2018/PN.Sgl untuk seluruhnya;Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 November 2018 yang padapokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, olehkarena judek

Pembandinguntuk pemeriksaan ulang perkara a quo telah diajukan masih dalam tenggatwaktu banding dan cara serta yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pulapermohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan(Terbanding) dengan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2)UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan bandingPembanding dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaiPengadilan judek

selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,, demikianpula karena mendapatkan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana telahdipertimbangkan di atas maka putusan hakim tingkat pertama dalamkonvensi ini harus diperbaiki sebagaimana tertuang dalam amar putusanPengadilan Tinggi Agama ini;Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, judex facti telahsalah menerapkan hukum dengan alasan sbb :Bahwa didalam pertimbangannya diatas judex facti telah mempertimbangkan bahwa judek

No. 403 K/AG/2010seharusnya mengetahui bahkan menguasai perihal tersebut, tetapidalam kenyataannya tidak demikian;Bahwa pertimbangan judek fakti tersebut telan salah menerapkanhukum, karena RBg sebagai hukum Acara yang berlaku di PengadilanNegeri dan Pengadilan Agama telah diatur dengan sangat sederhanamengingat masyarakatnya yang umumnya awam hukum, sehingga tidakada ketentuanketentuan pasti yang harus dipenuhi, tetapi cukupapabila gugatan tersebut dapat dimengerti dan tidak diharuskan adanyapetitum

Judek Rt. 04, Rw. 02, Ds. Pakis, Kec. Kunjang,Kab.

Judek Rt. 04, Rw. 02, Ds. Pakis, Kec.Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN GprKunjang, Kab. Kediri sekira pukul 08.00 Wib, dilakukan penangkapanterhadap Terdakwa. Bahwa selanjutnya Bripda TEGUH MARJOKO melakukanpenggeledahan didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa ditemukan Piljenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam bekas bungkus rokokMarlboro dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah muda dandiakui milik Terdakwa.

Judek Rt.04, Rw.02, Ds. Pakis, Kec. Kunjang,Kab.

Judek Rt.04, Rw.02, Ds. Pakis,Kec. Kunjang, Kab. Kediri kemudian Sdr.ERIK ABDUL ROSYIDmenyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 butir dalam bekas bungkus rokokMarlboro kepada Terakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uangpembeliannya sebesar Rp. 75.000, kemudian Sdr.ERIK ABDULHalaman 14 dari 30 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN GprROSYID meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa.

Bahwa seharusnya dalam perkara ini Judex Factie tidakmempersoalkan siapa pemilik objek sengketa tetapi apakah benarpemilik objek sengketa yang sebenarnya telah menjual objeksengketa dan membuat akta jual beli dengan Terbanding II semulaTergugat Il ; Bahwa Judek Factie dalam pertimbangan hukumnya tidakmenjalankan hukum sebagaimana mestinya karena tidak cermatdalam merangkaikan antara dalil gugatan Pembanding semulaPenggugat dengan dalil jawaban Terbanding semula Tergugat tentang adanya perbedaan foto

2012permohonan kasasi diajukan tanggal 12 Desember 2001 sedangkan memori kasasi barudiserahkan tanggal 28 Desember 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karenapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HT a quo tidak memenuhipersyaratan formil, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:~Bahwa, Judek

Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah perkara yang diupayakan Kasasioleh Termohon Kasasi, pada saat Termohon bertindak sebagai Pemohon Kasasimengeksepsi atas kewenangan absolute, dengan tegas pada amar putusannyaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenangmemerika dan memutus perkara Nomor: 91/G/2011/PHI.SBY. dengan pertimbanganhukum Judek Facti, tidak sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo.

Pasal 56Undangundang Nomor 2 tahun 2004;~ Bahwa, Perkara Nomor: 142/G/2011/PHI.SBY. dalam Perkara Perselisihan HubunganIndustrial tentang PHK. yang dimohonkan kasasi, Judek Fakti pada amar putusannyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard),tegas dan jelas pertimbangan hukumnya, sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal2 jo.

sebagai berikut :Bahwa Penggugat telah benar menganalisa atas apa yang menjadiesensi gugatan dalam hal ini akibat Main Hakim Sendiri melakukanpelelangan tanpa persetujuan nasabah ;Bahwa pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara aquosetidaknya tidak dikuatkan dan mohon dikesampingkan, karena hal inisangat bertentangan dengan hakekat hukum yang benar dan klienkami telah siap mengembalikan kredit dengan cara menjual assetuntuk menutup pinjaman dan asset tersebut nilainya lebih dari cukup,adalah JUDEK

(Pengadilan Negeri Surakarta) yang dalam pertimbanganhukum tanopa memberikan azas kepatutan hukum dalam waktu masihtenggang waktu aturan bisnis Judek Factie Aset Dapat Dijual UntukMenutup Kredit ;Bahwa dengan alasan pembanding formal limitative dan judek faktienormative, maka juridiksi putusan perkara Perdata Nomor:142/Pdt.G/2014/PN.Ska. tertanggal: 25 November 2014 mohondibatalkan demi Hukum ;Menimbang, bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya jugamengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya

Penggugat/PemohonBanding dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapatditerimaDALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalildalil kKeberatandalam memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding kePengadilan Tinggi Kalimantan Selatan melalui kepaniteraan PengadilanNegeri Banjarbaru, karena tidak ada hal yang baru dan lebih bersifatpenilaian secara subjektif yang tidak mempunyai nilai yuridis dan tidakada yang mempengaruhi pertimbangan dan putusan judek

faktie;Bahwa segala pertimbangan hukum dan putusan judek faktiePengadilan Negeri Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili sertamemutuskan perkara No.12/Pdt.G/2017/ PN.Bjb adalah sudah sesuaidengan keterangan saksi dan alat bukti tertulis serta sesuai fakta hukumdi lapangan yang diperoleh Judek Faktie dan sesuai dengan eksepsiyang diajukan oleh pihak Tergugat Ill sebelumnya bahwa secaraformaall gugatan hukum yang diajukan oleh Penggugat adalahkekurangan pihakpihak yang wajib untuk digugat atas keberadaanobjek

Yurisprodensi Putusan Mahkamah Agung RI No.699 K/Pdt/2005tertanggal 26 Juni 2008 menyatakan akta wasiat yang melanggar LegitimePortie adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kKekuatan hukum.Sehingga Jelas secara hukum Akta Hibah dapat dibatalkan apabila adanya AhliWaris yang keberatan dikarenakan belum mendapatkan harta warisansebagaimana Legitime Portie dan hal tersebut yang dialamai oleh ParaPenggugat ; Bahwa sudah seharusnya judek factie Majelis Hakim Pengadilan NegeriLubuk Pakam dalam

Bahwa dengan demikian jelas secara hukum judek factie Majelis Hakimpemeriksa perkara aquo tidak menerapkan hukum secara tepat dan benarsehingga telah keliru dalam menerapkan hukumnya ; Bahwa selain itu sudah seharusnya berdasarkan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan jelas jika gugatan Para Terbanding/ParaPenggugat salah orang (Error In Persona) dan Kurang Pihak (Plurium LitisConsortium) karena senyatanya secara fakta hukum masih ada ahli warislainnya yang berhak atas objek perkara aquo yang

akalakalan yang tanpa persetujuanataupun tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya maka terhadap Akta HibahNo.29 tanggal 16 Maret 1991 yang menjadi dasar Para Terbanding/ParaPenggugat sebagai kepemilikan rumah menjadi batal demi hukum, tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibathukumnya; Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Perdata aquotidak menerapkan hukum secara tepat dan benar sehingga telah keliru dalammenerapkan hukumnya jelas dapat juga terlihat dari dimana judek

Tahun........ menerangkan jika Inperson tidak hadir pada saat mediasimaka dapat dikatakan pihak yang tidak berikhtikat baik, sehingga sudahseharusnya judek factie Majelis Hakim menolak gugatan Para Terbanding/ParaPenggugat atau setidaktidaknya gugatan Para Terbanding/Para Penggugattidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak beriktikad baik ;Il.

diajukan masih dalam tenggatwaktu Banding dan cara serta yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pulapermohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan(Terbanding) dengan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2)Hal 3 dari 7 hal Putusan No 41/Padt.G/2020/PTA.Pbr.UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan bandingPembanding dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaiPengadilan judek

pada tanggal 12Juni 2019 dan selanjutnya Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukansecara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepadaPembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juli 2019 ;Menimbang, bahwa risalah kontra memori banding Terbanding semula Tergugattersebut telan membantah alasanalasan keberatan yang dikemukakan olehPembanding semula Penggugat tersebut yang pada pokoknya/lengkapnya sebagaiberikut :Pembanding dan Pembanding II mendalilkan bahwa Judek

Pembanding dan Pembanding II mendalilkan bahwa Judek Facti tidakmempertimbangkan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dan Tergugat II yangmembangun Bendungan Air di atas Atap Seng dari Bangunan Rumah tempattinggal Milik Penggugat I/Pembanding dan Penggugat II/Pembanding II.Bahwa dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada sebab :.

Judek Facti tidak mempertimbangkan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dan Tergugat Il yang membangun Bendungan Air di atas Atap Seng dariBangunan Rumah tempat tinggal Milik Penggugat I/Pembanding danPenggugat II/Pembanding II.Menimbang, bahwa keberatan point 1 mengenai Legal Standing Terbanding dan Il semula Tergugat dan II telah dijawab dan dijelaskan oleh Penasihat HukumHalaman 25 dari 28 Putusan Nomor 324/Pdt/2019/PT MDNTerbanding dan Il semula Tergugat dan Il sendiri dimana sebagaimana distirPenasihat

Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat I Konpensi/ Penggugat IRekonpensi/Terbanding II adalah orangorang atau pihakpihak yang berhak untukmendapatkan bantuan hukum dari Dinas Hukum TNI Angkatan Laut dan hal ini sudahbenar dan tepat sesuai dengan ketentuan/peraturan dilingkungan TNI Angkatan Laut,dan sebagai landasan beracara di pengadilan, sehingga keberatan sepanjang hal iniharuslah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa keberatan point 2 mengenai Judek

obyeksengketa setelah dibuatkan sketnya di manaobyek sengketa benar dan dikaitkan kepadaketerangan saksi yang diajukan olehTermohon Kasasi WAYAN SUTITA dengan jelasmenerangkan ada tanah lebih dimohonkan olehTermohon Kasasi dan dikaitkan kepada saksiyang Para Pemohon Kasasi ajukan yaitu : KETUT JUNJUNG, WAYAN REMPOG, MADERAMPUN dan WAYAN GURIT dengan jelasmenerangkan kelebihan tanah termasuk obyeksengketa adalah tanah peninggalan milik RENTONG yang tidak lain adalah leluhur PARAPEMOHON KASASI, tetapi Judek

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar seharusnyaselaku Judex Facti dengan cermat menelitiapakah putusan Pengadilan Negeri Denpasardalam mengadilkan perkara a quo sudahmemeriksa seluruh bukti bukti dan faktafakta secara berimbang dan apakah telahmemberikan pertimbangan dengan alasan hukumcukup dan benar yang disyaratkan olehundang undang, sehingga tidak mengakibatkanpembatalan putusannya 2, namun PengadilanTinggi Denpasar selaku Judek Facti' tidakmengadilkan perkara a quo menurut ketentuanhukum karena

Aceh tanggal 23Februari 2015 dengan mengacu pada bunyi Pasal 150, 161, 162, 151, danbunyi Pasal 155, dalam pertimbangan hukumnya adalah pertimbanganhukum yang tidak mempunyai bingkai sama sekali, apalagi menyangkutdengan Yayasan dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 samasekali tidak diketemukan salah satu Pasalopun yang menerangkan bahwaYayasan yang bergerak di bidang Pendidikan Agama dan Ke Agamaantermasuk perusahaan segabaimana yang katagori UndangundangNomor 13 Tahun 2003, karenanya putusan Judek

Bahwa putusan judek Pengadilan Hubungan Industrial Banda AcehNomor 06/Pdt.Sus/PHI/2014/PNBNA tanggal 23 Februari 2015telahsangat salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidaksebagaimana mestinya, kesalahan penerapan hukumnya telah nampakterang dan jelas dari isi pertimbangan hukumnya pada halaman 30paragraf pertama menerangkan bahwa PHK yang dilakukan olehPemohon Kasasi atas dan terhadap Termohon Kasasi secara sepihakHal. 9 dari 14 hal. Put.

SELtersebut karena terbanding 1, 4 dan 5 tidak menemukan adanya kesalahanpenerapan Hukum oleh Judek factie sebagaimana yang didalilkan oleh parapembanding dalam Memori bandingnya.

Bahwa Judek factie telah tepat danbenar bahkan sangat teliti dalam menerapkan hukum acara pembuktianberdasarkan faktafakta sanagat jelas tepat dan benar dalam memberikanpertimbangan, penilaian hukum terhadap faktafakta hukum dan buktiHim. 11 dari 17 him.Put.No.0087/Pat.G/2017/PTA.Mtr.bukti baik surat maupun bukti saksisaksi yang diajukan oleh penggugatmaupun para tergugatpembanding. yang terungkap dalam Persidangan,oleh karenanya Putusannya telah mencerminkan rasa keadilan kebenaransehingga Terbanding

Bahwa apa yang telah diungkapkan dan diuraikan judek factiedalam unsur pertama judek factie sama sekali tidak bisa menunjukkanbarang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam unsur pertama,yang disebutkan Oditur Militer dalam dakwaannya tidak dapat diajukanke persidangan sebagai barang bukti.2.

pada tanggal 19Juli 2008, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UndangundangNomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikianPenggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini(Persona Standi In Judicio);Menimbang, bahwa Saksi Yusmaini binti Judek

PA.PspkPenggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kKedua Saksi a quo telah terpenuhi, dansyarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Penggugat dipersidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan danpengetahuan Saksi, Saksi Yusmaini binti Judek

D:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakterdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari putusan judek yuristersebut dan bukti baru tersebut bukan merupakan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukansebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b UndangUndang No. 14 Tahun1985 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

terungkap bawah masingmasing Tergugat menguasai tanahobyek sengketa atas dasar pembelian dan almarhum Sagiman dimasa hidupnyadengan menunjukkan luas dan batas masingmasing obyek yang dikuasai, haltersebut tidak disebutkan oleh Penggugat, manamana obyek sengketa yangdikuasai masingmasing Tergugat dengan menyebut luas serta batasbatasnya haltersebut tidak dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengandemikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan yang demikian itu pula tidakdipertimbangkan oleh Judek

HEDY" Dst.Bahwa Pertimbangan Judek Facti Pengadilan Negeri Jember tersebut tidakbenar sama sekali karena Kesaksian HOLIL tersebut selain tidak didukungHal. 11 dari 15 hal. Put.

Bahwa pertimbangan hukum judek factie Pengadilan Negeri BireuenNomor 9/Pdt.G/2019/PNBir tanggal 27 Februari 2020, sudah tepat danbenar dalam pertimbangan hukum serta cermat dan teliti dengan menelaahsubstansi gugatan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan termasuk pertimbangan hukum setentang alasan eksepsi baikeksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II maupun Eksepsi Tergugat Illterhadap gugatan Para Penggugat yang tidak sempurna karena ParaPihak Tidak Lengkap maupun Gugatan Penggugat

Bahwa pertimbangan hukum judek faktie Pengadilan Negeri BireuenNomor : 9/Pdt.G/2019/PNBir tanggal 27 Februari 2019 yang menyatakanbahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, denganpertimbangan hukum Gugatan Para Penggugat memiliki cacat formil yaitugugatan disusun tidak secara cermat dan jelas, tidak menjelaskan dasarhukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan serta juga tidak jelas apa faktanya.

dalam kontra memori bandingnya sebagai bantahanterhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembandingsemula Para Penggugat dengan mengemukakan sebagai berikut :1.Bahwa Terbanding II/dahulu Tergugat II dan Terbanding III/dahuluTergugat Ill dengan tegas menolak seluruh dalildalil yangdikemukakan/diajukan olen Para Pembanding/dahulu Para Penggugatdalam memori bandingnya setentang Putusan Pengadilan NegeriBireuen Nomor 9/Pdt.G/2019/PNBir tanggal 27 Februari 2020.Bahwa pertimbangan hukum judek

berdasarkan faktafakta hukumyang terungkap di persidangan termasuk pertimbangan hukumsetentang alasan eksepsi baik eksepsi Tergugat , eksepsi Tergugat IImaupun Eksepsi Tergugat III terhadap gugatan Para Penggugat yangtidak sempurna karena Para Pihak Tidak Lengkap maupun GugatanPenggugat Kabur sehingga sudah sesuai dengan rasa keadilan danHalaman 29 dari 36 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT BNAkepastian hukum oleh karenanya putusan A Quo mohon dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh.Bahwa pertimbangan hukum judek

Menghukum Penggugat, sekarang Terbanding untuk membayar biayaperkara ini;ATAU;Jika Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Terbanding telahmengajukan kontra memori banding sebagaimana suratnya tertanggal 21Juni 2016 dan untuk menyingkat uraian, dianggap telah dimuat pula dalamputusan ini, yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa Judek Factie (tingkatpertama) dalam memeriksa dan mempertimbangkan seluruh faktafaktapersidangan telah