinjaman berikutbunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang yaitu Tergugat kepada Bankyaitu Penggugat dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan terhitung
    sejak 18Januari 2016 sampai dengan 18 Oktober 2016;Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah sepakatmelakukan perjanjian yang mana perjanjian tersebut dituangkan di dalam SuratPerjanjian Kredit Intern Nomor 7158/PT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, yangmana perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata,dengan demikian perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sampai dengan gugatan ini diajukanpada tanggal
    tertanggal 30 Agustus 2019, Selanjutnya diberitanda P4; Surat Peringatan ke II (dua) tertanggal 09 September 2019,10selanjutnya diberi tanda P6 dan Surat Peringatan ke III tertanggal 20 September2019, selanjutnya diberi tanda P8;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakimberpendapat bahwa Tergugat selaku debitur telah tidak menjalankan kewajibannyasebagaimana yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yangdituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor Perjanjian Kredit Intern
Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — CHRIS LEO MANGGALA, dk vs DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk
148206 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemerintah yangbertanggung jawab langsung kepada Presiden;Pasal 49 ayat 1,2 dan 3 PP Nomor 60/2008:1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:a.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/20153) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuanganmelakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan InstansiPemerintah lainnya;32. Berdasarkan ketentuan di atas, ruang lingkup tugas dan kewenanganTergugat dalam melakukan audit hanya terhadap Intern/InstansiPemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerahsebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 PPNomor 60/2008.
    atas, selanjutnya dalam Standar Audit yangmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Permenpan tersebut(khususnya pada bagian pengertianpengertian) ditegaskan halhalsebagai berikut:Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untukmelakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP);Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi Pemerintahyang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, danterdiri atas:1.
    Pasal 52,Pasal 53 dan Pasal 53Keppres 103/2001, tugas, fungsi dankewenangan Termohon Kasasi adalah sebagaimana kami kutip dibawah ini:Pasal 1 ayat (4) PP 60/2008:Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnyadisingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yangbertanggung Jawab langsung kepada Presiden;Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) PP 60/2008:1) Aparat pengawasan Intern pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:a. BPKP;b.
    Berikut kutipanPasal 48 ayat (2) huruf a PP 60/2008 termasuk Penjelasannya:(2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:a.