Ditemukan 52 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekerasan kebebasan kekeasan kekerasaan kekerasanâ kekeyaaan kekeyaan keemasan kekebalan kekemasan
Pengadilan PN Belopa Perdata
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN Belopa Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Blp
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 41
  • Namun Para Penggugat tidak memasukkankedua orang tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan ParaPenggugat dinyatakan kekurangan pihak;Menimbang, bahwa dalam repliknya maupun kesimpulan Penggugatyang pada pokoknya menerangkan tidak benar alasan Para Tergugat bahwagugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Drs HjMaryam Sake dan PPAT Kecamatan Bajo dalam perkara aquo tidakmengakibatkan gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (Error inPersona), berdasarkan asas kekebasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — PT. VICTORY JAYATAMA ABADI, DKK VS PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU;
407 — 1029 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut telan mendatangkankonsekuensi hukum bagi Para Pemohon khususnya terkait rekruitmen /penerimaan karyawan atau tenaga kerja sehingga Hak/kekebasan ParaPemohon dalam melakukan rekruitmen / penerimaan karyawan pada usahaPara Pemohon tersebut khususnya karyawan bagian bongkar muat barangmenjadi sangat dirugikan.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 04-01-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 142/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 4 Januari 2016 — Andry Wijaya Lawan: 1. Chou Tjun Wen 2. Yeni Pudjawati, S.H.
86 — 24
  • nominee bermaknasertifikat tetap nama orang Indonesia, akan tetapi sumber uang pembeliantanah tersebut berasal dari orang lain (terutama orang asing), nomineeagreement dapat diartikan sebagai perjanjian simulasi dan pemberian kuasa,yakni seorang WNI menyatakan bahwa tanah itu bukan miliknya, karena uangpembelian tanah berasal dari pihak lain, untuk itu dibuat akta dibawah tangan,kebutuhan akan pengakuan ini perlu dibuat suatu perjanjian, sehinggaperjanjian seperti ini patut dihargai berdasarkan azas kekebasan
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 28-05-2012 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 29/Pdt.G/2012/PN Krw
Tanggal 4 Oktober 2012 — LUKMAN TJAHYADI LAWAN 1. Ny. SETIAWATI 2. SRINWAHYUNINGSIH, SH NOTARIS 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,
91 — 26
  • Dalam bukunya Hukum Perjanjian Penerbit Intermasa, Cetakan ke 17, 1998,Jakarta, halaman 13 alinea ke 1 yang berbunyi :8 eecee ees Hukum perjanjian memberikan kekebasan yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yangberisi apa saja , asalkan tidak melanggar ketertiban umum dankesusilaan.8Oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar Pengadilan menyatakanPerjanjian Jual Beli tanah tanggal 12 Maret 2012 sah menurut hukumdan mempunyai kekuatan mengikat.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3373 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Mei 2016 — LILYWATI HALIM VS TIMOTIUS DHARMAWAN HARSONO, dkk
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hak untuk diakui, dijamin, dan dilindungi kekebasan sebagai subjekhukum untuk memiliki dan mengusahakan objek sengketa;3. Hak untuk diperlakukan sama di hadapan pemerintahan maupunhukum;4. Hak untuk mempertahankan dan menjaga kehidupan keluarganyabebas dari rasa takut dan ancaman dari siapapun juga; dan5. Hak atas ketertiban umum;Halaman 21 dari 55 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt./201522.23.24.20.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Putus : 30-10-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 672/Pdt.G/2017/PN Sgr
Tanggal 30 Oktober 2018 — - Liem Pik Jam - NI NYOMAN WINDY CHRISTINE ANGGRIANI - KOMANG BUDI ARTANA - HAJI FERI NOFAL, SH. MKn - BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG
66 — 44
  • 1996 Luas : 525 M2 atasnama Ni Nyoman Windy Christine Anggriani/Tergugat I, para pihak mengakui bahwaobjek yang disengketakan adalah benar, namun terdapat adanya perbedaan batassebelah Selatan, menurut versi Penggugat batas sebelah Selatan adalah Gang,sedangkan menurut versi Tergugat dan Tergugat II batas sebelah Selatan adalahparit;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas dari objek sengketaMajelis Hakim berpendapat hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasarpertimbangan bertitik tolak dari kekebasan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-11-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 490/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : TAMMAT TARIGAN Diwakili Oleh : TEOPANUS SEMBIRING,SH
Pembanding/Tergugat III : RAHMI HARAHAP Diwakili Oleh : TEOPANUS SEMBIRING,SH
Terbanding/Penggugat I : MUHAMMAD FAISAL AM
Terbanding/Penggugat II : MUHAMMAD ADRIAN MAULANA AM
Terbanding/Penggugat III : MUHAMMAD LUKMAN ZAILANI AM
Terbanding/Penggugat IV : SYAWALUDDIN BATU BARA
Terbanding/Turut Tergugat : SAFWADI ABU BAKAR
Turut Terbanding/Tergugat II : EDI GUSMAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS DANA BARUS, S.H.SpN
Turut Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional BPN Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
90 — 67
  • KUHPerdata Pasal 1458 Jual beli itu dianggaptelah terjadi antara kedua belahn pihak, segera setelah orangorang itumencapai kesepakat tentang barang tersebut beserta harganya, meskipunbarang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayarBahwa menurut KUHPerdata Pasal 1338 ayat 2 menyebutkan*suatu perjanjian yang di buat dan telah ditandatangani secara sah akanmengikat para pihak serta sebagai undangundang bagi para pihakmembuatnya yang dikenal dengan asas pacta sunt servanda.Bahwa berdasarkan asas kekebasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/Pdt/2016
Tanggal 18 Januari 2017 — S U G I O N O VS PT. TAMAN MALIBU INDAH, DKK
88 — 973 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Factimemandang Putusan PK Nomor 02 PK/TUN/1998 yangmembatalkan PutusanPK Nomor 27 PK/TUN/1996 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 66 ayat(1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka dengan sendirinya, seluruhalat bukti Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat yang bersandar padaputusan PK Nomor 02 PK/TUN/1998, tidak boleh dijadikan dasar pertimbanganJudex Facti untuk selanjutnya mengambil putusan dalam perkara a quo ;Bahwa selanjutnya, dengan tidak bermaksud mengeleminir kekuasa andan kekebasan
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama
Register : 29-10-2019 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PA POLEWALI Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Pwl
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 36
  • Termohon tidak pernah mencurigai atau membatasi kekebasan Pemohondalam mencari Nafkah dan hanya Termohon mempertanyakan dalam viaTelepon seluler Pemohon dalam awal bulan Oktober 2019 TerkaitPemohon jarang pulang kerumah sepulang kantor dan bermalam ditempatlain tanpa koordinasi maupun konfirmasi kepada Termohon selanjutnyaPemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baik kepadakonstituennya tentunya pula baik kepada Istrinya (Termohon) memberikaninformasi keberadaanya kepada Termohon dan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 25-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Kdi
Tanggal 10 Februari 2022 — Pemohon:
1.AHMAD BASO
2.AGUSLAN
3.ALEX PANGAIBALI, S.Th
4.MUHAMAD SAFAR, SE
5.KHALID USMAN, SH.MH
6.MUHAMMAD ARMAN P
7.NURYADIN MERONDA
8.JEFRI
9.AGUS SUPRIADIN
10.MUH. RAMDHAN NOPERSA
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Direktur Reserse Kriminal UmumPolda Sultra
186 — 112
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP disebutkanPenangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementarawaktu kekebasan Tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti gunakepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal sertamenurut cara yang diatur dalam undangundang ini;Menurut ketentuan tersebut maka kegiatanpenangkapan adalah suatuupayapaksadanmerupakanbagian dariproses penyidikan sehingga kegiatanpenangkapan harus dilakukan dalam proses penyidikan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 02-09-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : FRENGKI M. RADJA, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JOHANIS MESAH
162 — 54
  • Hakim pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yangmengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum maka sudahsepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas A Kupang menjatuhkan pidana sebagaimanatuntutan Jaksa Penuntut Umum baik penerapan kualifikasi pidana,penjatuhan pidana badan, denda dan uang pengganti.Bahwa dalil atau pendapat Pembanding tersebut sungguh sangat keliru dansebagai bukti bahwa Pembanding belum memahami kekebasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013 /PN.PTK
Tanggal 14 Nopember 2013 — FAHMI BIN GUFRAN
229 — 95
  • akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa jumlahnya tidakperlu secara pasti / mutlak, berapa besarnya kerugian uang negara tersebut sudah cukup bila manaada kecenderungan akan timbulnya kerugian yang diderita oleh negara karena perbuatanterdakwa.176Menimbang, bahwa akibat adanya Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang di lakukan oleh terdakwa FAHMIBIN GUFRAN dalam kekebasan